JAKARTA, Beritasatu.com - Pihak swasta diharapkan dapat mempercepat pembiayaan dan pencapaian cakupan kesehatan semesta di Indonesia. Demikian dikatakan Sawan Malik, Presiden Direktur dari PT Johnson & Johnson Indonesia di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

“Kami percaya bahwa sektor swasta dapat menjadi akselerator pembiayaan dan implementasi Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage / UHC),” kata Sawan Malik dalam rapat dengan Kaukus Kesehatan DPR-RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan R.I. dan Kementerian Keuangan RI.

Saat ini, kata Sawan, cakupan Kesehatan Semesta (UHC) tetap menjadi tantangan bagi banyak negara di seluruh dunia. Bahkan saat ini, setengah dari populasi dunia tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Pencapaian atas UHC juga merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang menunjukkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

Sementara itu, di Indonesia, biaya untuk mencapai UHC meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu yang tentunya akan menjadi beban bagi anggaran pemerintah di masa mendatang. Menjangkau semua pihak di sektor informal untuk bergabung dengan JKN (untuk UHC) melalui pemberian subsidi secara penuh atas premi akan sangat mahal bagi anggaran pemerintah, dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular maupun kronis akan menantang kemampuan pemerintah untuk menyediakan semua layanan kesehatan bagi setiap orang.

Sebelumnya, Komisi IX DPR-RI telah menyerukan opsi untuk mengatasi defisit yang membengkak dari Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia, termasuk merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan dan menilai penggunaan model pembiayaan inovatif.

Hal ini sejalan dengan upaya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam mencari metode pembiayaan inovatif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs).

“Karena itu, sektor swasta memiliki potensi unutk menjadi akselerator pembiayaan dan implementasi UHC dan SDGs yang berkelanjutan, bilamana dikoordinasikan dengan sejumlah tujuan kesehatan nasional. Kedepannya, perhatian pemerintah pada berbagai skema pembiayaan inovatif dan pengembangan praktik-praktik terbaik juga diperlukan untuk mengutamakan keterlibatan sektor swasta dalam implementasi UHC dan SDGs,” tandas Sawan.