Pengantar Mingguan:


Pembelajaran Baik dari Pelaksanaan UHC di Inggris

Jakarta. Pada Rabu (10/5/2017) Prof. Guy Daly dari Conventry University memaparkan pengalaman pelaksanaan universal health coverage (UHC) di United Kingdom oleh the National Health Service (NHS) di Kemenristekdikti, Jakarta. Paparan ini menarik karena seperti halnya di Indonesia, NHS menemui berbagai tantangan di awal pelaksanaan UHC. Status kesehatan secara umum membaik, tetapi tetap dihadapkan pada masalah inequity.

Selengkapnya reportase mengenai kegiatan ini dapat disimak pada link berikut SELENGKAPNYA

 

PATTERNS OF GLOBAL HEALTH FINANCING AND POTENTIAL FUTURE SPENDING ON HEALTH

http://www.healthdata.org/sites/default/files/styles/summary_image/public/files/images/Commentary_FGH2015_patterns-global-health-financing-potential-future-spending-on-health_2017.jpgBeberapa penelitian yang telah dilakukan dalam melihat pola pembiayaan kesehatan dan potensi pengeluaran di bidang kesehatan, seperti yang dilakukan oleh Joseph Dieleman dkk pada studinya dengan mengeksplorasi data untuk melihat tren sistem pembiayaan kesehatan selama 20 tahun di beberapa negara. Studi ini dilakukan dengan membandingkan antara negara berpenghasilan rendah/menengah dengan negara berpenghasilan tinggi. Kemudian, pada studi berikutnya Dieleman memperkirakan potensi pengeluaran kesehatan yang akan datang antara 2015 hingga 2040 di 184 negara. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan prospektif dan hasil studi tesebut menunjukkan bahwa total pengeluaran kesehatan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara sehingga menghasilkan rekomendasi bahwa bantuan keuangan internasional masih dibutuhkan dan relevan digunakan khususnya bagi negara-negara yang berpenghasilan rendah.

SELENGKAPNYA

Optimalisasi Peran Pemda Dukung Sustainibilitas JKN-KIShttp://www.aktual.com/wp-content/uploads/2016/01/22-8jan16-bpjs-681x387.jpg

Pemerintah daerah masih menjadi titik tumpu dalam pencapaian Universal Health Coverage di level daerah. BPJS kembali mengajak pemerintah daerah dalam menyukseskan dan mendorong JKN-KIS diantaranya dalam penganggaran APBD, kepesertaan, peraturan daerah, maupun dalam pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. Undang-undang kesehatan juga telah mengatur tentang penganggaran bahwa pemda wajib untuk mengalokasikan anggaran 10% dari APBD serta di sisi lain BPJS juga menghimbau agar kepada seluruh pemda untuk membayar iuran tepat waktu baik untuk iuran wajib maupun iuran integrasi jamkesda karena hal ini juga dapat mempengaruhi kestabilan program. Untuk kepesertaan, pemda dapat memberikan akses bagi masyarakatnya dalam mendaftar program JKN-KIS, serta upaya integrasi antara Jamkesda ke JKN-KIS dapat dimaksimalkan tahun ini. Sehingga diharapkan dengan adanya optimalisasi peran pemda dapat menjaga sustainibiltas program JKN-KIS.

SELENGKAPNYA

Universal Health Coverage, Priority Setting, and The Human Right to Health

http://www.xcenda.com/Global/images/Indonesia_640x235.jpg

Isu Universal Health Coverage telah menjadi pembahasan penting bidang kesehatan di level dunia. Beberapa negara yang telah mengupayakan pencapaian UHC dalam perjalanannya mengalami tantangan yang hampir sama yaitu dalam penentuan prioritas masalah kesehatan yang mesti segera diselesaikan. Prioritas ini dipengaruhi beberapa diantaranya yaitu pelayanan yang mesti didahulukan, siapa yang menjadi sasaran dalam penanganan tersebut, dan metode pembayaran yang beralih dari sistem out of pocket ke pembayaran pra upaya (Prospective Payment). Namun, dalam perumusan kebijakan negara seringkali dibenturkan terkait pertimbangan hak atas kesehatan dalam menetapkan prioritas kesehatan secara adil. Sehingga WHO 2014 menerbitkan laporan yang berisi tentang panduan dalam penyelesaian masalah tersebut, didalam panduan tersebut terdapat 3 prinsip dalam peta jalan menuju UHC.

SELENGKAPNYA

BUKU WILLLIAM N. DUNN “PUBLIC POLICY ANALYSIS”

Salah satu teori yang lazim digunakan dalam menganalisis suatu kebijakan yaitu teori menurut William N. Dunn. Teori ini juga menjadi acuan utama PKMK untuk menyelenggarakan monitoring dan evaluasi JKN 2017. William N Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Dalam monev JKN, PKMK melakukan berbagi kajian literatur dan hasilnya ditemukan bahwa objectives mapping dalam teori ini yang relevan digunakan karena memetakan tujuan-tujuan yang seharusnya dicapai oleh suatu kebijakan. Jadi metode dari William N. Dunn ini digunakan sebagai tools untuk mengevaluasi 8 sasaran dalam roadmap JKN. Kali ini berikut Buku Edisi Keempat dari William N. Dunn “Public Policy Analysis

SELENGKAPNYA

intensif course segera

Indonesia telah mengambil peran besar dengan mewujudkan sistem asuransi kesehatan nasional untuk mencapai tujuan kesehatan nasional yang memungkinkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan baik sektor publik maupun swasta dengan mudah dan memberikan perlindungan terhadap biaya kesehatan yang seringkali menjadi “bencana” bagi masyarakat miskin. Saat ini Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KP-MAK) FK UGM mempersiapkan pelatihan dalam pembiayaan kesehatan yang mencakup sektor publik dalam mendukung tujuan Universal Health Coverage.  Kursus ini dilaksanakan dengan dua tipe, yakni blended learning berbasis web dan seminar eksekutif. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali sejak Mei hingga Agustus 2017. Peserta berasal dari Universitas, Poltekes, Stikes, Bapelkes, Dinkes, LSM Kesehatan, Lembaga Konsultasi Kesehatan, dan peminat lainnya.

Untuk info lebih lanjut silakan hubungi : Sdr. Yoga Telepon/Fax: +62274 549425 (hunting)/ HP +62856 0033 3437. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


 ++ Arsip Pengantar

 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

pemerintah-jerman-puji-pelaksanaan-program-jkn Pemerintah Jerman memuji  program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Program tersebut dinilai mampu berkembang...
10
perlunya-optimalisasi-peran-pemda-demi-keberlanjutan-program-jkn Perlu optimalisasi peran pemerintah daerah (Pemda) demi keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan itu, antara lain berbentuk...
10
3-pegawai-puskesmas-di-aceh-kena-ott-pungli-rp-19-juta-disita Banda Aceh - Tiga orang pegawai Puskesmas Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, tertangkap tangan saat tengah melakukan pungutan liar. Tim Saber...
10
daftar-kepesertaan-jkn-kini-bisa-lewat-telepon Masyarakat kini bisa mendaftar kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hanya lewat telepon, yaitu melalui BPJS Kesehatan Care Center...
200
bank-mandiri-siapkan-dana-talangan-untuk-tagihan-faskes-mitra-bpjs-kesehatan PKMK - Bank Mandiri akan menyiapkan dana talangan untuk membayar tagihan bagi fasilitas kesehatan (faskes) mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial...
440
gandeng-bank-mandiri-bpjs-kesehatan-perluas-kepesertaan-dan-channel-pembayaran TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BPJS Kesehatan selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada peserta maupun stakeholders lainnya mengingat target BPJS...
320
dprd-medan-gulirkan-pansus-jaminan-kesehatan-nasional Usulan ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Komisi B dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS terkait evaluasi program...
370
anggaran-jkn-bengkak-menkes-sentil-tenaga-kesehatan VIVA.co.id – Membengkaknya anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat disadari oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Terlebih...
470
doctorshare-bangun-rumah-sakit-apung-ketiga-untuk-maluku Metrotvnews.com, Jakarta: Organisasi nirlaba medis doctorSHARE sedang membangun rumah sakit apung (RSA) ketiga di atas kapal tongkang seluas 20 x 45...
320
di-jakarta-daftar-bpjs-kesehatan-kini-bisa-lewat-kelurahan Di DKI Jakarta, pendaftaran kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini bisa dilakukan di kantor kelurahan. Pada tahap awal,...
460
idi-usulkan-penyakit-katastropik-tak-masuk-skema-pembiayaan-jknPengurus organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan kepada pemerintah agar penyakit katastropik dikeluarkan dari skema pembiayaan program...
590
bpjs-kesehatan-goes-to-mallTanjungpinang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Tanjungpinang menambah kanal pendaftaran. Kali ini di Mall Tanjungpinang City...
580
bpjs-kesehatan-luncurkan-program-donasi-bantu-warga-miskin-non-pbi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan program donasi guna membantu warga miskin non penerima biaya iuran (PBI) tetap dapat...
650
bpjs-kesehatan-wajib-menanggung-anak-panti-asuhanMedanBisnis - Medan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum menanggung anak-anak panti asuhan dinilai sangat aneh. Pasalnya, BPJS...
690
bupati-rita-minta-dana-csr-untuk-pembayaran-bpjs-keluarga-miskin KLIKTENGGARONG.COM - Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bagian Sumber Daya Alam Setkab Kukar bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)...
650
bpjs-kesehatan-gandeng-sembilan-mitra-beri-diskon-khusus SEMARANG - Pemerintah telah mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS...
750

Berita Internasional

republican-lawmaker-gets-drubbing-over-health-reform Willingboro (United States) (AFP) - Tirades, yells and cries of "liar" lit up a town hall meeting in New Jersey, where for five hours furious Americans...
health-reform-how-is-pharma-affected Reforming the health care industry is an increasingly complex challenge due to multiple layers of legislation already in place and the number of...
the-gop-s-problem-on-health-reform-is-they-ve-spent-years-hiding-their-real-position The most interesting policy argument in America right now is the debate between conservatives’ real position on health care and their fake...
house-will-not-reach-healthcare-deal-before-two-week-break Deep divisions cut short Republican hopes for a quick revival of Obamacare replacement legislation on Wednesday, as Congress prepared to leave town for...
how-about-health-care-reform-for-realists As a Canadian living in America, I find the intensely ideological nature of the U.S. health-care reform fiasco odd. Whether you are a...
if-parts-of-the-gop-s-health-reform-law-look-familiar-there-s-a-good-reason-for-that To boost their chances of repealing Obamacare, House Republicans have made their replacement plan look a bit more like...
when-tinkering-with-health-reform-values-matter On Tuesday night, President Trump called on Congress to replace Obamacare with health care reforms “that expand choice, increase access, lower costs,...
unions-decry-budget-cuts-in-wake-of-quebec-health-reform An analysis of budgets at health facilities shows deeps cuts of nearly $194 million, union leaders said Sunday. The health network is under-financed...
rhode-island-state-senators-push-for-mental-health-reformPROVIDENCE, R.I. (AP) - Rhode Island state senators are introducing a package of bills to reform the state’s mental health care system. Democratic Senate...
falling-through-the-cracksMillions of Indonesians are unable to access the new Jaminan Kesehatan Nasional (National Health Insurance) or JKN simply because they are unable to...
health-care-reform-in-a-new-political-landscape With the 2016 election behind us, how the incoming administration and new Congress will govern will be closely watched, especially when it comes to...
mass-governor-proposes-tax-to-fix-failed-health-reform Massachusetts Gov. Charlie Baker wants to slap a $2,000 per worker tax on businesses that do not offer health coverage to staffers who become dependent...
how-republicans-can-keep-donald-trump-s-promises-on-healthcareDuring the election campaign, Donald Trump promised to abolish Obamacare and replace it with better health reform that would not leave anyone behind. In...
commentary-digital-health-reform-and-the-underserved-where-will-2017-lead HIMSS Social Media Ambassadors are tasked with unearthing and leading discussions on trending topics that will take center stage at HIMSS17. This...
trump-may-not-enforce-individual-health-insurance-mandate-aideThe Trump administration may no longer enforce a rule requiring individual Americans to carry health insurance or pay a penalty if they do not, a senior...
hhs-nominee-price-pressed-hard-on-health-policy-positions-financial-dealings Rep. Tom Price, President-elect Donald Trump’s choice to head the Department of Health and Human Services, faced a contentious Senate hearing Wednesday...

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet