Category: PJJ Monev BPJS

Kurikulum Penelitian

Sub Penelitian 1b: Dampak kebijakan BPJS terhadap fasilitas kesehatan dan kegiatannya

Providers:

Jumlah fasilitas kesehatan di daerah.


 

 

Sebelum kebijakan BPJS

 Sesudah kebijakan

Pelayanan Primer

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Sekunder

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Tertier

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Penduduk

 

 

 

Jumlah penduduk yang terkover BPJS

 

 

 

Sumber Daya Manusia


 

 

Sebelum kebijakan BPJS

 Sesudah kebijakan

Pelayanan Primer

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Sekunder

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Tertier

 

 

 

 

 

 

 

Volume Kegiatan pelayanan

 

 

 

Sebelum kebijakan BPJS

 Sesudah kebijakan

Pelayanan Primer

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Sekunder

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Tertier

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Dana klaim BPJS

  • Data klaim di fasilitas kesehatan di tingkat Provinsi
  • Dana klaimdi BPJS Kesehatan Cabang
  • Jumlah alokasi dana dari Pemerintah Daerah

Sumber Data Sekunder (Perlu pilot untuk mencari data):
Data di Dinas Kesehatan

  • Laporan Dinas Kesehatan untuk cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas  dan RS tahun 2013
  • Rekapitulasi klaim Jaminan Kesehatan di kabupaten/kota
  • Daftar fasilitas pemberi layanan kesehatan di kabupaten (Profil Kesehatan Kabupaten)
  • Daftar fasilitas pemberi layanan kerjasama Jaminan kesehatan di kabupaten (list kepesertaan Perjanjian Kerja Sama Jaminan Kesehatan )
  • Jumlah tenaga kesehatan di kabupaten
  • Data di Rumah Sakit Daerah:
  • Jumlah kunjungan Rumah Sakit (jaminan kesehatan dan non jaminan kesehatan)
  • Rekapitulasi klaim Jaminan Kesehatan di rumah sakit

Data di BPJS Cabang:

  • Data klaim
  • Data kepesertaan

Data Kualitatif dalam bentuk wawancara untuk triangulasi dan mencari pendalaman-pendalaman.
Data kualitatif dipergunakan untuk merekam pelaksanaan awal kebijakan BPJS dan JKN.Responden untuk wawancara kualitatif mencakup:

  • Pimpinan dan staf Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Kerjasama
  • Pimpinan BPJS cabang
  • Pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Kabupaten
  • Pimpinan dan staf Puskesmas
  • Penyedia layanan kesehatan: Dokter Umum/Keluarga; Bidan praktek umum dan swasta; Dokter Spesialis

Instrumen (sedang disusun)

Analisis data

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan membuat tabulasi dan grafik. Hasil tabulasi dan grafik akan dinarasikan secara deskriptif.Analisis data kualitatif dengan membuat matrix hasil wawancara. Hasil wawancara juga akan di kutip untuk memperdalam dan mendukung pembahasan hasil penelitian.

Comments   

 
#15 Hassan 2016-01-07 20:44
I savor, cause I discovered just what I was looking for.
You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.

Bye

Here is my web-site :: Jasa Seo (Seosaja.Com: http://seosaja.com)
Quote
 
 
#14 Kristie 2014-11-20 23:32
Thanks for sharing your thoughts on jaminan kesehatan. Regards

Here is my web page; jasa seo terpercaya: http://seo303.com
Quote
 
 
#13 Laksono 2013-12-13 08:39
>> untuk Bu Susi

poin (1) dan (2) dapat dianalisis dengan berbagai dokumen yang ada. Analisis ini dapat masuk ke pendahuluan.

poin (3) hard datanya ada di BPJS sehingga keterbukaan sangat penting dan sebaiknya ada kerjasama dengan BPJS. Terkait proses klaim dapat diprediksi dengan melaksanakan sub penelitian 1c

link = http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/component/content/article/93-pjj-monev-bpjs/1116-1-sub-penelitian-1c-rev

Pengecekan daftar INA-CBG berdasarkan kemampuan RS di daerah. Ada kemungkinan sebagian besar INA-CBG yang mahal-mahal tidak diklaim karena memang fasilitasnya tidak tersedia di daerah yang diteliti. Kita berharap ada keterbukaan informasi, termasuk di Cabang BPJS nantinya.

tambahan
mekanisme dan prosedur kepesertaan, upgrade manfaat, rujukan, moral hazard, dan dampak negatif dari kebijakan ini sudah diantisipasi ataukah belum dapat diperoleh dari analisis dokumen di pusat dan di daerah secara bersama-sama

>> untuk Bu Lita

Keadaan ini yang harus segera diantisipasi dan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk Policy Recommendation ke arah pemerataan yang lebih baik. Banyak prinsip asuransi kesehatan sosial yang terlihat dilanggar oleh sistem BPJS ini karena tekanan politik dan pragmatism kebijakan. Ada kemungkinan juga terjadi penyimpangan tujuan.

Dalam hal ini Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang mempunyai misi memajukan kesejahteraan dan pengetahuan bangsa perlu berada di garis depan untuk memberikan rekomendasi kebijakan ini. Oleh karena itu proposal ini dirancang untuk dipergunakan oleh banyak perguruan tinggi.

>> silahkan update diskusi di beberapa sub penelitian, terutama di bagian kerangka konsep berikut

link =

http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/component/content/article/93-pjj-monev-bpjs/1081-iic-kerangka-konsep
Quote
 
 
#12 Yulita 2013-12-13 08:14
Menanggapi komentar bu Susi :

1. Untuk kepesertaan sebenarnya konsepnya sudah bagus untuk menuju UHC, kelemahannya adalah penetapan besaran premi yang belum sesuai dengan benefit JKN (yg sangat luas dan hampir tidak ada iur biaya). Dengan kata lain besaran premi "disesuaikan" dengan azaz kepatutan dan nilai keekonomian, apakah demikian yang dilakukan BPJS??

2. Masalah keterbukaan data. Walau UU keterbukaan informasi sudah ada, kenyataannya seringkali susah mendapat data pemanfaatan dana Jamkesmas di RS kemarin, perlu "jalur2 khusus dan berliku" walau sudah dengan surat permohonan khusus dari calon BPJS. Dan data yg kita dapat juga tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Pengalaman kedua pada tahun lalu, waktu ingin mengevaluasi tarif INA CBG, ternyta seperti masuk terowongan labirin yang tidak ada jalan keluarnya, dan finally data tidak bisa didapatkan. Harapan ke depan semoga BPJS dapat merealisasikan kewajiban sharing informasi tersebut dengan membagi data.

Kira-kira siapa yang bisa mendorong keterbukaan data di BPJS nanti? Apakah DJSN ?? Atau OJK ?? Atau Kemenkes (saya sendiripun tidak yakin)

3. Minggu lalu. P2JK menginformasika n bahwa akan dibentuk tim safeguarding kembali untuk mengawasi BPJS. Mudah-mudahan Kemenkes melihat evidence kegagalan tim safeguarding beberapa tahun yang lalu (ada 3 mahasiswa S2 KPMAK yang telah mengevaluasi kegagalan tim ini.

Apakah perlu dibuatkan policy brief dari hasil tesis mahasiswa tersebut sehingga tidak ada lagi "bagi" uang" dalam pengawasan BPJS tanpa indikator kinerja yang jelas.
Quote
 
 
#11 Yulita 2013-12-13 07:58
Risiko adverse selection memang akan dihadapi oleh BPJS nanti, tidak hanya adverse selection karena yang sakit-sakit akan segera mendaftar BPJS tetapi juga adverse selection yang seperti Prof Laksono paparkan tadi, dimana dana BPJS akan banyak diserap oleh peserta non PBI, sehingga risk poolingnya justru akan menguntungkan pihak yang kaya dan pada akhirnya akan berdampak inequity pada aspek health financingnya

Hipotesis saya pribadi memang akan terjadi "inequity". Tetapi saya masih berharap hipotesis saya gugur dengan kesiapan Pemerintah dalam pemerataan akses dan peran daerah dlm menunjang biaya transportasi.

Kebijakan "boleh pindah kelas" ini semacam "negosiasi awal" dengan BUMN yang selama ini mendapat benefit lebih baik. Pada akhirnya hal ini mendapatkan "legalisasi" dari salah satu pasal dalam BPJS yang menyatakan "tidak boleh mengurangi benefit yang sudah diterima selama ini". Intinya implementasi SHI di Indonesia ini " BANCI" krn sdh semi komersial dengan memasukkan prinsip "equity liberter" (you get what you pay), seharusnya basisnya kan "equity egalitarian". Dan dampaknya akhirnya menjurus ke inequity subsidi, seperti halnya subsidi BBM

pada dasarnya berkaitan dengan evidence maka perlu ada kajian setidaknya minimal sampai akhir tahun 2014
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh