Tiga Opsi BPJS Kesehatan Dalam Pembiayaan JKN

Jakarta, Gatra.com- Menjelang  pemenuhan Universal Health Coverage(UHC) yang jatuh pada 1 Januari 2019, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia(PB IDI) menyampaikan beberapa masukan terkait penyelenggaraan program tersebut. Salah satu yang dianggap krusial bagi PB IDI adalah kenaikan anggaran.

Untuk diketahui, defisit dana JKN terjadi setiap tahun. Hal ini diyakini karena faktor hulu, yaitu penetapan premi yang tidak sesuai dengan nilai keekonomian.

PB IDI meminta pemerintah meninjau kembali anggaran JKN supaya dapat memenuhi manfaat JKN kepada peserta. Apabila pemerintah tidak sanggup memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, maka perlu diperteimbangkan penyesuaian tarif kapitasi maupun INA-CBG's agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady mengatakan pihaknya akan menunggu keputusan pemerintah dalam penanganan masalah anggaran.

"Jelas kita sudah tahu permasalahannya adalah kecukupan anggaran dan itu merupakan tugas pemerintah untuk mencarikan solusi, apakah dengan menaikkan anggaran atau mencari sumber dana lain. Kami menunggu keputusan pemerintah,” ujarnya di Gedung Stovia, Sabtu (28/4).

Sedangkan, Kepala Biro Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat mengatakan ada tiga opsi untuk pembiayaan program kesehatan ini. Yang pertama, dengan menaikkan iuran, kedua dengan menurunkan benefit atau keuntungan, dan ketiga adalah bauran strategi pembiayaan dana bagi hasil cukai rokok dan pajak rokok.

“Opsi pertama untuk menaikkan anggaran tidak dipilih karena kami ingin memerhatikan masyarakat, begitu juga dengan opsi kedua. Nah opsi ketiga ini mengenai cukai dan pajak rokok sudah bergulir tingal implementasinya saja. Kami dan kementerian/lembaga(K/L) terkait terus membahas hal ini untuk memastikan pengelolaan dana tersebut,” jelas Nopi pada kesempatan yang sama.

Berita Tekait

banner kki

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper