Dinamika Kebijakan dan Regulasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

layanan bpjs 2017 regulasi

Januari 2014, menjadi awal baru bagi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Masuknya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengakses pelayanan kesehatan dimanapun, tanpa perlu khawatir dengan masalah biaya. Namun, sebagai sistem yang baru, ternyata masih banyak sekali hal yang perlu untuk dibenahi sebelum akhirnya dikatakan bahwa sistem JKN siap untuk menjadi sistem pembiayaan kesehatan yang melindungi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa terkecuali. Memfasilitasi hal tersebut, pada akhirnya pemerintah dan BPJS Kesehatan mulai banyak menyusun regulasi serta pedoman pelaksanaan untuk dapat memastikan bahwa sistem JKN dapat tersusun dan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Regulasi serta pedoman yang disusun tidak hanya berkenaan dengan teknis pelaksanaan program JKN saja, namun juga terkait dengan penetapan tarif layanan, sistem pencegahan fraud, kendali mutu dan biaya, serta pedoman penyusunan dan penerapan formularium Nasional. Seterusnya, era JKN masih harus diupayakan untuk mampu berkembang serta beradaptasi dengan segala bentuk dinamika permasalahan kesehatan, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Variasi karakteristik masyarakat menjadi salah satu acuan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang seharusnya mampu bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, keberadaan suatu regulasi seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan memberikan sosialisasi perubahan yang dibawa serta kepada masyarakat, sehingga tidak hanya para pemangku kepentingan saja yang mengetahui karena sebenarnya masyarakat adalah objek utama sebagai penerima manfaat dari sistem JKN ini. Beberapa regulasi dan pedoman pelaksanaan ini dapat diakses melalui link berikut 

More Articles...

  1. Lunch Seminar - Kebijakan JKN: Apakah Perlu Dilakukan Evaluasi Kebijakan di Tahun 2017 ?
  2. Diskusi Refleksi 2016 dan Outlook Pembiayaan Kesehatan dan JKN 2017
  3. Peraturan Terbaru Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  4. Bagaimana Konsep Keterlibatan Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional ?
  5. “Indonesia Health Financing System Assessment – Spend More, Right, and Better”
  6. Webinar Pelatihan Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat
  7. Bagaimana Perubahan Standar Tarif Pelayanan JKN dalam Permenkes 52 Tahun 2016 ?
  8. Kompatibilitas JKN terhadap Agenda Perluasan Jaminan Sosial Indonesia
  9. Meningkatkan Peran Strategis dari Pemerintah Daerah dalam Program JKN
  10. InaHEA 2016
  11. Seminar Nasional - Public Health Success Experiences (P H a S E) Tahun 2016
  12. Apakah Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi Sudah Fleksibel?
  13. Perubahan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2016
  14. Sistem Pembayaran Kolektif Peserta Program JKN melalui Virtual Account - Keluarga
  15. Potret Pembiayaan Kesehatan Sebagai Bagian dari Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015
  16. Coordination of Benefit (CoB), akankan menjadi Solusi Tumpang Tindih antar Asuransi Kesehatan?
  17. Petunjuk Teknis Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan
  18. Seminar Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan
  19. Pentingnya Memahami Verifikasi dan Validasi Kepesertaan PBI
  20. Kongres InaHEA ke 3 Pengantar
  21. Indonesia Health Care Forum (IndoHCF) Panel 2
  22. Iuran Peserta BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Berubah
  23. BPJS Kesehatan Raih WTP Kedua Kalinya
  24. Pembiayaan JKN, tambah subsidi berapa? Analisis dari perspektif “pooling”
  25. Indeks Kualitas FasKes Mitra BPJS Kesehatan
  26. Bagaimana Trend Korupsi di Bidang Kesehatan di Indonesia?
  27. Kongres InaHEA ke 3
  28. Blended Learning Partnership with the Private Sector for UHC & other National Goal
  29. Diskusi: Kebijakan Baru Dalam Perpres 19/2016 Bagaimana Implikasinya Terhadap Pelaksanaan JKN?
  30. Pelaksanaan Transfer ke Daerah : Bagaimana Respon Seharusnya?
  31. Analisis Regulasi JKN dan Regulasi Terkait di Fasilitas Kesehtan Tingkat Pertama
  32. Diskusi Panel: Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN
  33. Analisis Kenaikan Anggaran Kesehatan : Studi Kasus Provinsi DIY
  34. Kuliah Tamu: Global Health Financing
  35. Refleksi 2015 dan Outlook Kebijakan Pembiayaan Kesehatan tahun 2016 di Indonesia
  36. Apa Sajakah Perubahan yang Dibawa Permenkes 99 Tahun 2015 ?
  37. Peran Riset Implementasi (IR) Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional
  38. Bagaimana Peran Kebijakan Transfer Daerah Terhadap Jaminan Kesehatan?
  39. Diskusi Refleksi 2015 dan Outlook Kebijakan Manajemen Kesehatan 2016
  40. Joint Learning Network for Universal Health Coverage Population Coverage Technical Initiative
  41. Hospital Expo dan Kongres PERSI 2015
  42. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sektor Kesehatan 2016
  43. Review Buku Going Universal: How 24 Developing Countries Are Implementing Universal Health Coverage from the Bottom Up
  44. Progress toward universal health coverage in ASEAN
  45. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Universal Health Coverage di Singapura
  46. Apakah Anggaran Fungsi Kesehatan Tahun 2016 Berubah Lagi?
  47. Universal health coverage in ‘One ASEAN’: are migrants included?
  48. Monitoring Progress towards Universal Health Coverage at Country and Global Levels
  49. Pembiayaan Kesehatan dari Donor-Studi Kasus di Afrika
  50. Telah Terselenggara Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia ke VI di Padang

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet