Defisit BPJS Kesehatan Akibat Penyakit Katastropik?

http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/600x400/news/2018/06/6399800276053ed41f3984504a5ced73.jpg

VIVA – Pada Mei 2019, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengumumkan hasil audit terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas temuan defisit anggaran sebesar Rp 9,1 triliun. Penyebabnya ditengarai besarnya biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit tidak menular.

Disebutkan bahwa alasan besarnya biaya pelayanan kesehatan karena menanggung tingginya jumlah penduduk yang menderita penyakit tidak menular yang katastropik seperti jantung, stroke, dan kanker. Selama tahun 2018 saja, tercatat Rp. 20,4 trilliun telah dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk membiayai penyakit katastropik.

Di antara berbagai penyakit katastropik tersebut, kanker paru masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia dengan 1,8 juta jiwa meninggal di tahun 2018 akibat penyakit ini. Data World Health Organization (WHO) di 2018 memperlihatkan bahwa rokok merupakan penyebab utama dari kanker paru-paru, dan berkontribusi lebih dari 2/3 kematian terkait kanker paru-paru secara global.

"Perokok juga akan terekspos ancaman kanker 13 kali lipat lebih tinggi dibandingkan non-perokok," ujar Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K),  dikutip dari siaran pers yang diterima VIVA, Kamis 20 Juni 2019.

Sementara itu, Pakar Kesehatan Publik dan Ketua Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI), dr. Rosa Christiana Ginting, Betr.med, MHP, HIA, AAK, menyayangkan adanya ironi di mana rokok adalah salah satu faktor risiko utama penyebab kanker paru-paru, tetapi alternatif solusi bagi para perokok masih sangat terbatas.

"Melihat kondisi BPJS Kesehatan saat ini, kebijakan yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi angka perokok di Indonesia. Namun, kita juga harus mempertimbangkan bahwa perokok sering menghadapi gejala withdrawal yang merupakan akibat dari proses berhenti merokok," paparnya.

Berita Tekait

who cop

banner kki

pis

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper