BPJS Kesehatan Targetkan UHC Tahun Depan

Foto: Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Beny Susilo menyampaikan capaian jumlah kepersertaan JKN hingga Mei 2018 ketika Media Gathering di Ungaran, Kamis (28/6) siang. (suaramerdeka.com/Ranin Agung)

UNGARAN- BPJS Kesehatan Cabang Ungaran yang wilayah kerjanya mencakup tiga kabupaten/kota meliputi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal menargetkan 2019 mendatang bisa mewujudkan capaian Universal Health Coverage (UHC). Untuk menuju capaian UHC, target minimal kepesertaan di kabupaten/kota minimal harus 95 persen dari total jumlah penduduk yang ditetapkan Dispendukcapil setempat.

Data BPJS Kesehatan Cabang Ungaran menyebutkan, per Mei 2018 capaian kepesertaan di Kabupaten Semarang masih 696.242 peserta dari total penduduk 1.008.646 orang atau jika diprosentase telah mencapai 69,03 persen. Sementara Kabupaten Kendal, jumlah kepesertaan mencapai 589.066 orang dari total penduduk 978.672 orang (60,19 persen), dan Kota Salatiga jumlah kepersertaannya tercatat ada 166.049 orang dari total penduduk 186.859 orang (88,86 persen).

“Targetnya 1 Januari 2019 bisa UHC. Yang mendekati 95 persen capaian dari tiga kabupaten/kota tadi adalah Kota Salatiga,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Titus Sri Hardianto melalui Kabid Kepesertaan Pelayanan Peserta, Mega Mirga Kurnia ketika Media Gathering di Ungaran, Kamis (28/6) siang.

BPJS Kesehatan sendiri, tetap berpedoman pada pusat basis data terpadu. Guna mendongkrak tingkat kepesertaan, lanjut Mega, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemda agar dapat melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017. Kemudian melakukan perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah baik vertikal dan non vertikal. Melakukan trobosan pendaftaran peserta melalui layanan Mobile JKN, memberikan kemudahan pembayaran, den mengoptimalkan peran Kader JKN.

“Kami telah membentuk enam tim untuk merekrut peserta baru. Data peserta yang masuk dari lapangan termasuk perusahaan pun perlu diverifikasi ulang,” terangnya.

Verifikasi melibatkan OPD terkait diperlukan, karena BPJS Kesehatan tidak mengetahui persis jumlah karyawan atau tenaga kerja pada suatu badan atau perusahaan meskipun ada ketentuan wajib lapor. Dalam hal ini, ada tiga kategori perusahaan yang dianggap tidak patuh. Diantaranya karena ada pekerja yang tidak didaftarkan JKN, lalu terkait kepatuhan badan usaha dalam penyampaian data gaji pekerja. Dan penilaian tidak patuh karena belum semua anggota keluarga karyawan didaftarkan sebagai peserta aktif JKN.

“Jika diperlukan, kami bersama pengawas Disnaker Propinsi Jawa Tengah dan Kejaksaan akan melakukan pemeriksaan ke perusahaan. Apabila terbukti ada sanksi, catatan kami ada perusahaan yang demikian dan sampai sekarang masih dimediasi,” tegasnya.

Tidak hanya memaparkan progres capaian UHC, dalam pertemuan dengan sejumlah awak media tersebut BPJS Kesehatan Cabang Ungaran juga menjabarkan tentang sistem antrean dan ketersediaan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di RSUD Ungaran, RSUD Ambarawa, RSUD Soewondo Kendal, RS Islam Kendal, RSUD Kota Salatiga, dan RS Paru Dr Ario Wirawan. Di sejumlah rumah sakit tadi, peserta dapat mendaftar rawat jalan online serta mendapat informasi jumlah dan kuota ruangan rawat inap.

“Sistem ini terus kami kembangkan dan evaluasi. Jika ada kendala, peserta aktif bisa lapor ke BPJS Kesehatan melalui layanan Mobile JKN menyusul petugas kami per April 2018 kemarin sudah ditarik dari rumah sakit,” imbuh Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Beny Susilo.

sumber: suaramerdeka.com

Berita Tekait

banner kki

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper