Tata Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan

public expose 2018 bpjsSistem pengawasan tidak bisa terlepas dari suatu organisasi, hal ini diperlukan untuk mengontrol jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, begitupun pada organisasi asuransi kesehatan yang menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional yaitu BPJS Kesehatan. Sehingga untuk mengatur pola hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan tersebut maka selanjutnya diatur dalam sebuah pedoman tata hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan yang mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan aturan pelaksanaan lainnya. Pada pedoman tersebut dijelaskan secara umum tentang Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan mulai dari ketentuan umum, susunan keanggotaan, fungsi, tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang hingga etika jabatan serta ketentuan rapat dewan pengawas dan direksi.

Selengkapnya

More Articles...

  1. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
  2. Tim Penyusun Tarif Pelayanan Kesehatan pada FKTP dan FKTL
  3. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
  4. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Status Kepesertaan PBPU dan Bukan Pekerja dalam Program JKN
  5. Review Roadmap Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
  6. The Global Competitiveness Report 2017–2018
  7. Perayaan 25 Tahun MMR dan 20 Tahun PKMK FKKMK UGM 'Akuntabilitas Pelayanan RS di Era JKN'
  8. Webinar Penyusunan Proposal Evaluasi Kebijakan JKN Menggunakan Penelitian Realist Evaluation
  9. Postgraduate Forum Ke-12 dan “2nd International Conference on Health Financing”
  10. Review Artikel Impact of National Health Insurance Policy towards the Implementation of Health Promotion Program at Public Health Centers in Indonesia
  11. Reportase Policy Dialogue: Global Burden of Diseases dan Target Cakupan Kesehatan Semesta
  12. Outlook Sistem Kesehatan 2018
  13. Permenkes Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan
  14. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
  15. Kajian Pemetaan Kapasitas Fiskal dan Prioritas Keuangan Daerah
  16. Webinar : Desain Paket Manfaat UHC di Indonesia
  17. KAMUS INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT DAN BALAI
  18. Webinar Expert Meeting: Strategi Penguatan Pelayanan Primer untuk Mendukung Sustainabillitas JKN
  19. Keputusan Menteri Kesehatan Terbaru tentang Formularium Nasional
  20. Buku Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
  21. Reportase: Kajian Analisis Kebijakan Pembiayaan Program Pengendalian TB dalam Konteks JKN
  22. Kedudukan dan Status Kelembagaan BPJS Kesehatan
  23. INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2017
  24. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017
  25. Instruksi Presiden Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
  26. Petunjuk Teknis Izin Mendirikan, Izin Operasional dan Peningkatan Kelas Rumah Sakit
  27. Kaleidoskop Pembiayaan Kesehatan Tahun 2017
  28. PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM PROFIL KESEHATAN 2016
  29. PANDUAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE- 53 TAHUN 2017
  30. UPAYA PENGENDALIAN DEFISIT PENYELENGGARAAN JKN
  31. Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia VII
  32. Efektivitas Dana Kapitasi di Puskesmas
  33. SEMINAR Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional: Tantangan dan Strategi
  34. Surat Edaran tentang Permasalahan Klaim JKN di Rumah Sakit
  35. Integrasi Sistem Informasi BPJS Kesehatan dengan Kementerian Sosial dan Isu Kabupaten Gowa Kembali Integrasi dengan JKN
  36. Workshop Pedoman Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Kementrian Kesehatan
  37. Review Artikel Implementasi Pembayaran Berbasis Kinerja: Belajar dari Uji Coba Perancis
  38. The 4th InaHEA Annual Scientific Meeting and International Seminar
  39. The 4th Indonesian Health Economic Association (InaHEA) Annual Scientific Meeting & International Seminar on Health Economics
  40. Isu-Isu Kesehatan dalam Postgraduate Forum on Health System and Policy 2017 di Thailand
  41. Review Artikel: Pay and Non-pay Incentives, Performance, and Motivation
  42. Motivation and Retention of Health Workers in Developing Countries: a Systematic Review
  43. Pendapat Berbagai Tokoh terkait Implementasi JKN dalam Health Care & Life Sciences Review (Indonesia Pharma Report 2017)
  44. Review Artikel : Incentives for Retaining and Motivating Health Workers in Pacific and Asian Countries
  45. Reportase & Diskusi Kongres International Health Economics Association (iHEA)
  46. Postgraduate Forum (PGF) On Health System and Policy 2017
  47. Sambutan Menteri Keuangan pada Rapat Koordinasi Pimpinan Paripurna Kementerian Kesehatan RI
  48. Review Artikel: Does Pay fo -Performance Improve the Quality of Health Care?
  49. Review Artikel: Effects of Fnancial Incentives on Medical Practice: Results From a Systematic Review of the Literature and Methodological Issues
  50. Impact of Health Financing Policies in Cambodia: A 20 Year’s Experience

banner kki

bl pelatihan copy

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet