RMOL. Komite III DPD RI memandang permasalahan BPJS Kesehatan seakan tidak ada habisnya. Sejak mulai beroperasi 2014, permasalahan BPJS Kesehatan selalu berputar dari segi pelayanan rumah sakit, kepesertaan dan biaya operasional.
"Masalah BPJS Kesehatan memang sering timbul saat kami reses dan persoalannya itu-itu saja. Artinya BPJS Kesehatan gagal untuk memberikan harapan kepada masyarakat," kata Anggota Komite III DPD, Mohammad Nabil saat RDP membahas Permasalahan BPJS di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (25/9).
Dia menceritakan ketika masih Askes, Jamkesmas, atau Jamsostek (ketenagakerjaan) masalah seperti saat ini jarang terdengar. Namun ketika dilebur menjadi BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan permasalahan tersebut terus berlarut-larut.
"Memang ini ada kesalahan political will dari pemerintah. Maka harus ada kesungguhan atau keseriusan dari pemerintah apalagi BPJS saat ini sifatnya adalah wajib," tegas Anggota DPD asal Kepri ini.
Senada dengan Nabil, Anggota DPD Provinsi Banten Ahmad Sadeli Karim menambahkan pemerintah seharusnya bisa serius menghadapi permasalahan BPJS. Sehingga masyarakat tidak merasa kecewa dengan BPJS.
“Jika BPJS bisa dipercaya pemerintah harusnya bisa meng-cover semua peserta menjadi kelas satu. Untuk masyarakat yang mampu bisa kerumah sakit swasta,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia, Hasbullah Thabrany menjelaskan iuran wajib yang setara pajak penghasilan harus dikelola oleh badan publik dan transparan.
"Tentunya kesadaran masyarakat mengenai pembayaran iuran merupakan kepatuhan semua pihak," papar dia.
Selain itu, pola berfikir "pejabat" juga harus dirubah. Karena layanan kesehatan sebagai hak setiap orang dan kewajiban negara belum dipahami serta dilaksanakan secara konsisten oleh para pebajat.
"Contohnya belanja kesehatan masih rendah (kurang dari 5 persen PDB). Bahkan sampai saat ini pemerintah tidak mau tambah belanja kesehatan sesuai kebutuhan," ulas Hasbullah.
Hasbullah menyarankan untuk jangka pendek agar pemerintah tutup kekurangan dana BPJS Kesehatan sebesar Rp 20 sampai 30 triliun per tahun. Hal itu guna menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan.
"Jangan meremehkan hak rakyat. Ketimbang tambah subsidi BBM/listrik yang kurang tepat saaran, ketika harga BBM naik," tegasnya. [rus]
