Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

http://legalcareerpath.com/wp-content/uploads/2013/04/law-clerk-careers.jpgPer tanggal 5 Januari 2018 telah diundangkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ini mengatur pembagian urusan pemerintahan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara minimal, baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Pada SPM Kesehatan, pelayanan dasar urusan pemerintah daerah provinsi meliputi pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Sedangkan SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang bersifat promotif dan preventif. Aturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 sehingga untuk peraturan pelaksanaan harus ditetapkan selambat-lambatnya sebelum tanggal berlaku. 

Selengkapnya

More Articles...

  1. Kajian Pemetaan Kapasitas Fiskal dan Prioritas Keuangan Daerah
  2. Webinar : Desain Paket Manfaat UHC di Indonesia
  3. KAMUS INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT DAN BALAI
  4. Webinar Expert Meeting: Strategi Penguatan Pelayanan Primer untuk Mendukung Sustainabillitas JKN
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Terbaru tentang Formularium Nasional
  6. Buku Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
  7. Reportase: Kajian Analisis Kebijakan Pembiayaan Program Pengendalian TB dalam Konteks JKN
  8. Kedudukan dan Status Kelembagaan BPJS Kesehatan
  9. INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2017
  10. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017
  11. Instruksi Presiden Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
  12. Petunjuk Teknis Izin Mendirikan, Izin Operasional dan Peningkatan Kelas Rumah Sakit
  13. Kaleidoskop Pembiayaan Kesehatan Tahun 2017
  14. PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM PROFIL KESEHATAN 2016
  15. PANDUAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE- 53 TAHUN 2017
  16. UPAYA PENGENDALIAN DEFISIT PENYELENGGARAAN JKN
  17. Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia VII
  18. Efektivitas Dana Kapitasi di Puskesmas
  19. SEMINAR Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional: Tantangan dan Strategi
  20. Surat Edaran tentang Permasalahan Klaim JKN di Rumah Sakit
  21. Integrasi Sistem Informasi BPJS Kesehatan dengan Kementerian Sosial dan Isu Kabupaten Gowa Kembali Integrasi dengan JKN
  22. Workshop Pedoman Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Kementrian Kesehatan
  23. Review Artikel Implementasi Pembayaran Berbasis Kinerja: Belajar dari Uji Coba Perancis
  24. The 4th InaHEA Annual Scientific Meeting and International Seminar
  25. The 4th Indonesian Health Economic Association (InaHEA) Annual Scientific Meeting & International Seminar on Health Economics
  26. Isu-Isu Kesehatan dalam Postgraduate Forum on Health System and Policy 2017 di Thailand
  27. Review Artikel: Pay and Non-pay Incentives, Performance, and Motivation
  28. Motivation and Retention of Health Workers in Developing Countries: a Systematic Review
  29. Pendapat Berbagai Tokoh terkait Implementasi JKN dalam Health Care & Life Sciences Review (Indonesia Pharma Report 2017)
  30. Review Artikel : Incentives for Retaining and Motivating Health Workers in Pacific and Asian Countries
  31. Reportase & Diskusi Kongres International Health Economics Association (iHEA)
  32. Postgraduate Forum (PGF) On Health System and Policy 2017
  33. Sambutan Menteri Keuangan pada Rapat Koordinasi Pimpinan Paripurna Kementerian Kesehatan RI
  34. Review Artikel: Does Pay fo -Performance Improve the Quality of Health Care?
  35. Review Artikel: Effects of Fnancial Incentives on Medical Practice: Results From a Systematic Review of the Literature and Methodological Issues
  36. Impact of Health Financing Policies in Cambodia: A 20 Year’s Experience
  37. Review Jurnal: Tinjauan Kepustakaan dan Analisis Biaya Kesehatan di Negara-Negara Afrika
  38. Reflections On The 20th Anniversary Of Taiwan’s Single-Payer National Health Insurance System
  39. BPJS Kesehatan Mempermudah Prosedur Pelayanan Selama Mudik Lebaran
  40. Webinar: Strategi Penyusunan Agenda Kebijakan ker Berbagai PIhak Eksekutif dan Yudikatif. Sesi 2
  41. Judicial dan Legislative Review Bidang Kesehatan
  42. Kursus Intensif Berbasis Website Pembiayaan Kesehatan
  43. Desentralisasi Sistem Kesehatan di Berbagai Negara
  44. Evolution and Patterns of Global Health Financing 1995-2014 in 184 Countries
  45. Pembelajaran Baik dari Pelaksanaan UHC di Inggris
  46. PATTERNS OF GLOBAL HEALTH FINANCING AND POTENTIAL FUTURE SPENDING ON HEALTH
  47. Optimalisasi Peran Pemda Dukung Sustainibilitas JKN-KIS
  48. Universal Health Coverage, Priority Setting, and The Human Right to Health
  49. BUKU WILLLIAM N. DUNN “PUBLIC POLICY ANALYSIS”
  50. Kuliah Tamu Provider Payment

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet