Menaikan Premi Bukan Solusi Permasalahan BPJS Kesehatan

Dokter yang menyurati Presiden Joko Widodo ingin agar masalah defisit BPJS Kesehatan tidak berlanjut. (Foto ilustrasi: dok. detik)Dokter yang menyurati Presiden Joko Widodo ingin agar masalah defisit BPJS Kesehatan tidak berlanjut. (Foto ilustrasi: dok. detik)

Jakarta - Dokter yang sempat viral karena suratnya untuk Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengeluarkan uneg-unegnya mengenai polemik BPJS Kesehatan.

"Ini sudah lima tahun kurvanya naik terus, kami dokter sama Faskes (Fasilitas Kesehatan) kurang apa? Kami layani sampai banyak rumah sakit tutup karena nggak punya uang. Nggak bisa kalau terus-terusan seperti ini," kata dr Reno Yonora Enozthezia, saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan, Jl Rasuna Said, Rabu (21/11/2018)

Menurut dr Eno, sapaannya, apabila tidak dilakukan perbaikan maka defisit akan terjadi terus menerus tiap tahun dengan tren kenaikan yang merugikan banyak pihak. Ada baiknya tentukan alokasi dana terlebih dahulu sebelum melakukan program.

"Mau sampai kapan kita menalangi program ini? Rasanya cukup deh satu periode APBN. Saya sudah bilang sama BPJS, perbaiki," kata dr Reno.

Kalau dana tidak ada, hanya alokasinya saja bagaimana bisa dikerjakan? Program kesehatan kan punya porsi sendiri, ya bikinlah program yang paling masuk akal nggak usah banyak janji," tambahnya

Menaikkan iuran atau premi asuransi bukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Solusinya bukan dengan membebani masyarakat dan tenaga kesehatan yang telah bekerja di lapangan.

"Ini katanya program untuk membantu kesejahteraan rakyat yang tidak mampu, kok naikin premi jalan keluarnya? Kan nggak masuk akal. Uangnya nggak cukup, naikin premi. Kita sudah bilang programnya keliru jadi perbaiki, jangan bertahan," ujarnya.

sumber: detik.com

Berita Tekait

Policy Paper