Masyarakat Praktisi (Community of Practice):

Program Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia

Disusun oleh:

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Keberlangsungan Program JKN

di Tengah Pro dan Kontra Fatwa MUI

 

  PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah LSM sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Fatwa MUI yang menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariah Islam sedang menjadi isu yang menimbulkan pro dan kontra bagi berbagai pihak. Secara tekstual, rekomendasi hasil ijtima ulama Komisi Fatwa juga tidak secara langsung menyatakan bahwa BPJS Kesehatan haram.

Rekomendasi yang dimaksud yaitu : (1) Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya; (2) Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sedang dalam proses audiensi ke MUI. Selain mempertanyakan fatwa tersebut, Komisi IX DPR juga menunggu sikap dari pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi MUI tersebut. Sebagai bahan diskusi, berikut terlampir hasil ijtima ulama tahun 2015.

pdf Hasil Ijtima Ulama V tahun 2015

pdf Siaran Pers Bersama - 4 Agustus 2015

 arsip diskusi


Silakan berkomentar dibawah

 

 

Comments   

 
#18 Sri Sularsih Endartiwi 2015-08-05 04:23
Terima kasih banyak atas informasinya
Quote
 
 
#17 Budi Eko Siswoyo 2015-08-04 09:02
Siaran Pers bersama hasil pertemuan antara BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK sehubungan dengan putusan dan rekomendasi Ijtima’ ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan yang dilaksanakan Selasa (4/8/2015).

Hal-hal yang telah disepakati antara para pihak tersebut di atas untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat. Berikut isinya :

1. Telah dicapai kesepahaman para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS Kesehatan, MUI, Pemeritah, DJSN, dan OJK.

2. Rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tidak ada kosa kata “haram”.

3. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan selanjutnya perlu adanya penyempurnaan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk menfasilitasi masyarakat yagn memilih program yang sesuai dengan syariah
Quote
 
 
#16 Afiati 2015-08-04 06:02
Menambah bahan diskusi kita,
Ini menurut Majalah Fiqih Islam Fawa'id vol2 Rabiul Akhir 1436H Februari 2015M, juga dimuat di situs asysyariah.com

Asuransi terbagi menjadi 3
1. Asuransi Sosial
2. Asuransi Ta'awun (Gotong Royong)
3. Asuransi Tijaroh (Bisnis)

1. Asurnasi Sosial
Menurut syariah : asuransi yg preminya dipotong untuk tujuan tertentu selain investasi spt PNS, ABRi/TNI, beberapa swasta
Yaitu pemotongan gaji untuk tujuan tertentu spt THT (tunjangan hari tua), santunan wafat, pesangon. yang disebut berbuat ihsan (Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, 15/284 dan Syarhul Buyu' hal.38)
Bersifat tolong menolong : sesuai QS Al Maidah: 2 (watawuni minal birri wattaqwa)

Menurut Ilmu asuransi, asuransi Sosial : asuransi wajib seluruh masyarakat, yg sehat bantu yg sakit yg kaya bantu yg belum punya
Hukumnya BOLEH

2. Asuransi Gotong Royong (Ta'awun)
Asuransi utk bantu yg membutuhkan, biasanya saham dihentikan sementara jika jumlah uang dirasa cukup

Asuransi sosial menurut syariah Hukumnya BOLEH

3. Asuransi Tijaroh (Bisnis)
Disebutkan dalam Hai'ah Kibarul Ulama Ketetapan 4/4/1397H juga di Fatawa al-Lajnah ad Daimah (15/275-287 dan 15/246-248):TID AK BOLEH (QS An Nisa : 29)
Karena :
- Bernilai spekulasi
- Dapat merugikan salah satu fihak baik
perusahaan maupun nasabah
- Dapat bernilai riba, riba fadhl dan riba
nasi'ah (menyangkut investasi)

Sementara asuransi sendiri (ilmu asurnasi) adalah perlindungan finansial masyarakat terutama yg ekonomi menengah ke bawah terhadap kemungkinan sakit (kaitan dengan BPJS Kesehatan), hanya dengan membayar premi yg terjangkau
Untuk itu BPJS sdh sangat membantu proteksi keuangan masyarakat (ilustrasi adalah sakit kanker maupun kritis yang lain seperti gagal ginjal dsb siapa yang akan menanggung jika ekonomi keluarga terbatas).

Tapi dengan membaca artikel majalah fiqih tsb juga postingan Bpk Luthfi Anshori mengenai penjelasan Ust. Dr Syafi'i Antonio maka kekurangan asuransi masyarakat saat ini hanya tinggal menambah :
- akad yaitu niat ikhlas untuk membantu yg
sakit
- untuk investasi, Selama ini BPJS Kesehatan
tidak menginvestkan kecuali dana operasinal
ke dalam (sekarang 6,4%) hanya sebagian
masyarakat belum paham, perlu
disosialisasika n meskipun neraca/web sudah
dishare tetapi perlu dijelaskan bagi yg
belum memahami
- Pengaturan denda
- dan syareat lain menurut MUI

Semoga segera mendapat solusi yang tebaik
Quote
 
 
#15 Atikah Adyas 2015-08-03 08:07
Tks atas infonya
Quote
 
 
#14 Luthfi Anshori 2015-08-03 02:23
Poin-poin penjelasan dari ust. Syafi'i Antonio ttg bahasan halal haram BPJS :

- Bahwa MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa Haram seperti yg digemborkan media belakangan. MUI hanya memberikan jawaban atas permintaan rekomendasi produk BPJS, yg setelah ditelaah disimpulkan ada bbrp hal yg belum sesuai syariat islam.

- Secara garis besar yg belum sesuai syariat adalah :

1) Akad yg belum jelas antara masyarakat yg membayar premi dgn pemerintah sebagai pengelola dana.

2) Penggunaan dana saat ini masih disimpan di bank konvensional, yg skrg masih dikelola juga untuk usaha-usaha haram menurut syariat (miras, rokok, dll).

3) Denda jika peserta telat bayar belum jelas dipakai buat apa, krn dalam syariat cuma boleh buat kegiatan sosial.

- MUI melihat BPJS saat ini sebagaimana melihat asuransi konvensional. Sesimpel itu. Jika kita melihat dari kacamata financial management maka tidak ada yg salah, tapi jika dilihat dari kacamata ISLAM maka ada bbrp hal yg tidak sesuai dgn Al Qur'an, sunnah & ijtihad ulama.

- Rekomendasi MUI adalah bertujuan memfasilitasi umat islam yg ingin mengikuti syariat islam.. Jadi buat mereka yg ga mau ya tidak bisa dipaksa dan tidak perlu diributkan.

- MUI merekomendasika n utk memperjelas akad dari poin-poin yg dianggap belum sesuai syariat. Bikin akad yg jelas ke calon peserta. Dana diinvestasikan ke saham2 yg terdaftar di Efek Syariah. Dan akad jika bayar denda dipakai buat ke sosial, bukan operasional..

- Perbaikan ini secara nasional bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan.

- Keringanan saat ini dibolehkan buat masyarakat miskin tidak mampu atau karyawan yg dibayarkan perusahaan/kant ornya. Tapi jika nanti ada pilihan yg sesuai syariat maka memilih itu jika tidak ada yg memberatkan.

- Nanti ketika mendaftar bisa juga peserta diberi pilihan mau ikut BPJS yg konvensional atau Syariah. Krm tujuan MUI adalah adanya solusi buat memfasilitasi umat islam yg ingin sesuai dgn syariat islam.

#Semoga bermanfaat #
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet