DPRD Medan Gulirkan Pansus Jaminan Kesehatan Nasional

Usulan ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Komisi B dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS terkait evaluasi program triwulan 1 dan 2 serta kuota BPJS bagi masyarakat miskin dan terlantar, Selasa (02/05/2017).

"Untuk mendalami permasalahan ini, kita sebaiknya membentuk pansus sehingga permasalahan ini bisa kita dituntaskan," ucap Anggota DPRD Medan HT. Bahrumsyah.

Bahrum mengatakan, ada dua persoalan penting yang pelu dituntaskan diantaranya soal dana kapitasi sebesar Rp6000 bagi puskesmas dari setiap peserta, kemudian persoalan data kepesertaan yang juga sarat masalah.

"Dua permasalahan ini akan akan kita dalami dalam pansus nantinya," jelasnya.

Dijelaskan Bahrum, dari data kepesertaan BPJS yang menggunakan fasilitas puskesmas sebanyak 1,3 juta peserta jika dikalikan Rp.6000, maka diperkirakan dana kapitasi yang diterima sebesar Rp7,8 miliar.

"Dari dana yang diterima sebesar itu, 60 persennya digunakan untuk jasa medis, 30 persennya dialokasikan untuk obat-obatan dan lima persen lagi digunakan untuk kebutuhan habis pakai," jelasnya.

Bahrum mengatakan, ada banyak persoalan penting disini, dimana untuk dana obat-obatan DPRD Medan sudah menganggarkan miliaran di APBD. " Kita ingin mengetahui kejelasan penggunaan anggaran kapitasi ini terutama untuk obat-obatan, mengingat DPRD juga sudah menganggarkan di APBD," jelasnya.

Begitu juga persoalan data kepesertaan yang dinilainya juga syarat dengan masalah, dimana saat ini di kawasan Medan Utara masih banyak warga yang belum menerima BPJS kesehatan gratis.

"Kita ingim persoalan ini bisa tuntas, sebab sejak awal persoalan ini sudah menjadi perhatian namun tidak pernah selesai," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Medan Sahat Maruli Tua Tarigan mendukung dibentuknya Pansus Jaminan Kesehatan Nasional salah satunya terkait masalah data kepesertaan. "Kemarin ada warga yang melapor giji buruk, kemudian diadvokasi dapat BPJS tetapi setelah itu mereka diharuskan membayar Rp25.000 setiap bulannya, mereka mengeluh sebab mereka buka orang mampu, yang mereka inginkan adalah BPJS gratis," jelasnya seraya mengatakan permasalahan kepesertaan ini sudah sangat krusial permasalahannya sehingga perlu dibuat pansus.

Berita Tekait

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper