GROBOGAN – Pembagian kartu sehat atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah tidak tepat sasaran. Ada warga masyarakat mampu yang mendapatkan kartu Jamkesmas.
Kartu Jamkesmas diaalokasikan tahun 2013 sebanyak 560 ribu orang. Jumlah warga miskin di Kabupaten Grobogan menurut data dari Badan Pencatatan Statistik (BPS) sebanyak 250 ribu. Besaran alokasi yang mendapatkan kartu jamkesmas dan jumlah masyarakat miskin di kabupaten Grobogan lebih besar di banding angka kemiskinannya. Mestinya pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan Jamkesda.
Kenyataannya dilapangan alokasi sebesar itu masih juga kurang. Warga masyarakat miskin ada yang tidak mendapatkan kartu jamkesmas dan warga yang kaya malah mendapatkan jamkesmas.” Kami hanya menyalurkan sesuai data dari BPS.” kata Kadis Kesehatan Kabupaten Grobogan Dr Johari Angkasa MM, di ruang kerjanya, pekan lalu.
Jumlah alokasi Jamkesmas sebanyak 560 ribu tersebut seharusnya cukup untuk mengkover jumlah masyarakat miskin. Selebihnya di dimaksudkan untuk antisipasi masyarakat rentan miskin atau masyarakat yang sewaktu-waktu jatuh miskin karena terkena bencana atau terkena musibah lain yang sifatnya tidak terduga. Namun justru yang terjadi sebaliknya banyak double jaminan kesehatan.
”Seperti kasus yang terjadi tahun 2012 ada warga masyarakat seorang PNS/ TNI/Polri yang memiliki asuransi kesehatan (Askes) mendapat kartu Jamkesmas. Jadi saya cabut kartu Jamkesmasnya, dialihkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan ” kata Johari.
Dia mengakui program Jamkesmas masih banyak masalah dan pengelolaannya masih menggunakan serba manusiawi. Mengingat Jamkesmas akan berakhir per 31 Desember tahun 2013. Mulai awal Januari 2014 masyarakat akan mendapatkan jaminan kesehatan dalam bentuk program baru dari pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Warga masyarakat akan mendapatkan jaminan kesehatan seperti layaknya sistem asuransi.
sumber: TubasMedia.Com
