Idealnya, penyusunan anggaran sektor publik di daerah ditentukan secara rasional, ekonomis, dan bebas politik, serta dilakukan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan publik. Namun faktanya, proses perumusan anggaran masih didominasi oleh kepentingan elit yang berkuasa dan jauh dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Nur Pratiwi yang menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran di pemerintah Kota Batu diwarnai dengan munculnya konflik kepentingan dari berbagai aktor, usulan masyarakat kalah bertarung dengan agenda institusi yang penuh dengan muatan politik.
Lalu diikuti dengan tidak adanya uji relevansi dan uji cost effectiveness dalam pembahasan anggaran sehingga kepentingan masyarakat terabaikan. Selain itu, lemahnya kontrol dari masyarakat, serta para aktor lebih mementingkan kepentingan pribadi/kelompok dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian tersebut yaitu para aktor yang terlibat agar merespon saran dan usulan dari masyarakat, dianjurkan untuk melakukan uji cost effectiveness, uji relevansi, dan uji cost urgent pada anggaran sektor publik, serta pemerintah daerah harus memiliki political will dalam penyusunan anggaran berdasarkan kepentingan publik.
