Anggaran JKN Bengkak, Menkes Sentil Tenaga Kesehatan

Anggaran JKN Bengkak, Menkes Sentil Tenaga Kesehatan

VIVA.co.id – Membengkaknya anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat disadari oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Terlebih angka tersebut membengkak karea penyakit tidak menular, yang sebenarnya bisa dicegah.

Dalam kunjungannya ke bagian Timur Indonesia, Menteri Kesehatan Prof. Dr. Nila F Moeloek, Sp.M(K) mengajak pegiat Keluarga Sehat dari Puskesmas di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk lebih peka membaca kondisi lingkungan sekitar, demi mempercepat Indonesia Sehat lewat pendekatan keluarga.

"Kesehatan bisa dicapai dan diupayakan. Sebagai tenaga kesehatan (Nakes), mereka tidak boleh berpikir linier agar dapat membaca kondisi. Misal, NTT kekurangan air kita dapat lapor ke Mendes (Menteri Desa dan PDT) untuk membuka akses air dengan pengelolaan, Kemen PU Pera," ujar Nila di hadapan peserta Pelatihan Keluarga Sehat, di Kantor Bapelkes, Kupang, NTT, 2 Mei 2017.

Nila menyinggung peran serta Nakes, karena metode yang diterapkan melalui pendekatan keluarga yang diatur dalam Permenkes No. 39 Tahun 2016 Tentang Pendekatan Keluarga. Di dalamnya terdapat 12 indikator yang harus dipenuhi 100 persen.

"Intinya adalah komunikasi agar kita dapat melakukan intervensi," kata Nila.

Intervensi diperlukan karena seperti diakui olehnya, Indonesia masih mengalami maldistribusi Nakes. Kondisi tersebut memerlukan bantuan aksi penyadaran kesehatan dari berbagai kalangan, mulai dari Nakes, para pegiat kesehatan, hingga muncul kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

"Kita punya tugas berat, setiap orang berhak mempunyai BPJS Kesehatan padahal di sini baru 31 persen. Padahal setiap manusia harus dapat haknya untuk mendapat asuransi kesehatan."

Karena itu, Nila mendorong masyarakat agar terus menjaga kesehatannya dengan menerapkan pola hidup sehat, dan kesadaran bahwa sakit hanya akan menguras biaya, dan uang yang banyak tidak bisa membeli kesehatan.

"Yuk kita dorong untuk hidup sehat, preventif penting, karena kita tak bisa membeli kesehatan dengan uang. Dari data di NTT terbukti bahwa kita tak sehat, yang tidak berobat teratur untuk Hipertensi mencapai 80 persen, artinya masyarakat kita tidak mengerti, itu tugas kita untuk memberitahu," kata Nila lagi.

Sementara itu, Kadinkes Provinsi NTT, dr.Kornelis Kodi Mete, mengakui bahwa diadakannya pelatihan Keluarga Sehat perlu terus didorong, agar permasalahan di NTT, seperti sanitasi dan ketersediaan air bersih terpenuhi.

Sedangkan Kepala Bapelkes, Appolonaris Berkanis, berkata,"Inti pelatihan ini adalah komunikasi, ini bukan program baru, tinggal bagaimana kita mencoba mengkoreksi apa yang terjadi, memikirkan, menganalisa, apa intervensi yang bisa dilakukan," ujarnya.

Berita Tekait

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper