Desentralisasi Sistem Kesehatan di Berbagai Negara

http://media.coindesk.com/uploads/2014/10/shutterstock_95150506-1.jpg

Berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa negara untuk mencapai suatu sistem kesehatan yang berkualitas, adil, efektif, dan efisien. Salah satu konsep yang sering digunakan oleh suatu negara yaitu sistem desentralisasi kesehatan yang diterapkan beberapa negara di Asia Tenggara. Begitupun dengan Tanzania menjadikan sistem desentralisasi sebagai kebutuhan untuk mengatasi masalah kemerosotan pelayanan kesehatan melalui suatu reformasi sektor kesehatan, sedangkan di Eropa, sistem desentralisasi lebih dinamis disesuaikan dengan pengalaman dan kondisi negara tersebut. Namun, beberapa pendapat mengatakan bahwa isu desentralisasi masih kontroversial di Romania. Hal ini dikarenakan belum ada alasan yang kuat untuk menerapkan sistem desentralisasi, dan upaya kesehatan merupakan peran dan tanggung jawab konstitusional dari pemerintah pusat. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses desentralisasi tidak berjalan maksimal di suatu negara yaitu termasuk desentralisasi kesehatan sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, lemahnya pengelolaan daerah, sistem rujukan yang tidak efektif, pengelolaan program vertikal, sistem informasi kesehatan terfragmentasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat sipil. Selengkapnya dapat disimak dalam beberapa artikel berikut ini:

Decentralization of health services in Romania

Decentralization of Health-Care Services in the South-East Asia Region

Decentralization in Health Care

Decentralization and Health in the Philippines and Indonesia

Universalizing Health Care in Brazil

Decentralization of Health Systems and the Fate of Community Health Fund

More Articles...

  1. Evolution and Patterns of Global Health Financing 1995-2014 in 184 Countries
  2. Pembelajaran Baik dari Pelaksanaan UHC di Inggris
  3. PATTERNS OF GLOBAL HEALTH FINANCING AND POTENTIAL FUTURE SPENDING ON HEALTH
  4. Optimalisasi Peran Pemda Dukung Sustainibilitas JKN-KIS
  5. Universal Health Coverage, Priority Setting, and The Human Right to Health
  6. BUKU WILLLIAM N. DUNN “PUBLIC POLICY ANALYSIS”
  7. Kuliah Tamu Provider Payment
  8. INEFFICIENCY DALAM SEKTOR KESEHATAN
  9. Aspek Pendapatan Dokter Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
  10. PROGRAM DONASI DALAM JKN-KIS
  11. ATURAN PEMERATAAN PESERTA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
  12. Webinar Engaging Non-State Actors in Governing Health - the Key to Improving Quality of Care?
  13. Metodologi Evaluasi Kebijakan : Experience dan Evidence Fisipol UGM
  14. Studi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
  15. Panduan Tata Laksana 20 Kasus Non Spesialistik di FKTP
  16. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
  17. Union Courses : Pengelolaan dalam Perencanaan dan Penganggaran Program
  18. Publikasi Health System in Transition (HiT) Indonesia Tahun 2017
  19. WORKSHOP : Strategi Penyusunan Agenda Kebijakan ke berbagai pihak: Eksekutif dan Yudikatif (1): Apa akan Judicial Review atau Legislative Review
  20. Workshop Protokol Penelitian Monev JKN Tahap 2
  21. Seminar Kerjasama Pusat dan Daerah dalam Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Keadilan Sosial
  22. Webinar Kuliah Tamu Provider Payment
  23. Seminar Nasional Kebijakan Kesehatan “Peran Mahasiswa Indonesia Menuju Universal Health Coverage 2019”
  24. Bagaimana Transformasi Strategic Purchasing yang Pro-Poor ?
  25. Buku:Comunities in Action, Pathways to Health Equity
  26. Peluasan Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
  27. Meningkatkan Cakupan Pekerja Informal dalam Jaminan Kesehatan di Negara Berpenghasilan Rendah dan Sedang
  28. Protokol Penelitian Monev JKN Tahun 2017
  29. Rapat Kerja Nasional 2017: Keterkaitan SPM Kesehatan, PIS-PK, dan Germas
  30. Stakeholders JKN dan Kemampuan Lobbying dalam Proses Kebijakan: Dimana Peran Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan Perhimpunan Profesi
  31. Lunch Seminar: Memahami pelaksanaan kebijakan Askes Sosial di Vietnam dalam konteks perkembangan di Indonesia
  32. Perubahan Kedua Permenkes 52/ 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Akhirnya Diundangkan
  33. Seminar: Ideologi dalam kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
  34. Dinamika Kebijakan dan Regulasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional
  35. Lunch Seminar - Kebijakan JKN: Apakah Perlu Dilakukan Evaluasi Kebijakan di Tahun 2017 ?
  36. Diskusi Refleksi 2016 dan Outlook Pembiayaan Kesehatan dan JKN 2017
  37. Peraturan Terbaru Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  38. Bagaimana Konsep Keterlibatan Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional ?
  39. “Indonesia Health Financing System Assessment – Spend More, Right, and Better”
  40. Webinar Pelatihan Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat
  41. Bagaimana Perubahan Standar Tarif Pelayanan JKN dalam Permenkes 52 Tahun 2016 ?
  42. Kompatibilitas JKN terhadap Agenda Perluasan Jaminan Sosial Indonesia
  43. Meningkatkan Peran Strategis dari Pemerintah Daerah dalam Program JKN
  44. InaHEA 2016
  45. Seminar Nasional - Public Health Success Experiences (P H a S E) Tahun 2016
  46. Apakah Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi Sudah Fleksibel?
  47. Perubahan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2016
  48. Sistem Pembayaran Kolektif Peserta Program JKN melalui Virtual Account - Keluarga
  49. Potret Pembiayaan Kesehatan Sebagai Bagian dari Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015
  50. Coordination of Benefit (CoB), akankan menjadi Solusi Tumpang Tindih antar Asuransi Kesehatan?

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet