RSUD Kota Bekasi (sumber: http://shnews.co)BEKASI - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi kini terancam bangkrut. Saat ini, rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tersebut tidak memiliki anggaran lagi untuk melayani pasien miskin.
Ini karena para pasien itu harus dibebaskan dari biaya pengobatan. Kemungkinan besar pelayanan terhadap pasien miskin dapat dihentikan.
Sampai saat ini pihak RSUD sudah menombok Rp 10 miliar lebih untuk melayani pasien miskin peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) dan pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Ini karena anggaran yang ada, Rp 10 miliar, yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 ini, sejak pertengahan April lalu sudah habis.
Empat bulan terakhir ini, untuk menanggulangi pelayanan pasien miskin, harus menggunakan biaya operasional RSUD. Ini karena pasien miskin itu tidak mungkin ditolak.
Tetapi, jika anggarannya sudah benar-benar devisit setelah menggunakan biaya operasional rumah sakit juga sudah tidak ada lagi, kemungkinan besar menolak pasein miskin akan dilakukan.
Penjelasan itu diungkapkan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Bekasi dr Anthony Tulak kepada SH, Rabu (28/8).
“Habis mau bagaimana lagi, dilakukan pelayanan jika tidak ada biaya, mau dilayani bagaimana. Saat ini saja semua biaya operasional rumah sakit sudah dialihkan untuk membeli obat dan biaya makan paisen miskin,” katanya.
Yang mestinya ada biaya perawatan peralatan medis, belanja alat medis, pelatihan perawat, pemeliharaan alat dan ruangan, termasuk jasa medis dokter dan perawat, semuanya itu sudah tidak dapat dilakukan dan dibayar lagi, karena biaya operasional rumah sakit semuanya dialihkan buat pelayanan pasien miskin.
“Yang menjadi prioritas kami saat ini, bagaimana mempertahankan ketersediaan obat dan makanan buat pasien. Soal jasa medik dan pemeliharaan peralatan, semuanya ditunda dulu,” kata Anthony.
Biaya Tak Terduga
Bahkan, katanya, yang mereka khawatirkan beberapa bulan ke depan ini, pasokan obat akan habis karena tidak ada lagi distributor obat yang memberikan utang.
“Biasanya kita masih bisa utang kepada distributor obat selama satu bulan. Tetapi, jika utang sampai tiga bulan, distributor mana yang mau ngasih utang. Inilah kendala besar yang kami hadapi saat ini,” ujarnya.
Maka, ia mengharapkan agar dalam pembahasan APBD Perubahan mendatang, DPRD dan pemimpin daerah memprioritaskan anggaran buat pelayanan pasien miskin. “Jika anggaran yang diajukan dalam APBD Perubahan nanti masih dikurangi di dewan, pelayanan di rumah sakit benar-benar akan terhenti,” katanya lagi.
Mestinya, ucapnya, untuk menanggulangi biaya bagi pasien miskin, dapat digunakan biaya tak terduga yang biasanya digunakan jika ada bencana alam. Ini karena kondisi keuangan RSUD untuk pasien miskin saat ini benar-benar sudah sulit dan sudah sama dengan bencana alam karena menyangkut jiwa manusia.
Sebelumnya diberitakan harian ini dan diterangkan Direktur RSUD dr Titimasrihati, biaya pengobatan pasien miskin di RSUD kini sudah habis.
Sementara itu jumlah pasien miskin yang berobat semakin meningkat. Jumlah kunjungan pasien rata-rata 1.000 orang, dan 70 persen adalah pasien miskin yang harus dibebaskan biaya.
Mestinya, untuk biaya pengobatan masyarakat miskin di Kota Bekasi setidaknya Rp 32 miliar pada 2013. Tetapi, yang dianggarkan hanya Rp 10 miliar.
sumber:http://m.shnews.co
