Jakarta to require all hospitals to partner with BPJS

Jakarta to require all hospitals to partner with BPJS

The Jakarta administration plans to require all hospitals in the capital to become partners of the Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan).

The administration is considering making a partnership a requirement for the extension of hospital permits and accreditation.

"If they are private hospitals, there will be a requirement that forces them to join BPJS. It will [come into effect] next year,” said Jakarta Governor Djarot Saiful Hidayat on Tuesday. From the registered 160 private hospitals in Jakarta, only 64 cooperate with the BPJS.

The move aims to comply with a government expectation that all hospitals partner with BPJS by 2019, he explained.

Also in 2019, he added, the city administration plans to apply a healthcare program, called universal health care.

"Moreover, we have consistently given BPJS’ third-class services to all Jakartans,” Djarot said.

BPJS Kesehatan and the Jakarta administration have agreed to team up to provide universal health care by Jan. 1, 2019 at the latest.

With the agreement, which was signed in 2016, the city administration is required to list all Jakartans as participants of the National Health Insurance-Healthy Indonesia card (JKN-KIS).

The Global Competitiveness Report 2017–2018

index

Berdasarkan The Global Competitiveness Index 2017-2018 edition, Indonesia menduduki peringkat 36 dari 137 negara dengan jumlah penduduk sebesar 258,7 juta penduduk. Jika dibandingkan dengan edisi sebelumnya Indonesia naik 5 peringkat dimana pada edisi 2016-2017 menduduki peringkat ke 41 dari 138 negara. Faktor yang paling berpengaruh dalam melakukan usaha diantaranya yaitu korupsi, sistem birokrasi yang tidak efisien, akses untuk pembiayaan, pasokan infrastruktur yang tidak memadai, dan kebijakan yang tidak stabil, serta angka kesehatan masyarakat yang masih rendah (World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2017). Salah satu pilar penilaian yaitu salah satunya kesehatan dan pendidikan dasar, khusus pada pilar tersebut Indonesia menduduki peringkat 94 dari 137 negara dengan komponen kesehatan yaitu melihat insiden penyakit malaria, tuberkulosis, HIV/AIDS, kematian bayi, dan angka harapan hidup

Selengkapnya


Perayaan 25 Tahun MMR dan 20 Tahun PKMK FKKMK UGM

'Akuntabilitas Pelayanan RS di Era JKN'

dies

Pesta perak dalam rangka 25 tahun MMR dan 20 tahun PKMK Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM kali ini digelar pada Jum'at-Sabtu (9-10 Maret 2018). Kegiatan akan terpusat di auditorium FKKMK UGM. Forum ini akan mempertemukan para alumni dan seluruh pihak di sektor kesehatan yang tertarik untuk menggali pengalaman praktisi dalam bidang akuntabilitas RS di era JKN. Harapannya, setelah melalui diskusi dua hari dalam forum ilmiah ini, alumni dan seluruh peserta dapat mewujudkan akuntabilitas RS di institusinya masing-masing.

Selengkapnya


Webinar Penyusunan Proposal Evaluasi Kebijakan JKN Menggunakan Penelitian Realist Evaluation

Tahun 2018 merupakan tahun kelima implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Beberapa studi dan kajian tentang monitoring dan evaluasi JKN hingga akhir 2017 menyimpulkan telah terjadi keberagaman implementasi JKN di masing-masing daerah. Hal ini disebabkan oleh berbedanya kebijakan di level daerah, ketersediaan supply-side kesehatan, kondisi geografis, budaya, dan sosio-ekonomi masyarakat. Mengingat pada 2018 dan 2019 adalah tahun politik, evaluasi kebijakan JKN dengan pendekatan yang tepat merupakan suatu kebutuhan, terlebih lagi pemerintah telah menetapkan target pencapaian cita-cita cakupan kesehatan semesta (universal health coverage) pada 2019. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah Realist Evaluation. Lalu, bagaimana metode Realist Evaluation diimplementasikan dalam konteks evaluasi JKN?

PKMK FKKMK UGM mengundang Bapak/Ibu untuk menyusun Proposal Evaluasi Kebijakan JKN menggunakan metode Realist Evaluation. Diskusi perdana akan dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Februari 2018, pukul 12. 00 - 14. 30 WIB. Bapak/Ibu yang berhalangan hadir secara tatap muka dapat megikuti via webinar pada link berikut.

Selengkapnya     reportase

Postgraduate Forum Ke-12 dan “2nd International Conference on Health Financing”

pgf

Postgraduate Forum on Health System and Policy akan diselenggarakan kembali. Pada tahun ini, Forum Internasional yang mengusung tema “Using Big Data For Health Policy and Management” tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2-3 Juli 2018 di Kuala Lumpur - Malaysia. Forum yang merupakan hasil kerja sama antara International Center for Casemix and Clinical Coding - UKMMC, Department of Community Health - UKMMC, Department of Family Medicine - UKMMC, Prince Songkla University, Universitas Gadjah Mada, dan Malaysian Health Economic Association (MAHEA) ini juga akan dimeriahkan dengan penyelenggaraan forum internasional terkait pembiayaan kesehatan. International Conference on Health Financing tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juli 2018 dengan tema “Mobilizing Community Resources Towards Sustainable Health Financing”. Banyak pakar, akademisi, dan peneliti di bidang kebijakan kesehatan dan pembiayaan kesehatan yang akan berpartisipasi di dalamnya. Bapak/ Ibu dapat berpartisipasi dalam serangkaian forum internasional tersebut dengan mengakses link berikut

12th Postgraduate Forum
on Health Systems and Policies
 
2nd International Conference
on Health Financing
arsip 11th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies 2017

 


Review Artikel

Impact of National Health Insurance Policy towards the Implementation of Health Promotion Program at Public Health Centers in Indonesia

http://buildinghealth.co.uk/images/uploads/BH-health-promotion-events.jpgProgram promosi kesehatan di puskesmas mengalami beberapa perubahan,  hal ini tentunya tidak bisa terlepas dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diberlakukan sejak 1 Januari 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Iqbal Nurmansyah dan Bulent Kilic (2017) bertujuan untuk melihat dampak dari kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dalam pelaksanaan program promosi kesehatan di puskesmas Tangerang Selatan dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan beberapa poin terkait kebijakan, pendanaan, fasilitas, SDM, dan pelaksanaan program promosi kesehatan. Dana untuk program promosi kesehatan mengalami peningkatan sejak pelaksanaan JKN hal ini diperoleh dari dana kapitasi yang dialokasikan untuk program inovasi dan berbagai kegiatan promosi kesehatan yang baru diterapkan pada era JKN. Sehingga hal ini memberikan bukti bahwa kebijakan JKN memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program promosi kesehatan di puskesmas.

Selengkapnya

Reportase Policy Dialogue:

Global Burden  of Diseases dan Target Cakupan Kesehatan Semesta

2 kedua dari kiri kanan dr. Nafsiah Mboi MPH Sp.A Assoc. Prof. Dinna Wisnu PhD Dr. Agustinus Prasetyantoko dr. Erfen (koordinator acara), dr. Nafsiah Mboi, MPH, Sp.A (pembicara), Assoc. Prof. Dinna Wisnu, PhD (pembicara) dan Dr. Agustinus Prasetyantoko selaku Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dalam Policy Dialogue: Global Burden of Diseases dan Target Cakupan Kesehatan Semesta (Jakarta, 2/2/2018)Policy dialogue terkait Global Burden dan target cakupan kesehatan semesta telah digelar di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta  pada 2 Februari 2018. Dua pembicara hadir dalam dialog kali ini, yaitu pertama, dr. Nafsiah Mboi, MPH, Sp.A, memaparkan tentang konsep Global Burden of Diseases (GBD) dan potensi pemanfaatannya. Kedua, Assoc. Prof. Dinna Wisnu, PhD yang memaparkan tantangan BPJS Kesehatan selaku single payer dalam layanan kesehatan di Indonesia. Diskusi semacam ini dinilai penting untuk dilakukan karena terkait dengan peran akademisi sebagai pendukung para pengambil kebijakan khususnya dalam menyediakan bukti ilmiah. Kontributor PKMK FK UGM berkesempatan melaporkan reportase kegiatan tersebut. Selengkapnya simak di sini.

Selengkapnya

Outlook Sistem Kesehatan 2018

Mencegah Fragmentasi Sistem Kesehatan di era JKN dengan penggunaan data yang lebih baik: Apakah Inpres No. 8/ 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dapat terlaksana?

Ada hal menarik yang sedang terjadi pada sistem kesehatan di Indonesia yaitu terjadi fragmentasi sistem kesehatan di daerah yang diakibatkan banyaknya sumber dana yang tidak dikelola secara bersama. Melalui Inpres No. 8/ 2017, Presiden menginstruksikan beberapa Kementerian, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN. Sejauh mana Inpres dapat mencegah fragmentasi sistem kesehatan dan mengoptimalkan pelaksanaan program JKN? Beberapa permasalahan dan cara mengatasi fragmentasi akan dibahas dalam Seminar Outlook Sistem Kesehatan 2018 yang akan diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM pada 30 Januari 2018 pukul 12.00-15.00 WIB. Bapak/ Ibu dapat mengikuti diskusi secara tatap muka dan webinar. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui link berikut

Selengkapnya

Permenkes Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan

Health Technology Assessment (HTA) atau pada aturan tersebut lebih dikenal dengan Penilaian Teknologi Kesehatan JKN (PTK-JKN) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai dampak penggunaan suatu teknologi kesehatan dalam program JKN yang dilaksanakan oleh suatu komite yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Teknologi kesehatan yang dimaksud adalah semua jenis intervensi yang digunakan dalam bidang kedokteran/kesehatan dalam upaya promotif, preventif, skrining, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan jangka panjang baik berupa metode, obat, alat kesehatan, atau modalitas lainnya. Beberapa kriteria teknologi yang termasuk dalam PTK-JKN yaitu 1) tingkat penggunaan tinggi, 2) berisiko tinggi, 3) berbiaya tinggi, 4) memiliki variasi yang besar, 5) kepentingan (urgensi) dalam kebijakan, 6) dapat memperbaiki akses, kualitas, dan kesehatan bagi penduduk, 6) tingkat potensi penghematan biaya, 7) tingkat penerimaan dari aspek sosial, budaya, etika, politik, dan agama terhadap penerapan teknologi.

Selengkapnya

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

http://legalcareerpath.com/wp-content/uploads/2013/04/law-clerk-careers.jpgPer tanggal 5 Januari 2018 telah diundangkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ini mengatur pembagian urusan pemerintahan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara minimal, baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Pada SPM Kesehatan, pelayanan dasar urusan pemerintah daerah provinsi meliputi pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Sedangkan SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang bersifat promotif dan preventif. Aturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 sehingga untuk peraturan pelaksanaan harus ditetapkan selambat-lambatnya sebelum tanggal berlaku. 

Selengkapnya


Kajian Pemetaan Kapasitas Fiskal dan Prioritas Keuangan Daerah

https://steemit-production-imageproxy-thumbnail.s3.amazonaws.com/U5drSC3e585tofFTnZ7pda9VQE5LHtU_1680x8400

Kajian yang dilakukan oleh Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal pada tahun 2006 terkait kajian pemetaan kapasitas fiskal dan prioritas keuangan daerah yang bertujuan untuk melakukan pemetaan kapasitas fiskal daerah dan prioritas pengeluaran sektor daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Salah satu hasil kajian tersebut ditemukan bahwa untuk menutupi kekurangan anggaran baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten melakukan cara yang relatif sama seperti mengusulkan agar kekurangan ditutupi dari dana konsentrasi (APBN), APBD perubahan, budget sharing (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), dana dari partisipasi swasta dan masyarakat serta penyusunan prioritas dan sinergitas pemanfaatan anggaran dari berbagai sumber yang ada serta upaya dinas untuk meminta bantuan ke luar negeri. Sedangkan kesimpulan dari kajian tersebut adalah bahwa daerah-daerah yang termasuk ke dalam kategori fiskal tinggi, belum tentu prioritas pengeluaran daerahnya tinggi pula begitupun sebaliknya.

selengkapnya


Webinar : Desain Paket Manfaat UHC di Indonesia

WEBINAR PEMBKESEuropean Union Social Protection Systems (EU-SPS) turut melakukan analisis terkait keberlangsungan sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Fokus kali ini adalah rancangan paket manfaat dan kebijakan farmasi. Webinar yang telah diselenggarakan pada 16 Januari 2018 oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mendiskusikan tentang paket manfaat, penetapan harga, sistem pembayaran, kebijakan farmasi, dan aspek pembelian strategis (strategic purchasing) lainnya. Hasil kajian ini juga memberikan rekomendasi untuk melindungi peserta JKN dari out-of-pocket. Penyelenggara webinar mengarsipkan materi dan video selama diskusi yang dapat diakses melalui :

MATERI PUBLIKASI  VIDEO DISKUSI

 


KAMUS INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT DAN BALAI

 

http://www.rshaji-jakarta.com/images/slidehome/600/layanan.pngDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI menerbitkan panduan dalam mengukur kinerja Rumah Sakit dan Balai, salah satu indikator penilaian yaitu tingkat kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas). Hal ini diharapkan mampu mengontrol kesesuaian penulisan resep oleh DPJP dengan Fornas peserta JKN. Secara garis besar, kamus indikator kinerja tersebut terdiri atas indikator area klinis dan area managerial. Pada area klinis meliputi 43 indikator diantaranya yaitu kepatuhan terhadap standar, tingkat pengendalian infeksi di RS, capaian indikator medik lain, prosedur penanganan sampel uji, dan pengendalian mutu. Sedangkan untuk indikator area managerial meliputi 43 indikator yang dikategorikan sebagai berikut tingkat utilisasi, kepuasan pelanggan, ketepatan waktu pelayanan, temuan yang ditindaklanjuti, tingkat kehandalan sumber daya, promotif dan preventif, SDM, sarana prasarana, level IT, pendidikan, dan keuangan. Sehingga dari beberapa indikator kinerja tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi BPJS Kesehatan dalam mengembangkan indikator pembayaran berbasis kinerja di fasilitas kesehatan rujukan.

Selengkapnya


 ++ Arsip Pengantar

 

Semarak “12th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies”
dan “2nd International Conference on Health Financing”

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Tekait

Related News

Berita Nasional

bpjs-kesehatan-dan-ketenagakerjaan-fokus-kejar-kepatuhan-peserta JAKARTA, KOMPAS.com - Guna meningkatkan kualitas program Jaminan Sosial yang dikelola oleh dua lembaga yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)...
150
bpjs-kesehatan-terapkan-sistem-pembayaran-tertutup-bulan-depan JAKARTA - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang didaftarkan Badan Usaha atau sektor Pekerja Penerima Upah (PPU), BPJS...
700
sakit-jantung-dan-kanker-terbesar-kuras-duit-bpjs-kesehatan Jakarta, CNN Indonesia -- Dari sejumlah penyakit katastropik yang biayanya ditanggung Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, jantung...
900
tetap-bisa-berobat-meski-kepesertaan-bpjs-kesehatan-tak-aktif batampos.co.id – Seluruh rumah sakit atau fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat 1 wajib melayani seluruh peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial...
690
ada-banyak-aplikasi-bpjs-ketenagakerjaan-ini-yang-asli Liputan6.com, Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan menyatakan hanya memiliki satu aplikasi online. Hal tersebut menanggapi banyaknya aplikasi yang...
730
10-persen-perusahaan-belum-daftarkan-tenaga-kerjanya-ke-bpjs-ketenagakerjaan JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Salemba Amdaustri Putratura mengimbau semua perusahaan yang mengerjakan proyek...
670
gunung-sinabung-kembali-erupsi-semburkan-abu-vulkanik-3-km Medan - Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Pagi ini, Gunung Sinabung kembali erupsi. Petugas...
750
bpjs-ketenagakerjaan-biayai-pengobatan-korban-gedung-bei "Kami juga siap menanggung segala biaya perobatan yang timbul akibat kondisi kecelakaan kerja ini, bagi para pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS...
770
tahun-2018-bpjs-kesehatan-lakukan-inovasi-baru Liputan6.com, Jakarta Peristiwa yang tak diinginkan terjadi di tahun-tahun silam (seperti halnya KTP Ganda atau ada pemalsuan/ketidakvalid’an data pada...
890
21-persen-penduduk-jakarta-belum-jadi-peserta-jkn-kis REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 21,22 persen pendududk DKI Jakarta belum menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat...
810
kemenkes-alokasikan-43-80-persen-anggaran-untuk-jkn Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan total alokasi anggaran Kemenkes tahun 2017 sebanyak Rp. 58,3 triliun, dengan rincian Rp. 25,5...
970
kemenkes-kucurkan-rp25-5-t-untuk-biayai-jkn-sepanjang-2017 Jakarta, Kementerian Kesehatan mengucurkan Rp25,5 triliun untuk membiayai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang tahun 2017. Angka...
760
iuran-bpjs-kesehatan-pada-2018-tidak-naik tirto.id - Pemerintah memastikan tidak akan meningkatkan iuran para pengguna layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2018. Pemerintah...
910
bpjs-kesehatan-defisit-rp-9-triliun-ini-penyebabnya REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan beberapa alasan penyebab lembaganya mengalami defisit...
1840
menaker-minta-semua-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berharap para pekerja di seluruh Indonesia menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan...
1270
atasi-bpjs-kesehatan-menkeu-potong-dau-pemda-yang-tunggak-iuran Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan tata cara penyelesaian tunggakan iuran jaminan...
1470

Berita Internasional

6-4-million-jakarta-workers-not-protected-by-bpjs-agency The Workers Social Security Agency (BPJS TK) reports that 6.4 million workers, out of 7.5 million, have yet to be protected by the insurance...
a-roadmap-for-reform-of-the-health-service There has been a broad welcome for the publication of the bed capacity review commissioned by Government as part of its response to hospital...
sweeping-health-care-reform-proposals-get-hearingAgency heads presented the Idaho Health Care Plan at a special hearing of the Legislature’s Joint Finance-Appropriations Committee Jan. 15. The Idaho...
the-trojan-horse-in-the-tax-bill Congressional Republicans have finally done it: Both the House and Senate passed tax legislation. The bill has now headed to President Trump’s desk for...
chaos-confusion-and-caring-a-u-s-health-consumer-forecast-for-2018 As 2018 approaches, consumers will gather healthy New Year’s Resolutions together. Entering the New Year, most Americans are also dealing with concerns...
back-to-square-one-on-health-careIt’s the early 1990s, and a young man is sitting in a human-resources office at the Coca-Cola Company, which has just offered him a terrific job. But he...
despite-deficit-bpjs-won-t-increase-premium The Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) said it would not raise the premium for participants of the program despite a growing...
ukraine-and-russia-compete-in-health-reform The Ukrainian Rada (parliament) successfully passed health reform bills on June 5 and October 19. Spearheaded by the American-born, Ukrainian acting...
rising-health-insurance-costs-frighten-some-early-retirees Don and Debra Clark of Springfield, Mo., are glad they have health insurance. Don is 56 and Debra is 58. The Clarks say they know the risk of an...
why-reforming-health-care-is-integral-for-our-economy Theconversation.com - Australia’s productivity growth has been stagnant for over a decade and, according to a new report, our health policies and...
medicare-innovation-can-spur-the-next-round-of-payment-reform he economic imperative for better health care at a lower cost has never been more urgent. Changing the way that health care providers are paid is at the...
jakarta-to-require-all-hospitals-to-partner-with-bpjs The Jakarta administration plans to require all hospitals in the capital to become partners of the Healthcare and Social Security Agency...
editorial-ensuring-emergency-health-care A four-month-old baby in need of emergency care died recently while the management of a West Jakarta hospital reportedly tried to locate hospitals...
government-will-fund-icu-treatment-at-all-hospitals-official The Jakarta Health Agency has urged hospitals in the city to treat critically ill patients who are registered with the Healthcare and Social Security...
fewer-than-half-of-jakarta-hospitals-partnering-with-bpjs-kesehatan Jakarta Health Agency head Koesmedi Priharto has said that fewer than half of hospitals in Jakarta have partnered with the Healthcare and Social...
jica-supports-bpjs-use-of-japan-s-shauroshi-model TEMPO.CO, Jakarta - The Indonesia's worker's social security agency (BPJS Ketenagakerjaan/BPJS-TK) plans to adopt Japan's Shauroshi model in a bid...

pendaftaran 01

pengatar bl

sesi webinar jkn 12

Reportase lainnya

reportase-penyusunan-proposal-monev-jkn-menggunakan-realist-evaluationReportase : Penyusunan Proposal Monev JKN Menggunakan Realist Evaluation     PKMK- Jogja. Agenda ini merupakan salah satu langkah awal...
reportase-policy-dialogue-global-burden-of-diseases-target-cakupan-kesehatan-semesta-uhcReportase: Policy Dialogue Global Burden of Diseases & Target Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) Jakarta, 2 Februari 2018 | Oleh: John...
reportase-outlook-sistem-kesehatan-2018 Seperti yang diketahui bersama bahwa JKN melalui UU SJSN (2004) dan UU BPJS (2011) telah mendorong peningkatan alokasi pembiayaan kesehatan di tingkat...
reportase-webinar-expert-meeting-strategi-penguatan-pelayanan-primer-untuk-mendukung-sustainabillitas-jknReportase Webinar  Expert Meeting:  Strategi Penguatan Pelayanan Primer untuk Mendukung Sustainabillitas JKN   Untuk mengawali expert...

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Daftar Isi Keilmuan

plus Pengantar
plus Bab I Pendahuluan
plus Bab II Tujuan dan Metode Pelatihan
plus Bab III Kurikulum dan Metoda Pembelajaran
plus Bab IV Peserta dan Fasilitator
plus Bab V Monitoring dan Evaluasi
plus Bab VI Sertifikasi

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Komentar Terakhir

  • 23.02.2018 00:56
    I. P. jechał wóz w taki sposób, aby pozostawić ...

    Read more...

     
  • 22.02.2018 20:47
    Fine way of telling, and good piece of writing ...

    Read more...

     
  • 22.02.2018 16:08
    I really like your blog.. very nice colors & theme.

    Read more...

     
  • 22.02.2018 14:56
    I have been surfing online more than 3 hours today ...

    Read more...

     
  • 22.02.2018 06:17
    Viagra Shop Online Buy Accutane Online In Canada ...

    Read more...

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet

Login