Kemenkeu Minta PT SMI Tingkatkan Dukungan ke Infrastruktur Kesehatan

Jakarta, CNN Indonesia - Pengembangan infrastruktur kesehatan merupakan salah satu penopang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi sehingga pemerintah kini tengah mendorong transformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

Guna mencapai transformasi tersebut, pemerintah meminta PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk meningkatkan peran strategisnya melalui pilar-pilar bisnis Perseroan, baik dari sisi pembiayaan dan investasi, jasa konsultasi, maupun pengembangan proyek.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan memandang PT SMI memiliki peran penting melalui tiga pilar bisnisnya, dalam mendukung tercapainya target-target sektor kesehatan secara global, serta tujuan transformasi sektor kesehatan nasional.

"Untuk itu, peran PT SMI sangat inline dengan pembahasan-pembahasan di atas yang kami sampaikan. Dengan tiga pilar bisnis ini, PT SMI bisa masuk pada pengembangan atau pembangunan RS di daerah, tidak hanya RSUD tetapi juga RS umum, serta RS pusat," ujarnya dalam Webinar Indonesia Sustainable Development Day 2021 (ISDD), Kamis (11/10).

Ia menuturkan Kementerian Kesehatan tengah melakukan transformasi sistem kesehatan nasional yang mencakup enam pilar.

Keenam pilar tersebut meliputi transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Tak hanya di dalam negeri, Kementerian Kesehatan juga akan menyuarakan setidaknya tiga isu sektor kesehatan global yang rencananya akan disampaikan pada momentum Presidensi G20 penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun depan. Tiga isu yang akan disampaikan dalam Presidensi G20 mendatang adalah pembangunan ketahanan pada sektor kesehatan global, dorongan harmonisasi protokol kesehatan global, dan alih teknologi kesehatan.

Kesenjangan Pembiayaan

Koordinator Fasyankes Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Andry Chandra, mengungkapkan salah satu tantangan dalam sektor kesehatan nasional adalah gap (kesenjangan) pembiayaan pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan (alkes) di rumah sakit.

Saat ini, lanjutnya, pemenuhan sarana dan prasarana RS masih mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD. Namun, dananya relatif terbatas, yakni sekitar Rp20 triliun per tahun yang didistribusikan kepada 10 ribu Puskesmas dan 3 ribu RS.

Padahal, kebutuhan pembiayaan mencapai kurang lebih Rp 61 triliun sehingga masih ada gap pendanaan dari DAK. Karenanya, ia mengatakan Kementerian Kesehatan mendorong sejumlah alternatif skema pendanaan untuk menutupi gap tersebut.

"Potensi-potensi keuangan lain selain dari pinjaman dan swasta kami juga sangat ingin inovasi-inovasi investasi yang bisa mendorong, mengakselerasi kebutuhan (sektor kesehatan) sehingga dalam lima tahun ke depan kita dapat mencapai kebutuhan infrastruktur pelayanan kesehatan untuk mendukung sistem kesehatan nasional," paparnya.

Alternatif pendanaan tersebut juga dibutuhkan untuk pengembangan layanan dan fasilitas sektor kesehatan lainnya. Pasalnya, masih ada 171 kecamatan yang belum memiliki Puskesmas yang mayoritasnya yakni 169 kecamatan berada di Papua. Selain itu, ada tiga kabupaten/kota yang belum memiliki RS yakni Pegunungan Arfak, Papua Barat, Yalimo, Papua, dan Puncak Papua.

Selain itu, masih ada 4 provinsi yang rasio tempat tidur RS terhadap penduduk kurang dari angka standar yakni 1:1000, meliputi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota masih ada 242 kabupaten/kota yang rasionya masih di bawah 1:1000.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Rionald Silaban, menambahkan bahwa pemerintah fokus pada pengembangan infrastruktur kesehatan karena pada dasarnya SDM yang sehat merupakan driver (motor penggerak) dari pertumbuhan ekonomi dan penopang utama dari pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, Rionald mendorong PT SMI untuk meningkatkan peran strategisnya dalam pengembangan infrastruktur kesehatan.

"Kementerian Keuangan mengapresiasi upaya proaktif dari PT SMI untuk meningkatkan awareness dari setiap stakeholder dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan serta pengelolaan infrastruktur kesehatan," katanya.

Selain itu, ia juga mendorong PT SMI untuk meningkatkan portofolio pembiayaan pada proyek-proyek yang sifatnya sustainable atau berkelanjutan yang sejalan dengan rencana dan agenda pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim atau climate change.

Pasalnya, Indonesia telah berkomitmen dalam aksi pencegahan perubahan iklim yang telah ditegaskan langsung oleh kehadiran Presiden Joko Widodo dalam The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Inggris.

"Bagi kami di Kementerian Keuangan, PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) penting untuk mengedepankan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam implementasinya. Oleh karena itu, memang tugas dari PT SMI adalah bagaimana dalam proyeknya bisa mendorong pemerintah daerah dan pihak lain menerapkan ekonomi berkelanjutan," katanya.

Peran PT SMI

Sementara itu, Direktur PT SMI, Darwin Trisna Djajawinata mengungkapkan bahwa PT SMI telah mendukung pembangunan di sektor kesehatan, maupun infrastruktur secara umum, melalui tiga area utama bisnisnya, yakni pembiayaan dan investasi, jasa konsultasi, maupun pengembangan proyek.

"Tidak hanya itu, kami melihat sumber-sumber dukungan perlu dirangkul, perlu digali kemudian distrukturkan, dan di tahun 2018 kami membentuk sebuah skema yang kami sebut dengan skema blended finance, yang menggabungkan semua resources yang memang bisa dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional termasuk kesehatan di dalam satu platform yang kami namakan SDG Indonesia One (SIO)," ujarnya.

Selain itu, PT SMI juga telah menyusun Health Sector Development Framework guna mendukung pembangunan sektor kesehatan nasional, yang mencakup empat garis besar outcome. Pertama, dukungan terkait dengan infrastruktur kesehatan, yang diharapkan dapat menurunkan disparitas pelayanan kesehatan.

Kedua, peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi yang dapat terwujud dengan meningkatnya kinerja keuangan dan non keuangan RS. Ketiga, kenaikan kualitas RS rujukan yang direfleksikan dengan meningkatnya akreditasi RS rujukan.

Keempat, pengurangan stunting yang diharapkan bisa dilakukan melalui dukungan infrastruktur khususnya pada sektor air minum, sanitasi, serta memberikan awareness perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

"Dalam framework ini kami ingin menegaskan pentingnya kita bersama-sama untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan tata kelola holistic dan terintegrasi dalam satu pelayanan infrastruktur kesehatan," ujarnya.

Sejumlah portofolio dukungan PT SMI pada peningkatan akses pelayanan kesehatan meliputi pembiayaan pembangunan RSUD di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, senilai Rp 231,9 miliar yang mampu memberikan manfaat ekonomi hingga Rp43,3 triliun pada masyarakat sekitar.

Selain itu, PT SMI juga mendanai pembangunan RSUD Sanjiwani di Kabupaten Gianyar, Bali, senilai Rp 150 miliar dan RSUD Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp300 miliar menggunakan skema blended finance.

Ia mengatakan PT SMI akan terus mengembangkan dukungan pembiayaan guna meningkatkan layanan kesehatan pada 2022 mendatang.

"Khusus di bidang kesehatan, mungkin kami akan banyak bicara terkait dengan perluasan produk pembiayaan yang akan masuk dalam pembiayaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), kemudian penambahan fasilitas kesehatan rujukan lanjutan, termasuk laboratorium, klinik, kemudian infrastruktur lainnya seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah medis," ujarnya.

Berita Tekait

Policy Paper