Edisi : 11 - 18 November 2019

Alternatif Medicare untuk Semua

https://sl.sbs.com.au/public/image/file/f34c8022-ee63-4991-9386-4a7e38f8dd43/crop/16x9

Dua fakta tentang perawatan kesehatan AS tidak dapat disangkal. Pertama, perawatan kesehatan AS adalah yang paling mahal di dunia; harganya dua kali lebih mahal dari rata - rata negara industri. Kedua, perawatan kesehatan AS bukan sistem perawatan kesehatan terbaik di dunia. Empat studi berbeda telah membandingkan perawatan kesehatan AS dengan negara industri lainnya. Jika Medicare-for-all diberlakukan, itu akan meng - cover biaya pengobatan semua orang Amerika. Asuransi kesehatan swasta yang disediakan oleh pengusaha atau perorangan, Medicaid, atau untuk veteran tidak akan ada lagi. Jumlah orang Amerika yang tidak diasuransikan akan berkurang hingga minimum. Setelah semua orang Amerika memiliki akses ke perawatan medis yang berkelanjutan, kita dapat berharap bahwa sebagian besar kesenjangan kesehatan dapat diperbaiki. Banyak yang melaporkan bahwa menerapkan sistem Medicare untuk semua nirlaba secara signifikan akan mengurangi biaya administrasi, laba, dan biaya overhead dan akan mengarah pada pengurangan biaya perawatan kesehatan AS. Penelitian ini dipublikasikan pada 2019 di The American Journal of Medicine.

SELENGKAPNYA

Meningkatkan Strategic Purchasing

Kesenjangan pengetahuan yang signifikan ada dalam fungsi desain kelembagaan dan praktik organisasi dalam purchasing dalam skema layanan kesehatan gratis di negara - negara sumber daya rendah. Studi ini memberikan bukti persyaratan tata kelola untuk meningkatkan strategic purchasing dalam kebijakan layanan kesehatan gratis di Nigeria dan pengaturan sumber daya rendah lainnya yang menghadapi pendekatan serupa. Tata kelola yang lemah dari fungsi purchasing membatasi potensi free maternal and child healthcare programme (FMCHP) untuk berkontribusi terhadap cakupan kesehatan universal. Model tata kelola yang tepat untuk memperkuat pembelian strategis dalam FMCHP dan kemungkinan intervensi layanan kesehatan gratis di negara - negara dengan sumber daya rendah harus memperhatikan penciptaan agen pembelian mandiri, kerangka kerja yang jelas untuk kontrak selektif, keterlibatan pemangku kepentingan, desain manfaat transparan, sumber daya berbasis kebutuhan alokasi, metode pembayaran penyedia yang efisien, peran yang lebih kuat untuk warga negara, penegakan aturan pemeliharaan gerbang dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Artikel ini dipublikasikan pada April 2018 di jurnal BMC Health Services Research.

SELENGKAPNYA

Konferensi INAHEA Ke - 6

inaHEA 1

PKMK - Bali. Indonesia Health Economic Association mengadakan konferensi ke - 6 di Bali, tepatnya pada 6 - 8 November 2019. Pertemuan InaHEA 2019 merupakan bentuk platform dinamis yang mewakili peneliti, akademisi, agensi, pembuat kebijakan, profesional industri, pasien dan penyedia layanan kesehatan untuk menginspirasi dan menciptakan diskusi produktif tentang peran ekonomi ekonomi dan ekonometrik kesehatan di masa depan serta memberikan bukti kuat terhadap kebijakan kesehatan nasional dan / atau penggunaan teknologi kesehatan. Pada kesempatan kali ini tema yang diusung dalam INAHE ke-6 yaitu "Economics of Non-Communicable Diseases in Indonesia-Gathering Evidence for National Action Plan”.

Akan ada tiga sesi pleno dimana para pakar nasional dan internasional akan menginspirasi para delegasi untuk berpikir di luar kondisi ekonomi kesehatan saat ini untuk membayangkan masa depan ketika semua bagian dari ekosistem bukti - aksi bekerja secara harmonis. Pleno akan mempertimbangkan tiga topik berikut:

  1. Pleno Satu: “Beban ekonomi NCD”
  2. Pleno Dua: "Mobilisasi Fiskal untuk memenuhi biaya NCD"
  3. Pleno Tiga: “Tantangan NCD di bawah JKN”

Pada kesempatan kali ini Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM mengirimkan wakilnya untuk berpartisipasi dalam INAHEA Ke-6. Berbagai pleno dan diskusi akan didokumentasikan melalui laporan reportase. Silahkan klik hasil reportase dari agenda INAHEA berikut ini.

SELENGKAPNYA

Analisis Kritis Pengaturan Purchasing di Kenya: Kasus Dana Asuransi RS Nasional


Purchasing mengacu pada proses dimana dana gabungan dibayarkan kepada penyedia untuk memberikan serangkaian intervensi perawatan kesehatan. Sangat sedikit yang diketahui tentang pengaturan pembelian di negara - negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC), dan tentu saja tidak hanya di Kenya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaturan purchasing di Kenya, menggunakan Dana Asuransi Rumah Sakit Nasional (NHIF) sebagai studi kasus. Mengatasi kesenjangan dalam kinerja pembelian NHIF membutuhkan sejumlah pendekatan. Secara kritis, ada kebutuhan bagi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk merangkul peran penatalayanannya di bidang kesehatan, sambil mengakui banyaknya aktor yang diberikan konteks yang didelegasikan Kenya. Reformasi desentralisasi yang relatif baru menghadirkan peluang yang harus dipahami untuk menulis ulang kontrak antara pemerintah, NHIF, dan Kenya dalam upaya mencapai cakupan kesehatan universal (UHC). Artikel ini diterbitkan pada 2018 di International Journal of Health Policy and Management.

SELENGKAPNYA

Menilai Cakupan Layanan dan Perlindungan Keuangan untuk Semua


Ketika negara - negara berusaha untuk mencapai cakupan kesehatan universal (universal health coverage/UHC), pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan kualitas yang dapat diterima tanpa ada yang menghadapi kesulitan keuangan sebagai akibatnya. Oleh karena itu, harapan peneliti, bahwa artikel ini akan membuka ruang untuk keterlibatan di masa depan antara akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam memastikan bahwa indikator UHC dinilai secara memadai sehubungan dengan semua orang, bukan terkait dengan mereka yang memungkinkan penyimpanan data saat ini memungkinkan.  Indikator yang tepat dan akurat akan membuat pemantauan dan evaluasi kemajuan yang efektif menuju UHC dengan mempertimbangkan kelanjutan perawatan selama masa hidup individu, dengan perhatian khusus pada populasi yang paling rentan yang sering dikecualikan dari sistem kesehatan. Peneliti berpendapat bahwa jika UHC adalah tujuan serius dalam dirinya sendiri dan sarana untuk meningkatkan hasil kesehatan, yang memang demikian, kita tidak perlu dibatasi oleh data yang tersedia. Artikel ini diterbitkan 2016 di Am J Public Health Journal.

SELENGKAPNYA

 

Financing for disaster health management in Indonesia: The opportunities and challenges

Bencana kesehatan merupakan salah satu penyebab potensial krisis kesehatan bagi masyarakat. Prinsip utama penanggulangan bencana di sektor kesehatan adalah menjaga sistem tetap berjalan dengan baik meskipun dalam peristiwa bencana sehingga target dan tujuan kesehatan dalam pra bencana dapat terus berjalan (sesuai kerangka WHO untuk enam blok bangunan sistem kesehatan). Hal ini membutuhkan persiapan dan penganggaran yang baik.

Kelompok Masyarakat Praktisi Pembiayaan Kesehatan dan Masyarakat Praktisi Manajemen Bencana menyelenggarakan webinar Peluang dan Tantangan Pembiayaan Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia. Webinar ini diharapkan memberi pandangan dan pemahaman baru untuk menjawab tantangan implementasi dari nasional perencanaan dan penganggaran bencana kesehatan berdasarkan bahaya spesifik lokal.

TOR    reportase    reportAGE    Video

Tahapan Menuju Ekuitas Kesehatan

Peneliti mengeksplorasi definisi keadilan kesehatan yang digunakan oleh departemen kesehatan masyarakat dan sejauh mana keterlibatan departemen kesehatan masyarakat dalam kegiatan untuk meningkatkan keadilan kesehatan, serta fasilitator dan hambatan untuk pekerjaan ini. Upaya untuk meningkatkan pemerataan kesehatan di antara departemen kesehatan masyarakat dapat dipupuk dan diperkuat dengan membangun kapasitas di antara mereka untuk melakukan pembingkaian yang lebih tepat sasaran terhadap masalah pemerataan kesehatan dan dengan menyediakan sumber pendanaan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. Selain itu, mendukung jejaring sebaya yang memungkinkan pertukaran sumber daya, gagasan, dan praktik terbaik kemungkinan akan membangun kapasitas di antara departemen kesehatan masyarakat untuk secara efektif melakukan pekerjaan ini. Artikel ini dipublikasikan pada 2019 di Journal of Public Health Management and Practice. 

SELENGKAPNYA

Panduan Referensi Kasus untuk Analisis Biaya – Manfaat

Analisis biaya manfaat (benefit cost analysis/ BCA) dan bentuk - bentuk lain dari evaluasi ekonomi adalah alat yang kuat, mendorong pengumpulan dan penilaian sistematis atas bukti yang diperlukan untuk mendukung keputusan kebijakan yang sehat. Di negara - negara berpenghasilan rendah dan menengah, dimana sumber daya sangat langka dan kebutuhan sangat besar, keputusan seperti itu sangat sulit dan evaluasi ekonomi dapat sangat berguna. Jika tidak dilakukan dengan baik dan dilaporkan dengan jelas, studi ini dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Perbedaan dalam metode analitik dan asumsi juga dapat mengaburkan perbedaan penting dalam dampak kebijakan. Menyadari tantangan ini, Bill & Melinda Gates Foundation mendukung pengembangan pedoman kasus referensi. Pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya banding ekonomi evaluasi, meningkatkan kualitasnya, dan memperluas penggunaannya. Singkatnya, peneliti memberikan informasi latar belakang tentang upaya ini kemudian menggambarkan rekomendasi itu dibahas lebih rinci dalam pedoman. Proses yang digunakan untuk mengembangkan pedoman kasus referensi ini dirancang untuk mendorong keterlibatan ekstensif dari para pemangku kepentingan. Tujuannya untuk memastikan bahwa pedoman tersebut mencakup berbagai perspektif dan jenis keahlian. Pada fase pertama, kami menjelajahi cakupan potensial dari panduan ini. Kami meninjau tersedia pedoman dan analisis terpilih, melakukan survei pemangku kepentingan, membahas masalah di depan umum lokakarya, dan komentar yang diminta. Pada fase kedua, kami menugaskan serangkaian 13 makalah untuk mengembangkan rekomendasi metodologis dalam bidang - bidang utama dan mengujinya melalui penerapan kasus studi. Draft tersebut dipublikasikan secara online untuk komentar publik, dibahas dalam lokakarya publik, dan kemudian direvisi. Fase ketiga melibatkan pengembangan pedoman ini, yang dapat diakses secara online dan dimaksudkan agar mudah diperbarui ketika hasil penelitian baru tersedia dan metode lebih lanjut dikembangkan. Panduan ini terbit dengan sponsor Bill and Melinda Gates Foundation pada Mei 2019.

SELENGKAPNYA

Berdebat Cakupan Kesehatan Universal

Pemahaman tentang alasan untuk mencapai universal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan universal – termasuk yang paling penting. Aspek hak asasi manusia dari kesehatan universal cakupan, dan pembiayaan kesehatan keharusan yang mendukung bisa diterapkan pendekatan – adalah fondasi yang efektif Advokasi UHC. Buku pegangan singkat ini memiliki berusaha untuk menyajikan fondasi itu, harapan para penulis bahwa argumen dan contoh yang diberikan di sini akan terbukti bermanfaat bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) yang ingin terlibat pemerintah, mitra pembangunan, dan akademisi. Seperti disebutkan dalam pendahuluan, OMS sudah memainkan peran penting peran dalam memajukan agenda UHC. Mereka telah membantu membangun konsensus seputar implementasi yang efektif kebijakan dan strategi, atau mendukung implementasi kebijakan yang efektif dan strategi yang memastikan kesehatan universal cakupannya benar - benar universal, memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat miskin dan rentan tidak dilupakan. Adalah keyakinan kami bahwa mereka akan terus melakukannya di masa depan. Buku ini diterbitkan WHO pada 2013.

SELENGKAPNYA

Sistem UHC di Indonesia : Konsep, Perkembangan dan Tantangan

Indonesia adalah negara berpenghasilan menengah yang berkembang pesat dengan 262 juta penduduk dengan tantangan yang unik dalam mewujudkan universal health coverage (UHC). Sejak 1960 hingga 2001, sistem kesehatan terpusat di Indonesia memperoleh keuntungan dengan pertumbuhan infrastruktur dari hampir tidak ada menjadi 20.900 pusat kesehatan primer, harapan hidup meningkat dari 48 menjadi 69 tahun dan kematian bayi menurun dari 76 kematian per 1000 kelahiran ke - 23 per 1000. Hal yang menjadi masalah adalah peningkatan taraf kesehatan di Indonesia masih tidak merata. Sistem UHC baru yang diperkenalkan pada 2014 berfokus mengakomodasi keragaman dengan fitur implementasi yang fleksibel dan adaptif dengan keputusan cepat yang digerakkan oleh bukti berdasarkan perubahan kebutuhan.

Sebuah artikel menggambarkan inisiatif inovatif UHC di Indonesia bersama dengan peta jalan masa depan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2030. Artikel ini ditulis oleh Rina Agustina, Teguh Dartanto, Ratna Sitompul, Kun A Susiloretni, Suparmi, Endang L Achadi, Akmal Taher, Fadila Wirawan, Saleha Sungkar, Pratiwi Sudarmono, Anuraj H Shankar, Hasbullah Thabrany dan Indonesia Health System Group. Dipublikasikan pada Desember 2018 di Jurnal the Lancet.

SELENGKAPNYA

Pembiayaan Kesehatan Masyarakat untuk Kesehatan Reproduksi Remaja dan Seksual: Kasus Nigeria

Perilaku yang berhubungan dengan kesehatan tidak diragukan lagi mengubah perkembangan fisik dan kognitif, yang dapat berdampak pada kesehatan jangka panjang. Namun, sampai saat ini, masih belum ada rencana atau anggaran untuk kesehatan reproduksi remaja di banyak negara sehingga kekurangan dana yang parah masih ada di semua tingkatan tanpa ada anggaran yang jelas untuk program semacam itu. Analisis empiris didasarkan pada enam zona geo politik Nigeria yang mencakup 36 negara bagian dan wilayah ibu kota federal (FCT). Data deret waktu untuk variabel yang dipertimbangkan adalah tahunan dan mencakup periode 1980 - 2014. Penelitian ini mengeksplorasi sifat stationarity dan kointegrasi keuangan kesehatan masyarakat serta indikator kesehatan reproduksi remaja. Mekanisme ini ditinjau untuk tanggapan terhadap program ini dan akhirnya kausalitas ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASRH / FP adalah kebutuhan di Nigeria; PHF untuk kesehatan reproduksi remaja terutama ditentukan oleh banyak faktor khususnya oleh jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keuangan kesehatan publik terhadap total keuangan pemerintah dan pembayaran layanan hutang luar negeri di Nigeria dalam periode penelitian. Artikel ini dipublikasikan pada 2019 di International Journal of Health Economic and Policy. 

SELENGKAPNYA

Pembelian Strategis dan Efisiensi Sistem Kesehatan: Perbandingan Dua Skema Pembiayaan di Thailand

https://img.rasset.ie/00103834-500.jpg

Strategic purchasing adalah fungsi pembiayaan kesehatan yang penting. Makalah ini membandingkan praktik - praktik strategic purchasing dari dua skema asuransi kesehatan yang dibiayai pajak di Thailand, Skema Cakupan Universal (UCS) dan Skema Manfaat Medis Pegawai Negeri Sipil (CSMBS), dan mengidentifikasi faktor - faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan hasil cakupan kesehatan universal dengan menganalisis hubungan antara pembeli dan pemerintah, penyedia dan anggota. Penelitian ini menggunakan desain metode campuran cross-sectional, termasuk tinjauan dokumen dan wawancara dengan 56 informan kunci. Departemen Umum Pengawas Keuangan (CGD) Departemen Keuangan mengelola CSMBS sebagai salah satu di antara program kesejahteraan pegawai negeri sipil, pembelian mereka pasif. Biaya untuk pembayaran layanan untuk perawatan rawat jalan telah mengakibatkan eskalasi biaya yang cepat dan pengeluaran anggaran tahunan yang berlebihan. Sebaliknya, National Health Security Office (NHSO) mengelola pembelian untuk UCS, yang melakukan serangkaian tindakan pembelian strategis, termasuk menerapkan pembayaran penyedia tertutup, mempromosikan fungsi gerbang perawatan kesehatan primer, menggunakan daya beli kolektif dan melibatkan pandangan anggota dalam pengambilan keputusan proses. Perbedaan dalam pengaturan pembelian ini mengakibatkan pengeluaran per anggota CSMBS menjadi 4 kali lebih tinggi dari UCS pada 2014. Tata kelola organisasi pembeli, desain pengaturan pembelian termasuk insentif dan penggunaan informasi, dan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan fungsi pembelian sangat penting untuk strategic purchasing  yang efektif yang dapat meningkatkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Artikel ini diterbitkan pada 2018 di jurnal PLOS One.

SELENGKAPNYA

Membangun Dunia yang Bebas TBC di atas Dasar Cakupan Kesehatan Universal

https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/MvqOiQcEyDuyHITD7Azv1QH87nw=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/83651/original/tb130226b.jpg

Ini adalah dakwaan menyedihkan terhadap dunia kita yang tidak setara bahwa pada 2019 kita membutuhkan Komisi Lancet untuk membangun dunia yang bebas TBC. 1 Sebagaimana ditekankan oleh penulis Komisi yang luar biasa ini dalam kalimat pertama mereka: “TBC dapat diobati, dicegah, dan disembuhkan”. Namun, meskipun ada kemajuan di beberapa negara, yang menunjukkan bahwa epidemi ini dapat dikurangi, penyakit kuno ini terus membunuh lebih banyak orang daripada penyakit menular lainnya — seperti yang dilaporkan dalam Komisi, 1, 6 juta pria, wanita, dan anak-anak yang mengejutkan pada 2017 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 3 tentang kesehatan tidak akan tercapai tanpa menanggulangi tuberkulosis sekali dan untuk selamanya.

SELENGKAPNYA

A Heavy Burden in Africa


Laporan ini membahas biaya tidak langsung dari penyakit di Afrika yang diterbitkan pada 2019. Laporan ini adalah produk dari upaya kolektif oleh staf sistem kesehatan dan cluster layanan kantor regional Organisasi Kesehatan Dunia untuk Afrika. Pengarahan kebijakan laporan ini disebarluaskan pada saat peluncuran Kerangka Aksi untuk sistem kesehatan penguatan menuju UHC dan SDGs di Afrika, yang berlangsung selama enam puluh tujuh sesi Komite Regional untuk Afrika di Air Terjun Victoria, Zimbabwe pada 2017.

SELENGKAPNYA


 

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

sektor-swasta-berpotensi-jadi-akselerator-pembiayaan-dan-implementasi-uhc-dan-sdg-s TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sawan Malik, Presiden Direktur dari PT Johnson & Johnson Indonesia menilai, sektor swasta berperan dalam implementasi...
10
cakupan-kesehatan-semesta-kemitraan-pemerintah-dan-swasta-penting Bisnis.com, JAKARTA -  PT Johnson & Johnson Indonesia bersama Kaukus Kesehatan DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian...
10
kolaborasi-pemerintah-swasta-atasi-pembiayaan-cakupan-kesehatan-semesta Setengah dari populasi di dunia belum mendapatkan akses layanan kesehatan dasar terbukti lewat tingkat implementasi program Cakupan Kesehatan Semesta...
30
swasta-dapat-percepat-pembiayaan-dan-pencapaian-kesehatan-nasional JAKARTA, Beritasatu.com - Pihak swasta diharapkan dapat mempercepat pembiayaan dan pencapaian cakupan kesehatan semesta di Indonesia. Demikian dikatakan...
20
ratusan-peserta-bpjs-kesehatan-kudus-ajukan-turun-kelas REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Sebanyak 248 peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengajukan...
60
bpjs-kesehatan-siap-laksanakan-perintah-presiden REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku siap melaksanakan perintah presiden Joko Widodo untuk memperbaiki...
60
iuran-bpjs-kesehatan-naik-ini-syarat-turun-kelas SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah memutuskan penyesuaian iuran BPJS hingga 100 persen hanya berlaku bagi peserta mandiri. Baik itu Peserta Bukan...
80
mengapa-bpjs-kesehatan-terus-defisit Merdeka.com - Praktisi Kesehatan, Kristo Sinambela menilai ada kesalahan besar dari pemerintah pusat sehingga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial...
120
kurangi-defisit-jokowi-diminta-ganti-direksi-bpjs-kesehatan Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo diminta mengganti direksi kepemimpinan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS)...
50
kemensos-siapkan-7-kecamatan-di-jalur-megathrust-untuk-tanggap-bencana Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Sosial mengembangkan Kawasan Siaga Bencana (KSB) di wilayah berpotensi Megathrust sebagai upaya peningkatan...
60
kemensos-utamakan-penanganan-bencana-berbasis-masyarakatCilacap (ANTARA) - Kementerian Sosial mengutamakan penanganan bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) sehingga meningkatkan...
70
kemensos-kembangkan-kawasan-siaga-bencana-di-wilayah-potensi-megathrust Jakarta - Kementerian Sosial mengembangkan Kawasan Siaga Bencana (KSB) di wilayah berpotensi Megathrust. Pengembangan KSB dilakukan sebagai upaya...
50
soal-bpjs-asosiasi-klinik-sebenarnya-kami-tidak-senang Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat kerja dengan sejumlah stake holder di sektor kesehatan di...
200
sri-mulyani-terbitkan-peraturan-perubahan-soal-iuran-bpjs-kesehatan JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan terkait kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS)...
180
keinginan-terawan-iuran-kelas-3-bpjs-kesehatan-disubsidi-ditolak Jakarta - Rencana Menteri Kesehatan Terawan Terawan Agus Putranto memberikan subsidi kepada iuran kelompok 3 mandiri atau peserta bukan penerima upah...
150
kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-dan-isu-perbaikan-layanan Jakarta - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah resmi diteken Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas...
130

Berita Internasional

higher-healthcare-premiums-urgent-bpjs-kesehatan-pleads-as-finances-bleed With a ballooning deficit over five years of operations putting pressure on the state budget, the Healthcare and Social Security Agency (BPJS...
a-history-of-the-fight-for-universal-healthcare-and-the-cry-of-socialism Another presidential election season is underway and our two major parties are about to reprise their familiar roles with respect to...
mass-led-the-way-on-health-insurance-now-let-s-make-health-care-cheaper In Massachusetts, we are fortunate that we support a key principle: Every resident of the commonwealth should have access to affordable, high-quality...
healthcare-funding-models Universal healthcare in many countries has been achieved by a mixed model of funding. General taxation revenue is the primary source of funding, but in...
kenya-s-health-budget-has-risen-30-in-last-two-fiscal-years Kenyan health minister Sicily Kariuki claimed the country’s health budget had increased by “more than 30%” in the last two financial years. From...
more-health-funding-key-to-wider-insurance-net NEW DELHI: In its first term, the Bharatiya Janata Party (BJP)-led National Democratic Alliance (NDA) made healthcare its priority and launched a raft...
world-bank-releases-report-on-high-performance-financing-for-uhcWorld Bank/Medium: On the agenda for the G20 this week: Financing universal health coverage Tim Evans, senior director of the health, nutrition, and...
what-the-left-gets-wrong-about-health-spending-and-outcomes Health spending in the United States is high and our medical performance is low, according to the liberals in Congress. According to Representative...
price-transparency-in-health-care-is-coming-to-the-u-s-but-will-it-matter President Trump has instructed federal agencies to use their authority (established in part under provisions of the Affordable Care Act, which the...
change-healthcare-rolls-out-new-ai-tech-to-help-reduce-denials The tool can help health systems optimize submissions and better predict potential issues with claims, the company says, giving recommendations to help...
out-of-pocket-costs-rising-even-as-patients-transition-to-lower-cost-care-settings A new TransUnion Healthcare analysis has found that most patients likely felt a bigger pinch to their wallets as out-of-pocket costs across all settings...
drug-shortages-hits-four-cities-bpjs-warns-of-fraud Indonesia Corruption Watch (ICW) has reported a shortage of medical supplies for Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) participants in...
free-health-insurance-to-be-offered-to-needy-uae-residents More than 100 UAE residents facing financial hardship will be given free health insurance thanks to a new government plan. Dubai Health Authority...
universal-health-coverage-can-best-be-achieved-by-public-systemsThis year the World Health Organization (WHO) observed its 70th birthday by holding World Health Day in Sri Lanka, where the theme was “Universal Health...
asia-pacific-regional-meeting-on-aids-tuberculosis-and-universal-health-coverage-country-experiences-challenges-and-solutions On 5 September 2018, the Department of International Organizations of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, in collaboration...
pharmacy-crucial-to-attainment-of-universal-health-coverage-awosikaThe Pioneer Coordinator of the National Programme on Immunisation, Dr Dere Awosika, has said that Pharmacy’s role is vital to the attainment of the...

who cop

banner kki

pis

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet