BPJS Kesehatan Targetkan 200 Juta Peserta pada Akhir 2017

bpjs bank

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperbanyak konter pendaftaran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya itu dilakukan guna mengejar target kepesertaan hingga 200 juta jiwa pada akhir 2017.

"Masyarakat banyak mengeluh tentang sulitnya pendaftaran kepesertaan. Untuk itu, kerja sama dengan berbagai pihak terus kita lakukan," kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari usai penandatanganan kerja sama dengan Bank BNI dan 7 bank mitra, di Jakarta, Senin (10/4).

Andayani menyebutkan 7 bank mitra BNI yaitu Bank Bukopin, Bank Nobu, Maybank Indonesia, Bank DKI, Bank Sumsel Babel, Bank Sinarmas dan Bank Mega. Kerja sama juga pada dua perusahaan non-bank yaitu perusahaan aplikasi Gojek dan jasa kurir JNE.

"Kerja sama ini tak hanya untuk pendaftaran kepesertaan, tetapi juga kemudahan dalam pembayaran iuran," ucap Andayani.

Hingga akhir Maret 2017, kanal pembayaran iuran bersumber dari PPOB (Payment Point Online Bank) tercatat ada 422.700 kanal yang terdiri atas modern outlet, traditional outlet, maupun perbankan.

Menurut Andayani, kedisiplinan peserta dalam membayar iuran menjadi sangat penting, guna menjaga keberlangsungan program JKN.

"Pembayaran iuran BPJS Kesehatan per bulan mencapai 5,8 juta transaksi. Dari jumlah itu, sebanyak 30 persen bersumber dari PPOB dengan total iuran sebesar Rp3,190 triliun," tutur Andayani.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati mengemukakan, pihaknya menargetkan ada 40 juta pembayar iuran baru dalam dua tahun kedepan. Caranya, dengan menggiatkan kerja Kader JKN sebagai Agen46.

"Nantinya para Kader JKN yang menjadi Agen46 akan dibekali EDC mini ATM untuk sarana transaksi pembayaran iuran. Diharapkan, animo masyarakat membayar iuran tepat waktu semakin meningkat," kata Adi Sulistyowati menandaskan. (TW)

Berita Tekait

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper