Kurikulum Penelitian

Sub Penelitian 1d: Sistem Pencegahan Fraud (masih belum dikembangkan)

Pertanyaan dan observasi:

-    Apakah sudah ada sistem pencegahan fraud?
-    Dengan menggunakan apa?
-    Sebelum 2014, berapa persen penemuan fraud di Jamkesmas. Apa saja fraudnya?

Comments   

 
#13 Laksono 2013-12-13 08:42
>> untuk Bu Susi

poin (1) dan (2) dapat dianalisis dengan berbagai dokumen yang ada. Analisis ini dapat masuk ke pendahuluan.

poin (3) hard datanya ada di BPJS sehingga keterbukaan sangat penting dan sebaiknya ada kerjasama dengan BPJS. Terkait proses klaim dapat diprediksi dengan melaksanakan sub penelitian 1c

link = http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/component/content/article/93-pjj-monev-bpjs/1116-1-sub-penelitian-1c-rev

Pengecekan daftar INA-CBG berdasarkan kemampuan RS di daerah. Ada kemungkinan sebagian besar INA-CBG yang mahal-mahal tidak diklaim karena memang fasilitasnya tidak tersedia di daerah yang diteliti. Kita berharap ada keterbukaan informasi, termasuk di Cabang BPJS nantinya.

tambahan
mekanisme dan prosedur kepesertaan, upgrade manfaat, rujukan, moral hazard, dan dampak negatif dari kebijakan ini sudah diantisipasi ataukah belum dapat diperoleh dari analisis dokumen di pusat dan di daerah secara bersama-sama

>> untuk Bu Lita

Keadaan ini yang harus segera diantisipasi dan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk Policy Recommendation ke arah pemerataan yang lebih baik. Banyak prinsip asuransi kesehatan sosial yang terlihat dilanggar oleh sistem BPJS ini karena tekanan politik dan pragmatism kebijakan. Ada kemungkinan juga terjadi penyimpangan tujuan.

Dalam hal ini Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang mempunyai misi memajukan kesejahteraan dan pengetahuan bangsa perlu berada di garis depan untuk memberikan rekomendasi kebijakan ini. Oleh karena itu proposal ini dirancang untuk dipergunakan oleh banyak perguruan tinggi.

>> silahkan update diskusi di beberapa sub penelitian, terutama di bagian kerangka konsep berikut

link =

http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/component/content/article/93-pjj-monev-bpjs/1081-iic-kerangka-konsep
Quote
 
 
#12 Yulita 2013-12-13 08:15
Menanggapi komentar bu Susi :

1. Untuk kepesertaan sebenarnya konsepnya sudah bagus untuk menuju UHC, kelemahannya adalah penetapan besaran premi yang belum sesuai dengan benefit JKN (yg sangat luas dan hampir tidak ada iur biaya). Dengan kata lain besaran premi "disesuaikan" dengan azaz kepatutan dan nilai keekonomian, apakah demikian yang dilakukan BPJS??

2. Masalah keterbukaan data. Walau UU keterbukaan informasi sudah ada, kenyataannya seringkali susah mendapat data pemanfaatan dana Jamkesmas di RS kemarin, perlu "jalur2 khusus dan berliku" walau sudah dengan surat permohonan khusus dari calon BPJS. Dan data yg kita dapat juga tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Pengalaman kedua pada tahun lalu, waktu ingin mengevaluasi tarif INA CBG, ternyta seperti masuk terowongan labirin yang tidak ada jalan keluarnya, dan finally data tidak bisa didapatkan. Harapan ke depan semoga BPJS dapat merealisasikan kewajiban sharing informasi tersebut dengan membagi data.

Kira-kira siapa yang bisa mendorong keterbukaan data di BPJS nanti? Apakah DJSN ?? Atau OJK ?? Atau Kemenkes (saya sendiripun tidak yakin)

3. Minggu lalu. P2JK menginformasika n bahwa akan dibentuk tim safeguarding kembali untuk mengawasi BPJS. Mudah-mudahan Kemenkes melihat evidence kegagalan tim safeguarding beberapa tahun yang lalu (ada 3 mahasiswa S2 KPMAK yang telah mengevaluasi kegagalan tim ini.

Apakah perlu dibuatkan policy brief dari hasil tesis mahasiswa tersebut sehingga tidak ada lagi "bagi" uang" dalam pengawasan BPJS tanpa indikator kinerja yang jelas.
Quote
 
 
#11 Yulita 2013-12-13 07:57
Risiko adverse selection memang akan dihadapi oleh BPJS nanti, tidak hanya adverse selection karena yang sakit-sakit akan segera mendaftar BPJS tetapi juga adverse selection yang seperti Prof Laksono paparkan tadi, dimana dana BPJS akan banyak diserap oleh peserta non PBI, sehingga risk poolingnya justru akan menguntungkan pihak yang kaya dan pada akhirnya akan berdampak inequity pada aspek health financingnya

Hipotesis saya pribadi memang akan terjadi "inequity". Tetapi saya masih berharap hipotesis saya gugur dengan kesiapan Pemerintah dalam pemerataan akses dan peran daerah dlm menunjang biaya transportasi.

Kebijakan "boleh pindah kelas" ini semacam "negosiasi awal" dengan BUMN yang selama ini mendapat benefit lebih baik. Pada akhirnya hal ini mendapatkan "legalisasi" dari salah satu pasal dalam BPJS yang menyatakan "tidak boleh mengurangi benefit yang sudah diterima selama ini". Intinya implementasi SHI di Indonesia ini " BANCI" krn sdh semi komersial dengan memasukkan prinsip "equity liberter" (you get what you pay), seharusnya basisnya kan "equity egalitarian". Dan dampaknya akhirnya menjurus ke inequity subsidi, seperti halnya subsidi BBM

pada dasarnya berkaitan dengan evidence maka perlu ada kajian setidaknya minimal sampai akhir tahun 2014
Quote
 
 
#10 Susilowati 2013-12-13 07:47
Prof Laksono, ada tambahan lagi dari saya

Sebenarnya juga bisa mereview mekanisme dan prosedur yang terkait kepesertaan, upgrade manfaat, dan yang tidak kalah penting rujukan, untuk melihat bagaimana moral hazard dan dampak negatif dari kebijakan ini apakah sudah diantisipasi ataukah belum

Saya kira ini malah lebih dini karena sebelum JKN berproses pun kita sudah bisa melakukannya.
Quote
 
 
#9 Susilowati 2013-12-13 07:33
Saya ingin berkomentar atas pernyataan Prof Laksono

Prof, kalo demikian, maka sebaiknya untuk aspek aspek tertentu yang terkait dengan beberapa isue yang disebutkan, perlu pengecekan terkait :

1. Misalnya terkait risk pooling, perlu dicek bagaimana mekanisme kepesertaan untuk non PBI, bagaimana peserta didapatkan sehingga harapannya menjamin law of large number dan menjamin risk pooling.

2. Terkait dengan benefit PBI dan non PBI, berarti kita mesti mencek bagaimana persyaratan upgrade manfaat bagi non PBI, apakah sudah mempertimbangka n aspek moral hazard tadi.

3. Nampaknya untuk membuktikan ketidakadilan, akan dibutuhkan data rinci (kuantitatif) tentang klaim dan utilisasi, pada tingkat fasilitas kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Mungkin lebih baik jika skala data sifatnya nasional

Pertanyaan saya, apakah data pada tingkat nasional (misalnya dari PT Askes atau Kemenkes) bisa diakses? Bukannya sekarang sudah era keterbukaan informasi publik?
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh