Pengantar Diskusi Minggu 1


RPJMN 2015-2019 dan kaitannya dengan kebijakan sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub Bidang Kesehatan


RPJMN menjadi acuan bagi RPJMD yang penyusunannya berpedoman pada Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang 23 tahun 2014). Dalam prosesnya antar RPJMN dan RPJMD haruslah terintegrasi, tersinkronisasi, dan besinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Banyak peraturan yang telah mempertegas harmonisasi RPJMD dan RPJMN, namun masih diketemukan RPJMD yang belum memasukkan kata kesehatan baik secara istilah ataupun perjemahan kebijakan yang mendukung pembangunan kesehatan. Idealnya, perencanaan pembangunan perlu memperhatikan karakter sumber daya dan sejarah untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki pembangunan nasional Indonesia.

Dalam upaya harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan bidang kesehatan dalam RPJMD dan RPJMN maka segala indikator, kegiatan, dan program yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan renstra kementerian kesehatan seharusnya tercermin dalam RPJMD. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai permasalahan, tantangan, dan sasaran pokok pembangunan bidang kesehatan baik yang tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019.  RPJMN bidang kesehatan merupakan penjabaran yang membuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan

Bagaimana perspektif Bapak/ Ibu/ Sdr dalam menanggapi RPJMN 2015-2019 dan kaitannya dengan kebijakan sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub Bidang Kesehatan ?

backup, data, disk, diskette, download, floppy, save iconBahan Evaluasi

Comments   

 
#16 patmawati sulo 2016-11-27 14:55
di daerah kami sulawesi barat akan di lakukan pemilukada, pertanyaan saya langkah yang paling konkrit untuk melakukan pengawalan terhadap program2 yang terkait kesehatan bisa diketahui lebih awal sebagai pedoman kami di daerah untuk melakukan pengawalan untuk pengembangan kualitas kesehatN.
terima kasih

bagaimana melakukan sonkronisasi data berdasarkan hasil riset dengan peremcanaan daerah dalam mengambil keputusan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah? selama ini daerah polewali mandar belum pernah melibatkan perguruan tinggi yang ada di daerah. kami mohon bantuannya terima kasih,
Quote
 
 
#15 Sugiarto 2016-11-27 14:54
Dengang melihat poisi RPJMN yang diterjemahkan dalam REnstra KL , pakah secara sederhana Standart Pelayanan Mininmal itu sebagai wujud kemudian sesuai azas otonomi maka menambahkan bebrapa inditaor penting secara lokal dalam RPJMD. sesuai dengan istilah Adop dan tranlate dg pertimbangan Visi& Local masalah daerah. Bagaimana cara memperjaungkan sifat lokal ini ada persetujuan dari konsultasi mendagri/bapena s
Quote
 
 
#14 Nina Triana 2016-11-27 14:53
seberapa besar target/Optimism e bappenas akan sinkronisasi ini mengingat upaya fasilitasi yg akn dilakukan bagaimanapun adalah sebuah perubahan yang bisa menimbulkan resistensi hegemoni politik visi misi kepala daerah baru. ini terkait isu prioritas dan peta pagu anggaran yang bisa jadi akan berubah sekali dibanding tahun2bsebelumn ya
Quote
 
 
#13 Abdul Haris Martakusumah 2016-11-27 14:53
Apakah fasilitator nanti harus(wajib) mengikuti dan terlibat langsung dalam rangkaian penyusunan RPJMD di tingkatt prov, dan kab/kota?
Quote
 
 
#12 Ahmad Kasim 2016-11-27 14:52
Mengenai fasilitator apa sebaiknya diambil dari masing-masing provinsi atau pemetaan wilayah sehingga minimal fasilitator tersebut paham tentang kearifan lokal wilayah tersebut.
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh