Edisi : 4 - 11 Februari 2020

Webinar
JKN dan Desentralisasi: Manfaat DaSK Tingkat Provinsi dalam Kenaikan Tarif PBI APBD

https://www.odhaberhaksehat.org/wp-content/uploads/2018/07/JKN-BPJS-800x450.jpg

Sejak awal dekade 2000 - an, Indonesia menjalankan desentralisasi di bidang kesehatan, sebagai konsekuensi desentralisasi politik. Kebijakan ini mengakibatkan situasi yang tidak stabil karena aturan – aturan penting pemerintah belum terbentuk dan tersosialisasikan selama 7 tahun kebijakan berjalan. Hingga PP Nomor 38 Tahun 2007 diterbitkan, praktis kebijakan desentralisasi masih belum mempunyai dasar hukum yang tepat. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menetapkan kebijakan, termasuk kebijakan kesehatan dan medik.

Sebagai upaya mendukung kebijakan desentralisasi kesehatan dan kebijakan JKN di daerah, PKMK FK - KMK UGM mengembangkan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK), DaSK berusaha mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sehingga dapat berada di satu referensi untuk memudahkan melakukan berbagai hal dalam upaya membantu pengambilan keputusan dalam memperbaiki kebijakan yang diambil. Berdasarkan hal tersebut, PKMK FK - KMK UGM melakukan webinar pemanfaatan DaSK bagi pengambilan keputusan / kebijakan kesehatan dalam kerangka desentralisasi pada hari Rabu, 5 Februari 2020 di Auditorium Lt. 1 Gedung Tahir FK – KMK UGM.

SELENGKAPNYA   LINK WEBINAR

Reportase
Outlook Kebijakan Kesehatan 2020: Penguatan Sistem Kesehatan untuk Layanan Kesehatan yang Berkeadilan

webinar

Permasalahan stunting telah banyak dibahas dari berbagai perspektif. Pada pertemuan Outlook Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020 (Senin, 27 Januari 2020), tim Divisi Public Health – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM mencoba untuk melihat penanggulangan stunting dalam perspektif layanan kesehatan yang berkeadilan. Secara global, Indonesia termasuk ke dalam 27 negara yang mengalami perkembangan dalam penanganan masalah stunting pada kelompok anak balita. Sementara itu, Indonesia masih perlu meningkatkan upaya untuk mengatasi ‘wasting’ pada balita dan obesitas pada perempuan dewasa.

Reportase selengkapnya dapat disimak pada link berikut

SELENGKAPNYA   MATERI

Hak Atas Kesehatan Sebagai Dasar Cakupan Kesehatan Universal

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSiP3w91y1hZxnSFwPLB5AspQQxOSAMWS8SZGoyGe3JJUZwh5kbRA&sHambatan yang terus - menerus terhadap akses universal ke obat - obatan adalah perlindungan sosial yang terbatas jika terjadi penyakit, pembiayaan yang tidak memadai untuk obat - obatan esensial, sering kehabisan stok di sektor publik, dan harga tinggi di sektor swasta. Peneliti berpendapat bahwa koherensi yang lebih besar antara hukum hak asasi manusia, kebijakan obat - obatan nasional, dan skema cakupan kesehatan universal dapat mengatasi hambatan ini. Artikel ini menyajikan analisis konten lintas nasional kebijakan obat nasional dari 71 negara yang diterbitkan antara 1990 - 2016. Pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2001 untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan obat - obatan nasional dan ke - 71 kebijakan obat - obatan nasional dinilai berdasarkan 12 prinsip, yang menghubungkan pendekatan sistem kesehatan dengan obat - obatan esensial dengan hukum hak asasi manusia internasional untuk keterjangkauan obat - obatan dan pembiayaan untuk kelompok rentan. Kebijakan obat - obatan nasional paling sering berisi langkah-langkah untuk pemilihan obat-obatan dan pengeluaran yang efisien / efektivitas biaya. Empat prinsip (hak hukum untuk kesehatan; pembiayaan pemerintah; pengeluaran yang efisien; dan perlindungan finansial bagi populasi yang rentan) secara signifikan lebih kuat dalam kebijakan obat - obatan nasional yang diterbitkan setelah 2004 dibandingkan sebelumnya. Enam prinsip tetap lemah atau tidak ada: mengumpulkan kontribusi pengguna, kerja sama internasional, dan empat prinsip tata kelola yang baik. Secara keseluruhan, Afrika Selatan (1996), Indonesia dan Sudan Selatan (2006), Filipina (2011-2016), Malaysia (2012), Somalia (2013), Afghanistan (2014), dan Uganda (2015) memasukkan teks yang paling relevan dan dapat digunakan sebagai model untuk pengaturan lain. Peneliti menyimpulkan bahwa pedoman WHO 2001 telah memandu konten dan bahasa dari banyak kebijakan obat nasional lainnya. WHO dan pembuat kebijakan nasional dapat menggunakan prinsip - prinsip ini dan contoh - contoh praktis yang diidentifikasi dalam penelitian ini untuk lebih menyelaraskan kebijakan obat - obatan nasional dengan hukum hak asasi manusia dan dengan Target 3.8 untuk akses universal ke obat - obatan esensial dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Artikel ini diterbitkan pada 2019 di jurnal PLOS One

SELENGKAPNYA

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

kota-cirebon-anggarkan-rp-54-5-m-untuk-pbi-bpjs-kesehatan REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pemkot Cirebon menganggarkan biaya sebesar Rp 54.549.532.800 untuk menanggung kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial...
110
pemkot-yogyakarta-minta-kembalikan-jamkesda-evaluasi-bpjs Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk mengembalikan skema pelayanan kesehatan masyarakat...
90
buruh-tolak-iuran-naik-ini-kata-bpjs-kesehatanJakarta - Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Seriikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berdemo...
190
bpjs-kesehatan-pastikan-sistem-antrean-online-berjalan-di-padangJakarta - Direktur Penjaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Maya A. Rusady, bersama tim BPJS Kesehatan meninjau langsung penerapan sistem antrean...
150
pasien-bpjs-bisa-cek-mobile-jkn-jika-ragu-pelayanan-di-rsREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasien BPJS Kesehatan bisa menggunakan aplikasi Mobile JKN untuk mengecek sejumlah layanan yang disediakan rumah sakit....
250
pendaftar-jkn-pbi-membeludak-sktm-jadi-syarat-wajib KUDUS, Radar Kudus – Pendaftar kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) penerima bantuan iuran (PBI) membeludak. Sehari ada 100 orang yang...
250
apakah-virus-corona-dicover-bpjs-kesehatanJakarta, CNBC Indonesia - Virus Corona atau 2019-nCoV makin meluas. Ada kekhawatiran masyarakat di Indonesia apakah bagi pasien yang positif nCoV akan...
260
kspi-tolak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-ini-alasannya JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang secara resmi naik pada 1 Januari 2020...
220
peserta-bpjs-kesehatan-sedot-rp-4-61-triliun-untuk-biaya-cuci-darahTahun lalu hingga November, BPJS Kesehatan mencatat telah menggelontorkan dana sekitar Rp 4,61 triliun untuk membiayai cuci darah (hemodialisa) sebanyak...
250
sikap-dpr-tolak-kenaikan-bpjs-kesehatan-kelas-iii-dinilai-tanggungJAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyayangkan sikap Komisi IX DPR yang hanya fokus terhadap desakan untuk menurunkan...
200
kenaikan-iuran-bpjs-di-persimpangan-jalan-lanjut-atau-batal Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tampaknya di persimpangan jalan, meski harga baru resmi diberlakukan sejak 1...
360
cari-solusi-terkait-bpjs-kesehatan-menkes-minta-waktuJakarta, Padangkita.com – Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto mengatakan, akan segera menindaklanjuti hasil rapat dengan Komisi IX DPR RI dengan...
330
iuran-bpjs-kesehatan-naik-rumah-sakit-berharap-ada-peningkatan-klaimKenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2020 memicu pro dan kontra dari berbagai pihak. Walaupun demikian, pemerintah tetap menaikkan iuran BPJS. Hal...
360
kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-ditolak-banyak-pihak-perlu-kaji-ulang Jakarta - Meski sudah resmi berjalan sejak awal 2020 silam, kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang ditolak banyak...
340
peserta-bpjs-kesehatan-banyak-yang-tak-sesuai-kelastagar.id - Pemerintah mengakui banyak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak sesuai kelas. Untuk itu menurut Menteri...
360
iuran-naik-bpjs-kesehatan-antisipasi-peserta-turun-kelas TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengklaim sudah mengantisipasi banyaknya peserta yang memilih turun kelas...
260

Berita Internasional

higher-healthcare-premiums-urgent-bpjs-kesehatan-pleads-as-finances-bleed With a ballooning deficit over five years of operations putting pressure on the state budget, the Healthcare and Social Security Agency (BPJS...
a-history-of-the-fight-for-universal-healthcare-and-the-cry-of-socialism Another presidential election season is underway and our two major parties are about to reprise their familiar roles with respect to...
mass-led-the-way-on-health-insurance-now-let-s-make-health-care-cheaper In Massachusetts, we are fortunate that we support a key principle: Every resident of the commonwealth should have access to affordable, high-quality...
healthcare-funding-models Universal healthcare in many countries has been achieved by a mixed model of funding. General taxation revenue is the primary source of funding, but in...
kenya-s-health-budget-has-risen-30-in-last-two-fiscal-years Kenyan health minister Sicily Kariuki claimed the country’s health budget had increased by “more than 30%” in the last two financial years. From...
more-health-funding-key-to-wider-insurance-net NEW DELHI: In its first term, the Bharatiya Janata Party (BJP)-led National Democratic Alliance (NDA) made healthcare its priority and launched a raft...
world-bank-releases-report-on-high-performance-financing-for-uhcWorld Bank/Medium: On the agenda for the G20 this week: Financing universal health coverage Tim Evans, senior director of the health, nutrition, and...
what-the-left-gets-wrong-about-health-spending-and-outcomes Health spending in the United States is high and our medical performance is low, according to the liberals in Congress. According to Representative...
price-transparency-in-health-care-is-coming-to-the-u-s-but-will-it-matter President Trump has instructed federal agencies to use their authority (established in part under provisions of the Affordable Care Act, which the...
change-healthcare-rolls-out-new-ai-tech-to-help-reduce-denials The tool can help health systems optimize submissions and better predict potential issues with claims, the company says, giving recommendations to help...
out-of-pocket-costs-rising-even-as-patients-transition-to-lower-cost-care-settings A new TransUnion Healthcare analysis has found that most patients likely felt a bigger pinch to their wallets as out-of-pocket costs across all settings...
drug-shortages-hits-four-cities-bpjs-warns-of-fraud Indonesia Corruption Watch (ICW) has reported a shortage of medical supplies for Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) participants in...
free-health-insurance-to-be-offered-to-needy-uae-residents More than 100 UAE residents facing financial hardship will be given free health insurance thanks to a new government plan. Dubai Health Authority...
universal-health-coverage-can-best-be-achieved-by-public-systemsThis year the World Health Organization (WHO) observed its 70th birthday by holding World Health Day in Sri Lanka, where the theme was “Universal Health...
asia-pacific-regional-meeting-on-aids-tuberculosis-and-universal-health-coverage-country-experiences-challenges-and-solutions On 5 September 2018, the Department of International Organizations of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, in collaboration...
pharmacy-crucial-to-attainment-of-universal-health-coverage-awosikaThe Pioneer Coordinator of the National Programme on Immunisation, Dr Dere Awosika, has said that Pharmacy’s role is vital to the attainment of the...

pendaftaran-alert

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet