Peraturan Terbaru Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

http://img.bisnis.com/dynamic/posts/2016/10/04/589492/layanan-kesehatan.jpg?w=600

Pembangunan kesehatan didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan  kesehatan yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam sistem manfaat pelayanan, diketahui bahwa kesehatan tidak selalu berhubungan dengan masalah pengobatan atau orang sakit, namun bagaimana masyarakat yang sehat pun dapat dipertahankan status kesehatannya. Hal ini menjadi titik penting dalam upaya pembangunan kesehatan yang merata dan berkualitas. Mendukung hal tersebut, pemerintah mencoba untuk memberikan guideline seperti apa fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud. Arahan tersebut baru-baru ini tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016. Adanya peraturan pemerintah yang terbaru ini, bukan sebagai pembaruan dari peraturan sebelumnya karena dinyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
Secara umum, dalam peraturan terbaru Pemerintah merumuskan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga mengikutsertakan peran dari daerah dan masyarakat. Bapak/ Ibu dapat mengakses file regulasi melalui link berikut.

law iconPeraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

More Articles...

  1. Bagaimana Konsep Keterlibatan Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional ?
  2. “Indonesia Health Financing System Assessment – Spend More, Right, and Better”
  3. Webinar Pelatihan Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat
  4. Bagaimana Perubahan Standar Tarif Pelayanan JKN dalam Permenkes 52 Tahun 2016 ?
  5. Kompatibilitas JKN terhadap Agenda Perluasan Jaminan Sosial Indonesia
  6. Meningkatkan Peran Strategis dari Pemerintah Daerah dalam Program JKN
  7. InaHEA 2016
  8. Seminar Nasional - Public Health Success Experiences (P H a S E) Tahun 2016
  9. Apakah Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi Sudah Fleksibel?
  10. Perubahan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2016
  11. Sistem Pembayaran Kolektif Peserta Program JKN melalui Virtual Account - Keluarga
  12. Potret Pembiayaan Kesehatan Sebagai Bagian dari Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015
  13. Coordination of Benefit (CoB), akankan menjadi Solusi Tumpang Tindih antar Asuransi Kesehatan?
  14. Petunjuk Teknis Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan
  15. Seminar Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan
  16. Pentingnya Memahami Verifikasi dan Validasi Kepesertaan PBI
  17. Kongres InaHEA ke 3 Pengantar
  18. Indonesia Health Care Forum (IndoHCF) Panel 2
  19. Iuran Peserta BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Berubah
  20. BPJS Kesehatan Raih WTP Kedua Kalinya
  21. Pembiayaan JKN, tambah subsidi berapa? Analisis dari perspektif “pooling”
  22. Indeks Kualitas FasKes Mitra BPJS Kesehatan
  23. Bagaimana Trend Korupsi di Bidang Kesehatan di Indonesia?
  24. Kongres InaHEA ke 3
  25. Blended Learning Partnership with the Private Sector for UHC & other National Goal
  26. Diskusi: Kebijakan Baru Dalam Perpres 19/2016 Bagaimana Implikasinya Terhadap Pelaksanaan JKN?
  27. Pelaksanaan Transfer ke Daerah : Bagaimana Respon Seharusnya?
  28. Analisis Regulasi JKN dan Regulasi Terkait di Fasilitas Kesehtan Tingkat Pertama
  29. Diskusi Panel: Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN
  30. Analisis Kenaikan Anggaran Kesehatan : Studi Kasus Provinsi DIY
  31. Kuliah Tamu: Global Health Financing
  32. Refleksi 2015 dan Outlook Kebijakan Pembiayaan Kesehatan tahun 2016 di Indonesia
  33. Apa Sajakah Perubahan yang Dibawa Permenkes 99 Tahun 2015 ?
  34. Peran Riset Implementasi (IR) Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional
  35. Bagaimana Peran Kebijakan Transfer Daerah Terhadap Jaminan Kesehatan?
  36. Diskusi Refleksi 2015 dan Outlook Kebijakan Manajemen Kesehatan 2016
  37. Joint Learning Network for Universal Health Coverage Population Coverage Technical Initiative
  38. Hospital Expo dan Kongres PERSI 2015
  39. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sektor Kesehatan 2016
  40. Review Buku Going Universal: How 24 Developing Countries Are Implementing Universal Health Coverage from the Bottom Up
  41. Progress toward universal health coverage in ASEAN
  42. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Universal Health Coverage di Singapura
  43. Apakah Anggaran Fungsi Kesehatan Tahun 2016 Berubah Lagi?
  44. Universal health coverage in ‘One ASEAN’: are migrants included?
  45. Monitoring Progress towards Universal Health Coverage at Country and Global Levels
  46. Pembiayaan Kesehatan dari Donor-Studi Kasus di Afrika
  47. Telah Terselenggara Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia ke VI di Padang
  48. Bagaimana Meningkatkan Keikutsertaan Pekerja Informal Terhadap JKN?
  49. Keberlangsungan Program JKN di Tengah Pro dan Kontra Fatwa MUI
  50. Reaksi Terhadap Peraturan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet