Wapres: BPJS Ketenagakerjaan Harus Bangun Rumah untuk Buruh

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. [Istimewa]

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar melakukan investasi yang bermanfaat untuk jangka pendek dan jangka panjang. “Dana BPJS Ketenagakerjaan banyak, ayo lakukan investasi yang berguna secara jangka pendek dan jangka panjang,” kata Wapres dalam sambutannya saat membuka Seminar Nasional Ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (25/4). Seminar yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri dilaksanakan di Bogor, namun dibuka Wapres di Istana Wapres. Hal itu dilakukan karena padatnya acara Wapres.

Jusuf Kalla (JK) mencontohkan investasi yang berguna untuk jangka pendek dan jangka panjang yakni membangun perumahan atau rumah susun sewa sederhana untuk buruh. “Secara jangka pendek buruh merasakan bahwa uangnya yang disetorkan untuk BPJS Ketenagakerjaan berguna untuk membangun rumah atau rusunawa. Jangka panjangnya perumahan atau rusunawa untuk buruh bertahan lama dan akan mendatangkan imbal hasil untuk BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla memuji BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai dana (aset) sebesar Rp 321 triliun. “BPJS Ketenagakerjaan ini kan perusahaan asuransi. Dari segi modal maka BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu perusahaan asuransi terbesar dunia saat ini,” kata dia.

JK menegaskan, saat ini, banyak perusahaan asuransi di Tanah Air bahkan dunia mengalami permasalahan dalam hal modal. “Ini bisa karena mereka tidak hati-hati dalam melakukan investasi. Makanya, BPJS Ketenagakerjaan harus hati-hati dalam melakukan investasi,” kata dia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, pihaknya hati-hati dalam melakukan investasi. “Kita melakukan investasi pasti mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

BPJS Ketenagakerjaan tercatat menargetkan investasi dana kelolaan mereka tahun 2018 sebesar Rp 367,8 triliun. Porsi instrumen investasinya berdasarkan data per Maret 2018 adalah deposito (9%), surat utang (61%), saham (19%), reksadana (10%), serta investasi langsung (1%).

Pada kesempatan itu, JK mengatakan, ia akan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Usulan revisi ini ditujukan untuk meningkatkan koridor investasi dana jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor properti. Dalam PP 55/2015, diatur investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan maksimal 5% dari jumlah investasi. "Coba saya panggil Menteri Keuangan, bikin aturan bisa naik 20 sampai 25% untuk hal seperti itu," kata JK. [E-8]

Berita Tekait

banner kki

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper