Adili BPJS Vs Kemenkes, Vonis Kemenkum Diterima Semua Pihak

Adili BPJS Vs Kemenkes, Vonis Kemenkum Diterima Semua Pihak

Jakarta - Silang sengketa BPJS dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berakhir di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Keputusan yang diambil Kemenkumham diterima semua pihak.

Kasus bermula saat BPJS membuat Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat. Mengetahui hal itu, Kemenkes kaget. Sebab menurutnya, kewenangan menetapkan kondisi kegawatdaruratan bukanlah kewenangan BPJS tapi merupakan kewenangan profesi (dokter) yang kriterianya merupakan kewenangan Kemenkes.

Silang sengketa itu bak bara dalam sekam. Kedua belah pihak saling merasa benar. Akhirnya permasalahan itu dibawa ke Kemenkumham untuk dimediasi.

"Dalam rangka mengisi kekosongan hukum mengenai kriteria gawat darurat, Peraturan BPJS Kesehatan 1/2018 tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan atau Peraturan Presiden yang mengatur mengenai kriteria gawat darurat," kata ketua majelis pemeriksa, Nasrudin dalam sidang mediasi di Gedung Kemenkumham, Jumat (29/6/2018).

Duduk sebagai anggota majelis Ninik Hariwanti, Bunyamin, Feri Amsari, dan Oce Madril. Menurut majelis, Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2018 membawa dampak positif.

Pertama, penilaian kegawatdaruratan dan penggantian biaya yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (5) Perpres 19/2016 dapat dilakukan. Kedua, pelayanan gawat darurat tetap terlaksana secara lebih efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan hak warga negara terhadap jaminan kesehatan. Ketiga, BPJS Kesehatan dapat menerapkan sistem kendali mutu dan sistem kendali biaya terhadap pelayanan kegawatdaruratan.

"Dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan BPJS Kesehatan dan memenuhi keinginan Pemohon, terkait dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan, seharusnya dilakukan harmonisasi dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait," ujar majelis dengan suara bulat.

Sidang itu digelar beberapa kali. Untuk pembacaan vonisnya dilakukan di Gedung Kemenkumham. Hadir dalam pembacaan keputusan itu para pihak yang terkait.

Sidang judicial review ala Kemenkumham itu mengadili sengketa peraturan di bawah UU. Yang digugat ke Kemenkum yaitu peraturan eksekutif di bawah UU, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Perda, Pergub hingga peraturan di tingkat desa.

Berita Tekait

banner kki

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper