TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebanyak 86 juta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan akan menerima vaksin Covid-19 dari pemerintah.

“Pemerintah sudah membuat kerja sama dalam bentuk MoU (memorandum of understanding) dengan beberapa negara,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Gedung BNBP, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020.

Pemerintah menjalin kerja sama vaksin dengan Cina serta Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengembangkan vaksin Sinovac, Cansino, dan G-42. Vaksin akan mulai masuk ke Indonesia pada awal November mendatang dan pengadaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan serta PT Bio Farma (Persero) sebagai BUMN yang diberikan penugasan.

Hingga akhir 2021, Airlangga mengatakan ada sekitar 160 juta penduduk yang akan menerima vaksin dari pemerintah. Penerima vaksin akan diprioritaskan kepada tenaga medis dan paramedis, pelayan kesehatan, pelayan hukum, serta TNI dan Polri berjumlah 3,5 juta orang.

Selanjutnya, secara bertahap, vaksin diberikan kepada tokoh masyarakat, pemuka agama, dan perangkat pemerintahan berjumlah 5 juta orang. Vaksin prioritas juga akan disuntikkan kepada tenaga pendidikan baik guru di semua tingkat maupun dosen universitas swasta dan negeri berjumlah 4,3 juta orang; serta masyarakat berusia 19-59 tahun.

Dari total 160 juta penduduk, pemerintah membutuhkan 320 juta dosis vaksin. Musababnya, vaksin akan disuntikkan sebanyak dua kali untuk tiap-tiap orang.

Airlangga mengatakan imunisasi setidaknya membutuhkan waktu yang cukup panjang. “Bisa dibayangkan, kalau imunisasi 1 juta per hari, 1 tahun 260 juta. Kami menyiapkan 11 ribu puskesmas, 1 puskesmas 100 suntikan per hari,” tuturnya.