Dr. Viroj TangcharoensathienFinancial Risk Protection For Migrants-
A New Challenge In The ASEAN Community
(Dr. Viroj Tangcharoensathien)
Ditulis oleh Ni Komang, 24 Juni 2013

Pembiayaan atau perlindungan pembiayaan bagi migran di Thailand didasari pertimbangan pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai upaya untuk melindungi para pekerja migran maupun non-migran. Dr. Viroj menyatakan bahwa mekanisme perlindungan kesehatan (Health Protection Mechanism) bagi migran melalui enam mekanisme, yaitu:

1. Health Insurance for peolpe with citizenship problems, atau asuransi kesehatan bagi orang-orang dengan masalah kependudukan. Mekanisme ini diluncurkan pada tahun 2010, melalui pengenaan pajak oleh pemerintah sebesar 2000 baht. Sebagian anggaran dialokasikan kepada penyedia jaringan, sisanya oleh Ministry of Public Health (MoPH). Asuransi ini mencakup 0.45 sampai 0.5 juta migran yang mengalami masalah kependudukan. Hambatannya berupa rendahnya angka penggunaan asuransi karena kesadaran yang rendah, masalah geografis, sosial budaya, serta hambatan bahasa.
2. Asuransi kesehatan sosial (Sosial Health Insurance), bersifat sukarela, namun cakupannya rendah. MoU dengan tiga negara dan total dana sebesar 0.5 juta (2012).
3. Compulsory Migrant Health Insurance (CHMI), yang diluncurkan pertama kali tahun 1994, 2001, 2004, dan terakhir 2013, dimana Compulsory Migrant Health Insurance (CHMI) untuk anak-anak berusia kurang dari 15 tahun sebesar 365 baht.
4. Out of pocket, sumber utama dan dominan dari pembiayaan kesehatan untuk unregistered migrant, data diregister oleh Compulsory Migrant Health Insurance (CHMI), pembiayaan oleh RS umum.
5. Exemption by public hospital, pelaksanaan di RS pemerintah yang menangani migran.
6. International donors, hasilnya sangat tidak signifikan.

Peta Reformasi Pembiayaan
Pemerintah telah membuat peta reformasi pembiayaan kesehatan. Peta ini dibuat untuk para pekerja migran. yang dibuat pemerintah melalui jalan yang sangat panjang bagi pekerja migran adalah dengan membuat platform berbasis bukti yaitu sistem registrasi, data sharing, utilisasi pelayanan, sistem pelaporan pembiayaan, transparansi, kerangka kerja akuntabilitas, complaint handling systems itegrated with 1330 National Health Security Office(NHSO) cost hotline. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah Thailand adalah meningkatkan jumlah migran yang diregistrasi, menurunkan jumlah migran yang tidak diregistrasi, membuat skema kontribusi pembiayaan baik bagi pekerja maupun perekrut tenaga kerja.

Skema Pembiayaan
Ketergantungan migran trerhadap pemerintah mendorong adanya perbaikan skema pembebasan pajak pembiayaan yaitu dengan merinci skema di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diharapkan dapat membuat skema Compulsory Migrant Health Insurance (CHMI) yang diatur oleh Ministry of Public Health (MoPH), seberapa banyak yang diatur oleh National Health Security Office (NHSO), serta berapa banyak System Health Insurance(SHI) yang diatur oleh Social Security Office (SSO).

Bagaimana Respon Penyedia Pelayan Kesehatan (PPK)
Respon dari penyedia layanan kesehatan yang diharapkan yaitu menggunakan bahasa yang bersahabat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja migran. Penggunaan bahasa ini penting untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan migran. PPK diharapkan dapat memahami bagaiman pelayanan kesehatan terhadap migran, pengetahuan akan skema pembiayaan yang diberikan pemerintah dan bagaiamana mengatur manajemen pelayanan. Presentasi diakhiri dengan upaya pemerintah secara maksimal untuk mengatasi migran di Thailand dan bagaimana pembiayaan khususnya pada pelayanan kesehatan. Unsur manajemen pelayanan juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menjangkau pemerataan kesehatan di Thailand.