BEBERAPA bulan terakhir, ramai pemberitaan bahwa BPJS mengalami defisit anggaran. BPJS terbukti menunggak pembayaran klaim beberapa rumah sakit. Hal ini pun terjadi di beberapa RS wilayah Kabupaten Bandung.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreang Irmajanti Batara pun mengakui adanya keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit tersebut. Khusus di Kabupaten Bandung, jumlah hutang yang harus dibayarkan mencapai Rp 19,1 miliar yang sudah jatuh tempo dan terverifikasi hingga Agustus 2018. Rincian hutang yang dialami BPJS Kesehatan Cabang Soreang ini yakni utang ke RSUD Soreang sebesar Rp 6,1 miliar, RSUD Cicalengka Rp 2 miliar, dan RSUD Majalaya sebesar Rp 11 miliar. Keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit ini pun terjadi di seluruh rumah sakit di Indonesia
Akhirnya, langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meraih solusi tersebut yaitu menyiapkan dana talangan untuk menutupi dana operasional kesehatan di Jabar. Dinas Kesehatan Jabar memutuskan agar RS Al Ihsan diizinkan untuk meminjam sekitar Rp 50 miliar pada Bank BJB sambil menunggu pencairan klaim dari BPJS Kesehatan turun. Ini solusi dari pemerintah untuk RS Al Ihsan yang dinilai sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemprov Jabar.
Lantas, bagaimana dengan RS yang lainnya? Apakah dana talangan ini bisa jadi solusi dari ini semua? Siapa yang akan membayar dana talangan tersebut? Saya yakin, ini hanya akan menjadi bom waktu. Alih-alih ingin mendapat solusi, tetapi ternyata malah memunculkan persoalan baru.
Selain itu, solusi lain yang digelontorkan pemerintah adalah dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Bale Bandung yang mewajibkan kepesertaan BPJS kepada para pemilik usaha yang berbadan hukum CV, PT, dan lainnya di Kabupaten Bandung. Ini artinya, rakyat juga yang harus menanggung beban itu.
Saya sebagai warga Kabupaten Bandung merasa miris dengan permasalahan BPJS ini. Bagi saya, ini adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Karena dana bantuan untuk menutupi defisit merupakan solusi tambal sulam dan hanya bersifat sementara. Alih-alih menolong rakyat, justru rakyat yang terbebani dengan iuran BPJS yang cukup besar.
