Bagaimana Trend Korupsi di Bidang Kesehatan di Indonesia?

Korupsi merupakan suatu tindakan yang masih seringkali terjadi di negara ini, dimana dari tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dari seseorang hingga negara yang mencakup khalayak banyak. Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik sendiri maupun yang sampai komplek dalam suatu kelompok. Salah satu objek korupsi yang hingga saat ini tidak dapat diberantas sepenuhnya terjadi di bidang kesehatan. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menegaskan bahwa pengelolaam dana kesehatan yang selalu meningkat setiap tahunnya masih kurang efisien, sehingga menjadi rawan tindak korupsi dan mengakibatkan program kesehatan pemerintah menjadi tidak efektif dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia masih belum menunjukkan performa yang baik.

Baca Selengkapnya >> 

 


 

outlook

Indonesia Health Care Forum (IndoHCF) yang merupakan CSR IdsMED bekerjasama dengan Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM telah melaksanakan Diskusi Panel ke-2 tahun 2016 dengan tema Harapan-Kenyataan dan Solusi JKN pada tanggal 26 April 2016.  Bapak/ Ibu/ Sdr dapat mengakses reportase selengkapnya melalui link berikut


Iuran Peserta BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Berubah

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/news/23042015_090237_iuran.jpg

Perdebatan sempat terjadi di kalangan masyarakat Indonesia perihal kenaikan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dimana iuran yang sebelumnya tertuang dalam Perpres No. 12 Tahun 2013 untuk kelas III Rp 25.500,-, kelas II Rp 42.500,-, kelas I Rp. 59.500,- mengalami kenaikan yang tertuang dalam Perpres 19 Tahun 2016 iuran untuk kelas III Rp. 30.000,-, kelas II Rp. 51.000,- dan kelas I Rp. 80.000,-. Terdapat masyarakat yang menyetujui akan hal itu, namun tidak banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang kenaikan tersebut karena merasa pelayanan kesehatan yang diterima belum memadai. Belum lama dari keputusan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yakni Perpres 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dimana untuk kenaikan iuran hanya berlaku pada kelas I dan kelas II, sementara untuk kelas III tidak mengalami kenaikan tetap pada Rp. 25.500,- terhitung berlaku mulai 1 April 2016. Dalam pelayanan kesehatan, pemerintah berusaha untuk melakukan peningkatan pelayanan kesehatan dengan penyesuaian rasio distribusi peserta dengan FKTP yakni rasio dokter dan peserta = 1: 5.000. Pemerintah terus berbenah diri agar masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan. Hingga saat ini telah banyak fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yakni untuk FKTP (puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan) sebanyak 36.309, sedangkan untuk FKTRL (rumah sakit dan klinik utama) sebanyak 2.068.

icon audioSiaran Pers BPJS Kesehatan

icon abstrackPerpres No. 28/ 2016

 


 

BPJS Kesehatan Raih WTP Kedua Kalinya

http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/application/modules/post/images/Direksi-dsn-Dewan-pengawas-BPJS-Kesehatan-memberikan-penjelasan-terkait-Public-Expose-BPJS-Kesehatan-meraih-WTP1.jpgBPJS Kesehatan tanpa kita sadari telah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun semenjak   berubah yang awalnya PT Askes, dimana berubahan tersebut dimulai dari 1 Januari 2014. BPJS   Kesehatan yang memiliki tujuan agar seluruh penduduk Indonesia dapat mengakses pelayanan   kesehatan tanpa terkecuali telah bekerjasama dengan 19.969 fasilitas kesehatan tingkat   pertama dan 1.847 rumah sakit. Pemanfaatan pun sangat tinggi yakni mencapai 100,62 juta   pada fasilitas kesehatan tingkat pertama serta 39,81 juta RJTL pada rumah sakit dan 6,31 juta   RITL pada rumah sakit. Hal ini tidak dipungkiri bahwa terjadi perputaran dana yang tidak   sedikit di dalam BPJS Kesehatan. Namun audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik   (KAP) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 menyatakan bahwa BPJS Kesehatan   mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sekarang telah diganti dengan   istilah WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). 2 tahun berturut-turut BPJS Kesehatan dapat menjaga   amanah dari masyarakat, dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip Sistem Jaminan Sosial   Nasional (SJSN) yakni keterbukaan, kehati-hatian, dan akuntabilitas. Untuk itu BPJS Kesehatan   di tahun 2016 ini memiliki 3 fokus utama antara lain, sustainabilitas keuangan, pemantapan   pelayanan, dan optimalisasi revolusi mental. Setidaknya hal tersebut yang dilaporkan dalam   siaran pers yang dapat diakses selengkapnya melalui link berikut.

 icon audioSiaran Pers BPJS Kesehatan  


Pembiayaan JKN, tambah subsidi berapa?

Analisis dari perspektif “pooling”

diskusi bpjs pooling

Sejak tahun 2015, banyak yang menengarai program JKN akan mengalami defisit Rp 6,8 T – Rp 7,4 T di tahun 2016. Keberlangsungan program JKN bukan hanya tergantung pada efisiensi biaya, tetapi juga kesadaran dan komitmen pesertanya dalam membayar iuran. Seperti yang diketahui, mismatch tahun 2014 tertutupi oleh aset penjualan PT Askes (Rp 5,6 T) sedangkan tahun 2015 tertutupi oleh dana penyertaan modal negara (Rp 5 T) dan surplus investasi BPJS Kesehatan (Rp 1 T). Untuk mengantisipasi defisit tahun 2016, Kemenkeu menyediakan dana cadangan Rp 6,8 T dan diikuti dengan Perpres 19/ 2016 yang berisi kenaikan besaran iuran. Sebesar apa subsidi yang akan kembali diberikan untuk program JKN? Diskusi yang diselenggarakan Departemen HPM Prodi S2 IKM FK UGM dan PKMK FK UGM akan menganalisis dari perpektif “pooling” dalam penyelenggaraan program JKN di Indonesia.

button mjk 01

Indeks Kualitas FasKes Mitra BPJS Kesehatan

Hasil kajian indeks kualitas fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan menunjukkan pencapaian kualitas input sebesar 79%, proses 65%, dan outcome 76%, dengan rata-rata sebesar 73%. Kajian dilakukan di 49 kabupaten/kota dari 14 provinsi yang dipilih secara acak. Data diambil melalui survei dan wawancara kepada 533 orang pengelola Puskesmas, dokter praktek pribadi, klinik, dan rumah sakit, serta dari kuesioner kepada 1.893 pasien peserta BPJS. Kajian dilakukan oleh Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada akhir tahun 2015 dalam rangka mulai membangun sistem pengukuran cakupan efektif dari program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN. Baca Selengkapnya

Diskusi Panel: Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN

http://indohcf.com/theme/indohcf//img/page-header-kegiatan.jpg

INDO HCF kembali menggelar diskusi panel pada Senin (28/3/2016) di RS Siloam Jakarta. Diskusi kali ini mengangkat tema Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN. Acara ini merupakan kerjasama antara INDO HCF, IKKESINDO, PERSI, RS Siloam dan PKMK FK UGM (penyelenggara webinar).

reportase 01reportase 02

siaran bpjs

++ Arsip Pengantar 

 

HARAPAN – KENYATAAN & SOLUSI JKN

TERKAIT REGULASI DAN PEMBIAYAAN

HARAPAN – KENYATAAN & SOLUSI JKN

TERKAIT REGULASI DAN PEMBIAYAAN

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

ojk-panggil-bpjs-ketenagakerjaan JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mendalami kasus dugaan penipuan yang menyeret nama PT Reliance Securites. Bahkan Badan...
60
program-jkn-pemerintah-diminta-transparan-dalam-penetapan-tarif-ina-cbgs  Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Ilham Oetama Marsis menilai pemerintah tidak transparan dalam penetapan tarif INA-CBGs dalam program...
260
peserta-bpjs-kesehatan-banyak-pilih-turun-kelas PALEMBANG - Kenaikan iuran Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mulai berlaku sejak awal bulan Maret ini, ternyata berpengaruh...
820
rsup-dr-kariadi-hentikan-layanan-bpjs-kesehatan SEMARANG - Pengelola RSUP Dr Kariadi Semarang menghentikan dua layanan utama rawat jalan bagi pasien BPJS Kesehatan. Kepala Humas RSUP Dr Kariadi,...
1730
bpjs-kesehatan-iuran-peserta-kelas-iii-mandiri-batal-naik-tetap-rp25-ribu PKMK - Presiden Joko Widodo memutuskan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III tidak berubah, tetap Rp25.500 per...
960
hasil-kajian-pkmk-universitas-gadjah-mada-menunjukan-indeks-kualitas-fasilitas-kesehatan-mitra-bpjs-kesehatan-rata-rata-sebesar-73 Jakarta, 31 Maret 2016: Hasil kajian indeks kualitas fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan menunjukkan pencapaian kualitas input sebesar 79%, proses 65%,...
1380
pemerintah-mulai-ragu-menaikkan-iuran-bpjs-kesehatan JAKARTA - Kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan...
2180
apindo-minta-pemerintah-benahi-internal-bpjs REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) per tanggal 1 April 2016 diprotes oleh...
1280
menkes-lantik-donald-pardede-sebagai-staf-ahli-bidang-ekonomi-kesehatan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek melantik dr Donald pardede, MPPM sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan. Sebelumnya, Donald Pardede adalah...
1140
bpjs-kesehatan-idi-kenaikan-iuran-harus-disertai-perbaikan-tata-kelola-jkn Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI),  Ilham Oetama Marsis meminta penerintah agar segera melakukan perbaikan dalam tata kelola program Jaminan...
1180
presiden-penundaan-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-belum-diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan permintaan Komisi IX, DPR. Pihaknya masih ingin...
1520
humas-bpjs-pembahasan-penyesuaian-iuran-bpjs-kesehatan-sudah-lama JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu yang lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 yang berisi tentang beberapa perubahan...
1190
demi-transparansi-bpjs-rangkul-kpk JAKARTA  - Dalam upaya meningkatkan kinerja serta pelayanan BPJS, Dirjen Hukum BPJS Bayu Wahyudi menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi...
1640
program-jkn-pasukan-oranye-di-dki-jakarta-didaftarkan-ke-bpjs-kesehatan Seluruh "Pasukan Oranye", sebutan bagi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di provinsi DKI Jakarta akan didaftarkan sebagai peserta...
1180
formasi-baru-bpjs-ketenagakerjaan-siap-jadi-jembatan-kesejahteraan-pekerja Jakarta: Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto mengumumkan pembagian tugas jajaran Direksi BPJS...
1280
pemprov-dki-bpjs-kesehatan-integrasikan-sistem-ptsp JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Regional IV dalam rangka...
1110

Berita Internasional

the-long-hard-slog-of-health-care-reform Earlier today, in the course of linking to a Ryan Cooper post about Bernie Sanders, I mentioned that I thought Cooper was "very, very wrong about...
the-u-s-has-gone-to-war-for-much-less-than-what-healthcare-is-doing-to-america When I was around my son’s age, it barely registered that Jimmy Carter and Ronald Reagan had been elected. However, even a middle-schooler can’t miss...
reform-of-mental-health-care-is-direly-neededBy Kevin Canessa Jr. A few weeks from now, it will have been 17 years since two teenage boys walked into Columbine High School in Littleton, Colo., and...
how-to-reform-primary-health-care-to-close-the-gap Primary Health Networks were established in 2015 to reform the primary health-care system and better coordinate care across Australia. A range of...
bpjs-kesehatan-to-suffer-losses-after-premium-increase The Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) is projected to suffer losses of about Rp 6 trillion (US$456.36 million) after the...
trading-raises-for-health-coverage If you had to choose between getting a raise and giving it up so you could keep the health coverage you rely on at work, which would you take? Almost...
the-solution-to-mental-health-reform-is-easy-getting-there-isn-t A recent blog on Mind You by psychiatrist Dr. David Laing Dawson on rationally planning mental health services made me realize that creating and...
govt-raises-premiums-for-bpjs-health-care-program Jakarta. The Indonesian government will increase the premiums for professionals and non-employees participating in the BPJS Kesehatan state...
eforms-needed-to-ensure-sustainable-healthcare-system The President of Hellenic Association of Pharmaceutical Companies (SFEE), Pascal Apostolides, spoke to New Europe about the challenges of the Greek...
bpjs-liberalization-to-provide-boost-to-local-pharma-industry The country’s pharmaceutical industry is slated to grow by almost 50 percent, by 2022, thanks to the government’s universal healthcare program and the...
hillary-clinton-s-stealth-plan-for-single-payer-health-care Health Reform: The Clinton campaign is bashing Bernie Sanders’ massive single-payer “Medicare for all.” But she recently made it clear that she too...
former-cimb-niaga-executive-now-leads-bpjs-ketenagakerjaan Jakarta. Veteran banker and former top executive Agus Susanto has been appointed by President Joko Widodo to lead the Social Security Administration...
bonuses-for-doctors-are-positive-step-for-aca There's plenty of wailing about how tightly the Affordable Care Act has squeezed everyone along the health care value chain, from insurers, to...
combating-the-wrong-diagnosis-for-state-health-reform I read with interest the guest column of Nathan Nascimento, on behalf of an out-of-state organization called the "Freedom Partners Chamber of...
a-2016-prescription-for-health-care-reform In the campaign season thus far personalities have overshadowed policy positions in both media coverage and personal discussions of the candidates. New...
events-news-issues-commentary-5-things-about-wa-house-recommends-passage-of-several-health-care-bills Several health-related bills are headed to full floor votes in the Washington House, including one to raise the age to buy cigarettes to 21. The House...

COP JKN 2

pjj dinamika

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet