JOGJA-Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seamakin tinggi. Tahun ini, diperkirakan biaya kesehatan untuk 188 juta jiwa peserta di Indonesia mencapai Rp75 triliun.
Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Pusat Andayani Budi Lestari mengatakan, agar biaya kesehatan tidak semakin membengkak maka dibutuhkan kesadaran peserta BPJS Kesehatan untuk membayar iuran dan mendorong masyarakat menjadi peserta.
“Dengan besaran itu [Rp75 triliun], artinya jika diteruskan seperti ini [tingkat kepatuhan pembayaran iuran yang masih rendah] tidak akan mampu,” kata dia dalam kegiatan Training of Trainer Duta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) Promotif Preventif di Rumah Sakit Bethesda, Rabu (22/6/2016).
Dalam kegiatan itu, BPJS Kesehatan memberikan pelatihan kepada kader-kader organisasi Ekstra Mural, yang di dalamnya ada unit Yakkum Emergency Unit, Community Development CD Bethesda, dan Pusat Rehabilitasi Yakkum.
Para kader mendapatkan pemahaman seputar pentingnya hidup sehat dan akses BPJS Kesehatan. Diharapkan mereka dapat menularkan pemahaman itu kepada warga binaan di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Andayani berharap melalui training ini masyarakat paham tentang hak dan kewajibannya sebagai peserta karena ekspektasi mereka selama ini terhadap JKN terlalu tinggi. “Mereka mikir [JKN] tanpa prosedur dan tidak bayar. Urusannya di belakang,” kata dia.
Sementara daalam JKN ada prosedur yang berlaku.
Ia juga ingin agar para kader memberi pemahaman pentingnya hidup sehat, pasalnya setiap bulan ada tambahan 2.000 orang yang melakukan cuci darah. Untuk para wanita karier, ia mengimbau untuk tidak memberikan makanan instan kepada anak-anak karena rentan menimbulkan penyakit.
“Surveinya makanan instan di urutan nomor dua sementara sayur dan tempe tahu malah no 11,” kata dia.
Menurut Direktur Utama RS Bethesda dr. Gatot Titus Wratsongko, training tersebut membantu pemerintah mewujudkan kepesertaan BPJS Kesehatan di DIY hingga 100%.
Ia juga menegaskan, agar biaya BPJS Kesehatan dapat terkendali, ada upaya promotif preventif pada masyarakat yakni dengan menjaga pola hidup sehat. Saat masyarakat sehat, masyarakat tidak memerlukan program jaminan keehatan.
“Tolong sampaikan pada masyarakat tentang besarnya biaya perawatan yang harus ditanggung saat sakit supaya masyarakat memiliki semangat untuk menjaga pola hidup sehat,” kata dia.
sumber: harjo
