Kuliah Tamu Provider Payment

prop supasitProvider Payment System (PPS) menjadi salah satu elemen penting dalam sustainibility dalam pencapaian UHC. Pada umumnya di berbagai negara dikenal atas dua jenis sistem pembayaran yaitu diantaranya prospective payment dan retrospective payment. Sistem pembayaran ini pastinya juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu negara dalam sistem pembiayaan kesehatan. Seperti yang diterapkan di Thailand yang merupakan salah satu negara di Asia yang dinilai cukup berhasil dalam pencapaian Universal Health Coverage. Dimana negara tersebut menerapkan sistem pembayaran kapitasi dan Diagnosis Related Groups (DRG) hal ini tidak terlepas dari kombinasi dengan sistem pendukung yang ada, seperti sistem informasi teknologi dan mekanisme akuntabilitas untuk melakukan pembayaran kepada penyedia layanan kesehatan. Begitupun di Indonesia bahwa sistem pembayaran tidak terlalu jauh berbeda dengan Thailand. Untuk itu, Pusat KPMAK melaksanakan Kuliah Umum dengan menghadirkan Prof. Supasit Pannarunothai (Centre for Health Equity Monitoring Foundation, Thailand) dan Orathai Khiaocharoen, Ph.D. (Health Systems Research Institute, Thailand) akan membagikan pengalaman mengenai metode pembayaran provider payment di Thailand yang dilaksanakan pada Senin-Selasa, 8-9 Mei 2017 di Fakultas Kedokteran UGM atau melalui webinar.

SELENGKAPNYA

More Articles...

  1. INEFFICIENCY DALAM SEKTOR KESEHATAN
  2. Aspek Pendapatan Dokter Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
  3. PROGRAM DONASI DALAM JKN-KIS
  4. ATURAN PEMERATAAN PESERTA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
  5. Webinar Engaging Non-State Actors in Governing Health - the Key to Improving Quality of Care?
  6. Metodologi Evaluasi Kebijakan : Experience dan Evidence Fisipol UGM
  7. Studi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
  8. Panduan Tata Laksana 20 Kasus Non Spesialistik di FKTP
  9. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
  10. Union Courses : Pengelolaan dalam Perencanaan dan Penganggaran Program
  11. Publikasi Health System in Transition (HiT) Indonesia Tahun 2017
  12. WORKSHOP : Strategi Penyusunan Agenda Kebijakan ke berbagai pihak: Eksekutif dan Yudikatif (1): Apa akan Judicial Review atau Legislative Review
  13. Workshop Protokol Penelitian Monev JKN Tahap 2
  14. Seminar Kerjasama Pusat dan Daerah dalam Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Keadilan Sosial
  15. Webinar Kuliah Tamu Provider Payment
  16. Seminar Nasional Kebijakan Kesehatan “Peran Mahasiswa Indonesia Menuju Universal Health Coverage 2019”
  17. Bagaimana Transformasi Strategic Purchasing yang Pro-Poor ?
  18. Buku:Comunities in Action, Pathways to Health Equity
  19. Peluasan Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
  20. Meningkatkan Cakupan Pekerja Informal dalam Jaminan Kesehatan di Negara Berpenghasilan Rendah dan Sedang
  21. Protokol Penelitian Monev JKN Tahun 2017
  22. Rapat Kerja Nasional 2017: Keterkaitan SPM Kesehatan, PIS-PK, dan Germas
  23. Stakeholders JKN dan Kemampuan Lobbying dalam Proses Kebijakan: Dimana Peran Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan Perhimpunan Profesi
  24. Lunch Seminar: Memahami pelaksanaan kebijakan Askes Sosial di Vietnam dalam konteks perkembangan di Indonesia
  25. Perubahan Kedua Permenkes 52/ 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Akhirnya Diundangkan
  26. Seminar: Ideologi dalam kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
  27. Dinamika Kebijakan dan Regulasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional
  28. Lunch Seminar - Kebijakan JKN: Apakah Perlu Dilakukan Evaluasi Kebijakan di Tahun 2017 ?
  29. Diskusi Refleksi 2016 dan Outlook Pembiayaan Kesehatan dan JKN 2017
  30. Peraturan Terbaru Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  31. Bagaimana Konsep Keterlibatan Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional ?
  32. “Indonesia Health Financing System Assessment – Spend More, Right, and Better”
  33. Webinar Pelatihan Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat
  34. Bagaimana Perubahan Standar Tarif Pelayanan JKN dalam Permenkes 52 Tahun 2016 ?
  35. Kompatibilitas JKN terhadap Agenda Perluasan Jaminan Sosial Indonesia
  36. Meningkatkan Peran Strategis dari Pemerintah Daerah dalam Program JKN
  37. InaHEA 2016
  38. Seminar Nasional - Public Health Success Experiences (P H a S E) Tahun 2016
  39. Apakah Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi Sudah Fleksibel?
  40. Perubahan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2016
  41. Sistem Pembayaran Kolektif Peserta Program JKN melalui Virtual Account - Keluarga
  42. Potret Pembiayaan Kesehatan Sebagai Bagian dari Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015
  43. Coordination of Benefit (CoB), akankan menjadi Solusi Tumpang Tindih antar Asuransi Kesehatan?
  44. Petunjuk Teknis Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan
  45. Seminar Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan
  46. Pentingnya Memahami Verifikasi dan Validasi Kepesertaan PBI
  47. Kongres InaHEA ke 3 Pengantar
  48. Indonesia Health Care Forum (IndoHCF) Panel 2
  49. Iuran Peserta BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Berubah
  50. BPJS Kesehatan Raih WTP Kedua Kalinya

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet