BAB I - Sesi 1. Hubungan RPJMN dengan RPJMD


Deskripsi

Bab I sesi 1 ini membahas mengenai hubungan RPJMN dan RPJMD. Bagaimana seharusnya amanat undang-undang dapat diterjemahkan dalam dua perencanaan ini.

  Tujuan Pembelajaran

Diharapkan setelah menguasai Bab I ini :

  1. Peserta mampu menjelaskan mengenai RPJMN dan RPJMD
  2. Peserta mampu menjelaskan hubungan RPJMN dan RPJMD

Petunjuk Pembelajaran

Petunjuk tentang cara penggunaan, peran tutor dan kewajiban peserta.
Petunjuk penggunaan dalam pembelajaran modul, yaitu:

  1. Bab I terdiri dari dua sesi pengajaran
  2. Durasi sesi pengajaran dalam Bab I sesi 1 memakan waktu 1 jam dan 40 menit
  3. Setelah pengajaran sesi selesai, diadakan kuis. Kuis ini dilakukan setiap sesi
  4. Kuis dianalisis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap bahan ajar yang diberikan

Peran tutor dalam pembelajaran Bab I sesi 1, antara lain:

  1. Tutor sebagai pemberi materi pengajaran setiap sesi
  2. Tutor memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan yang diberikan dari peserta pelatihan
  3. Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudah dilaksanakan
  4. Tutor wajib memberikan nilai terhadap kuis yang telah dilaksanakan
  5. Tutor memberikan evaluasi untuk pengembangan modul

Kewajiban peserta dalam pembelajaran Bab I sesi 1, antara lain :

  1. Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalm pembelajaran ini.
  2. Peserta wajib menyelesaikan kuis yang diberikan oleh Tutor
  3. Peserta wajib memberikan feedback atau umpan balik untuk menilai kemampuan diri dan kemampuan Tutor dalam proses pembelajaran

Rencana Pembelajaran

Kegiatan  :  Pengajaran Bab I
Waktu      : 08.00 – 09.40 WIB (menyesuaikan)
Tempat    : Ruang kelas (tatap muka/webinar)

  Materi

DOWNLOAD

 

  Sipnosis / Rangkuman

Melihat bagan sistem perencanaan nasional, maka gambaran hubungan antara RPJMN dan RPJMD lebih jelas. Dimana RPJMN menjadi acuan bagi RPJMD yang penyusunannya berpedoman pada Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang 23 tahun 2014). Dalam prosesnya antar RPJMN dan RPJMD haruslah terintegrasi, tersinkronisasi, dan besinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Hubungan tersebut menegaskan bahwa dari awal sampai akhir integrasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah ada.

  Lembar Kerja

DOWNLOAD

 

  Referensi

  1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengedalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Kemenhukam RI
  6. Kautsar, Fitrah. 2014. Kajian Harmonisasi Perencanaan Jangka Menengah di Pusat dan Daerah. Laporan akhir kajian harmonisasi perencanaan jangka menengah di pusat dan daerah oleh Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan nasional. Diunduh dari https://ui.academia.edu/fitrahKautsar
  7. Ma'arif, Samsul., Nugroho, Prihadi, Sophianingrum, Mada., Yogiesti, Viradin., Nur, H Renni. 2012. Kajian Sinkronisasi Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD Kota Semarang. Riptek:6(2) hal 39-50.
  8. Suhandi, TS. (2014). Konseptual RPJMN Bidang Kesehatan Tahun 2015-2019. Makalah presentasi: Rakerkesda Provinsi Jawa Tengah.

  Sesi Kuis

KUIS (Peserta)     KUIS (fasilitator)

 

 

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest