Studi Kasus Provinsi DIY

Seperti yang diketahui bersama, UU No. 14/ 2015 menyatakan dari anggaran pendapatan Negara tahun 2016 yang sebesar Rp 1.822.545.849.136.000,- sekitar Rp 208.931.288.798.000,- dialokasikan untuk dana transfer khusus yang terdiri atas DAK fisik dan DAK non fisik. Setelah mencoba menganalisis APBN dan APBD dengan studi kasus di Provinsi DIY, Community of Practice Pembiayaan Kesehatan dan JKN menemukan ada peningkatan anggaran dari 2015 ke 2016, termasuk DAU dan DAK. Selain dana keistimewaan yang sebesar Rp 547.450.000.000,- DIY juga menerima DAK non fisik kesehatan yang meliputi BOK, akreditas RS, akreditasi Puskesmas, dan Jampersal. Adanya dana desa dan dana insentif daerah turut mendukung pembiayaan kesehatan di Provinsi DIY. Bagaimana peran pembiayaan APBN dan APBD terhadap upaya promotif preventif dan perbaikan skenario JKN ? Bapak/ Ibu dapat mengakses diskusi selengkapnya di link berikut:

report icon  Analisis Kenaikan Anggaran Kesehatan


Kuliah Tamu: Global Health Financing

21jan16

PKMK-Yogya. Pada Kamis (21/1/2016), Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM, Program Doktoral FK UGM dan World Bank mengadakan Diskusi Lintas Ilmu yang mengambil dua tema terkait health financing. Diskusi sesi satu mengambil tema Global Health Financing dengan pembicara Christoph Kurowski (World Bank).  Sesi dua mengambil tema Monitoring BPJS Kesehatan 2 Tahun: Apakah Dapat Survive? Bagaimana Ideologi di Balik Kebijakan Ini? dengan pembicara: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. Moderator dalam kuliah ini ialah Deni Harbianto, SE (PKMK FK UGM). Selain Christoph, hadir pula sejumlah tokoh penting World Bank antara lain: Ajay Tandon, PhD, Emiko Masaki, MA, MPH dan Dr. Pandu Harimurti, MPPM.

report icon  Reportase Kuliah Tamu: Global Health Financing


 

Bagaimana Peran Kebijakan Transfer Daerah Terhadap Jaminan Kesehatan?

Sebagai salah satu jurnal yang dipublikasi di International Journal for Equity in Health, penelitian Ileana Vilcu dan Inke Mathauer membahas mengenai kebijakan transfer daerah terhadap pembiayaan jaminan kesehatan dalam mencapai cakupan semesta (universal health coverage). Studi ini juga menjelaskan mengenai beberapa pola kelembagaan dan tantangan dalam meningkatkan cakupan sektor informal di negara-negara Eropa Timur yang berpenghasilan tinggi.

Studi ini kurang lebih menyimpulkan bahwa pengalihan dana pemerintah untuk membebaskan kelompok rentan dari besaran kontribusi adalah salah satu pilihan untuk meningkatkan capaian universal health coverage. Walaupun hampir semua negara memiliki cakupan kepesertaan tinggi, namun perlindungan finansial masih menjadi tantangan tersendiri, terlebih jika dihadapkan dengan permasalahan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Kenaikan anggaran transfer daerah tahun 2016 di Indonesia juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Beberapa pembelajaran dari studi Ileana dan Inke untuk pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia dapat Bapak/ Ibu akes melalui link berikut 

report icon State budget transfers to Health Insurance Funds for universal health coverage


 

Refleksi 2015 dan Outlook Kebijakan Pembiayaan
Kesehatan tahun 2016 di Indonesia

outlook pembiyaan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bagian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC) yang diselenggarakan mulai 1 Januari 2014. Community of Practice (CoP) sendiri merupakan komunitas dari berbagai peminat yang concern untuk membahas suatu topik sebagai bagian dari penyebaran pengetahuan dan informasi penting terkait isu – isu yang sedang berkembang. Anggota CoP akan mendiskusikan berbagai hal terkait salah satu isu pembiayaan kesehatan dan JKN di Indonesia secara terfokus. Bapak/ Ibu dapat mengakses informasi selengkapnya melalui link berikut :

blok acuan 01blok acuan 01blok acuan 03


++ Arsip Pengantar 

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat sakit, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati.

Sebagai pengelola lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga jaminan / asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

pemprov-alokasikan-rp120-miliar-untuk-bpjsPada 1 Januari 2016, Jamkesda dihapuskan. Semua program kesehatan dialihkan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Tahun ini,...
70
bpjs-cabang-ende-bentuk-posko-pengaduan-distribusi-kis-pbi ENDE--BPJS Kesehatan Cabang Ende membentuk Posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi Kartu Indonesia Sehat dan Penerimaan Bantuan Iuran...
110
bpjs-menonaktifkan-1-7-juta-peserta-kis-pbi-pada-2016 Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat pada 2016 ada 1,7 juta jiwa peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran...
340
penetapan-dewan-direksi-bpjs-tunggu-surat-dpr Jakarta. Pemerintah masih menunggu surat resmi dari DPR RI terkait hasil seleksi dewan pengawas unsur masyarakat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial...
180
pengguna-jamkesda-lebih-tinggi-di-banding-bpjs BENGKALIS – Pengguna Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di kabupaten Bengkalis jauh lebih tinggi dibanding pengguna jaminan Kesehatan Badan...
230
warga-tak-perlu-bayar-premi-bpjs TANGERANG – Ini kabar gembira bagi warga tidak mampu. Pemkot Tangerang mulai tahun ini mengalihkan program Jaminan Kesehatan Multiguna (JKM) dengan...
580
bpjs-watch-desak-pemerintah-sikapi-temuan-bpk Jakarta - BPJS Watch sebagai lembaga pemantau kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) meeminta pemerintah segera menindaklanjuti hasil...
390
tapera-jadi-polemik-ipw-usulkan-pemerintah-bentuk-bpjs-papan JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diperkirakan bakal selesai pada Maret 2016, tampaknya menuai beragam...
380
kaji-ulang-dewas-bpjs-ketenagakerjaan-buruh-bakal-demo-besar Jakarta - Gerakan Buruh Indonesia (GBI) telah menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/1). Mereka mendesak Komisi IV DPR...
250
wajib-investasi-sbn-bpjs-siap-ikut-aturan-ojk JAKARTA - Badan penyelenggaran jaminan sosial nasional menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan portofolio investasi, khususnya kepemilikan surat...
280
integrasi-ke-jkn-4-199-peserta-pkms-dicoret SOLO  - Sebanyak 4.199 peserta Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) gold terpaksa dicoret dari keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional...
340
bpjs-kesehatan-rumah-sakit-kini-bisa-cairkan-tagihan-lebih-cepat Rumah sakit kini bisa mencairkan tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lebih cepat, dibawah15 hari sebagaimana diatur dalam pasal...
1240
diskes-pekanbaru-akan-panggil-manajemen-rs-swasta-terkait-pelayanan-bpjs PEKANBARU - Banyaknya keluhan pasien BPJS terkait pelayanan rumah sakit swasta direspon Dinas Kesehatan (Diskes) Pekanbaru. Diskes akan memanggil...
500
bpjs-kesehatan-peran-dewan-pengawas-belum-maksimal Bisnis.com, JAKARTA -- Peran dewan pengawas (dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kinerja...
610
peserta-jamkesda-yang-terintegrasi-dengan-bpjs-capai-168-ribuMAGELANG - BPJS menyebut khusus kepesertaan JKN di Kabupaten Magelang sudah terdaftar sebanyak 548.753 jiwa dari total penduduk 1.264.265 atau 46,25...
550
sukseskan-mea-bpjs-kesehatan-siap-akomodir-asuransi-kesehatan-bagi-wna BATAM - Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Batam, Budi Setiawan, mengatakan, untuk menghadapi MEA (masyarakat Ekonomi ASEAN)...
770

Berita Internasional

a-2016-prescription-for-health-care-reform In the campaign season thus far personalities have overshadowed policy positions in both media coverage and personal discussions of the candidates. New...
events-news-issues-commentary-5-things-about-wa-house-recommends-passage-of-several-health-care-bills Several health-related bills are headed to full floor votes in the Washington House, including one to raise the age to buy cigarettes to 21. The House...
is-medicare-for-all-really-unrealistic There has been much in the news lately about the “single payer” health insurance reform idea, or so-called “Medicare for All,” and whether it is...
instead-of-obamacare-giving-health-care-power-to-the-people While America’s health-care system has long needed reform, President Obama unfortunately made many parts of it worse. His Affordable Care Act is based...
health-reform-is-hard My column and Bernie Sanders’ plan crossed in the mail. But the Sanders plan in a way reinforces my point that calls for single-payer in America at this...
bpjs-deficit-forces-govt-to-mull-premium-hike Two years since the implementation of the National Health Insurance (JKN) program, the program  continues to face financial difficulties and has...
mental-health-reform-will-not-reduce-us-gun-violence-experts-say Charleston, South Carolina. Lafayette, Louisiana. Roseburg, Oregon. Colorado Springs, Colorado. Although these towns have little in common, they will be...
a-prescription-for-health-reform I HAVE SPENT nearly my entire adult life within the American health care system as a physician, a neurosurgeon, and the chief of pediatric neurosurgery...
health-reform-task-force-endorses-governor-s-plan The legislative task force charged with reforming Arkansas' Medicaid expansion put their stamp of approval on Governor Asa Hutchinson's plans for...
health-reform-s-escape-hatch-may-be-too-narrow-for-states-seeking-to-use-it The Obama administration may have disappointed anyone banking on an Affordable Care Act provision allowing states to duck many of the law's federal...
repealing-health-reform-s-medicaid-expansion-would-reverse-historic-coverage-gains-harm-state-budgetsThe budget reconciliation bill that Senate Republican leaders will reportedly propose tomorrow would repeal health reform's Medicaid expansion in...
here-s-a-health-reform-that-unlike-obamacare-is-actually-working As ObamaCare struggles with skyrocketing premiums and flat enrollment, failing co-ops, doctor shortages, delays and a host of other problems, there's...
radical-reforms-to-health-insurance-flagged-by-turnbull-governmentPrivate health insurers would be allowed to cover GP visits and common tests such as X-rays under radical reforms being canvassed by the...
govt-moves-to-reform-private-health A federal government push to reform the troubled private health insurance industry has been met with criticism, with consumers and industry calling for...
a-new-attack-on-health-care-reform In recent months, several nonprofit insurance plans that were created to compete with for-profit insurance plans under the Affordable Care Act have run...
obamacare-mandated-better-mental-health-care-coverage-it-hasn-t-happenedA trio of Washington Post stories this week detail the horrible toll of rising heroin addiction, along with the very much related issues...

COP JKN 2

pjj dinamika

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet