Enrollment Systems and Eligibility Checking Mechanism in Thailand

Ms.-NetnapisMs. NetnapisDalam presentasinya Ms. Netnapis Suchonwanich memaparkan pentingnya pencatatan sipil sebagai salah satu sumber data untuk berbagai kebutuhan. Terkait dengan UHC, manfaat yang paling nyata adalah penghitungan kapitasi berdasarkan jumlah penduduk yang sebenarnya. Walaupun jika pencatatan sipil tidak tersedia, dapat menggunakan data sensus penduduk. Namun demikian, sensus penduduk tidak bisa digunakan untuk pengecekan kelayakan dan skema kepesertaan yang diikuti oleh seseorang, seperti halnya pencatatan sipil. Dalam presentasinya membahas 2 aspek, pertama pencatatan sipil dan kedua pencatatan penyedia layanan kesehatan.

Pencatatan Sipil (Civil registration)

Pencatatan sipil merupakan pencatatan kependudukan permanen terhadap seseorang, baik terkait kelahiran seseorang, kematian, pernikahan, perceraian, perpindahan penduduk dan lainya. Di Thailand, bayi baru lahir harus didaftarkan ke pencatatan sipil maksimal 15 hari dengan denda 200 Baht keterlambatan pendaftaran. Sedangkan untuk kematian minimal 1x24 jam harus dilaporkan ke kantor pencatatan sipil. Minimal data set ditetapkan negara untuk pencatatan sipil, termasuk ID unik untuk setiap penduduk

Di Thailand ID unik ini telah di-maintainance sejak tahun 60an. Dengan TIK saat ini ID unik dimaintainance dalam satu database pusat. ID terdiri dari 13 digit dengan beberapa arti: pertama, digit pertama: menerangkan penduduk yang lahir sebelum 1984, terlambat mendaftarkan. Kedua, 2 digit berikutnya menerangkan provinsi dimana penduduk terdaftar pertama kali. Ketiga, 2 digit berikutnya menerangkan district dimana penduduk terdaftar pertama kali. Keempat, 5 digit selanjutnya berkaitan dengan nomor acak yang diperoleh secara otomatis untuk membedakan satu dengan lainnya. Kelima, 2 digit berikutnya kelompok penduduk. Keenam, 1 digit terakhir digunakan untuk fungsi check sum (verifikasi keaslian dan keabsahan secara elektronik).Terkait kepentingan UHC, data dari pencatatan sipil selalu diupdate ke Database Pusat Kementrian Dalam Negri setiap 15 menit (umumnya data kematian dan data kelahiran). Tiap malam database Kementrian Dalam Negri mengupdate data kependudukan ke database NHSO untuk update data kepesertaan jaminan kesehatan.

Pendaftaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Health Provider ID)

Berbeda dengan pencatatan kepesertaan yang memanfaatkan data kependudukan, pendaftaran fasilitas pelayanan kesehatan (seperti rumah sakit, primary health center) difasilitasi oleh NHSO. Tidak ada pengaturan khusus terhadap ID Fasilitas Kesehatan, hanya 5 nomor acak yang digenerate oleh sistem secara otomatis, yang didapatkan pada saat pertama kali registrasi ke Ministry of Public Helath (MOPH). Untuk fasilitas pemerintah, registrasi hanya dilakukan sekali, tetapi untuk fasilitas swasta seperti apotik, klinik swasta dan laboratorium swasta harus dilakukan pembaruan setiap tahun sekali.ID Faskes penting untuk pendaftaran pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan (beneficaries enrollment) untuk ketiga UHC scheme (SSS, CSMBS and UCS). Prinspinya enrollment beneficaries adalah one to one registration. Kedepan untuk reimburstment pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan sistem perbankan.

Bagaimana ID card ini digunakan di fasilitas kesehatan? Untuk penduduk yang tidak memiliki ID Card (umur < 7 tahun) dapat menggunakan booklet registrasi kependudukan yang didapat oleh setiap kepala keluarga (kartu penduduk). Petugas kesehatan cukup memasukkan 13 digit ID unik pasien untuk melihat kelayakan skema jaminan kesehatan yang dimiliki secara online (terhubung dengan database NHSO dan Kementrian Dalam Negri). Sedangkan untuk pasien yang sudah memiliki kartu ID, dapat menggunakan card reader untuk membaca secara otomatis kelayakan jaminan kesehatan yang dimiliki. Beberapa inovasi pernah diterapkan seperti menggunkan Kios Verifikasi Otomatis, dimana pasien bisa langung melakukan pendaftaran pelayanan kesehatan secara mandiri.

Pengecekan eligibilitas kepesertaan penting dilakukan sebelum pelayanan kesehatan untuk 1). Mengurangi penyalahgunaan kartu, 2). Update informasi kepesertaan. Mekanisme verifikasi dengan database pusat menggunakan web services Richplain Platform (RCP). Walaupun telah terfasilitasi secara elektronik beberapa permasalahan masih terjadi: misalnya perlu waktu lama bagi penduduk untuk pindah dari satu skema ke skema lainnya. Sebagai contoh pensiunan pegawai negri sipil pindah dari skema CSMBS ke UC scheme, atau dari UC scheme to SSS or CMSB scheme, membutuhkan waktu hingga 5 bulan. Hal ini menjadi indikator penting untuk proses penyempurnaan sistem kepesertaan jaminan kesehatan di Thailand. Lalu, registrasi kelahiran masih kombinasi antara manual dan elektronik, terutama proses keluarga mendaftarkan bayi yang baru lahir. Harapannya, sertifikat kelahiran dapat dilakukan secara otomatis (Seamless operation of birth certificate), sehingga mempermudah proses administrasi bagi penduduk Thailand.

gambar-seamless-proccessGambar: Proses pengeluaran sertifikat kelahiran yang bisa dioptimalkan dengan TIK

Asuransi kesehatan untuk pendatang luar negri, yang projeknya baru dimulai bulan Juli 2013, harapannya dapat meng-cover non-Thai residen, termasuk mengidentifikasi personal (finger print and foto).

pdf-icon Download Presentasi


 back Kembali ke Exchange and Study Program on UHC and information systems

Reportase lainnya

the-8th-indonesian-health-economist-association-inahea-biennial-scientific-meeting-bsm-2023The 8th Indonesian Health Economist Association (InaHEA) Biennial Scientific Meeting (BSM) 2023 25-27 Oktober 2023 InaHEA BSM kembali diadakan untuk...
gandeng-ugm-dinas-kesehatan-dan-keluarga-berencana-kabupaten-sampang-adakan-pendampingan-tata-kelola-program-kesehatan-di-kabupaten-sampang Kamis, 6 April 2023, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang bersama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM...
diseminasi-buku-petunjuk-pelaksanaan-layanan-hiv-aids-dan-infeksi-menular-seksual-ims-dalam-skema-jknReportase Diseminasi Buku Petunjuk Pelaksanaan Layanan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) dalam Skema JKN 22 Desember 2022 dr. Tri Juni...

pendaftaran-alert

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet