Edisi : 19 - 26 Agustus 2019

Webinar Kondisi Analisis Efektivitas Biaya Kesehatan Global

http://www.netpacs.com.br/wp-content/uploads/2018/06/507.730x312.jpg

Pembuat kebijakan di negara - negara berpenghasilan rendah dan menengah sering terhalang oleh kurangnya data tentang cara-cara paling efisien untuk memprioritaskan pengeluaran kesehatan. Webinar ini akan mengeksplorasi bagaimana data standar tentang efektivitas biaya dapat membantu dengan keputusan seperti itu dengan memanfaatkan Tufts - CEVR Global Health Effectiveness Registry dan yang terkait.  Global Health, CEA Registry dan Center for the Evaluation of Value and Risk in Health menyelenggarakan webinar The State of Global Health Cost - Effectiveness Analysis: Insight for Action. Acara ini dilangsungkan pada Selasa, 10 September 2019 pukul 12.00 PM - 13.00 PM EDT. Pembicara dalam webinar ini Peter Neumann, ScD, Dan Ollendorf, PhD dan Kalipso Chaikidou, PhD

REGISTER WEBINAR

Kebutuhan untuk Audit Pemulihan

Medicare Trust Fund berisiko mengalami kepailitan karena berbagai faktor yang berkontribusi. Satu masalah penting adalah tingginya jumlah pembayaran yang tidak patut yang dilakukan oleh Pusat Layanan Medicare dan Medicaid (CMS) setiap tahun. CMS menerapkan Program Pemulihan Audit Kontraktor (RAC) untuk memulihkan pembayaran yang tidak tepat dan mengembalikan uang ke Dana Perwalian. RAC efektif mengembalikan uang ke Dana Perwalian (lebih dari $ 10 miliar sejak program dimulai [1]) terutama melalui audit klaim rumah sakit akut untuk status pasien (khususnya, observasi atau rawat inap) yang membawa tingkat tertinggi yang tidak patut, pembayaran Medicare. [2] Namun, ada beberapa konsekuensi negatif. Dua kerugian paling signifikan adalah: bahwa komunitas penyedia sangat tidak senang dengan RAC karena beban administrasi serta keuangan yang mereka paksakan; dan bahwa tumpukan pembelaan dikembangkan di tingkat ketiga dari proses banding Medicare.

CMS melembagakan beberapa perubahan administratif, dan satu perubahan peraturan penting, yang dimaksudkan untuk mengurangi beban penyedia dan ketidakpuasan dan volume banding. Perubahan - perubahan ini mengubah jenis dan jumlah klaim yang dapat diaudit oleh RAC. Sayangnya, modifikasi ini juga membawa perubahan signifikan pada program RAC sehingga hanya sebagian kecil dari uang yang sebelumnya dipulihkan oleh RAC dikembalikan ke Dana Perwalian.

Perubahan peraturan diperlukan agar RAC CMS dapat, sekali lagi, mengembalikan uang ke Dana Perwalian secara efektif. CMS harus: mengklarifikasi pedoman yang berkaitan dengan keputusan masuk rumah sakit dengan mendefinisikan dan mengkodifikasi pengamatan sebagai status penerimaan; dan membangun kembali audit RAC untuk klaim status pasien rumah sakit akut untuk meningkatkan jumlah yang dikembalikan ke Dana Perwalian melalui pemulihan pembayaran yang tidak tepat. Untuk meningkatkan proses banding, CMS harus: mengkodifikasi Periode Diskusi RAC untuk menjadikannya sebagai bagian wajib dari proses peninjauan RAC, sehingga memindahkan beban ke RAC dan mengurangi jumlah banding yang masuk ke Sistem Banding Medicare; dan membuat Keputusan Cakupan Daerah kewenangan wajib untuk meningkatkan konsistensi keputusan Hakim Hukum Administratif (ALJ) pada naik banding.

SELENGKAPNYA

Reformasi Layanan Kesehatan, Seleksi yang Merugikan dan Pilihan Asuransi Kesehatan

Jurnal ini diterbitkan di Elsevier edisi September 2019. Artikel ini membangun dan memperkirakan model pilihan dinamis untuk menguji dampak pada pemilihan asuransi kesehatan dari reformasi layanan kesehatan GES Chile. Program ini memberikan jaminan dalam cakupan dan manfaat untuk beberapa kondisi kesehatan dalam konteks pasar dimana asuransi kesehatan publik dan swasta berdampingan. Perbedaan struktural dalam premi, tunjangan dan biaya medis tidak langsung di seluruh sistem mungkin telah menyebabkan masalah seleksi yang merugikan. Pembatasan pada kondisi yang sudah ada sebelumnya dalam sistem swasta berarti bahwa pemilihan asuransi dapat menjadi proses yang dinamis dimana pilihan saat ini dapat mempengaruhi pemilihan asuransi kesehatan masa depan. Bahkan, hasil estimasi menunjukkan ada kesediaan untuk membayar, memiliki akses ke asuransi swasta kepada mereka yang terkena dampak kondisi yang sudah ada sebelumnya. Reformasi GES mungkin juga telah mengubah pilihan asuransi kesehatan, karena tampaknya telah secara signifikan mengurangi biaya medis bagi orang - orang yang terkena penyakit yang ditanggung. Simulasi menunjukkan peningkatan partisipasi dalam sistem publik sekitar 3,8 poin persentase karena reformasi, yang lebih kuat untuk individu yang lebih muda, lebih sehat, dan lebih berpendidikan. Oleh karena itu, reformasi mungkin telah meringankan masalah seleksi yang merugikan dalam sistem perawatan kesehatan Chile dengan menarik individu yang berisiko rendah ke arah sistem publik.

SELENGKAPNYA

Hubungan Layanan Berkualitas dan Kinerja Keuangan

Studi ini meneliti hubungan antara kualitas tindakan layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (CHC) dan kinerja keuangan mereka. Menggunakan sampel nasional 992 CHCs, peneliti juga menguji efek mediasi dari kunjungan pasien per pasien per penyakit pada hubungan antara kinerja klinis dan keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan terkait dengan kinerja keuangan CHC. Sebagai contoh, peningkatan satu persen dalam variabel hasil kesehatan yang dikontrol hipertensi dikaitkan dengan peningkatan 0,023 persen dalam kinerja keuangan mereka.

Penyedia layanan kesehatan perlu mengembangkan strategi yang menyeimbangkan peningkatan kinerja keuangan organisasi mereka dan memberikan layanan terbaik untuk pasien mereka. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat membantu administrator CHC dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan ketika mempertimbangkan inisiatif peningkatan kualitas dengan memahami bahwa fokus pada kualitas layanan dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan pasien tetapi juga kesehatan fiskal organisasi penyedia. 

SELENGKAPNYA

Revisi Narasi RPJMN 2020 – 2024

Pada 18 Juli 2019, Bappenas menerbitkan revisi RPJMN 2020 – 2024 yang telah direvisi. RPJMN ini terkait rencana pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 pilar dalam RPJMN keempat (2020 - 2024) yang merupakan amanat RPJPN 2005 – 2025. Keempatnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Sementara revisi RPJMN 2020 – 2024 secara umum mencakup: arahan RPJPN 2005 – 2025; tema dan agenda pembangunan; kerangka ekonomi makro; batasan pembangunan; kaidah pembangunan; serta pengarusutamaan RPJMN IV 2020 – 2025.

SELENGKAPNYA

Seputar Pelayanan Kesehatan Universal

Pelayanan kesehatan universal (UHC) sedang mengumpulkan dukungan yang terus tumbuh di seluruh dunia, sebuah cerminan dari kemajuan sosial dan ekonomi dan pengakuan bahwa kesehatan penduduk merupakan indikator dan instrumen pembangunan nasional. Sumber daya manusia dan keuangan yang substansial akan diperlukan untuk mencapai UHC dengan berbagai cara yang telah disusun dan didefinisikan. Kemajuan menuju pencapaian UHC akan dibantu oleh teknologi baru, kesediaan untuk mengalihkan tugas medis dari yang sangat terlatih ke personel yang terlatih dengan baik, keseimbangan yang bijaksana antara kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, serta keputusan alokasi sumber daya yang mengakui peran penting dari intervensi kesehatan masyarakat dan pengaruh non medis pada kesehatan populasi. Artikel ini diterbitkan pada Agustus 2018 di ScienceMag.org.

SELENGKAPNYA

Tantangan Unik Pemerataan Kesehatan Amerika Latin

https://cdn2.tstatic.net/travel/foto/bank/images/peta-wilayah-amerika-latin_20181024_152331.jpg

Mengatasi polarisasi berkelanjutan mengenai penegakan hukum atas hak - hak kesehatan di Amerika Latin membutuhkan klarifikasi premis normatif dan politis yang berbeda, mengatasi kurangnya data empiris yang andal, dan menetapkan kondisi untuk dialog lintas sektor, dan lintas disiplin yang bermanfaat. Banyak negara di Amerika Latin telah mengakui hak untuk kesehatan secara mandiri dalam konstitusi mereka atau dengan penggabungan melalui perjanjian internasional, atau keduanya, dan yang lain telah menafsirkan hak untuk hidup dengan cara yang mencakup aspek kesehatan dan layanan kesehatan. Pada gilirannya, di negara - negara ini, tindakan tertulis perlindungan individu (amparos, tutelas) dapat digunakan untuk memperoleh hak terkait kesehatan dari pengadilan dengan relatif mudah. Beberapa sarjana dan pembuat kebijakan berpendapat bahwa penegakan hukum atas hak - hak kesehatan merusak keadilan serta upaya sistematis untuk mencapai Cakupan Kesehatan Universal (UHC) sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Artikel ini diterbitkan pada 4 Juli 2019 di BMC Part of Springer Nature.

SELENGKAPNYA

Pembayaran untuk Nilai dan Upaya Meningkatkan Kualitas

https://www.cedars-sinai.edu/Research/Research-Areas/CORE/Masters-Program/Images/Healthcare-Financing-Core---medical-devices-320px.jpg Semua model pembayaran alternatif dan reformasi pembayaran yang berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah berbagi jalur yang sama untuk sukses: penyedia harus membuat perubahan mendasar dalam operasi sehari - hari mereka yang meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Membuat perubahan operasional hanya akan menarik jika model pembayaran alternatif baru dan reformasi pembayaran secara luas diadopsi oleh banyak pembayar. Ketika penyedia menemukan strategi pembayaran baru untuk satu pembayar, tetapi tidak pada yang lain, insentif untuk berubah secara mendasar lemah. Bahkan, penyedia yang mengubah sistemnya untuk mencegah penerimaan dan berhasil dalam lingkungan pembayaran alternatif dapat kehilangan pendapatan dari pembayar yang melanjutkan pembayaran biaya layanan. Artikel ini diterbitkan pada Januari 2015 di jurnal Centers for Medicare and Medicaid Services.

SELENGKAPNYA

Penelitian kemudian dilanjutkan dengan topik untuk meningkatkan cara penyedia dibayar, tujuan studi ini untuk menghargai nilai dan koordinasi pelayanan - daripada duplikasi volume dan pelayanan. Secara historis, penyedia menerima pembayaran untuk setiap layanan individu, seperti kunjungan dokter, operasi, atau tes darah, dan tidak masalah apakah layanan ini membantu (atau membahayakan) pasien. Penyedia layanan umumnya tidak dibayar untuk menjaga kesehatan pasien mereka sebelum penyakit seperti diabetes berkembang atau memburuk. Dengan kata lain, penyedia sering dibayar berdasarkan volume pelayanan yang diberikan daripada nilai pelayanan yang diberikan.

Model pembayaran alternatif, seperti pembayaran yang digabungkan atau organisasi layanan yang bertanggung jawab, membuat dokter dan rumah sakit memperhatikan total biaya pelayanan pasien pada tingkat kualitas yang tinggi dari waktu ke waktu. Fokus ini membuat pelayanan lebih mudah diakses oleh pasien, termasuk ketersediaan setelah jam kerja, lebih cepat menindaklanjuti, transisi yang lebih mulus dari satu dokter atau dokter ke yang lain, lebih sedikit tes berulang atau duplikasi, dan menjaga pasien lebih sehat secara keseluruhan. Artikel ini diterbitkan pada 3 Maret 2016 di Centers for Medicare and Medicaid Services.

SELENGKAPNYA

Regulasi Pembiayaan Puskesmas

Beberapa peraturan pemerintah berikut mengatur rasio layanan puskesmas dan total penduduk yang dilayani. Sesuai peraturan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2001), 1 puskesmas untuk 120 ribu penduduk dengan satuan kabupaten/kota.  Kemudian, sesuai Permendagri (2008), 1 puskesmas seharusnya melayani seribu penduduk, jaraknya harus jauh dari posyandu. Disusul Permenkum HAM (2016), 1 puskesmas melayani 1500 penduduk. Terakhir, Bappenas (2017) menerbitkan ringkasan kebijakan yang menyatakan  rasio ideal ialah 1 puskesmas melayani 30 ribu penduduk. Tentu dengan perbedaan peraturan negara dan instansi yang mengatur ini berdampak pada proses pembiayaan untuk masing – masing puskesmas .

Rasio Puskesmas - Bappenas (2017)

Rasio Puskesmas - Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2001)

Rasio Puskesmas - Permendagri (2010)

Rasio Puskesmas - Permenhum & HAM (2016)

Pendanaan Kesehatan Kinerja Tinggi untuk Cakupan Kesehatan Universal (Vol. 2): Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan, Inklusif di Abad ke-21

Terlepas dari berbagai manfaat, sebagian besar negara berkembang belum memanfaatkan peluang pertumbuhan dan pembangunan yang ditawarkan oleh pembiayaan kesehatan berkinerja tinggi. Kesenjangan cakupan utama untuk layanan kesehatan penting masih ada; bagi mereka yang menerima layanan, cakupan sering kali tidak efektif, karena kualitas layanan rendah. Untuk memperluas cakupan yang adil dengan layanan berkualitas dan perlindungan keuangan, tingkat keseluruhan pengeluaran kesehatan, campuran sumber pendapatan, pengumpulan, dan penggunaan sumber daya yang efisien dan adil. Laporan ini mengidentifikasi kendala pembiayaan kesehatan yang kritis. Artikel ini dipublikasikan pada 26 Juni 2019 oleh World Bank.

SELENGKAPNYA

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

30-ribu-warga-gunungkidul-tercoret-dari-bpjs GUNUNGKIDUL - Upaya melakukan validasi penerima bantuan kesehatan bagi warga miskin melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan...
10
iuran-bpjs-kesehatan-akan-naik-ini-3-fakta-yang-wajib-kamu-tahu VIVA – Isu kenaikan iuran program jaminan kesehatan yang dilakuakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan kian hari semakin santer...
200
bpjs-mendukung-kenaikan-iuran-kesehatan Jakarta: Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idsris mendukung usulan kenaikan iuran bulanan peserta dari Dewan...
130
kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-menkeu-minta-masyarakat-sabar Jakarta, Beritasatu.com –Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap masyarakat bersabar menunggu keputusan pemerintah, apakah akan...
150
jokowi-siapkan-perpres-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menyiapkan peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur kenaikan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)...
130
djsn-usul-iuran-bpjs-kesehatan-naik-hingga-rp40-ribu Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan menyodorkan usulan kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional yang...
130
health-insurance-costs-virtual-care-programs-on-riseDive Brief: Companies expect health insurance costs to rise 5% in 2020, from $14,642 to $15,375 per employee, and they're preparing to use more...
120
komunitas-peduli-bpjs-kenaikan-premi-adalah-solusi-mundur REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komunitas Peduli BPJS Kesehatan menyayangkan rencana pemerintah yang akan menaikkan premi BPJS Kesehatan. Juru Bicara...
360
akrobat-pemerintah-atasi-defisit-bpjs-kesehatan TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan per hari ini secara resmi menonaktifkan 5,2 juta peserta...
350
bpjs-tk-tak-bisa-subsidi-defisit-bpjs-kesehatan REPUBLIKA.CO.ID, BELITUNG -- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan tak bisa melakukan subsidi untuk membantu defisit BPJS...
270
defisit-bpjs-kesehatan-tidak-bisa-ditutupi-bpjs-ketenagakerjaan JAKARTA, (PR).- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan, pihaknya tidak bisa melakukan subsidi...
290
lsm-usul-iuran-bpjs-kesehatan-naik-maksimal-rp5-000-per-orang Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga swadaya masyarakat mengimbau pemerintah berhati-hati dalam menaikkan nilai iuran peserta program Jaminan...
350
katastropik-penyumbang-defisit-terbesar-ini-saran-noriyu-untuk-bpjs-kesehatan Jakarta - Penyakit katastropik atau penyakit yang membutuhkan biaya tinggi dalam pengobatannya menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi BPJS...
340
premi-jkn-kis-akan-naik-ini-kata-bpjs-kesehatan JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah menyepakati usulan kenaikan premi Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Namun, belum diketahui...
380
5-2-juta-peserta-pbi-bpjs-kesehatan-dinonaktifkan Liputan6.com, Jakarta Ada 5.227.852 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan dinonaktifkan per...
360
jutaan-peserta-bpjs-kesehatan-bakal-dinonaktifkan Mulai 1 Agustus 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal menonaktifkan 5,2 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun para...
390

Berita Internasional

mass-led-the-way-on-health-insurance-now-let-s-make-health-care-cheaper In Massachusetts, we are fortunate that we support a key principle: Every resident of the commonwealth should have access to affordable, high-quality...
healthcare-funding-models Universal healthcare in many countries has been achieved by a mixed model of funding. General taxation revenue is the primary source of funding, but in...
kenya-s-health-budget-has-risen-30-in-last-two-fiscal-years Kenyan health minister Sicily Kariuki claimed the country’s health budget had increased by “more than 30%” in the last two financial years. From...
more-health-funding-key-to-wider-insurance-net NEW DELHI: In its first term, the Bharatiya Janata Party (BJP)-led National Democratic Alliance (NDA) made healthcare its priority and launched a raft...
world-bank-releases-report-on-high-performance-financing-for-uhcWorld Bank/Medium: On the agenda for the G20 this week: Financing universal health coverage Tim Evans, senior director of the health, nutrition, and...
what-the-left-gets-wrong-about-health-spending-and-outcomes Health spending in the United States is high and our medical performance is low, according to the liberals in Congress. According to Representative...
price-transparency-in-health-care-is-coming-to-the-u-s-but-will-it-matter President Trump has instructed federal agencies to use their authority (established in part under provisions of the Affordable Care Act, which the...
change-healthcare-rolls-out-new-ai-tech-to-help-reduce-denials The tool can help health systems optimize submissions and better predict potential issues with claims, the company says, giving recommendations to help...
out-of-pocket-costs-rising-even-as-patients-transition-to-lower-cost-care-settings A new TransUnion Healthcare analysis has found that most patients likely felt a bigger pinch to their wallets as out-of-pocket costs across all settings...
drug-shortages-hits-four-cities-bpjs-warns-of-fraud Indonesia Corruption Watch (ICW) has reported a shortage of medical supplies for Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) participants in...
free-health-insurance-to-be-offered-to-needy-uae-residents More than 100 UAE residents facing financial hardship will be given free health insurance thanks to a new government plan. Dubai Health Authority...
universal-health-coverage-can-best-be-achieved-by-public-systemsThis year the World Health Organization (WHO) observed its 70th birthday by holding World Health Day in Sri Lanka, where the theme was “Universal Health...
asia-pacific-regional-meeting-on-aids-tuberculosis-and-universal-health-coverage-country-experiences-challenges-and-solutions On 5 September 2018, the Department of International Organizations of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, in collaboration...
pharmacy-crucial-to-attainment-of-universal-health-coverage-awosikaThe Pioneer Coordinator of the National Programme on Immunisation, Dr Dere Awosika, has said that Pharmacy’s role is vital to the attainment of the...
making-the-economic-case-for-primary-health-careA new European taskforce is being set up to highlight and strengthen the economic case for primary health care. Primary health care is health care...
who-director-general-republic-of-congo-can-transform-its-primary-health-care-into-a-model-for-other-nations Brazzaville, 27 July 2018 - The Director-General of the World Health Organization (WHO) has commended the Republic of Congo’s commitment to...

who cop

banner kki

pis

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

pis

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet