Pelayanan kesehatan primer (PHC) adalah komponen kunci dari semua sistem kesehatan yang berkinerja tinggi, landasan penting bagi cakupan kesehatan universal (UHC), dan prasyarat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini merupakan jalan untuk mencapai kesehatan yang baik dengan biaya rendah dengan menyediakan intervensi kesehatan yang penting dan hemat biaya, termasuk promosi kesehatan; pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak; imunisasi; dan pengobatan untuk penyakit umum sepanjang perjalanan hidup. Ketika beban global penyakit tidak menular meningkat, PHC muncul sebagai lokus pencegahan dan koordinasi pengelolaan penyakit kronis seumur hidup. Puskesmas juga mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsi kesehatan masyarakat yang penting, termasuk dalam merespons penyakit epidemi seperti pandemi COVID-19. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di The Lancet.
Tujuan cakupan kesehatan universal (UHC) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah bermetamorfosis dari tahap awal layanan kesehatan primer (PHC) menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) yang baru-baru ini diterapkan. Dalam konteks ini, kami bertujuan untuk mendokumentasikan upaya teoritis dan filosofis, analisis sejarah, aspek finansial dan politik di berbagai era, dan penilaian cakupan pada era tersebut terkait UHC dalam skenario global. Menelusuri dengan kata kunci luas yang berdekatan dengan UHC dengan cakupan dan keterkaitan antar disiplin dalam analisis konseptual, kami selanjutnya menarasikan ulasan tersebut dengan sejarah perkembangan UHC dalam periode waktu yang berbeda. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal NCBI
Penelitian ini untuk menilai akses terhadap layanan kesehatan umum dan terkait disabilitas di kalangan penyandang disabilitas di Maladewa. Studi ini menemukan bukti bahwa penyandang disabilitas mengalami kebutuhan yang tidak terpenuhi baik terkait disabilitas maupun layanan kesehatan umum. Oleh karena itu terdapat bukti bahwa penyandang disabilitas di Maladewa tertinggal dalam komponen inti yang relevan dengan UHC: ketersediaan semua layanan yang dibutuhkan, serta kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal PLOS One
Publikasi ini adalah salah satu dari dua makalah penelitian yang lebih panjang mengatasi kualitas di sektor kesehatan dan pendidikan dasar. Hal ini mengikuti fokus tematik ekuitas pada 2021 seri Ringkasan Anggaran tahunan. Mengingat sentralitas kualitas untuk pendidikan dasar dan kesehatan, UNICEF Afrika Selatan didedikasikan untuk mengembangkan beberapa intervensi penelitian yang merangkum status quo, menyajikan penelitian terkini, dan mengajukan rekomendasi yang sesuai dan spesifik konteks untuk mengatasi defisit kualitas. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 oleh Unicef
Organisasi yang kompleks bertugas memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk menciptakan barang dan jasa; organisasi kesehatan tidak terkecuali. Sumber daya yang berfungsi sebagai masukan bagi organisasi layanan kesehatan meliputi staf klinis dan administrasi, pasokan dan peralatan medis, serta asuransi kesehatan pemerintah dan swasta. Barang dan jasa yang berfungsi sebagai output dari organisasi kesehatan meliputi hasil perawatan pasien, kepuasan pasien, dan kesehatan masyarakat dan populasi. Oleh karena itu, apakah itu direktur sistem kesehatan nasional (mis., Layanan Kesehatan Nasional di Inggris), CEO rumah sakit akademik (mis., Klinik Mayo), atau manajer pusat perawatan darurat setempat, mereka harus memahami cara merancang, memodifikasi, dan menerapkan anggaran bisnis. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal NCBI
Perawatan kesehatan primer didefinisikan sebagai Kesehatan untuk Semua di Alma Ata. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa perawatan kesehatan primer meningkatkan kesehatan populasi di berbagai negara dan sistem, melampaui model medis tipikal untuk mengatasi faktor penentu sosial kesehatan. Agenda UHC saat ini pada dasarnya adalah populasi Perawatan Kesehatan Primer (Puskesmas) dan strategi berbasis komunitas untuk menyediakan berbagai layanan perawatan berbiaya rendah dan berdampak tinggi untuk mencapai hasil kesehatan yang merata. PHC memiliki peluang yang sebelumnya tidak ada dengan keselarasan dengan tujuan UHC. Namun, pencapaian sebenarnya dari keserupaan dengan kesehatan universal di seluruh dunia ini tetap menjadi urusan yang belum selesai karena kompleksitas masyarakat manusia dan tantangan kesehatan biologis muncul, yang mendorong adaptasi berkelanjutan PHC. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di Wiley Online Library.
Sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas JKN. Bahwa untuk pengembangan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diperlukan pengaturan mengenai prosedur penjaminan pelayanan refraksi dan kacamata sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan guna terwujudnya kepastian hukum bagi Peserta untuk mendapatkan penjaminan sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan. Peserta yang diatur dalam peraturan ini ialah yang membayar iuran JKN minimal 6 bulan. Peraturan ini mengatur kriteria apa saja yang harus dipenuhi peserta untuk mengakses fasilitas kacamata dari optikal, yang sebelumnya mendapat rujukan dari FKTP.
Secara global, asuransi kesehatan telah diidentifikasi sebagai komponen kunci dari pembiayaan kesehatan. Implementasi polis asuransi kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam akses ke layanan kesehatan di negara-negara tersebut. Studi ini menilai cakupan asuransi kesehatan dan faktor-faktor yang terkait di antara wanita usia reproduksi yang tinggal di pedesaan Ghana. Meskipun lebih dari separuh perempuan dilindungi oleh asuransi kesehatan, persentase yang signifikan dari mereka tidak diasuransikan, menyoroti perlunya tindakan kebijakan yang cepat untuk meningkatkan tingkat cakupan asuransi. Ditemukan bahwa tingkat pendidikan, mendengarkan radio, paritas, status kehamilan, kuintil kekayaan, dan wilayah tempat tinggal merupakan faktor yang berhubungan dengan cakupan asuransi kesehatan. Peneliti merekomendasikan penargetan yang lebih baik dan memprioritaskan kerentanan di daerah pedesaan dan memulai kebijakan yang meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat untuk program asuransi. Studi lebih lanjut untuk menetapkan langkah-langkah kebijakan kesehatan dan hambatan khusus konteks menggunakan desain eksperimental untuk pendaftaran asuransi kesehatan diperlukan. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal BMC
Sistem perawatan kesehatan publik di Vietnam dibagi menjadi tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan komune, dengan layanan kesehatan saat ini sangat bergantung pada model perawatan berbasis rumah sakit, karena sekitar 73% dari total pengeluaran kesehatan dilakukan di rumah sakit.6 Kualitas layanan kesehatan adalah salah satu alasan mengapa pasien mengabaikan fasilitas kesehatan utama untuk mengunjungi rumah sakit pusat atau provinsi, karena fasilitas kesehatan dan staf medis berkualitas tinggi sebagian besar berada di kota-kota seperti Hanoi dan Kota Ho Chi Minh. Kebijakan otonomi rumah sakit mengharuskan setiap institusi untuk mengelola sendiri biaya operasional dan pendapatan, termasuk pendapatan dari biaya pengguna atau asuransi kesehatan. Kebijakan ini mendorong persaingan yang didorong oleh keuntungan dengan pusat layanan kesehatan primer untuk menarik dan mempertahankan pasien. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal The Lancet
Diluncurkan pada 2014, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan universal, termasuk layanan kontrasepsi, kepada penduduknya. Peneliti bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi JKN terhadap keseluruhan pengeluaran untuk program KB di Indonesia. Kontribusi JKN untuk mendanai program KB Indonesia pada 2019 tergolong rendah dan membuka peluang besar untuk memperluas kontribusi tersebut. Upaya terkoordinasi harus dilakukan untuk mengidentifikasi peluang yang memungkinkan untuk menyelaraskan kembali peran BKKBN dan JKN dalam program KB dan menghilangkan hambatan untuk mengakses layanan KB di fasilitas publik dan swasta. Ini termasuk upaya bersama untuk meningkatkan integrasi penyedia KB swasta ke dalam program JKN. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di Gates Open Research.
WHO membayangkan masa depan dimana setiap orang di dunia mendapat manfaat penuh dan langsung dari rekomendasi klinis, kesehatan masyarakat, dan penggunaan data. Pedoman SMART adalah pendekatan baru untuk mensistematisasikan dan mempercepat penerapan yang konsisten dari intervensi yang direkomendasikan dan menyelamatkan jiwa di era digital.
Peta jalan ini ditujukan antara lain sebagai pegangan untuk menangani berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam perjalanan implementasi SJSN. Implementasi SJSN mengalami tantangan perubahan demografi dan kondisi makroekonomi baik global maupun nasional sehingga menjadi lebih berkesinambungan secara fiskal serta investasi yang dilakukan lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Tantangan lain yang perlu diselesaikan dalam 5 tahun ke depan adalah tata kelola kelembagaan SJSN, yaitu memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan terkait, baik secara horizontal maupun vertikal.
Meskipun respon pandemi global COVID-19 dengan cepat mengembangkan penanggulangan medis, namun gagal untuk sepenuhnya mencegah morbiditas dan mortalitas di negara berpenghasilan tinggi dan negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs). Karena varian baru dan kondisi pasca-COVID-19 terus bermunculan dan mempengaruhi sistem kesehatan dan ekonomi, biaya manusia dan ekonomi sepenuhnya belum terasa. Kita sekarang harus belajar dari kekurangan ini dan menerapkan kerangka kerja yang lebih inklusif dan adil untuk mencegah dan menangani wabah. Seri ini menawarkan pembelajaran khusus dari kampanye vaksinasi COVID-19 dan intervensi non-farmasi, menyoroti kebutuhan akan sistem kesehatan yang tangguh, inklusif, dan adil. Mengambil tindakan untuk membangun kembali kepercayaan dan berinvestasi dalam kapasitas manufaktur lokal yang tangguh, rantai pasokan, kerangka peraturan, dan menempatkan suara LMICs di pusat pengambilan keputusan akan membantu memastikan kesiapan menghadapi ancaman di masa depan. Inilah saatnya untuk bergerak lebih dari sekedar berbicara tentang belajar dan menerapkan pelajaran dan mengambil tindakan menuju masa depan yang lebih tangguh. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di The Lancet
Paket esensial layanan kesehatan (EPHS) berpotensi berkontribusi pada pembiayaan cakupan kesehatan universal (UHC) melalui beberapa jalur. Secara umum, ekspektasi yang tinggi tentang apa yang dapat dicapai oleh EPHS untuk pembiayaan kesehatan, namun pemangku kepentingan jarang menjelaskan mekanisme untuk mencapai hasil yang diinginkan. Makalah ini menganalisis bagaimana EPHS berhubungan dengan tiga fungsi pembiayaan kesehatan (peningkatan pendapatan, pengumpulan risiko dan pembelian) dan manajemen keuangan publik (PFM). Tinjauan kami terhadap pengalaman negara menemukan bahwa menggunakan EPHS untuk secara langsung memanfaatkan dana untuk kesehatan jarang efektif. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal NCBI.
Kemajuan Universal Health Coverage (UHC) diukur dengan menggunakan indikator pelacak dari intervensi kunci, yang telah diterapkan dalam sistem kesehatan. UHC adalah tentang kependudukan, layanan kesehatan yang komprehensif dan cakupan keuangan untuk layanan berkualitas yang adil dan hasil kesehatan. Terdapat kekurangan bukti tentang tingkat universalitas UHC dalam hal jenis pelayanan kesehatan, definisi terpadu (dimensi) dan indikator pelacak yang digunakan dalam pengukuran UHC. Oleh karena itu, kami memetakan literatur yang ada untuk menilai universalitas UHC dan merangkum tantangan menuju UHC. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di PLOS One
Peningkatan pengawasan terhadap kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung memberikan dorongan yang kuat untuk pembaharuan sistem kesehatan masyarakat. Makalah ini berusaha untuk memahami prioritas pembuat keputusan kesehatan masyarakat untuk reformasi pembiayaan kesehatan masyarakat, organisasi, intervensi, dan tenaga kerja. Konsensus muncul dengan cepat di antara pembuat keputusan kesehatan masyarakat Kanada untuk memprioritaskan anggaran kesehatan masyarakat dan kerangka waktu pengeluaran. Memastikan bahwa layanan kesehatan masyarakat di luar COVID-19 dan penyakit menular dipertahankan dan ditingkatkan juga merupakan hal yang sangat penting. Penelitian di masa depan harus mengeksplorasi potensi pertukaran antara prioritas ini. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di BMC Public Health. 
Terlepas dari penghapusan biaya pengguna pada layanan kesehatan primer publik di Zambia, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembayaran langsung masih signifikan. Namun, peneliti memiliki sedikit pemahaman tentang sejauh mana pembayaran out of pocket membawa pasien ke metode kesulitan pembiayaan biaya out of pocket. Studi ini menganalisis prevalensi dan faktor penentu pembiayaan kesulitan yang timbul dari pembayaran out-of-pocket dalam perawatan kesehatan, menggunakan data dari survei pengeluaran kesehatan rumah tangga yang representatif secara nasional yang dilakukan pada 2014. Peneliti menggunakan model regresi logistik berurutan untuk menguji faktor-faktor yang terkait dengan risiko kesulitan pembiayaan dengan syarat melaporkan penyakit dan pengeluaran sendiri. Hasilnya menunjukkan bahwa hingga 11% rumah tangga yang melaporkan sakit pernah meminjam uang, atau menjual barang-barang atau meminta bantuan teman, atau mengalihkan konsumsi rumah tangga lain untuk membayar perawatan kesehatan. Risiko kesulitan pembiayaan lebih tinggi pada rumah tangga termiskin, perempuan kepala keluarga dan rumah tangga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Perbaikan akses fisik dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat berpotensi menurunkan angka kesulitan pembiayaan terutama di kalangan masyarakat termiskin. Artikel ini dipublikasikan pada 2019 di PLOS One
Di negara berkembang seperti India, biaya perawatan kesehatan sebagian besar ditanggung oleh pembayaran pasien sendiri. Studi terbaru melaporkan bahwa pasien melewatkan klinik yang didanai publik yang menyediakan konsultasi gratis untuk penyedia perawatan swasta jauh. Beberapa alasan yang teridentifikasi untuk perilaku tersebut antara lain waktu tunggu yang lebih lama, persepsi tentang kualitas perawatan, dll. Oleh karena itu, alokasi yang optimal dari kapasitas yang ada dan yang baru sangat penting untuk kepentingan publik yang lebih besar. Artikel ini menyajikan kerangka pengambilan keputusan menuju maksud untuk memperkuat jaringan layanan kesehatan primer pemerintah yang ada. Pada artikel ini, model mixed-integer linear programming (MILP) dikembangkan untuk konfigurasi ulang yang optimal dari jaringan layanan kesehatan primer pemerintah yang ada untuk meminimalkan pengeluaran pasien (OOPE). Model ini melibatkan tiga jenis fasilitas: Puskesmas, Puskesmas, dan OPD Swasta (bagian rawat jalan). Penerapan model yang diusulkan dapat membantu mengurangi pengeluaran di luar kantong. Model pengoptimalan yang diusulkan dalam artikel ini unik karena menggabungkan untuk pertama kalinya, pengeluaran pasien sendiri, konfigurasi ulang kapasitas, dan keputusan kemitraan publik-swasta dalam sistem perawatan kesehatan primer. Algoritma solusi juga diusulkan untuk model optimisasi. Model ini akan berguna untuk pengembangan teori dan juga dalam pembuatan kebijakan. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di Wiley Online Library
Selama bertahun-tahun, beban penyakit menular dan tidak menular di antara negara-negara berkembang terus meningkat. Secara tradisional dikaitkan dengan negara maju, negara berkembang telah melihat peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir pada penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, obesitas. Diperkirakan pada tahun 2020, PTM akan bertanggung jawab atas sekitar 70% beban penyakit global, menyebabkan 7 dari 10 kematian di negara berkembang. Penyakit menular secara paralel sebagian besar masih menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia. Para peneliti telah menciptakan istilah 'Beban ganda penyakit' dalam upaya untuk menjelaskan peningkatan bersamaan penyakit menular dan tidak menular di negara berkembang. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di Pubme Central
Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan cakupan kesehatan universal pada tahun 2024. Reformasi sistem pembiayaan kesehatan negara adalah kunci untuk mencapai komitmen ini. Kami bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana manfaat dan beban pembiayaan kesehatan didistribusikan ke seluruh kelompok pendapatan dan sejauh mana Indonesia telah mencapai pemerataan dalam pendanaan dan pemberian layanan kesehatan setelah reformasi pembiayaan. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam memperluas cakupan layanan kesehatan, masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembiayaan dan pengeluaran. Meningkatkan kelengkapan manfaat akan mengurangi pengeluaran sendiri dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk perawatan primer akan meningkatkan akses ke layanan perawatan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Artikel ini dipublikasikan pada Mei 2023 oleh The Lancet Global Health.
|
Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya. Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan. Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.
Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.
|
