Pengantar Mingguan:

Bagaimana Konsep Keterlibatan Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional ?

pemda jkn

Keterlibatan Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan masih menjadi tantangan, terlebih jika program – kegiatan daerah belum selaras dengan program strategis pemerintah pusat. Penguatan peran Pemda ini juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan program JKN, salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan primer dengan berbagai upaya kesehatan preventif. Desentralisasi pengelolaan BPJS Kesehatan bukan hanya diharapkan dapat meringankan beban APBN, melainkan juga menjaga mutu layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Pemda pun akan mendapat insentif jika sukses menekan jumlah kasus masalah kesehatan melalui kegiatan promotif dan preventif yang berkesinambungan. Presiden pun turut menegaskan, "Saya minta pemerintah pusat dan daerah bisa berbagi peran dan tanggung jawab berdasarkan semangat gotong royong. Namun, pembagian tugasnya harus jelas antara pusat, daerah, dan BPJS Kesehatan," ujar Presiden saat membuka rapat terbatas. Pada tahun 2015, pemerintah menanggung defisit anggaran BPJS Kesehatan Rp 10 triliun. Tahun ini, pemerintah harus menutup defisit BPJS yang hingga September mencapai Rp 6,7 triliun. Hingga akhir tahun, defisit anggaran BPJS Kesehatan diperkirakan Rp 7 triliun. "Perlu kita bahas bersama kemungkinan BPJS Kesehatan kita berikan semuanya kepada daerah dan manajemen pengawasan ada di pusat. Itu untuk memudahkan mengontrol kenaikan anggaran yang amat tinggi tiap tahun," kata Presiden (Kompas, 10/11/16). Pembagian peran amat penting agar Pemda turut mendorong kemampuan fasilitas kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan, dalam menangani pasien. 

law iconArsip Regulasi terkait JKN communication, discussion, speech, speech bubbles iconDiskusi Community of Practice
Berbagai Alternatif Peran Pendanaan Pemda Untuk Mengatasi Defisit Bpjs Dalam Jaminan Kesehatan Nasional

“Indonesia Health Financing System Assessment – Spend More, Right, and Better”

spend more right bettter

“Menilai sistem pembiayaan suatu negara tidak hanya dengan menilai kecukupan sumber daya, tetapi juga bagaimana alokasi sumber daya dapat secara efektif dan efisien meningkatkan status kesehatan. Kehadiran laporan Bank Dunia terbaru tentang  “Indonesia Health Financing System Assessment – Spend More, Right, and Better”  diharapkan membantu pembaca untuk memahami peran sistem kesehatan dan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Bapak/ Ibu/ Sdr dapat mengakses informasi selengkapnya, melalui link berikut :

   book, bookshelf, education, knowledge icon Dokumen World Bank    author, book, education, library, notebook, read, reading icon  E-Library

 


 

Webinar Pelatihan Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat

rpjmn

Dalam penyusunan RPJMD Kesehatan kali ini sangat ditekankan keselarasan dan sinkronisasi yaitu antara RPJMD dengan RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Keselarasan dan sinkronisasi ini penting untuk menjaga semangat NKRI dan menjamin keselarasan serta sinkronisasi rencana pembangunan dari pusat ke daerah.​ Agar sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat dapat tercapai, dibutuhkan pendampingan bagi 101 provinsi dan kabupaten/kota setelah kepala daerah masing-masing terpilih dan dilantik nanti. Dalam upaya melakukan pendampingan 101 daerah ini, dibutuhkan banyak fasilitator pendamping. Berdasarkan hal tersebut, PKMK FK UGM bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas bermaksud menyelenggarakan webinar Pelatihan Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat bagi calon fasilitator pendamping.  5-10 peserta terbaik dalam pelatihan tersebut akan diundang untuk mengikuti pelatihan Fasilitator Pendamping secara tatap muka di Jakarta yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas pada awal tahun 2017 nanti. 

Selengkapnya 

Bagaimana Perubahan Standar Tarif Pelayanan JKN dalam Permenkes 52 Tahun 2016 ?

Di usia yang hampir mencapai tiga tahun penyelanggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah kembali mengundangkan regulasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan di akar rumput. Pada tanggal 26 Oktober 2016, pemerintah menetapkan kembali standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016. Peraturan ini diundangkan sebagai bentuk pelaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, besaran kapitasi dan non kapitasi, Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) dan non Indonesian Case Based Groups (non INA-CBG’s). Secara otomatis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan tidak berlaku lagi sejak diundangkannya peraturan ini. 

Beberapa hal dalam peraturan sebelumnya yaitu Permenkes 12 Tahun 2016 masih dipertahankan, antara lain penetuan besaran tarif kapitasi yang diterima oleh FKTP yang didasarkan pada  proses kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. Untuk memahami perubahan regulasi ini, Bapak/ Ibu/ Sdr dapat mengakses file selengkapnya dan mengikuti diskusi Community of Practice melalui link berikut.

Plaw iconermenkes 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan JKN  Wcommunication, discussion, speech, speech bubbles iconebinar - Diskusi Community or Practice Pembiayaan Kesehatan dan JKN


 

Perubahan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2016

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan telah menetapkan suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Standar ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan secara nasional, serentak, dan menyeluruh, bahwa masyarakat Indonesia akan mendapatkan pelayanan bidang kesehatan yang sama, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Dalam implementasinya, SPM bidang kesehatan ini disusun agar dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrumen masyarakat untuk mengontrol kinerja pemerintah di bidang pelayanan kesehatan. Terlihat bahwa terdapat fungsi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat disini. Pemerintah mendapatkan acuan untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan bidang kesehatan yang terstandar, sedangkan masyarakat juga dapat mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai standar minimal.

Baca selengkapnya 


 ++ Arsip Pengantar 

 

 

HARAPAN – KENYATAAN & SOLUSI JKN

TERKAIT REGULASI DAN PEMBIAYAAN

HARAPAN – KENYATAAN & SOLUSI JKN

TERKAIT REGULASI DAN PEMBIAYAAN

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

ini-8-strategi-bpjs-kesehatan-agar-pembayaran-iuran-masyarakat-lancar JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mencapai cakupan jaminan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat, diperlukan sinergi yang kokoh antara Badan...
180
9-juta-peserta-mandiri-tunggak-iuran-bpjs-kesehatanKepatuhan peserta BPJS Kesehatan dari kelompok Mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) membayar iuran bulanan masih sangat rendah. Dari 18 juta...
350
153-pemda-belum-terintegrasi-ke-program-jknYOGYAKARTA -- Hingga Oktober 2016, sedikitnya 153 Pemerintah Daerah (Pemda) belum melakukan integrasi program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesda)...
200
direktur-keuangan-dan-investasi-bpjs-kesehatan-kemal-imam-santoso Demi Keberlangsungan Program JKN, BPJS Kesehatan Jalankan Skema Endowment Fund Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng 3...
400
dokter-di-kaltim-ditawari-insentif-rp-45-juta-per-bulan Hingga Juli 2016, penyebaran dokter di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum merata. Tercatat ada 1.700 orang dokter bertugas melayani tidak kurang 4...
920
program-jkn-fktp-tak-aktif-kapitasi-akan-dikurangiJAKARTA (Suara Karya): Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti Puskesmas, klinik pratama dan...
1330
bpjs-kesehatan-tanggapi-isu-sadis-di-medsosLiputan6.com, Jakarta Sebuah informasi terkait peraturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi viral. Dalam keterangan...
1760
bpjs-kesehatan-gandeng-bkn-tingkatkan-akurasi-data-peserta-pns-dan-pejabat-negara Guna menjaga keakuratan data peserta,  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) menjalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi...
2520
program-jkn-kerugian-bpjs-kesehatan-2016-diperkirakan-mencapai-rp-9-7triliun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperkirakan kerugian pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2016 mencapai Rp9,7...
6240
bpjs-ketenagakerjaan-butuh-komitmen-pemerintah Bisnis.com, JAKARTA -- Juru Bicara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Abdul Latif Algaff, menyatakan keberhasilan jaminan sosial...
1870
bpjs-kesehatan-terapkan-verifikasi-pascaklaim JAKARTA – Untuk menimalisir hambatan proses pencairan dana klaim, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerapkan verifikasi...
2140
bpjs-kesehatan-permudah-sistem-pembayaranCURUP, BE- Terhitung sejak bulan September 2016 kemarin, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai menerapkan sistem pembayaran baru bagi...
1530
bpjs-kesehatan-gelar-pertemuan-nasional-manajemen-rumah-sakit AKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit pada Selasa (28/9). Pertemuan ini ...
2470
bpjs-kesehatan-verifikasi-data-kini-bisa-dilakukan-pascaklaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini menerapkan kebijakan verifikasi pascaklaim. Hal itu dilakukan guna menimalisir hambatan proses...
2270
bpjs-kesehatan-iuran-bulanan-kini-diberlakukan-untuk-satu-keluarga PKMK - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengubah pola pembayaran iuran bulanan bagi pesertanya. Jika sebelumnya satu virtual account...
4460
tak-punya-e-ktp-tak-bisa-urus-bpjs BANTUL (KRJogja.com) - Terkait batas pelayanan perekaman data untuk E-KTP yaitu 30 September 2016, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil...
3380

Berita Internasional

kalla-regional-govt-will-cover-bpjs-premium TEMPO.CO, Jakarta - Vice President Jusuf Kalla said that regional governments will be asked to cover the service charges provided by state health...
there-are-2-5-million-americans-leaving-money-on-the-table-while-buying-health-insurance Millions of American are leaving money on the table by buying insurance outside of Obamacare’s exchanges, according to the Department of Health and...
health-care-reform-changes-affecting-seniors Health care reform is changing the landscape of medical care for much of our population. Matt Hoffman, provides answers to some of the questions that...
a-911-call-for-mental-health-reform By Jean Lufkin Bouler, a former reporter with The Birmingham News and author of "Chasing the Mockingbird – A Memoir of a Broken Mind." The fog of...
obama-officials-health-coverage-will-remain-affordable Some New Jersey insurers are leaving Obamacare. Others have filed for rate hikes. But most consumers won't notice a big increase in premiums for 2017,...
private-health-exchanges-coming-to-your-employer  Private health insurance exchanges are the latest option employees may face when trying to figure out their employer health care coverage. Private...
health-insurers-are-now-playing-hardball-with-regulators-over-obamacare The health insurance marketplace set up under the Affordable Care Act, which you probably know best as "Obamacare," has 11.1 million paying customers as...
president-jim-yong-kim-to-see-china-s-health-reforms-in-action Chen Guangming used to struggle to get health care. Visiting a doctor meant an arduous trip from Doushita village to a crowded city hospital in...
medical-record-privacy-and-state-health-reform-after-gobeille-v-liberty-mutual-insurance-coOn March 1, 2016, the Supreme Court issued a 6-2 decision in Gobeille v. Liberty Mutual Insurance Co., holding that the federal Employee Retirement Income...
house-passes-most-significant-mental-health-reform-bill-in-decadesLast week, the House of Representatives almost unanimously passed one of the most significant bills targeting mental health reform since 1963, but mental...
time-to-reform-hipaa-and-fda-regs-for-digital-health-eraDigital health executives and professors testified about the ways they think federal regulation needs to change to create a robust digital health industry...
house-republican-task-force-endorses-principles-for-health-reform DALLAS, June 22, 2016 /PRNewswire/ -- The Task Force advising House Speaker Paul Ryan on health reform has released a long awaited report. For the...
u-n-panel-s-misguided-attempts-at-health-reform United Nations Secretary-General Ban Ki-moon wants to improve billions of people's access to medicines -- and he's convened a special panel to figure...
let-people-over-50-buy-medicare-to-boost-the-economyMy neighbor K lost his job at age 62, and, with it, his family’s health insurance. Between his wife’s freelancing, his severance and savings,...
single-payer-system-offers-real-health-reform The national debate over single-payer healthcare has a base of millions of new supporters, tripling since December. “Beyond the Affordable Care Act:...
mental-health-reform-desperately-needed-to-pass-house-and-senate After months of quiescence, the gears of legislative action on mental health have swung into action. Next week, the House Energy and Commerce Committee...

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet