Reportase

Topik: Primary Care & Jampersal KIA

Analisis Bottom-Up Pembiayaan Kesehatan di Puskesmas di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur

Oleh: M. Faozi Kurniawan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mekanisme penyaluran dana kesehatan di level Puskesmas. Penelitian yang dilakukan oleh PKMK FK UGM ini menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan penyaluran dan pencairan dana untuk semua jenis aliran dana, termasuk Jamkesmas, BOK, DAU, dan DAK. Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk terbatasnya sumber daya manusia yang dapat ditugaskan untuk mengurus administrasi penyaluran dana di Puskesmas, birokrasi penyaluran dana yang rumit, serta banyaknya aliran dana yang masuk ke Puskesmas.

Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh peserta dilontarkan berdasarkan pengalaman bekerja di Puskesmas di daerah terpencil. Puskesmas ternyata tidak mampu menggunakan dana BOK yang cukup besar, ditunjukkan dengan masih rendahnya cakupan layanan kesehatan di masyarakat.

Presenter merespon dengan menggarisbawahi bahwa memang dana Puskesmas sudah mencukupi, namun manajemen dan perencanaan yang tidak berjalan dengan semestinya menyebabkan rendahnya efisiensi penggunaan dana oleh sistem kesehatan.

Dampak dan Tantangan Pelaksanaan Program Jampersal Provinsi Papua: Penelitian di Kabupaten Jayapura dan Merauke Tahun 2013

Oleh: Andi Nurzakiah Amin

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak implementasi Jampersal terhadap cakupan layanan KIA di dua kabupaten di provinsi Papua, yaitu kabupaten Merauke dan kabupaten Jayapura.

Papua merupakan daerah dengan AKI dan AKB yang jauh lebih tinggi daripada angka nasional. Salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB adalah melalui program proteksi finansial khusus KIA, yaitu program Jampersal yang dimulai sejak thaun 2011. Review terhadap program proteksi finansial ini diharapkan dapat memberikan lessons learned untuk program JKN, serta memberikan masukan perbaikan untuk implementasi JKN ke depannya.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa cakupan layanan KIA, termasuk persalinan normal, antenatal care, dan KB pasca salin, tidak meningkat meskipun program Jampersal telah berjalan selama tiga tahun terakhir.  Jumlah klaim Jampersal justru menurun di kabupaten Merauke. Beberapa penyebab rendahnya utilisasi dan dampak program Jampersal terhadap pelayanan KIA  termasuk; (1) kepesertaan penyedia layanan kesehatan yang masih rendah untuk program Jampersal, (2) sosialisasi program yang minim baik untuk penyedia layanan maupun pemakai layanan tersebut, dan (3) kecilnya jumlah pembayaran yang diterimakan oleh penyedia layanan kesehatan.

Beberapa rekomendasi diusulkan oleh penelitian ini termasuk penguatan sistem sosialisasi dan mempermudah birokrasi Jampersal agar penyedia layanan kesehatan bersedia memberikan paket Jampersal.

Analisis Tantangan di Sisi Supply dan Demand: Pembelajaran dari Implementasi Jampersal Selama Tiga Tahun Terakhir di Lima Provinsi

Oleh: Likke Prawidya Putri

Penelitian ini bertujuan untuk me-review hasil implementasi Jampersal di lima provinsi di Indonesia. Dari lima provinsi ini, sepuluh kabupaten dimasukkan sebagai lokasi penelitian.

Beberapa temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di sejumlah lokasi penelitian, Jampersal belum dapat menunjukkan peningkatan cakupan pelayanan KIA yang besar, hal ini diakibatkan oleh rendahnya cakupan kepesertaan Jampersal itu sendiri dan tidak lengkapnya paket layanan yang diberikan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya jasa layanan yang diberikan oleh paket Jampersal membuat penyedia layanan kesehatan tidak bersedia untuk memberikan layanan Jampersal. Hal lain yang ditemukan adalah rendahnya cakupan Jampersal yang mungkin disebabkan oleh kendala transportasi, di mana biaya transportasi tidak ditanggung oleh program Jampersal.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan oleh penelitian ini ialah menciptakan program proteksi finansial yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, artinya program proteksi finansial seharusnya tidak one-size fits all. Usulan lain mencakup penyederhanaan sistem reimbursement dan perbaikan sisi supply agar setiap daerah mampu melaksanakan layanan KIA yang berkualitas.

Salah satu tanggapan peserta datang dari dr. Andreasta Meliala, yang menekankan bahwa dalam hal jaminan kesehatan, bidan merupakan profesi yang paling dirugikan. Bidan dan tenaga kesehatan lainnya merupakan objek program ini, karena tidak mampu menentukan besaran tarif dan tidak didukung oleh investasi lain yang bisa mendukung keberhasilan implementasi program tersebut.

backKembali ke halaman utama reportase InaHEA

Reportase lainnya

the-8th-indonesian-health-economist-association-inahea-biennial-scientific-meeting-bsm-2023The 8th Indonesian Health Economist Association (InaHEA) Biennial Scientific Meeting (BSM) 2023 25-27 Oktober 2023 InaHEA BSM kembali diadakan untuk...
gandeng-ugm-dinas-kesehatan-dan-keluarga-berencana-kabupaten-sampang-adakan-pendampingan-tata-kelola-program-kesehatan-di-kabupaten-sampang Kamis, 6 April 2023, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang bersama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM...
diseminasi-buku-petunjuk-pelaksanaan-layanan-hiv-aids-dan-infeksi-menular-seksual-ims-dalam-skema-jknReportase Diseminasi Buku Petunjuk Pelaksanaan Layanan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) dalam Skema JKN 22 Desember 2022 dr. Tri Juni...

pendaftaran-alert

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet