Cilacap (ANTARA) - Kementerian Sosial mengutamakan penanganan bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) sehingga meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana.
"Kami mengambil pilihan penanganan bencana berbasis masyarakat. Maka kita bentuk Kampung Siaga Bencana (KSB)," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu.
Harry dalam rakor Kawasan Siaga Bencana mengatakan, tidak ada satu kabupaten kota di Indonesia yang bebas dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi, banjir, puting beliung, angin kencang, tanah longsor hingga tsunami.
Hal ini disebabkan posisi Indonesia yang berada di cincin api dan terletak di antara tiga lempeng yaitu Eurasia, Indo-Australia dan lempeng Pasifik sehingga sangat rawan terjadi gempa bumi.
Wilayah Indonesia juga dipenuhi jalur gempa baik di darat maupun laut, bahkan ada potensi ancaman megathrust karena tumbukan lempeng yang dapat memicu tsunami di wilayah perairan Selat Sunda, wilayah perbatasan selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta segmen Jawa Timur-Bali.
"Jadi memang ancaman bencana itu ada. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita bersiap sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa," katanya.
Karena itu perlu penguatan masyarakat yang merupakan pihak pertama yang berhadapan langsung dengan bencana, karenanya kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana, tambah Harrry.
Melalui KSB, Kemensos mengedukasi masyarakat terutama di daerah rawan bencana agar mereka mengetahui potensinya, meningkatkan kesadaran dan budaya siaga bencana di masyarakat.
Saat ini sudah terbentuk 735 KSB dan 37.817 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) di seluruh Indonesia. Saat ini Kemensos tengah mengembangkan Kawasan Siaga Bencana di tiga Kabupaten yaitu Cilacap, Kebumen (Jawa Tengah) dan Pangandaran (Jawa Barat).
