Bab IV - Sesi 7. Sinkronisasi Kerangka Pendanaan dengan Program dan Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Nasional


   Deskripsi

Sesi ini akan menjelaskan mengenai cara sinkronisasi kerangka pendanaan program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional Kerangka pendanaan memuat sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan dalam pembangunan, tata cara optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja.

   Tujuan Pembelajaran

Diharapkan setelah selesai sesi ini:

  1. Peserta memahami konsep kerangka pendanaan program
  2. Peserta memahami program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional
  3. Peserta mampu melakukan sinkronisasi kerangka pendanaan program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional

   Petunjuk Pembelajaran

Petunjuk penggunaan dalam pembelajaran yaitu

  1. Tahap 7 terdiri dari 1 sesi pengajaran
  2. Sesi pengajaran dalam Tahap 7 memakan waktu 100 menit
  3. Setelah pengajaran sesi selesai, diadakan kuis. Kuis ini dilakukan setiap sesi.
  4. Kuis dianalisis untuk mengetahu tingkat pemahamn peserta terhadap bahan ajar yang diberikan

Peran tutor dalam pembelajaran sesi ini adalah:

  1. Tutor sebagai pemberi materi pengajaran setiap sesi
  2. Tutor memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan yang diberikan dari peserta

Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudah dilaksanakan

  1. Tutor wajib memberikan nilai terhadap kuis yang telah dilaksanakan
  2. Tutor memberikan masukan untuk pengembangan modul

Kewajiban peserta dalam pembelajaran :

  1. Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalm pembelajaran ini.
  2. Peserta wajib menyelesaikan kuis yang diberikan oleh Tutor
  3. Peserta wajib memberikan feedback atau umpan balik untuk menilai kemampuan diri dan kemampuan Tutor dalam proses pembelajaran

  Rencana Pembelajaran

Kegiatan  :  Pengajaran Bab IV sesi 7
Waktu      : 08.00 – 09.40 WIB (menyesuaikan)
Tempat    : Ruang Kelas (tatap muka/webinar)

  Materi

DOWNLOAD

  Lembar Kerja

Lakukanlah penyusunan rencana pendanaan program dan kegiatan dengan:

  1. Sumber Anggaran Pemerintah
  2. Sumber Anggaran Masyarakat
  3. Sumber Anggaran Swasta

Tabel Lembar Kerja Penugasan

Program

Kegiatan

Prioritas

Sumber Dana

       
       
       
       

  Sinopsis

Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka pendanaan memuat sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan dalam pembangunan, tata cara optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja. Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Tahun 2016 APBN telah mengalokasikan 5% untuk kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan, anggaran kesehatan untuk daerah sebesar minimal 10% dari APBD

Dukungan utama perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan adalah tersedianya sumber dana kesehatan. Sumber dana kesehatan di Indonesia terbagi menajdi beberapa sumber dana yaitu, 1) Sumber dana dari APBN, 2) Sumber dana dari APBD, 3) Sumber dana dari Swasta. Semua sumber dana tersebut diharapkan dapat membiayai program dan kegiatan bidang kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.

 Referensi

  1. Akuntansi Keuangan Daerah. Abdul Halim (2004)
  2. Kajian Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat Dan Provinsi Aceh, DPR-RI, 25-3-2016,
  3. Pedoman Penggunaan Dana Pajak Rokok Untuk Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan tahun 2014.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016.
  6. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  8. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  10. Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas (2016). RPJMN 2015-2019 (power point).
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

  Sesi Kuis

KUIS (PESERTA)    KUIS (FASILITATOR)

 

 

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest