Pekan Ini, BPJS Kesehatan Targetkan Lunasi Tunggakan ke Rumah Sakit

Pekan Ini, BPJS Kesehatan Targetkan Lunasi Tunggakan ke Rumah Sakit

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mendapat suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 5,2 triliun.

Dana bantuan jilid kedua ini akan langsung sepenuhnya dibayarkan untuk tunggakan ke pihak rumah sakit (RS).

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf mengatakan, dana yang diberikan pemerintah itu telah cair dan diberikan kepada BPJS Kesehatan.

Adapun tahap pertama, BPJS Kesehatan telah membayarkan tunggakan sebesar Rp 3 triliun kepada pihak RS pada 6 Desember 2018 lalu.

"Lalu sisanya yang Rp 2,2 triliun harapannya bisa selesai dalam waktu dekat ini. Minggu ini bisa segera diselesaikan," kata Iqbal, Senin (17/12).

Namun, seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, dana tersebut masih akan mengalami penyesuaian sehingga bisa lebih kecil lagi.

Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menghendaki rasio kolektabilitas iuran bisa lebih tinggi sesuai dengan kesepakatan BPJS Kesehatan.

"Ibu Menkeu menghendaki rasio kolektabilitas dari iuran PBI (Penerima Iuran Bantuan) yang sifatnya informal atau sukarela itu tidak 58% tapi menjadi 60% sesuai kesepakatan," ujar Mardiasmo.

Pemerintah menyebut kucuran bantuan dana untuk BPJS Kesehatan diambil dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Anggaran tersebut masuk dalam pos belanja lain-lain dengan pagu mencapai Rp 67,2 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Adapun, pencairan dana dilakukan sesuai dengan seberapa besar tagihan rumah sakit yang sudah mendesak dan telah berstatus gagal bayar (lewat jatuh tempo).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pekan Ini, BPJS Kesehatan Targetkan Lunasi Tunggakan ke Rumah Sakit, http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/12/17/pekan-ini-bpjs-kesehatan-targetkan-lunasi-tunggakan-ke-rumah-sakit.

Editor: Fajar Anjungroso

Berita Tekait

banner kki

pis

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper