sumber: republikaKEKURANGAN tenaga terampil profesional sejak dahulu kala menjadi persoalan serius bangsa ini. Salah satu penyebabnya sistem pendidikan belum mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat. Kekurangan tenaga profesional terjadi hampir merata di berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan. Di Bandar Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah A. Dadi Tjokrodipo kini dirundung masalah kompleks. Setelah heboh kasus pembuangan kakek, rumah sakit yang berstatus badan layanan umum daerah itu kekurangan dokter, terutama dokter spesialis anak. Minimnya dokter menghambat kunjungan dan pelayanan ke pasien.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, manajemen RSUD Tjokrodipo meminta bantuan dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM). Namun, RSUDAM pun masih kekurangan dokter spesialis, khususnya bedah tumor dan tulang. Akibatnya, banyak pasien yang hendak operasi harus menunggu jadwal cukup lama.
Dokter spesialis menjadi profesi yang langka. Indonesia, misalnya, hanya memiliki 2.700 dokter anak untuk melayani 80 juta anak-anak. Jumlah tersebut jauh dari angka ideal, yakni 8.000 dokter anak.
Untuk dokter ahli lainnya, Lampung dengan penduduk lebih dari 9 juta baru memiliki 80 dokter spesialis. Pemprov menargetkan tahun 2016 kekurangan dokter spesialis baru bisa teratasi. Kementerian Kesehatan sedang menyekolahkan 100 calon dokter spesialis yang akan ditempatkan di Lampung.
Mencetak dokter spesialis tidak semudah membuat kue tart. Selain membutuhkan waktu lama, juga harus mengeluarkan biaya tinggi. Itu pun diseleksi dari dokter umum yang telah memenuhi syarat tertentu. Hingga kini, hanya 16 perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis.
Minimnya tenaga dokter spesialis tidak hanya dilihat dari aspek fungsional ketenagakerjaan belaka. Ada persoalan besar di belakangnya, yakni sistem pendidikan tidak memberi ruang yang sama bagi semua warga negara. Hanya masyarakat strata atas yang bisa mengakses pendidikan profesional yang umumnya berbiaya mahal. Sementara sebagian besar masyarakat lapisan bawah terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan.
Persoalan lain yang juga sangat serius, negara belum bisa memberikan kompensasi kepada tenaga-tenaga terampil sesuai dengan bidang keahliannya. Banyak tenaga terampil asal Indonesia memilih bekerja di luar negeri karena profesionalisme mereka tidak dihargai secara sepadan di negeri sendiri. Berusaha mempertahankan mereka dengan retorika nasionalisme tidak mungkin berhasil karena kemajuan teknologi semakin mengikis batas-batas negara dan kebangsaan.
Khusus di bidang kedokteran, pemerintah kabupaten/kota harus mengambil inisiatif menyekolahkan sebanyak-banyaknya tenaga dokter umum yang telah memenuhi syarat ke jenjang pendidikan spesialis. Jika hanya menunggu jatah kiriman dari provinsi atau pusat, sampai kapan pun kekurangan dokter spesialis tetap akan menghambat kemajuan daerah. Boleh jadi rasio kekurangan semakin dalam karena pertambahan jumlah dokter spesialis tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk.
Pilihan berani mengirim dokter umum yang berkualitas untuk melanjutkan ke pendidikan spesialis harus segera ditempuh. Mahal memang, tetapi kebijakan itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat ketimbang membiayai hal-hal remeh temeh seperti studi banding anggota Dewan ke luar daerah. Sekolah dokter spesialis adalah investasi jangka panjang bagi daerah.
