Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM
Memfasilitasi Masyarakat Praktisi yang membahas:

 Pengantar

Pasal 23 UU SJSN menyatakan bahwa fasilitas kesehatan melibatkan faskes milik Pemerintah dan swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS, kecuali dalam keadaan gawat darurat. Hal penting dalam kaitan dengan fasilitas kesehatan adalah perlunya penyediaan fasilitas kesehatan secara merata yang memungkinkan semua penduduk mengakses fasilitas kesehatan yang diperlukan. Rencana aksi tentang pengembangan pelayanan kesehatan yang memuat rencana pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, alat dan infrastruktur kesehatan serta penguatan sistem rujukan menjadi sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan program JKN.

CoP akan mendiskusikan isu-isu spesifik terkait aspek pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan primer dalam penyelenggaraan program JKN di Indonesia. Isu tersebut akan terkait dengan : (1) adanya standarisasi prosedur medik, keperawatan, dan kefarmasian sebagai pedoman pelayanan di masing-masing tingkatan pelayanan dan tingkatan fasilitas; (2) standarisasi kompetensi yang meliputi infrastruktur, tenaga kerja dan peralatan sebagai pedoman untuk mengontrak fasilitas pelayanan kesehatan oleh BPJS; dan (3) keterlibatan pemerintah (pusat dan daerah) dan swasta dalam membangun fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terdistribusi dengan merata di seluruh wilayah Indonesia.

  Tujuan Masyarakat Praktisi:

1. Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan primer dalam program JKN
2. Mendiskusikan tantangan dan kendala dalam aspek pelayanan kesehatan primer
3. Mendiskusikan strategi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan primer di era JKN

   Aktivitas:

1. Menggunakan Blended Activities: Diskusi di Web, Whatsapp, Email, dan Tatap Muka
2. Melakukan diskusi dan menghasilkan Policy Brief untuk berbagai stake holders di pusat dan di daerah