Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK 02/2018: Standar Biaya Masukan

PMK ini ditanda tangani Menteri Keuangan RI pada Juni 2019. PMK ini berlaku sejak tanggal diundangkan, atau 29 Maret 2018. PMK ini mengatur honorarium penanggung jawab keuangan, satuan kerja belanja pegawai, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit layanan pengadaan (ULP), honorarium penerima hasil pekerjaan, honorarium pengelola penerimaan negara bukan pajak, honorarium penyimpan barang milik negara, honorarium kelebihan jam perekayasaan, honorarium pengguna anggaran, pengadaan jasa, pengelola sistem akuntansi instansi, dan sebagainya.

PMK ini juga mengatur besaran honorarium untuk penyelenggara kegiatan pendidikan tinggi, termasuk dosen, pusat kajian, program studi dan sebagainya. selain itu, PMK ini juga mengatur honorarium penyelenggaran sidang/konferensi baik bilateral, regional, dan multilateral. Termasuk di dalamnya honor panitia yang terlibat. Lalu diatur pula honorarium untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti. Besarannya sesuai kemampuan daerah masing - masing. Lalu diatur pula uang harian perjalanan dinas yang berbeda jumlahnya tiap provinsi.

Standar biaya masukan tahun anggaran 2019 ini berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi yang berlaku nasional.

SELENGKAPNYA

More Articles...

  1. Equity dalam Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di Negara - Negara Berpenghasilan Rendah dan Menengah
  2. Cakupan Kesehatan Universal dari Berbagai Perspektif: Sintesis Literatur Konseptual dan Debat Global
  3. Etika, Ekonomi, dan Pembiayaan Publik untuk Pelayanan Kesehatan
  4. Toolkit Performance Based Contracting for Health Services in Developing Countries
  5. Laporan Ke Sekjen Perserikatan Bangsa - Bangsa: Masa Depan Aman Dari Resisten Obat Infeksi
  6. Call for Papers: Accelerating Universal Health Coverage
  7. Reportase JKN Through The Ages: What Evidence Tell Us
  8. The Philippines Health System Review
  9. Buku Baru WHO New Perspectives on Global Health Spending for Universal Health Coverage
  10. A Systematic Review On Healthcare Financing in Singapore
  11. Socioeconomic inequality of access to healthcare
  12. Pengalaman Ethiopia:Kesediaan Membayar Asuransi Kesehatan Sosial
  13. “Disease Control Priorities Third Edition Is Published: A Theory of Change Is Needed for Translating Evidence to Health Policy”
  14. Ancaman Korupsi di Sektor Kesehatan
  15. Evidence Based Policy dari Data Sampel BPJS Kesehatan
  16. Minding the gaps: health financing, universal health coverage and gender
  17. Reportase: Kupas Tuntas Klaim Pembayaran Rumah Sakit oleh BPJS Kesehatan Pasca Perpres No. 82 Tahun 2018 Jaminan Kesehatan
  18. The Role of Digital Strategies in Financing Health Care for Universal Health Coverage in Low- and Middle-Income CountriesThe Role of Digital Strategies in Financing Health Care for Universal Health Coverage in Low- and Middle-Income Countries
  19. Krisis Keuangan di Portugal: Efek di Sektor Pelayanan Kesehatan
  20. Pembiayaan Kesehatan Turut Andil dalam Optimalisasi Program WASH – NTD
  21. Overcoming The Barriers to Achieving Universal Health Care In the Asian Region
  22. High - Level Meeting On UHC
  23. Ensuring and Measuring Universality in UHC
  24. Universal Health Coverage: an Overview and Lessons from Asia
  25. Jurnal Open Access: Introducing the World Bank's 2018 Health Equity and Financial Protection Indicators Database
  26. Jurnal Open Access: Universal health coverage in Indonesia: concept, progress and challenges
  27. Evidence and projections on the progressivity of health care financing in Finland
  28. Reportase INAHEA 5th Annual Scientific Meeting
  29. Ethics, economics, and public financing of health care
  30. Laporan Monitoring Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS - PK) Kulon Progo 2018
  31. The promise and peril of universal health care
  32. Moving towards universal health coverage: engaging non-state providers
  33. Jurnal Universal Health Coverage and Primary Healthcare: Lessons From Japan
  34. Review Artikel An evaluation of health systems equity in Indonesia: study protocol
  35. Hasil Rapat Komisi IX DPR RI
  36. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
  37. Pencabutan Pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik
  38. Review Artikel: Inequality in Access to Health Care, Health Insurance and the Role of Supply Factors
  39. Politisasi Anggaran Sektor Publik
  40. Tanggapan BPJS Kesehatan atas Surat Pengurus Besar IDI dan Pengurus Pusat PERSI
  41. Bedah Buku “Analis Kebijakan Kesehatan, Prinsip, dan Aplikasi”
  42. Reportase Postgraduate Forum (PGF) On Health System and Policy 2018
  43. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program JKN : Aspek Tata Kelola JKN
  44. Mudik Nyaman Bersama BPJS Kesehatan
  45. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program JKN : Aspek Tata Kelola JKN
  46. Permenkes Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa Bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
  47. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program JKN : Perspektif Keadilan Sosial
  48. Webinar : Penguatan Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Kesehatan
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
  50. Analisis Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

who cop

banner kki

pis

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

pis

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet