BAB I. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Berdasarkan hal inilah maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Bahkan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD provinsi dan RPJMN dan begitu juga untuk tingkat kabupaten/kota.

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN.

Sedangkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pada bagian Kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten.

Selain dua Undang-undang di atas, untuk perencanaan ditingkat daerah juga diatur dalam Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengedalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Upaya sinkronisasi RPJMD dan RPJMN telah diatur dalam peraturan ini. Bab IV pasal 50-pasal 84 khusus membahas mengenai RPJMD; mengenai hal-hal yang harus tertuang dalam RPJMD, prosesnya, dan keluaran dalam RPJMD berupa penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.

Sebagai bab 1 dalam pelatihan sinkronisasi RPJMD dan RPJMN Bidang Kesehatan, bab ini akan mengantarkan sekaligus menjelaskan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang terjadi di pemerintah pusat. Akan dijelaskan juga bagaimana upaya sinkronisasi antara pembuatan RPJMD dan RPJMN, serta penjelasan istilah-istilah terkait dalam proses pembelajaran selanjutnya.

Bapak/Ibu/Sdr dapat mengakses informasi selengkapnya melalui link berikut :

 

s1  Hubungan RPJMN dengan RPJMD

s1  Permasalahan Sinkronisasi RPJMD dan RPJMN

 

 

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest