TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan rincian anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam RAPBN 2022. Belanja pemerintah pusat untuk PEN tahun depan direncanakan senilai Rp 321,2 triliun atau turun lebih dari 50 persen ketimbang 2021.
Sri Mulyani mengatakan anggaran PEN masih berfokus untuk membiayai belanja kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat. “Belanja kesehatan untuk membiayai Covid-19 ini masih sangat dominan,” kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Rabu, 25 Agustus 2021.
Berdasarkan rinciannya, alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional untuk bidang kesehatan dianggarkan sebesar Rp 77,05 triliun. Dari total dana itu, sebanyak Rp 4,5 triliun untuk percepatan testing, tracing, treatment. Kemudian Rp 14,9 triliun lainnya untuk perawatan pasien Covid-19 sebanyak 250 ribu orang. Anggaran untuk pasien Covid-19 ini menggunakan sistem cost sharing dengan BPJS Kesehatan.
Selanjutnya untuk obat Covid-19, pemerintah menganggarkan Rp 1 triliun untuk pengadaan 4 juta paket obat. Lalu, Rp 6,4 triliun dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan dan vaksinasi sebesar Rp 38,4 triliun. Adapun dana kesehatan juga dialokasikan untuk dukungan vaksinasi pusat sebesar Rp 3 triliun dan antisipasi kesehatan lain Rp 6,5 triliun.
Selanjutnya, dana PEN dianggarkan untuk bidang perlindungan sosial masyarakat senilai Rp 126,54 triliun. Untuk perlindungan sosial, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp 28,7 triliun yang akan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat untuk program keluarga harapan.
Kemudian dana Kartu Sembako dianggarkan Rp 45,1 triliun dengan sasaran 18,8 juta keluarga penerima manfaat; Kartu Prakerja Rp 11 triliun; dan dukungan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP Rp 5,6 triliun. Pemerintah juga menganggarkan dana antisipasi perluasan program perlindungan sosial sebanyak Rp 36,1 triliun.
Sri Mulyani melanjutkan, anggaran PEN juga dialokasikan untuk bidang program prioritas sebesar Rp 90,04 triliun. Anggaran ini termasuk untuk ICT, ketahanan pangan, dan pariwisata. Sisanya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 27,48 triliun untuk dukungan UMKM dan koperasi.
Alokasi PEN 2022, kata Sri Mulyani, merupakan alokasi sementara dari belanja pusat. Anggaran ini berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan penanganan Covid-19.
