Pengantar Mingguan:

Dinamika Kebijakan dan Regulasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

layanan bpjs 2017 regulasi

Januari 2014, menjadi awal baru bagi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Masuknya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengakses pelayanan kesehatan dimanapun, tanpa perlu khawatir dengan masalah biaya. Namun, sebagai sistem yang baru, ternyata masih banyak sekali hal yang perlu untuk dibenahi sebelum akhirnya dikatakan bahwa sistem JKN siap untuk menjadi sistem pembiayaan kesehatan yang melindungi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa terkecuali. Memfasilitasi hal tersebut, pada akhirnya pemerintah dan BPJS Kesehatan mulai banyak menyusun regulasi serta pedoman pelaksanaan untuk dapat memastikan bahwa sistem JKN dapat tersusun dan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Regulasi serta pedoman yang disusun tidak hanya berkenaan dengan teknis pelaksanaan program JKN saja, namun juga terkait dengan penetapan tarif layanan, sistem pencegahan fraud, kendali mutu dan biaya, serta pedoman penyusunan dan penerapan formularium Nasional. Seterusnya, era JKN masih harus diupayakan untuk mampu berkembang serta beradaptasi dengan segala bentuk dinamika permasalahan kesehatan, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Variasi karakteristik masyarakat menjadi salah satu acuan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang seharusnya mampu bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, keberadaan suatu regulasi seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan memberikan sosialisasi perubahan yang dibawa serta kepada masyarakat, sehingga tidak hanya para pemangku kepentingan saja yang mengetahui karena sebenarnya masyarakat adalah objek utama sebagai penerima manfaat dari sistem JKN ini. Beberapa regulasi dan pedoman pelaksanaan ini dapat diakses melalui link berikut 

 


Lunch Seminar - Kebijakan JKN:

Apakah Perlu Dilakukan Evaluasi Kebijakan di Tahun 2017 ?

lunch seminar jknLunch Seminar:Kebijakan JKN - Apakah Perlu Evaluasi Kebijakan di tahun 2017?

Salah satu isu utama yang dibahas pada lunch seminar hari ini yaitu masih banyak kepala daerah yang sulit mengakses data JKN, sementara data tersebut diharapkan mendukung proses pengambilan kebijakan terkait program dan kegiatan sektor kesehatan di daerah. Seminar yang mengusung tema “Kebijakan JKN: Apakah Perlu Dilakukan Evaluasi Kebijakan di Tahun 2017?” ini merupakan pembuka serangkaian kegiatan penelahaan kebijakan JKN pada 2017. Evaluasi JKN ke depan akan lebih banyak melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain BPJS, DJSN, pemerintah pusat, Kementrian Kesehatan, asosiasi profesi, media, asuransi, dan masyarakat. Dalam sesi diskusi, evaluasi ini dinilai wajar untuk dilakukan sehingga program JKN akan lebih menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat ditambahkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Bapak/ Ibu/ Sdr dapat mengakses reportase, materi, dan video melalui link berikut 


 

Diskusi Refleksi 2016 dan Outlook Pembiayaan Kesehatan dan JKN 2017

diskusi outlook

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan menjadi tahun ketiga reformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. JKN menjadi sebuah kebijakan yang populis dan kebijakanyang bertujuan mulia untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Namun demikian semakin berkembangnya Kebijakan JKN ini semakin banyak juga tantangan yang dihadapi. Berbagai dinamika yang timbul dalam konteks pembiayaan kesehatan dan JKN di tahun 2016 tersebut perlu direnungkan untuk keperluan pengembangan dan perbaikan di tahun 2017.

Dalam rangka menyimpulkan apa yang terjadi di tahun 2016 dan menyambut Tahun 2017, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM menyelenggarakan “Diskusi Refleksi 2016 dan Outlook Pembiayaan Kesehatan dan JKN 2017”. Seminar ini di selenggarakan pada tanggal 30 Desember 2016, pukul 13.00-15.30 Wib. Arsip selengkapnya silahkan klik pada link berikut 


 ++ Arsip Pengantar 

 

 

HARAPAN – KENYATAAN & SOLUSI JKN

TERKAIT REGULASI DAN PEMBIAYAAN

HARAPAN – KENYATAAN & SOLUSI JKN

TERKAIT REGULASI DAN PEMBIAYAAN

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

ini-syarat-bikin-kartu-npwp-rangkap-fungsi-bpjs-hingga-sim Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan syarat membuat kartu multifungsi yang disebut Kartu...
50
kini-bpjs-siapkan-fitur-pengingat-iuran JAKARTA -- BPJS Ketenagakerjaan mempermudah layanan kepada peserta. Lewat fitur Payment Reminder System (PRS), peserta akan diingatkan untuk pembayaran...
130
kepala-daerah-terancam-dinon-aktifkan-jika-tak-integrasikan-jamkesda-ke-jkn Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi guna menekan pemerintah daerah (pemda) agar mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)...
160
bpjs-ajak-pemda-cari-perusahaan-yang-belum-daftar-karyawan RAKYATKU.COM, BULUKUMBA - Memasuki program kerja 2017, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Bulukumba memiliki target besar yang...
160
biar-sehat-jokowi-suntik-bpjs-kesehatan-rp6-8-triliun Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghalalkan pencairan penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Penyelenggara...
250
bpjs-ketenagakerjaan-cirebon-upaya-tingkatkan-kepesertaan-bpu Cirebon - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cirebon, Jawa Barat, terus mengupayakan untuk meningkatkan peserta dari kalangan Pekerja Bukan Penerima...
230
ada-aturan-baru-soal-pasien-bpjs-rs-swasta-keberatan TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Jelang tutup tahun 2016, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Permenkes nomor 64 tahun 2016. Aturan dalam Permenkes...
910
80-persen-pekerja-sumbagsel-belum-terlindungi-bpjs-ketenagakerjaan Bengkulu (ANTARA News) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan menyebutkan, masih ada 80 persen...
550
ini-8-strategi-bpjs-kesehatan-agar-pembayaran-iuran-masyarakat-lancar JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mencapai cakupan jaminan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat, diperlukan sinergi yang kokoh antara Badan...
1060
9-juta-peserta-mandiri-tunggak-iuran-bpjs-kesehatanKepatuhan peserta BPJS Kesehatan dari kelompok Mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) membayar iuran bulanan masih sangat rendah. Dari 18 juta...
950
153-pemda-belum-terintegrasi-ke-program-jknYOGYAKARTA -- Hingga Oktober 2016, sedikitnya 153 Pemerintah Daerah (Pemda) belum melakukan integrasi program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesda)...
530
direktur-keuangan-dan-investasi-bpjs-kesehatan-kemal-imam-santoso Demi Keberlangsungan Program JKN, BPJS Kesehatan Jalankan Skema Endowment Fund Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng 3...
1470
dokter-di-kaltim-ditawari-insentif-rp-45-juta-per-bulan Hingga Juli 2016, penyebaran dokter di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum merata. Tercatat ada 1.700 orang dokter bertugas melayani tidak kurang 4...
1630
program-jkn-fktp-tak-aktif-kapitasi-akan-dikurangiJAKARTA (Suara Karya): Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti Puskesmas, klinik pratama dan...
1900
bpjs-kesehatan-tanggapi-isu-sadis-di-medsosLiputan6.com, Jakarta Sebuah informasi terkait peraturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi viral. Dalam keterangan...
2540
bpjs-kesehatan-gandeng-bkn-tingkatkan-akurasi-data-peserta-pns-dan-pejabat-negara Guna menjaga keakuratan data peserta,  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) menjalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi...
3290

Berita Internasional

hhs-nominee-price-pressed-hard-on-health-policy-positions-financial-dealings Rep. Tom Price, President-elect Donald Trump’s choice to head the Department of Health and Human Services, faced a contentious Senate hearing Wednesday...
the-unhealthy-return-to-individual-responsibility-in-health-policy It is still an open question—at least for a little while longer—what exactly the Republicans’ Affordable Care Act “repeal and replace” promise will...
fake-healthcare-nancy-pelosi-and-the-chocolate-factory Forget “fake news,” America’s epidemic is fake healthcare where cancer patients can’t obtain immunotherapy while taxpayers are forced to bankroll...
outlook-for-2017-health-care-re-reform 2017 had been shaping up as a year focused on fixing the Affordable Care Act's insurance markets, slowing prescription drug price hikes, expanding...
health-reform-vision-lacks-sharp-focus-on-all-important-details Endless talk about the need for major reform in the Scottish NHS has brought little evidence of any change on a grand scale. Waiting times for...
kalla-regional-govt-will-cover-bpjs-premium TEMPO.CO, Jakarta - Vice President Jusuf Kalla said that regional governments will be asked to cover the service charges provided by state health...
there-are-2-5-million-americans-leaving-money-on-the-table-while-buying-health-insurance Millions of American are leaving money on the table by buying insurance outside of Obamacare’s exchanges, according to the Department of Health and...
health-care-reform-changes-affecting-seniors Health care reform is changing the landscape of medical care for much of our population. Matt Hoffman, provides answers to some of the questions that...
a-911-call-for-mental-health-reform By Jean Lufkin Bouler, a former reporter with The Birmingham News and author of "Chasing the Mockingbird – A Memoir of a Broken Mind." The fog of...
obama-officials-health-coverage-will-remain-affordable Some New Jersey insurers are leaving Obamacare. Others have filed for rate hikes. But most consumers won't notice a big increase in premiums for 2017,...
private-health-exchanges-coming-to-your-employer  Private health insurance exchanges are the latest option employees may face when trying to figure out their employer health care coverage. Private...
health-insurers-are-now-playing-hardball-with-regulators-over-obamacare The health insurance marketplace set up under the Affordable Care Act, which you probably know best as "Obamacare," has 11.1 million paying customers as...
president-jim-yong-kim-to-see-china-s-health-reforms-in-action Chen Guangming used to struggle to get health care. Visiting a doctor meant an arduous trip from Doushita village to a crowded city hospital in...
medical-record-privacy-and-state-health-reform-after-gobeille-v-liberty-mutual-insurance-coOn March 1, 2016, the Supreme Court issued a 6-2 decision in Gobeille v. Liberty Mutual Insurance Co., holding that the federal Employee Retirement Income...
house-passes-most-significant-mental-health-reform-bill-in-decadesLast week, the House of Representatives almost unanimously passed one of the most significant bills targeting mental health reform since 1963, but mental...
time-to-reform-hipaa-and-fda-regs-for-digital-health-eraDigital health executives and professors testified about the ways they think federal regulation needs to change to create a robust digital health industry...

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet