JAKARTA - Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada), Arsada Kuntjoro Adi Purjanto mengeluhkan lambatnya pembayaran tagihan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke RSUD. Akibatnya, RSUD menjadi kesulitan beroperasi karena tagihan ke BPJS tak kunjung dibayarkan.

Hal itu disampaikan Kuntjoro dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR dengan Arsada. "Yang ada di sini saja saya tanyakan belum (terima pembayaran). Januari harusnya terbayar sebelum 15 Februari, tapi ini belum," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka mengaku prihatin karena fakta itu membuat RSUD dalam posisi dilematis.  Padahal, sesuai UU BPJS maka pembayaran harus dilakukan penyelenggara JKN ke RSUD paling lambat 15 hari setelah melayani pasien.

Namun, saat ini ada sejumlah RSUD belum menerima pembayaran tagihan dari BPJS. Padahal BPJS sudah berjalan 40 hari. Karenanya Rieke mempertanyakan pencairan anggaran PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS dari Kementerian Keuangan.

"Kalau sudah keluar tapi belum bayar, berarti sudah ada pelanggaran UU. Artinya baru 40 hari sudah banyak pelanggaran. Kalau begini bagaimana RSUD membiayai operasionalnya?" ujar Rieke.

Sayangnya, dalam RDP itu tak ada perwakilan BPJS yang hadir. Sebab, RDP dilakukan Komisi IX dengan Dirjen Bina Usaha Kemenkes (BUK) Kemenkes dan Arsada.

Sementara, Dirjen BUK, Prof Akmal Taher mengaku tidak mengetahui detail aliran dana BPJS dari Kemenkeu. "Saya belum bisa jelaskan soal uang BPJS detailnya, memang lewat Kemenkes, padahal kita minta tidak lewat Kemenkes tapi langsung dari Kemenkeu ke BPJS, kita gak ada kaitan apa-apa dengan uang BPJS," jelasnya singkat

sumber: jpnn