Edisi : 26 Juni - 2 Juli 2019

Masalah Dan Pertanyaan Kunci Kebijakan Pembelian Strategis Untuk UHC: Ringkasan Dari Ahli Dan Diskusi Praktisi

https://pbs.twimg.com/media/Diw6jMoX4AAxJ5y.jpg
 
Tiga prinsip luas panduan pembiayaan kesehatan reformasi untuk mempercepat kemajuan menuju cakupan kesehatan universal (UHC). Pertama untuk bergerak menuju ketergantungan dominan pada sumber pendanaan wajib (misal publik). Kedua adalah mengurangi fragmentasi dalam penyatuan untuk meningkatkan kapasitas redistribusi dana prabayar ini. Ketia sekaligus menjadi fokus paper ini, adalah bergerak menuju pembelian strategis, yang berupaya menyelaraskan dana dan insentif dengan layanan kesehatan yang dijanjikan. Tujuan dari paper ini untuk menjabarkan dan bingkai masalah kebijakan utama dan pertanyaan yang ada dianggap penting bagi reformasi untuk beralih ke arah pembelian strategis. Makalah ini merangkum dan menyusun masalah yang muncul dari diskusi yang diadakan selama pertemuan terorganisir WHO yang diadakan pakar pembelian strategis di Jakarta April 2016. Acara ini mengeksplorasi masalah utama itu negara-negara harus menangani untuk berkembang kebijakan dan reformasi pembelian strategis sebagai serta kebutuhan penguatan kapasitas negara. Paper ini diterbitkan oleh WHO dalam Health Financing Working Paper No 8, pada 2017.

SELENGKAPNYA

 


 

 

Kerangka Pemantauan untuk Cakupan Kesehatan Universal:
Bagaimana Dengan Negara - Negara Berpenghasilan Tinggi?

https://i0.wp.com/www.maxmanroe.com/wp-content/uploads/2015/08/Standar-Penghasilan-Tertinggi-e1439430688592.jpg?fit=600%2C399&ssl=1

Menerapkan cakupan kesehatan universal (UHC) secara luas dianggap penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan merupakan prioritas program kerja Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Banyak yang telah ditulis tentang bagaimana negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs) dapat memantau kemajuan menuju UHC, dengan berbagai kerangka kerja pemantauan UHC tersedia dalam literatur. Namun, kami menyarankan bahwa kerangka kerja ini sebagian besar tidak relevan dalam konteks berpenghasilan tinggi dan bahwa masyarakat internasional masih perlu mengembangkan kerangka kerja pemantauan UHC yang bermakna bagi negara-negara berpenghasilan tinggi (HIC). Sebagai langkah pertama, komunikasi singkat ini menyajikan temuan awal dari tinjauan pustaka dan analisis dokumen tentang bagaimana berbagai negara memantau kemajuan mereka sendiri dalam mencapai UHC. Selain itu, ia menawarkan pertimbangan untuk memandu pemantauan UHC yang bermakna dan mencerminkan tantangan dan ketegangan terkait untuk menginformasikan penelitian di masa depan tentang implementasi UHC dalam pengaturan HIC. Artikel ini diterbitkan di International Journal of Health Policy and Management pada Juni 2o19.

SELENGKAPNYA

Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia: Pilihan Kebijakan Kritis untuk Keberlanjutan

jknSkema asuransi kesehatan nasional Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, adalah salah satu yang terbesar dan paling ambisius di dunia, mencakup lebih dari 80 persen populasi (222 juta pada Juni 2019). Namun, dalam rangka meningkatkan JKN secara berkelanjutan untuk mencapai cakupan universal akan membutuhkan pilihan kebijakan yang kritis. Pilihan - pilihan kebijakan ini terkait dengan menjangkau populasi tersisa yang tidak terdaftar, meningkatkan kontribusi pendapatan dan pengumpulan premi, mengendalikan biaya dan mendorong efisiensi pengeluaran melalui kebijakan perawatan primer dan rujukan yang diperkuat, dan menerapkan strategi pengumpulan untuk mengelola setiap defisit yang tetap ada. Apa implikasi finansial dari pilihan kebijakan yang dipertimbangkan? Bisakah skema ditempatkan pada jalur menuju keberlanjutan finansial?

Hal ini dibahas dalam Laporan Health Policy Plus Juni 2019, yang dapat disimak pada link berikut

SELENGKAPNYA

 


 

Forum Pascasarjana Ke - 13 tentang Sistem dan Kebijakan Kesehatan

postgrduate

Departemen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Forum Pascasarjana ke-13 tentang Sistem dan Kebijakan Kesehatan. Acara ini akan diadakan di Yogyakarta, Indonesia dari 19-20 Juli 2019. Dengan tema "Spesialis Medis dalam Sistem Kesehatan di Asia: Perspektif Produksi dan Pemanfaatan", tahun ini PGF akan mengeksplorasi lebih banyak tentang hal ini. Topik ini akan dibahas dalam forum lisan dan poster, forum ilmiah, dan seminar yang dipimpin oleh pembicara dan akademisi internasional dan nasional yang luar biasa. Acara ini dirancang untuk para akademisi terkemuka, medis, kesehatan masyarakat, dan mahasiswa keperawatan, spesialis medis, peneliti, profesional kesehatan masyarakat, pembuat kebijakan, dan profesional terkait lainnya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka di bidang kesehatan masyarakat. 

SELENGKAPNYA


 

 

Webinar :

Penguatan Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Kesehatan

<b style="mso-bidi-font-weight: norma

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

fingerprint-bpjs-kesehatan-dilema-perbaikan-layanan-vs-antre-makin-lama Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerapkan aturan baru per 1 Mei 2019 pada 4 poli di rumah sakit. Pasien yang ke poli...
00
bpjs-kesehatan-siapkan-penghargaan-bagi-fasilitas-kesehatan-terbaik BPJS Kesehatan akan memberikan apresiasi kepada sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan...
00
defisit-bpjs-kesehatan-akibat-penyakit-katastropik VIVA – Pada Mei 2019, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengumumkan hasil audit terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial...
170
pjs-kesehatan-ajak-peserta-terapkan-pola-hidup-sehat Banda Aceh, Gatra.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengajak peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat...
140
kebijakan-terbaru-bpjs-kesehatan jpnn.com, JAKARTA - Rumah sakit yang sudah mempunyai fingerprint wajib mendaftarkan pasien peserta BPJS Kesehatan melalui alat tersebut. Terutama untuk...
170
baru-83-pesen-pesertanya-bpjs-kesehatan-targetkan-257-juta-peserta-tahun-2019-ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menargetkan sebanyak 257 juta peserta pada tahun 2019. PASALNYA, sejauh ini baru ada...
280
rencana-kenaikan-iuran-bpjs-masih-tunggu-kajian PROBOLINGGO – Iuran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), akan dinaikan. Sebab, selama ini BPJS terus defisit. Namun, terkait kenaikan iuran...
250
persi-protes-bpjs-kesehatan-soal-keputusan-pemindai-sidik-jari Jakarta - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) melayangkan protes kepada BPJS Kesehatan terkait keputusan yang mewajibkan RS menggunakan...
550
faktor-ini-bikin-bpjs-kesehatan-hadapi-defisit Liputan6.com, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp 9,1 triliun pada...
500
mesti-ada-sanksi-bagi-penunggak-iuran-bpjs-kesehatantirto.id - Sejak beroperasi resmi pada Januari 2014, BPJS Kesehatan tak pernah lepas dari defisit keuangan. Bak penyakit tahunan, kondisinya terus...
920
dinkes-medan-minta-bpjs-tiadakan-rujukan-berjenjang-bagi-rs-pendidikan Medanbisnisdaily.com-Medan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meniadakan rujukan...
850
bpjs-kesehatan-catatkan-skor-sangat-baik-tahun-2018 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPJS Kesehatan berhasil menerapkan praktik Good Governance dengan skor 85,72 dan berada di level sangat baik menurut Tim...
1000
kontan-co-id-jakarta-bpjs-kesehatan-berhasil-menerapkan-praktik-good-governance-dengan-skor-85-72-dan-berada-di-level-sangat-baik-menurut-tim-asesor-dari-badan-pengawasan-keuangan-dan-pembangunan-bpkp-capaian-skor-ini-merupakan-hasil-assessment-good-gover Tim Asesor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai BPJS Kesehatan berhasil menerapkan praktik Good Governance dengan skor 85,72...
880
bpjs-kesehatan-catatkan-skor-terbaik-dalam-implementasi-good-governance-2018 KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  BPJS Kesehatan berhasil menerapkan praktik Good Governance dengan skor 85,72 dan berada di level sangat baik menurut Tim...
830
bpjs-kesehatan-catat-jumlah-peserta-asuransi-terbanyak-di-dunia JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki jumlah peserta asuransi mencapai 221.580.743 jiwa hingga 10 Mei 2019. Jumlah...
890
alasan-anda-harus-bayar-bpjs-tepat-waktu-supaya-selalu-aktif-setiap-saat Liputan6.com, Jakarta Sebagai salah satu kewajiban pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia adalah memberikan fasilitas kesehatan. Fasilitas...
1000

Berita Internasional

drug-shortages-hits-four-cities-bpjs-warns-of-fraud Indonesia Corruption Watch (ICW) has reported a shortage of medical supplies for Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) participants in...
free-health-insurance-to-be-offered-to-needy-uae-residents More than 100 UAE residents facing financial hardship will be given free health insurance thanks to a new government plan. Dubai Health Authority...
universal-health-coverage-can-best-be-achieved-by-public-systemsThis year the World Health Organization (WHO) observed its 70th birthday by holding World Health Day in Sri Lanka, where the theme was “Universal Health...
asia-pacific-regional-meeting-on-aids-tuberculosis-and-universal-health-coverage-country-experiences-challenges-and-solutions On 5 September 2018, the Department of International Organizations of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, in collaboration...
pharmacy-crucial-to-attainment-of-universal-health-coverage-awosikaThe Pioneer Coordinator of the National Programme on Immunisation, Dr Dere Awosika, has said that Pharmacy’s role is vital to the attainment of the...
making-the-economic-case-for-primary-health-careA new European taskforce is being set up to highlight and strengthen the economic case for primary health care. Primary health care is health care...
who-director-general-republic-of-congo-can-transform-its-primary-health-care-into-a-model-for-other-nations Brazzaville, 27 July 2018 - The Director-General of the World Health Organization (WHO) has commended the Republic of Congo’s commitment to...
progress-towards-universal-health-coverage-in-myanmar The Article by Su Myat Han and colleagues in The Lancet Global Health is, perhaps, the first public, quantitative analysis of national health care and...
kisumu-ready-to-launch-universal-health-coverage The county government is laying the foundation for the launch of a pilot phase of universal health coverage (UHC) next month. Deputy Governor Mathews...
nigeria-needs-10-times-more-health-workers-to-achieve-universal-health-coverageNigeria needs to produce an estimated 450,000 health workers yearly in the next ten years to achieve the Universal Health Coverage (UHC) and Sustainable...
the-us-ranks-last-in-health-care-system-performance This post is coauthored with my colleague Professor Alexander Pacek, Texas A&M University The link between health and happiness is one of the...
duterte-certifies-universal-health-coverage-bill-as-priority MANILA -- President Rodrigo Duterte has certified as priority a bill that seeks to gives "universal" access to health care, his spokesman said...
defend-health-coverage During the entirety of 2017, the GOP Congress sought to repeal the Affordable Care Act, ACA, at every turn. Throughout, even as they introduced and...
states-act-on-their-own-to-fill-holes-washington-is-knocking-in-affordable-care-act The first Sunday after his inauguration, New Jersey Gov. Phil Murphy signed an executive order directing state agencies to report everything they could...
national-health-insurance-fund-will-be-mandatory-health-care-free-when-accessed The idea of National Health Insurance (NHI) in South Africa has been in the works since the ANC conference in 2007 decided that it would work to...
south-africa-plans-sweeping-changes-to-health-care-systemSouth Africa’s health-care system may face a major overhaul as the government moves ahead with plans to implement mandatory national insurance and reduce...

who cop

banner kki

pis

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

pis

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet