Rapat koordinasi yang diinisiatif oleh Kementerian Kesehatan RI yang melibatkan antar kementerian dan pemerintah daerah dengan mengangkat sebuah topik mengenai kebijakan di sektor kesehatan. Dalam sambutan tersebut Menteri Keuangan menyampaikan beberapa hal penting yaitu 1) Kementerian Keuangan siap mendorong dalam perbaikan kebijakan dan efektivitas program di bidang kesehatan untuk menekan berbagai masalah kesehatan seperti jumlah stunting dan angka kematian Ibu yang masih cukup tinggi. 2) Berdasarkan dari kualitas belanja negara menunjukkan bahwa 49% digunakan untuk belanja barang dan 47% untuk belanja bantuan sosial. Dari komposisi tersebut, masih banyak hal yang perlu dibenahi diantaranya yaitu alokasi anggaran semestinya lebih difokuskan kepada upaya preventif dibandingkan dengan upaya kuratif. 3) Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam pemenuhan pelayanan kesehatan  baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta memberikan respon yang cepat terhadap masalah kesehatan yang terjadi serta dibarengi dengan efisiensi biaya. 4) Perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran kesehatan.  5) Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi dalam program JKN agar dapat menjaga partisipasi dan kontribusi masyarakat, pemerataan akses layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil,  akuntabilitas, dan partisipasi dari sektor swasta serta pengalaman dari berbagai negara juga menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam sustainibilitas program JKN. Sehingga nantinya seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati impian dari negara ini yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

 

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet