Pasien Kanker Gugat Jokowi, Wapres Akan Minta Penjelasan BPJS

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan saat acara peresmian Menara Kompas, gedung baru Kompas Gramedia, di Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018). Peresmian Menara Kompas ditandai dengan pengetikan kata Kompas menggunakan mesin ketik bersejarah oleh Wapres.

JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui masalah teknis yang menyebabkan munculnya gugatan pasien penderita kanker payudara kepada Presiden Joko Widodo. Namun, Wapres Kalla mengatakan turut menaruh perhatian atas masalah tersebut. Ia berjanji akan menindaklanjuti persoalan itu dengan meminta penjelasan kepada BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

"Saya akan tanyakan ke BPJS Kesehatan karena yang mengatur boleh atau tidak itu BPJS Kesehatan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Gugatan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi diajukan Edy Haryadi selaku suami Juniarti, penderita kanker payudara yang penjaminan obatnya dihentikan BPJS Kesehatan.

Gugatan muncul karena tak ada kesepakatan antara manajemen BPJS Kesehatan dengan pihak Edy Haryadi terkait penghentian penjaminan obat Trastuzumab untuk kanker tersebut. Jusuf Kalla mengungkapkan, penghentian penjaminan obat Trastuzumab bisa jadi karena kondisi yang menerpa BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran.

"Memang banyak obat mahal yang tidak bisa ditanggung oleh BPJS, karena mahal, tapi saya akan cek nanti BPJS Kesehatan dan Menkes," kata dia. Baca juga: Penjelasan BPJS Kesehatan soal Penghentian Penjaminan Obat Kanker Trastuzumab Selain Presiden, Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan juga ikut digugat karena penghentian penjaminan obat Trastuzumab. Edy melanjutkan, alasan menggugat Presiden Jokowi karena sesuai Undang-Undang BPJS, direksi lembaga itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sementara, alasan menggugat Menkes karena lahirnya Dewan Pertimbangan Klinis BPJS ditetapkan dalam peraturan menteri kesehatan.

sumber: kompas

Berita Tekait

banner kki

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper