Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Menyelenggarakan diskusi:
Strategi untuk mencegah Fraud dan Korupsi di Jaminan Kesehatan Nasional:
Apa dan bagaimana peran Pengawas Eksternal Independen dan Perguruan Tinggi?
Latar Belakang
Jaminan Kesehatan Nasional mulai tahun 2014. Kebijakan ini menarik karena melibatkan anggaran negara yang cukup besar, sekitar Rp 30 triliun setahun. Dana yang akan dikelola oleh BPJS tersebut merupakan sumber daya pemerintah yang sebaiknya dipergunakan secara efektif. Situasi saat ini menunjukan bahwa model pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional yang berbasis pada klaim INA-CBG rawan untuk terjadinya fraud dalam bentuk berbagai penyimpangan misal: Up-Coding, De-bundling, Admisi yang tidak seharusnya, penggunaan obat dan tindakan yang berlebih dan sebagainya. Pengalaman di luar negeri menunjukkan bahwa potensi fraud sangat besar. Di Amerika Serikat dengan teknologi IT yang sudah baik diperkirakan antara 3 – 10% dana jaminan/asuransi kesehatan menjadi fraud. Andai kata di Indonesia terjadi penyimpangan sebesar 10 % maka dana Rp 3 triliun akan hilang sia-sia, atau bahkan memperburuk mutu pelayanan. Fraud ini merupakan sebuah bentuk korupsi yang perlu dicegah oleh seluruh stakeholders.
Apa saja yang mungkin terjadi di Indonesia dalam konteks fraud? Tanpa pencegahan, maka terjadinya fraud dapat merusak, apalagi dengan adanya asumsi kecilnya pembayaran yang diberikan dalam skema INA-CBG. Di beberapa tempat sudah disinyalir ada peningkatan Up-Coding secara sistematis. Adanya fraud akan memperburuk penyerapan dana BPJS oleh daerah yang banyak fasilitas kesehatan dengan yang di daerah sulit.
Potensi Fraud ini perlu dicegah dengan pengawasan internal di BPJS dan Pengawas Eksternal yang Independen. Di UU BPJS ditetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga pengawas eksternal. Namun dari berbagai diskusi dengan pimpinan OJK terlihat bahwa lembaga ini belum mempunyai kemampuan untuk pengawasan eksternal independen yang masuk detil ke domain klinis untuk pencegahan fraud. Pertanyaan adalah apakah OJK perlu dibantu oleh konsultan pengawas pelayanan klinik yang independen. Apakah diperlukan? Siapa mereka? Apakah perguruan tinggi dapat menjadi konsultan independen? Atau apa lembaga alternatifnya dan siapa orangnya?
Tujuan Kegiatan:
- Membahas potensi fraud di pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- Membahas peran pengawas internal dan eksternal dalam SJKN;
- Membahas potensi perguruan tinggi sebagai pelaku pencegahan fraud.
Acara:
|
Waktu |
Agenda |
|
08.30 – 09.00 |
Pendaftaran |
|
09.00 – 09.15 |
Pembukaan dan Pengantar |
|
09.15 – 10.30 |
SESI I : Potensi Korupsi di Sistem Jaminan Kesehatan : Observasi Awal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Deteksi dan investigasi fraud dalam asuransi kesehatan, bagaimanaa situasi di Indonesia. |
|
10.30 – 10.45 |
Coffee Break |
|
10.45 – 12.30 |
Sistem Pencegahan Korupsi dan Fraud secara Internal di BPJS Pembicara :
Peran OJK sebagai Pengawas Eksternal
Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Pengendalian Fraud/Korupsi Fasilitator : Tim PKMK FK UGM
Sesi Diskusi dan Tanya jawab |
|
12.30 – 13.30 |
Penutupan dan Makan Siang |
|
|
|
Peserta :
- Eselon 1 dan 2 Kementerian Kesehatan
- PT Askes Indonesia
- Kementerian Keuangan
- FK dan FKM di Indonesia
- Perguruan Tinggi
- Pengamat Kesehatan
Pendaftaran pada:
Angelina Yusridar / Hendriana Anggi
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111409442 / +6281227938882
Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net
