Offline: UHC—One Promise and Two Misunderstandings

public expose 2018 bpjs Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia, WHO mengkampanyekan “Universal Health Coverage: Siapapun, Dimanapun” kampanye ini berlaku sepanjang 2018. Sehingga untuk mencapai target tersebut Kementerian Kesehatan nantinya akan didorong untuk membuat kebijakan  dalam penyelenggaraan Cakupan Kesehatan Semesta serta melibatkan berbagai pihak mulai dari regulator, partai politik, organisasi profesi, media, hingga masyarakat. Namun untuk mencapai UHC, berbagai tantangan yang mesti dihadapi yaitu dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk tidaklah mudah, hal ini dilihat dari pengalaman beberapa negara yang telah menyelenggarakan UHC belum ada negara yang pernah menjangkau seluruh rakyatnya dengan cakupan 100%, 100% layanan yang diperlukan, dan perlindungan resiko keuangan 100%. Tantangan berikutnya bahwa untuk mencapai standar hidup yang lebih baik, tidak dapat bergantung sepenuhnya pada UHC, diperlukan komitmen dan program politik yang lebih luas seperti peningkatan perumahan, gizi yang lebih baik, air dan sanitasi yang lebih aman, pengendalian tembakau, serta berbagai faktor pendukung lainnya.

DOWNLOAD

Buku Panduan Penilaian Teknologi Kesehatan

buku germasKebutuhan akan teknologi kesehatan berkembang pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak terkendali. Di era JKN ini diperlukan penyaringan dalam memilih teknologi yang tepat guna serta efisien dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Hal ini tentunya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan dari program JKN, sehingga Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technololy Assesment) sangat diperlukan untuk menilai teknologi yang disesuaikan kebutuhan medis dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Selain itu juga dibentuk Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) yang nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dalam penentuan teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes RI bersama dengan Komite PTK menerbitkan Buku Panduan Penilaian Teknologi Kesehatan yang dapat menjadi bahan acuan dan referensi dalam melakukan PTK. Buku ini secara garis besar terdiri atas dua bagian, yang pertama penjelasan secara umum tentang PTK dan yang kedua menjelaskan tentang panduan evaluasi ekonomi PTK.

DOWNLOAD

Pembangunan Kesehatan Bersama Jaminan Kesehatan Nasional

http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180408_125716-536x386.jpgJaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia VII yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 25-26 Oktober 2017 salah satu topik pembahasan yaitu mengenai arah pembangunan kesehatan, salah satu pilarnya yaitu pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selanjutnya dirincikan ke dalam beberapa program sebagai berikut: 1) perluasan sasaran dan manfaat (benefit), 2)sistem pembiayaan dengan asas gotong royong, 3)kendali mutu dan kendali biaya, 4) serta sasaran PBI dan non PBI. Beberapa tantangan utama yang dihadapi pada pelaksanaan JKN juga diuraikan seperti kesinambungan finansial,  tingginya beban biaya penyakit tidak menular dan penyakit katastropik lainnya, bauran resiko kepesertaan, dan tantangan sisi penyediaan dan mutu pelayanan kesehatan serta dijelaskan pula beberapa dinamika perbaikan berkelanjutan JKN untuk semua aspek mulai dari aspek pendanaan, manfaat, kepesertaan, pemberi layanan, struktur organisasi, hingga pada aspek implementasi.

DOWNLOAD


 ++ Arsip Pengantar

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

begini-cara-mencicil-utang-iuran-bpjs-kesehatan INDOPOS.CO.ID - Penunggak iuran BPJS Kesehatan dipastikan pusing tujuh keliling karena kartunya nonaktif alias tidak bisa lagi dipakai berobat....
110
bni-bantah-akan-terapkan-biaya-administrasi-iuran-bpjs JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyatakan tidak menerapkan biaya administrasi pembayaran iuran peserta Badan Penyelenggara...
70
liga-indonesia-berkarakter-keras-bpjs-ketenagakerjaan-urus-pemain-cidera Klub kesebelasan Persita Tangerang berinovasi dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan RS Premier Bintaro dalam melindungi para pemainnya dalam...
220
pelayanan-peserta-jkn-kis-lama-di-puskesmas-apa-sebabnyaFachrurrazi menyebutkan ada dua faktor penyebab panjang dan lamanya antrean peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan di FKTP di puskesmas, yakni: 1. Jumlah...
300
setelah-dievaluasi-uu-bpjs-perlu-direvisi JAKARTA, KRJOGJA.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Prof Dr Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa banyak persoalan yang muncul...
310
bri-permudah-pembayaran-iuran-bpjs-melalui-autodebetGuna terus meningkatkan layanan keuangan kepada masyarakat, Bank BRI bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menandatangani Surat...
300
bpjs-kesehatan-tingkatkan-mutu-layanan-faskes-tingkat-pertama JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan fokus meningkatkan mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)....
330
bpjs-tarik-semua-petugas-di-rumah-sakit SOLO, suaramerdeka.com- Menyusul pemberlakuan saluran informasi dan penanganan pengaduan (SIPP), BPJS Kesehatan menarik seluruh pegawainya dari rumah...
370
calon-haji-wajib-peserta-bpjs-kesehatan JEMAAH calon haji wajib menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan seperti sakit terutama...
330
bpjs-kesehatan-sukabumi-giatkan-sosialisasi-layanan-jkn-kis REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sukabumi menggiatkan sosialisasi pelayanan jaminan kesehatan...
300
bpjs-kesehatan-sosialisasi-aplikasi-new-e-dabu BANDA ACEH - BPJS Kesehatan Banda Aceh melakukan sosialisasi aplikasi New E-Dabu kepada badan usaha/perusahaan yang sudah terdaftar ke dalam program...
300
tunggakan-iuran-bpjs-mandiri-capai-rp71-4-miliar BEKASI - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Kabupaten Bekasi menyebutkan, tagihan tunggakan pembayaran iuran peserta dari Pekerja Bukan...
460
40-kasus-tunggakan-bpjs-diserahkan-ke-kejariSOLO, suaramerdeka.com - BPJSKetenagakerjaan Surakarta melimpahkan surat kuasa khusus (SKK) 40 kasus terhadap Kejaksaan Negeri Sragen, Kamis (12/4)....
420
peserta-bpjs-kesehatan-mandiri-menunggak-iuran-rp71-miliar CIKARANG - Tunggakan pembayaran iuran peserta dari pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial...
400
kemenkes-harus-genjot-sosialisasi-bpjs-kesehatan RMOL. Pemerintah harus benar-benar menggencarkan sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab masih ada puluhan juta penduduk...
430
ada-66-3-warga-belum-terdaftar-sebagai-peserta-bpjs-artikel-ini-telah-tayang-di-tribunnews-com-dengan-judul-ada-66-3-warga-belum-terdaftar-sebagai-peserta TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pemerintah menggencarkan sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)...
440

Berita Internasional

here-s-the-path-forward-for-health-reform-in-2018 Congressional leaders were poised last month to spend tens of billions of dollars in the omnibus bill to temporarily shore up Obamacare’s failing health...
are-students-teaching-the-nation-a-lesson-on-health-reform-gazette Dead is dead. It really makes little difference if a high school students dies of a drug overdose or is killed by a former or current student with a...
the-administration-proposes-targeted-relief-for-rising-health-insurance-costs Health care reform continues to be a primary concern for the administration and Congress; however, comprehensive “repeal and replace” efforts have...
medicare-extra-a-new-proposal-cheered-by-progressive-and-conservative-health-care-expertsThis column originally appeared at Niskanen Center. It is republished at Salon with permission.  In public debate, progressives and conservatives...
6-4-million-jakarta-workers-not-protected-by-bpjs-agency The Workers Social Security Agency (BPJS TK) reports that 6.4 million workers, out of 7.5 million, have yet to be protected by the insurance...
a-roadmap-for-reform-of-the-health-service There has been a broad welcome for the publication of the bed capacity review commissioned by Government as part of its response to hospital...
sweeping-health-care-reform-proposals-get-hearingAgency heads presented the Idaho Health Care Plan at a special hearing of the Legislature’s Joint Finance-Appropriations Committee Jan. 15. The Idaho...
the-trojan-horse-in-the-tax-bill Congressional Republicans have finally done it: Both the House and Senate passed tax legislation. The bill has now headed to President Trump’s desk for...
chaos-confusion-and-caring-a-u-s-health-consumer-forecast-for-2018 As 2018 approaches, consumers will gather healthy New Year’s Resolutions together. Entering the New Year, most Americans are also dealing with concerns...
back-to-square-one-on-health-careIt’s the early 1990s, and a young man is sitting in a human-resources office at the Coca-Cola Company, which has just offered him a terrific job. But he...
despite-deficit-bpjs-won-t-increase-premium The Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) said it would not raise the premium for participants of the program despite a growing...
ukraine-and-russia-compete-in-health-reform The Ukrainian Rada (parliament) successfully passed health reform bills on June 5 and October 19. Spearheaded by the American-born, Ukrainian acting...
rising-health-insurance-costs-frighten-some-early-retirees Don and Debra Clark of Springfield, Mo., are glad they have health insurance. Don is 56 and Debra is 58. The Clarks say they know the risk of an...
why-reforming-health-care-is-integral-for-our-economy Theconversation.com - Australia’s productivity growth has been stagnant for over a decade and, according to a new report, our health policies and...
medicare-innovation-can-spur-the-next-round-of-payment-reform he economic imperative for better health care at a lower cost has never been more urgent. Changing the way that health care providers are paid is at the...
jakarta-to-require-all-hospitals-to-partner-with-bpjs The Jakarta administration plans to require all hospitals in the capital to become partners of the Healthcare and Social Security Agency...

banner kki

bl pelatihan copy

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet