Kaleidoskop Pembiayaan Kesehatan Tahun 2017

Januari

PKMK mengawali tahun dengan seminar yang menjelaskan tentang teori monitoring evaluasi dan teknis analisis evaluasi kebijakan dan stakeholder serta apakah diperlukan evaluasi kebijakan di tahun 2017? Selain itu, adanya Permenkes No. 4/ 2017 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam program JKN juga turut diusung menjadi bahan diskusi dalam seminar berikutnya. Beberapa topik potensial lain seputar pelayanan primer sebagai hasil riset implementasi juga dibahas oleh PKMK dan P2JK Kemenkes bersama para Community of Practice.

Link terkait:

Februari

PKMK melanjutkan serangkaian webinar yang di bulan Februari membahas ideologi dalam JKN dan posisi ideologi dalam monev kebijakan JKN. Hasil kunjungan dari Hanoi juga menjadi bahan diskusi yang membandingkan antara asuransi kesehatan di Vietnam dan Indonesia. Konsep dan peran dari lobbying dalam proses kebijakan kesehatan juga dibahas untuk memperkuat strategi advokasi yang akan diterapkan oleh Community of Practice serta dilakukan workshop yang membahas tentang metode dan hasil yang dikerjakan selama 3 tahun terakhir yang nantinya akan menjadi masukan untuk penegasan metode monitoring dan penambahan terhadap metode evaluasi kebijakan yang akan dilakukan.

 

Maret

Bersama dengan DJSN dan Jamkesos DIY, PKMK mendiskusikan kerja sama pusat dan daerah beserta tantangan dan peluang atas formulasi pembagian peran pusat dan daerah dalam perspektif keadilan sosial di era JKN. Serangkaian webinar juga dilanjutkan bersama narasumber dari Departemen Manajemen Regulasi Hukum BPJS Kesehatan Pusat tentang strategi judicial review dan legislative review dalam penyusunan agenda kebijakan, serta workshop dalam pembahasan lanjutan mengenai protokol Monev JKN.

Salah satu wujud produk hukum yang terbit di bulan ini sebagai hasil koordinasi dua lembaga yaitu Peraturan Bersama Sekjen Kemenkes dan Direktur BPJS Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan kapitasi berbasis komitmen pelayanan di FKTP.

 

April

Untuk mendukung evaluasi kebijakan, PKMK juga memfasilitasi narasumber dari Fisipol UGM untuk menjelaskan berbagai metode yang dapat diterapkan dalam evaluasi kebijakan. Selain itu, diadakan diskusi tentang aspek pendapatan dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

 

Pada bulan ini, peneliti PKMK juga melakukan Bedah buku dari laporan Health System Review Indonesia.

 

Mei

Merespon Peraturan BPJS Kesehatan No. 1/ 2017 terkait pemerataan peserta di FKTP maka PKMK mengundang pemateri dari BPJS Kesehatan untuk menjelaskan konsep kebijakan pemerataan kepesertaan beserta isu-isu menarik dari regulasi tersebut. Dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan yang memperhatikan mereka yang di pinggiran, PKMK juga mengadakan seminar yang mengundang P2JK Kemenkes dan pakar hukum dari FH UGM. Selain itu, diskusi mengenai provider payment juga mengundang para pakar dari Thailand untuk berdiskusi bersama di FK UGM. Pada bulan ini juga lahir PP No. 17/ 2017 mengenai sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangungan nasional.

 

Juni

Konsep sentralisasi dan desentralisasi beserta implementasinya di era JKN menjadi salah satu topik seminar di bulan Juni untuk mendukung konsep pembagian peran pusat dan daerah. Seminar tersebut juga diikuti dengan pembahasan mengenai strategi penyusunan agenda kebijakan ke berbagai pihak eksekutif dan yudikatif.

{slider Juli | red} 

Pasca Kongres International Health Economics Association 2017, tim peneliti PKMK yang menghadiri kongres tersebut mengadakan knowledge sharing melalui webinar bersama para anggota community of practice, terutama membahas mengenai isu efisiensi pelayanan kesehatan dan tantangan di bidang ekonomi kesehatan yang dihadapi antar negara. Beberapa isu kesehatan yang dibahas dalam Postgraduate Forum on Health System and Policy 2017 juga disampaikan kepada community of practice di Indonesia.

Pada bulan ini juga terbit Perpres No. 59/ 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

 

Agustus

Bersama dengan PPSDM Kemenkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan; PKMK memfasilitasi seminar yang mendiskusikan mengenai kondisi supply side di Indonesia, termasuk pentingnya distribusi dan kualitas SDM kesehatan. Selain itu, pada bulan ini diadakan Rapat koordinasi yang diinisiatif oleh Kementerian Kesehatan RI yang melibatkan antar kementerian dan pemerintah daerah dengan mengangkat sebuah topik mengenai kebijakan di sektor kesehatan yang disampaikan dalam sambutan menteri keuangan.

Pada bulan ini juga telah terbit Permenkeu No. 112/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa. Selain itu pada akhir bulan ini

 

September

Pada tanggal 13-15 September 2017 di Surabaya diadakan The 4th Indonesian Health Economic Association (InaHEA) Annual Scientific Meeting & International Seminar on Health Economics serta pada bulan ini Kementrian Kesehatan RI juga menginisiasi mengadakan workshop terkait pedoman Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Selasa-Rabu 26-27 September 2017

Per tanggal 31 Agustus 2017, BPJS Kesehatan kembali mengeluarkan aturan baru terkait dengan Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional yang kemudian diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 September 2017 dan pada bulan ini BPJS Kesehatan Integrasikan Sistem Informasi dengan Kemensos dalam upaya mempercepat validasi data peserta PBI serta isu kabupaten gowa kembali integrasi dengan JKN.

 

Oktober

Keberlangsungan program JKN: tantangan dan strateginya juga menjadi topik seminar PKMK yang mengundang Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan. Optimalisasi upaya promotif dan preventif dalam program JKN menjadi salah satu topik utama yang didiskusikan. Beberapa topik kemudian dirangkum dan difasilitasi untuk didiskusikan dalam forum nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang mengusung topik tentang monitoring kebijakan JKN dan pengalaman empirik dalam penyusunan kebijakan di level pusat dan daerah.

Pada tanggal 7 Oktober 2017 Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.03.03/Menkes/518/2016 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Klaim INA-CBG dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, surat edaran ini berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Perhimpunan/Organisasi Profesi Dokter Spesialis terkait.

 

November

Untuk melengkapi reportase Fornas JKKI yang diadakan bulan sebelumnya, PKMK menyusun newsletter yang salah satu bahannya adalah profil kesehatan Indonesia yang diterbitkan tahun 2017.

Pada bulan ini juga BPJS Kesehatan menerbitkan buku saku untuk memberikan pemahaman, sarana sosialisasi, dan edukasi baik di internal maupun eksternal BPJS Kesehatan tentang kedudukan dan status kelembagaan BPJS Kesehatan.

Selain itu, pada tanggal 23 November 2017 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Disusul kemudian pada tanggal 30 November 2017, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menerbitkan press conference dalam upaya pengendalian defisit penyelenggaraan JKN

Desember

Pada bulan ini, PKMK mengadakan seminar dan webinar hasil kajian analisis kebijakan pembiayaan program pengendalian TB dalam konteks JKN di Indonesia.

 

Februari