Pengantar minggu ini


Kebijakan Strategis untuk Mengurangi Ketidakadilan dalam Mencapai Universal Health Coverage

Dalam perdebatan mengenai naik-tidaknya premi BPJS, berikut ini tersedia video rekomendasi kebijakan yang berisikan presentasi Prof. Laksono Trisnantoro di pertemuan InaHEA pada hari Kamis tanggal 9 April 2015. Ada berbagai rekomendasi utama yaitu:

  1. Diharapkan lebih banyak APBN yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan agar dapat digunakan untuk investasi pengembangan fasilitas kesehatan dan penyebaran tenaga kesehatan (supply side) bagi daerah-daerah sulit dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah yang rendah
  2. Bagi Pemerintah Daerah yang kemampuan fiskalnya tinggi didorong untuk mengalokasikan dana bagi pembangunan fasilitas kesehatan dan pengembangan tenaga kesehatan.
  3. Diharapkan pemerintah tidak menaikkan premi untuk PBI. Saat ini ada kemungkinan rasio klaim PBI di berbagai daerah masih sangat rendah. Sebagai catatan tambahan: "Dana yang tidak terserap" di PBI bagi daerah-daerah yang sulit diharapkan dapat dipakai sebagai dana kompensasi dari BPJS.
  4. Premi perlu dinaikkan bagi peserta Non PBI dengan tujuan untuk mengurangi rasio klaim yang sangat tinggi.
  5. Diperlukan kompartemenisasi di BPJS Kesehatan yang berbasis sumber pendapatan dan pengeluaran antar kelompok anggota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan jangan sampai terjadi subsidi APBN yang salah sasaran. Minimal ada 3 kelompok: PBI + Jamkesda, Pekerja penerima Upah (yang eks PT Askes Indonesia dan PT Jamostek), dan Pekerja Bukan Penerima Upah.

Selengkapnya silakan lihat video dibawah ini

 


 

Reportase:

The 2nd Indonesian Health Economics Association Congress 2015

inahea 2Pembukaan InaHEA 2015 di Jakarta oleh Nila Djuwita F Moeloek - Mentri Kesehatan RI

Pergelaran InaHEA kali kedua (7-10 April 2015) di Jakarta ini cukup menarik untuk disimak. Salah satu isu yang dibahas oleh Salvador Capello ialah food production yang berpengaruh terhadap outcome kesehatan dan ekonomi. Daur ulang food production itu menunjukkan bahwa ketersediaan pangan erat kaitannya dengan outcome kesehatan berupa pencegahan malnutrisi pada anak (wasting, stunting dan lain-lain). Hal ini berlanjut kepada kualitas anak dalam pendidikan (mencegah Drop Out sekolah) hingga akhirnya juga menentukan kemampuan SDM suatu negara untuk produktif membangun negara. Simak laporan lainnya melalui link berikut 


Kuliah Terbuka dan Blended Advocacy Monev JKN 2015

Strategic Purchasing:

Monev JKN dengan Perspektif Pemerataan

Ilustrasi (Sumber: POGI)PKMK – Dalam rangka Monev kebijakan program JKN di Indonesia, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM akan menyelenggarakan kuliah terbuka yang membahas mengenai strategic purchasing dalam konteks pemerataan dan keadilan. Kuliah terbuka ini juga menjadi bagian blended advocacy monev JKN yang bukan hanya diikuti oleh peserta blended advocacy secara webinar tetapi juga secara tatap muka oleh mahasiswa S2 IKM minat kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan FK UGM.

Selain bahasan mengenai sistem pembayaran pelayanan kesehatan dalam JKN yang akan disajikan oleh Dr. Drg. Yulita Hendrartini, MKes, AAK, juga ada beberapa video dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD mengenai skenario pelaksanaan JKN sebagai bahan awal monev kebijakan dengan perspektif pemerataan. Kuliah terbuka yang menjadi bagian dari blended advocacy monev JKN ini dilaksanakan tanggal 06 April pukul 15.00 – 16.00 WIB di FK UGM. Bagi yang berhalangan hadir secara tatap muka dapat mengikuti kegiatan secara webinar. Link webinar sebagai berikut :
https://attendee.gotowebinar.com/register/5135544301045858305

Beberapa video dan referensi juga dapat diakses melalui link berikut

 


 Manajemen Perguruan Tinggi dan Blended Advocacy Monev JKN 2015

Kepemimpinan Keilmuan dan Tantangannya

foto baFoto: Dok PKMK 2015

PKMK – Keberadaan dan keberhasilan sebuah lembaga Pendidikan Tinggi sangat bergantung pada input, proses, output dan outcome dimana semua tahapan tersebut harus dikendalikan oleh seorang pimpinan yang capable di bidangnya. Sejalan dalam pemaknaan tersebut, PKMK FK UGM kembali menyelenggarakan diskusi tentang Manajemen Perguruan Tinggi sekaligus merupakan diskusi mingguan pada Blended Advocacy Monitoring dan Evaluasi Kebijakan JKN tahun 2015 oleh lembaga independen.

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D memberikan pemaparan mendalam mengenai Pemimpin Keilmuan di Perguruan Tinggi mulai dari ciri – ciri dan tantangan yang dihadapi. Diskusi yang disajikan dalam waktu satu setengah jam pada 2 April 2015 di Ruang Senat, Gedung KPTU Lt. 2 Fakultas Kedokteran UGM ini juga mendapatkan banyak gambaran dari pembahasan bersama Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc, MPH, Ph.D dan drg. Ika Dewi Ana, DDS, Ph.D.

PKMK masih mengedepankan teknologi webinar dan live streaming dalam diskusi ini sebagai sarana bagi seluruh masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan diskusi jarak jauh. Silakan klik di sini untuk menyimak reportase secara lengkap


Minggu lalu

Outlook Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Tahun 2015 Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia di Bandung 2014 

 

Dalam perdebatan mengenai naik-tidaknya premi BPJS, berikut ini tersedia video rekomendasi kebijakan yang berisikan presentasi Prof. Laksono Trisnantoro di pertemuan InaHEA pada hari Kamis tanggal 9 April 2015. Ada berbagai rekomendasi utama yaitu:
 
1.     Diharapkan lebih banyak anggaran APBN yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan agar dapat digunakan untuk investasi pengembangan fasilitas kesehatan dan penyebaran tenaga kesehatan (supply side) bagi daerah-daerah sulit dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah yang rendah
2. Bagi Pemerintah Daerah yang kemampuan fiskalnya tinggi didorong untuk mengalokasikan dana bagi pembangunan fasilitas kesehatan dan pengembangan tenaga kesehatan.
3.     Diharapkan pemerintah tidak menaikkan premi untuk PBI. Saat ini ada kemungkinan rasio klaim PBI di berbagai daerah masih sangat rendah. Sebagai catatan tambahan: "Dana yang tidak terserap" di PBI bagi daerah-daerah yang sulit diharapkan dapat dipakai sebagai dana kompensasi dari BPJS.
4. Premi perlu dinaikkan bagi peserta Non PBI dengan tujuan untuk mengurangi rasio klaim yang sangat tinggi.
5.     Diperlukan kompartemenisasi di BPJS Kesehatan yang berbasis sumber pendapatan dan pengeluaran antar kelompok anggota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan jangan sampai terjadi subsidi APBN yang salah sasaran. Minimal ada 3 kelompok: PBI + Jamkesda, Pekerja penerima Upah (yang eks PT Askes Indonesia dan PT Jamostek), dan Pekerja Bukan Penerima Upah.

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat sakit, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati.

Sebagai pengelola lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga jaminan / asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

pemahaman-masyarakat-akan-bpjs-ketenagakerjaan-masih-lemah Jakarta: Dalam rangka menjalankan amanah undang-undang (UU) mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan...
350
pendanaan-kesehatan-indonesia-paling-rendah-di-asean Dalam 20 tahun terakhir ini, pendanaan kesehatan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara Asean. Dampaknya, kualitas layanan kesehatan di...
1260
siapkan-layanan-e-dabu-untuk-perusahaanUntuk memudahkan perusahaan mengurus kepesertaan karyawan perusahaan, Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyediakan layanan Elektronik Data...
570
menkominfo-inginkan-aplikasi-peringatan-dini-bencana-twitter Menkominfo Rudiantara (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf) Saya mau minta Twitter dipakai untuk aplikasi `early warning system` (sistem peringatan dini)...
380
aturan-bayi-dalam-kandungan-daftar-bpjs Pamekasan  - Memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, program terobosan berupa...
2670
bpjs-kesehatan-banjar-puskesmas-mou-kendali-mutu-dan-biaya BPJS Kesehatan Banjar dan Puskesmas se-Kota Banjar, selain melakukan evaluasi peningkatan kendali mutu dan biaya pada Fasilitas Kesehatan (Faskes)...
1170
presiden-pun-akui-ada-masalah-bpjs-kesehatan Sekitar setahun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berjalan, pelaksanaannya tak luput dari berbagai persoalan. Presiden Joko Widodo...
1620
tahun-2014-43-persen-peserta-bpjs-bangka-dapat-terealisasi BANGKA -- Manajer Pelayanan Kesehatan Rujukan (MPKR), Dr. Dicky Permana Putra dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pangkalpinang...
800
ugm-buka-program-studi-baru-sambut-bpjs Yogyakarta - Sejumlah kampus bersiap membuka program studi Dokter Layanan Primer. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah...
2070
bpjs-bidik-12-600-tenaga-kerja-informal SEMARANG – Selain merekrut peserta dari sektor formal, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membidik para tenaga kerja dari sektor...
1720
bpjs-kesehatan-akan-beri-vaksin-hpv-gratis-untuk-2-provinsi Jakarta - Di beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Srilanka, dan juga Malaysia, pemberian vaksin Human Papilloma Virus (HPV) secara gratis...
1590
bpjs-jaring-51-perusahaan-daftar-kerjasama-koordinasi-manfaat JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim telah menjaring 51 perusahaan asuransi swasta nasional dalam kerja sama...
1330
kepesertaan-wajib-bpjs-bukan-domain-swastaBadan swasta ini tetap dapat berpartisipasi memberi manfaat tambahan dalam pelayanan kesehatan bagi pekerjanya. Sidang lanjutan pengujian sejumlah...
1210
bpjs-tk-preparing-regulations-on-additional-benefits The Workers Social Security Management Agency (BPJS TK) is preparing three government regulations to give additional benefits to workers participating...
1210
2014-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-lampaui-target JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat realisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2014 melampaui...
1380
masa-tunggu-aktivasi-kartu-jadi-satu-bulan Pemerintah memutuskan memperpanjang masa tunggu aktivasi kartu BPJS Kesehatan dari sebelumnya satu minggu menjadi satu bulan. Hal itu dilakukan guna...
3320

Berita Internasional

korea-ph-schools-team-up-for-mindanao-disaster-management-plan THE Seoul National University of Science and Technology (Seoultech) and the University of the Philippines-Diliman (UPD) on Tuesday launched the kickoff...
don-t-postpone-health-care-reforms Much of the business community in Vermont is in a tizzy over the proposal to reform Medicaid and other parts of our health care system with a 0.7...
population-health-accountable-care-payment-reform-and-analytics-lift-the-mired-payer-bpo-market-towards-8-0b-black-book-survey The US healthcare payer industry, facing a number of challenges due to regulatory reform and market disruption is motivated by the potential of...
bpjs-nears-major-test-in-joint-coverage-scheme Jakarta. The national health insurance scheme known as JKN faces a major challenge this month in its ongoing effort to scale toward universal coverage,...
college-of-physicians-wants-more-transparency-on-health-care-reform Quebec's College of Physicians is demanding more transparency from the provincial government as legislators push to reform health care in Quebec. The...
five-years-later-gop-still-has-no-plans-for-health-care-or-tax-reform The year 2010 was huge for Republicans, and not just because of their overwhelming triumph in the midterm elections. Five years ago, the GOP made two...
ucsf-medical-center-community-medical-centers-sign-letter-of-intent-to-increase-pediatric-women-s-health-services-in-fresno-central-valley UCSF Medical Center and Community Medical Centers (CMC) have signed a letter of intent (LOI) to expand women’s and children’s services to the...
opinion-column-reform-health-need-regulations In recent years the federal government has continued to impose burdensome new regulations on the states, especially in the area of health care. Strict...
insurance-companies-challenge-bpjs-law Four insurance companies have petitioned the Constitutional Court for a judicial review of articles in the Social Security Providers (BPJS) Law that...
allen-harvard-learns-how-much-health-care-reform-smarts The irony illustrated on the pages of Monday’s New York Times was almost too delicious. Harvard University professors an elite group of academics...
steven-brill-obamacare-won-t-lower-america-s-health-care-bill-but-it-was-still-worth-it About two years ago, journalist Steven Brill offered a blockbuster story in Time Magazine on why Americans' medical bills are so high. He's now followed...
millions-of-americans-to-have-insurance-jan-1 As 2014 comes to a close, many Americans are looking forward to a big change in their lives: health insurance coverage. Plans take effect on New Year's...
how-do-alternative-payment-models-fit-in-with-state-and-national-reform-efforts Editor’s note: This post is part of a periodic Health Affairs Blog series, which will run over the next year, looking at payment and...
hundreds-protest-russia-health-care-reforms More than 1,000 protesters, including doctors and patients, marched through central Moscow on Sunday, criticizing the government’s plan to lay off...
when-health-coverage-expansion-means-longer-waits-for-a-doctor One concern about the Affordable Care Act is that as more Americans get health insurance and start using it, those who already have coverage will have...
implementing-health-reform-the-qualified-health-plan-federal-exchange-participation-agreement-and-more CMS continues to put the pieces into place that are needed for the launch of the 2015 coverage year.  On October 16, 2014, the Centers for Medicare...

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Manual

manual-rujukan

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet