Begini Cara Mencicil Utang Iuran BPJS Kesehatan

INDOPOS.CO.ID - Penunggak iuran BPJS Kesehatan dipastikan pusing tujuh keliling karena kartunya nonaktif alias tidak bisa lagi dipakai berobat. Sementara untuk melunasinya sekaligus dirasakan terlalu berat. Rupanya ada solusi untuk hal ini.

”Ada tiga mekanisme pembayaran utang iuran BPJS Kesehatan. Melalui tabungan sehat di BNI, BRI,dan Bank Mandiri, melalui cicilan agen BNI 46 tanpa membuka rekening, dan melalui Koperasi Nusantara,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat Diah Sofiawati di Kantor Wali Kota Jakarta Barat dalam Kegiatan bertema Koordinasi sebagai Tindak Lanjut dalam Hal Sinergi Kelurahan dalam Hal Pendaftaran Peserta, Pemutakhiran Data Peserta, dan Rekonsiliasi Data Distribusi PBI APBD UHC Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (23/4).

Menurut Diah, peserta yang berstatus menunggak iuran maka otomatis kepesertaanya tidak aktif. Maka untuk mengaktifkannya harus menyelesaikan tunggakannya dengan batas maksimal tunggakan 12 bulan. ”Semisal tunggakan lebih dari 12 bulan, maka peserta tetap dikenakan kewajiban melunasi utangnya hanya 12 bulan saja,” paparnya.

Bagi peserta yang keberatan membayar utang iurannya sekaligus maka bisa memanfaatkan program cicilan. Menariknya pencicilan melalui mekanisme ke-3 yakni Koperasi Nusantara, kepesertaan langsung bisa aktif. Sementara untuk program Tabungan Nusantara dan cicilan di agen BNI 46 kartu kepesertaan belum bisa aktif sebelum tunggakan lunas.

”Kalau di Koperasi Nusantara sifatnya seperti mekanisme kredit pada umumnya. Di mana kami BPJS Kesehatan sudah ditalangi dulu pelunasan piutang oleh pihak koperasi, makanya kepesertaan langsung bisa aktif,” ujarnya.

Peserta yang menggunakan jasa ini wajib membayar cicilan dan membayar iuran yang berjalan di satu tempat yaitu Koperasi Nusantara.

Akad kredit ini juga berasuransi senilai Rp 0,8 persen. Jadi seandainya ada peserta meninggal dunia sebelum lunas ada pihak asuransi yang mengatasi pelunasan. Peserta dikenakan biaya administrasi 3 persen. ”Untuk sementara mekanismen layanan ini baru bisa dilakukan di PT Pos Meruya,” paparnya.

Menurut Diah, angka tunggakan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan di Jakarta Barat luar biasa besar mencapai miliaran rupiah. Dirinya berharap peserta yang menunggak bisa memanfaatkan program cicilan sebaik-baiknya agar kepesertaanya bisa aktif kembali.

Di lain sisi dalam rapat bersama lurah se Jakarta Barat itu pihaknya akan mengoptimalkan lagi peran pengurus RT dan RW sebagai untuk memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri. ”Sejak tahun lalu kami membuka channel pendaftaran melalui RT dan RW. Dan ini diapresiasi oleh Kementerian PANRB karena kami ikut lomba inovasi,” tuturnya.

Diah menjelaskan kegiatan ini juga menyebarluaskan mengenai cakupan kepesertaan semesta atau universal healt coverage (UHC) yang menjadi salah satu sasaran kuantitatif RPJMN 2015-2019. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan system jemput bola yang mendekatkan BPJS Kesehatan dengan masyarakat melalui system drop box melalui RT.

Dengan melakukan pendaftaran Peserta JKN-KIS melalui system drop box pada Kelurahan, diharapkan kanal Pendaftaran semakin dekat.
Sehingga memberikan kemudahan akses pendaftaran Peserta JKN-KIS bagi warga khususnya di wilayah Jakarta Barat. Pihak yang terlibat dalam system drop box ini antara lain Ketua/Petugas RT, Ketua/Petugas RW dan Petugas Kelurahan. (dni)

Berita Tekait

banner kki

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper