Agar Tepat Sasaran, Pemko Wajib Menyosialisasikan Program Jamkesda dan BPJS Kesehatan

PALANGKA RAYA-Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Subandi menilai, Pemerintah Kota Palangka Raya wajib menyosialisasikan bantuan kesehatan seperti program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

“Bahwa program-program yang diintegrasikan sangat besar manfaatnya terutama bagi masyarakat kota yang kurang mampu,” ujarnya, baru-baru ini.

Dijelaskan Subandi, dengan adanya pendataan, verifikasi dan validasi data kependudukan bagi masyarakat kurang mampu tersebut, maka program pemerintah bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Maka dengan demikian program yang diberikan pemerintah betul-betul dimanfaatkan dengan sebaiknya terutama untuk bidang kesehatan yang sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Menurutnya, dengan basis data yang selalu akurat, maka sudah pasti bantuan tepat sasaran, tinggal bagaimana saat ini pemerintah membuat akurasi data yang baik dan benar. Sehingga warga yang kurang mampu mendapatkan bantuan kesehatan dengan baik pula.

“Seperti program Jamkesda yang sudah terintegrasi dengan BPJS bagi masyarakat kurang mampu, dengan sumber dana dari APBD yang telah dianggarkan di tahun ini, bisa dimanfaatkan dan diserap secara keseluruhan, sehingga program pemerintah tetap lancar dijalankan,” tutur politikus Partai Golkar ini.

Menurut dia, bila ada masyarakat yang belum mengetahui program Jamkesda, harusnya instansi teknis dari pemerintah bisa lebih gencar melakukan sosialisasi. Sehingga masyarakat pun, lanjutnya, dapat mengerti dan paham bagaimana cara mendapatkan dan memanfaatkan bantuan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

“Semoga di tahun ini pemerintah gencar melakukan sosialisasi dan pendataan di lapangan terkait program-program pemerintah bagi masyarakat kurang mampu. Bukan hanya yang di bidang kesehatan saja, tetapi juga di bidang lain seperti pendidikan. Jadi seluruh masyarakat, baik yang di pusat kota hingga pinggiran mengetahui adanya program bantuan pemerintah,” tukasnya. (ari/ami)

Berita Tekait

Policy Paper