Community of Practice (CoP)

Pembiayaan Kesehatan di Indonesia

Reaksi Terhadap Peraturan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan

http://2.bp.blogspot.com/-NCy80bg9BuY/VVMoFo6y6eI/AAAAAAAADnc/vtuY2-py188/s1600/headline-bpjs-kesehatan.jpg

PKMK – Seperti yang diketahui, salah satu pertimbangan adanya Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jaminan kesehatan. Namun sejak diterbitkan peraturan ini, banyak sekali reaksi keras dari beberapa pihak, baik dari Pemerintah, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), asosiasi, dan organisasi profesi.

Norma kapitasi baru ini bukan hanya berpotensi melemahkan FKTP di daerah (Menteri Kesehatan, 2015) namun juga dapat berdampak negatif terhadap program JKN karena sampai kapan pun Puskesmas di DTPK tidak akan selengkap Puskesmas di kota, alhasil jumlah kapitasi akan kecil terus menerus (Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, 2015). Pemberlakuan norma kapitasi ini akan menimbulkan potensial masalah baik di tingkat FKTP maupun Dinas Kesehatan, untuk hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir potensial masalah yang mungkin muncul. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) juga berharap BPJS Kesehatan tidak menerapkan peraturan terkait penetapan tarif termasuk menunda berlakunya Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2/ 2015.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan menyatakan bahwa pengaturan norma baru merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlebih dana yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk kapitasi cukup besar, yakni sekitar Rp 8 triliun per tahun. Oleh karena itu perlu ada besaran kapitasi yang berbeda sesuai dengan fasilitas kesehatan dan kinerja FKTP.

Adapun hasil kesepakatan pertemuan Kemenkes dan BPJS Kesehatan akan membentuk tim kecil untuk mendalami rencana implementasi norma kapitasi dan pembayaran, meliputi : mempersiapkan penerapan norma kapitasi dan pembayaran, penyempurnaan, dan penambahan indikator di dalamnya.

agendaTanggapan ADINKES

pdfBPJS 2: 2015 Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan

Silahkan berkomentar dibawah. Terima kasih

Comments   

 
#15 Greg 2015-11-13 21:00
Spot on with this write-up, I honestly believe this site needs a
lot more attention. I'll probably be returning to read through more, thanks for the
advice!

Stop by my weblog ... obat ejakulasi dini: http://goo.gl/rOoufE
Quote
 
 
#14 Lydia 2015-09-09 10:01
Kapitasi utuh apakah berarti masyarakat sehat? Bisa ya bahwa berarti program pencegahan berhasil, bisa berarti juga bukan bahwa masyarakat justru jauh dari kata "sehat"
banyak sekali masyarakat yang masih kurang pemahaman mengenai kesehatan, TD : 200/100, nyeri dada, sering lelah dianggap hal yang biasa, kemudian tidak pernah kontrol dan berobat, kapitasi utuh, tapi apakah berarti masyarakat sehat? sebaliknya masyarakat yang overprotektif terhadap kesehatannya, justru lebih sering berobat. Ilmu pembiayaan kesehatan dan ilmu klinisi bisa berjalan seiringan, namun seringkali justru bertentangan.
Quote
 
 
#13 Budi Eko Siswoyo 2015-08-26 04:37
Apabila dicermati lebih dalam, indikator komitmen pelayanan FKTP yang tertuang di Peraturan BPJSK 2/ 2015 masih mewakili 3 indikator kinerja dari 9 indikator kualiatas FKTP yang belum mewakili fungsi komprehensifita s di FKTP. Fungsi kontak pertama, kontinuitas, dan koordinasi pun masing-masing masih terwakili dengan 1 indikator. Menurut salah satu anggota CoP, pertimbangan regionalisasi dan konstanta tertentu juga perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, sehingga tidak dapat disamaratakan.

“Kami di lapangan dituntut memberikan pelayanan maksimal tapi kapitasi malah dipotong (RC, 2015) padahal resiko korupsinya juga besar (AUF, 2015) sehingga sudah saatnya Puskesmas kembali ke nyawanya di UKM (TT, 2015)”

Peran koordinasi dan informasi juga ditekankan oleh CoP, termasuk antara BPJS Kesehatan dan Kemenkes. Salah satu permasalahan yang seringkali dialami oleh Puskesmas yang belum BLUD adalah penyesuaian perencanaan anggaran di RKA yang sulit dilaksanakan karena mekanisme APBD sudah selesai, terlebih rentang besaran kapitasi yang lebar (3000-6000) cukup menyulitkan proses perencanaan anggaran di RKA. Ada beberapa daerah bahkan melakukan penundaan pelayanan prolanis dan langsung memberikan rujukan ke rumah sakit. Tidak mengherankan jika Pengurus besar IDI melayangkan laporan dan keluhan karena bahkan tidak ada beda antara tarif kapitasi dokter praktek perorangan dengan klinik pratama (< 24 jam, tanpa dokter gigi), mengingat ketetapan di klinik yang miniminal ada 2 dokter umum dan SDM lainnya dengan kebutuhan pembiayaan yang juga lebih besar.

Dipersilahkan Bapak/ Ibu/ Saudara dapat langsung berdiskusi melalui Community or Practice Pembiayaan Kesehatan berikut (yang juga sudah mendapatkan banyak opini dari beberapa anggota)
Quote
 
 
#12 Gus Cholik 2015-08-25 10:00
Pemberlakuan Peraturan Direktur BPJS per 1 Agustus 2015 sangat KURANG tepat & SEPIHAK

Perlu diketahui bersama mekanisme pemanfaatan anggaran kapitasi oleh Puskesmas khususnya yang belum BLUD harus melalui mekanisme perencanaan & penganggaran melalui penyusunan RKA. Kalau tetap seperti ini maka permasalahan yang timbul adalah:
1) Penyesuaian perencanaan anggaran di RKA sudah tidak bisa dilaksanakan karena mekanisme APBD sdh selesai.
2) Banyaknya jenis norma kapitasi baru & rentang yg lebar (3000-6000) menyulitkan dlm perencanaan anggaran di RKA
3) Terjadi penyesuaian belanja operasional secara signifikan pada RKA thn berjalan
4) Penurunan motivasi kerja yg akan mempengaruhi mutu pelayanan
5) Dibutuhkan waktu yg lama untuk kab/kota khususnya yg tergolong terpencil dlm memenuhi standar SDM yg sesuai norma lapitasi baru
6) FKTP dg beban kerja yg tinggi mendapat kapitasi yg lbh rendah dibanding FKTP yg beban kerjanya rendah, ini bertentangan dg prinsip KEADILAN...

Permasalahan tsb hanya sebuah gambaran tentang kurang TEPATnya pemberlakuan Perdir BPJS tsb...

Semoga Menjadi Solusi...
Quote
 
 
#11 Gus Cholik 2015-08-25 09:31
Semua pihak diharap bijak dalam menyikapi setiap masalah termasuk penerapan Peraturan Direktur BPJS no. 2 Tahun 2015...sebenarn ya biang dari setiap masalah apapun itu karena kurangnya INFORMASI & KOORDINASI... termasuk hal ini.
Seandainya koordinasi & komunikasi dilakukan sebelum Perdir ditetapkan insyaallah tidak akan jadi begini. Bagaimanapun sebuah kebijakan akan ada resistensi tp itu semua bisa diminimalisir dgn meningkatkan KOORDINASI & INFORMASI

Pada dasarnya BPJS tetap berwenang & harus melakukan hal ini agar tercipta iklim asuransi yg sehat, tapi BPJS juga hrs PEKA terhadap kondisi setiap FKTP didaerah khususnya yg masih tertinggal dsb yg masih kesulitan memenuhi standar & indikator tsb, BPJS tidak boleh kaku tp hrs BERTAHAP & MEMETAKAN setiap indikator bukan tanpa pandang bulu... Hal ini sama dg awal pemberlakuan BPJS masyarakat yg sdh dirawat masih bisa ngurus BPJS dsb...

Disamping itu seharusnya Kemenkes sbg wakil pemerintah hrs PEKA thd DAMPAK POSITIF & NEGATIF sebelum terjadi sprti ini, WARNING kemenkes seharusnya dilakukan jauh sebelumnya saat ada wacana seperti ini...

Kondisi seperti ini terkesan ada EGO SEKTOR yang menghalangi & mengalahkan semuanya, krn kalo sprti ini sampe kapanpun Indonesia akan sulit maju... Semoga semuanya bisa mengambil hikmah dari ini semua aamiin

Salam: Yakin Sabar Istikomah
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet