Lebih dari 18 bulan pandemi COVID-19, di tengah peluncuran vaksin, kawasan Asia Tenggara terus menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan esensial yang tidak terputus dan mempertahankan kemajuan dalam kesehatan. Saat kita mendekati 2030, itu lebih penting dari sebelumnya bagi negara - negara anggota untuk mempertahankan esensial pelayanan kesehatan, mempercepat kemajuan dan memperbaharui komitmen mereka terhadap universal health coverage (UHC) dan SDG terkait kesehatan, saat membangun wilayah pasca COVID-19 yang lebih kuat dan tangguh. Menuju tujuan itu, laporan ini memberikan informasi kepada negara - negara anggota tentang dimana peneliti dan apa yang dibutuhkan untuk mencapai UHC dan SDGs terkait kesehatan. Untuk tahun ini laporan, peneliti terus mengikuti format yang sama seperti tahun - tahun sebelumnya, tetapi dengan beberapa fitur baru, yang disoroti di bawah ini. Laporan tahun ini untuk pertama kalinya menampilkan perkiraan lintasan untuk pilihan terkait kesehatan Indikator SDG hingga 2030. Melalui proyeksi ini negara - negara anggota dapat mengukur apakah mereka saat ini berada di jalur yang tepat untuk mencapai SDG global dan nasional target. Ada juga bagian yang berfokus pada ketidakadilan kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 oleh WHO,
Kekuatan utama dari penelitian ini adalah menyediakan bukti penting yang sebelumnya tidak tersedia: perkiraan standar dan lengkap dari pengeluaran imunisasi untuk setiap LMIC dan sumber pendanaan. Fakta bahwa perkiraan empiris dari jumlah ini belum ada juga menandakan salah satu keterbatasan utama penelitian ini: mengingat kekurangan utama dalam data yang dilaporkan, banyak asumsi harus dibuat sebagai bagian dari analisis. Akibatnya, ada ketidakpastian substansial seputar hasil, terutama yang menggambarkan kontribusi biaya sendiri terhadap total pengeluaran. Para penulis menyarankan bahwa perkiraan mereka menunjukkan kesenjangan dalam target pengeluaran untuk Global Vaccine Action Plan4 pada akhir tahun 2020, yang berpotensi mengarah pada cakupan imunisasi yang lebih rendah dan kematian yang dapat dicegah lebih tinggi, dan kebutuhan untuk mobilisasi sumber daya yang berkelanjutan untuk mengirimkan vaksin yang menyelamatkan jiwa ke LMICs . Strategi Agenda Imunisasi 2030 (IA2030) diadopsi pada 2020 untuk memenuhi tujuan imunisasi global untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas yang dapat dicegah dengan vaksin, menyediakan akses vaksin yang adil, dan mengintegrasikan imunisasi dalam perawatan kesehatan primer. Namun, sejak awal 2020, anggaran pemerintah yang terbatas telah terbebani oleh kebutuhan respons pandemi COVID-19. Gangguan ini mengancam untuk membalikkan kemajuan yang dibuat selama beberapa dekade sebelumnya menuju pencapaian tujuan IA2030. Selain itu, krisis COVID-19 telah mengungkap bagaimana program imunisasi nasional terlalu bergantung pada kampanye catch-up reaktif6 daripada sistem tangguh yang mampu mengatasi krisis sambil mempertahankan layanan penting. Perkiraan yang dikembangkan oleh Ikilezi dan rekan menyoroti peran penting yang pemerintah dalam mendukung program imunisasi nasional mereka. Untuk mencapai tujuan baru IA2030, pemerintah perlu terus menyediakan pembiayaan untuk layanan kesehatan penting seperti imunisasi di samping respons COVID-19 dan konsekuensi ekonominya. Para peneliti mencatat bahwa ini akan membutuhkan upaya kolektif untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan. Artikel ini dipublikasikan pada 4 November 2021 di jurnal The Lancet
Mayoritas negara berkembang di Asia telah melakukan reformasi sistem kesehatan mereka selama beberapa dekade tetapi masih gagal mencapai target untuk cakupan kesehatan universal (UHC), yaitu memastikan bahwa semua orang mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa menderita kesulitan keuangan. Negara - negara di Asia bergantung pada campuran sumber pembiayaan kesehatan, seperti pendapatan umum pemerintah, asuransi kesehatan sosial (SHI), pendanaan eksternal, asuransi kesehatan swasta dan pembayaran out-of-pocket (OOP). Negara - negara Asia umumnya menghabiskan antara 1% dan 10% dari PDB nasional mereka untuk kesehatan. Terdapat variasi dalam investasi pemerintah di bidang kesehatan sebagai proporsi dari total pengeluaran kesehatan di seluruh negara, dari 23,4% di Jepang hingga 4,8% di Myanmar. Banyak pemerintah di Asia telah memperkenalkan berbagai jenis skema asuransi kesehatan (SHI) yang dibiayai publik. Sektor swasta, dalam menyediakan layanan kesehatan, telah berkembang pesat, karena banyak sistem kesehatan nasional tidak mampu mengatasi kenaikan biaya, terutama untuk pembayaran bersama, dan meningkatnya permintaan layanan. Pengenalan asuransi kesehatan swasta telah mengurangi pembayaran OOP dan, dalam jangka panjang, dapat mengembangkan sistem SHI yang lebih luas. Sebagai akibat dari rendahnya tingkat pengeluaran pemerintah, pembayaran OOP oleh konsumen kesehatan merupakan bagian besar dari pengeluaran kesehatan, berjumlah lebih dari US$0,5 triliun atau US$80 per kapita per tahun. Peningkatan pesat dalam bantuan pembangunan untuk kesehatan (development assistance for health/ DAH) sejak tahun 2000 telah menghasilkan peningkatan kesehatan yang besar di negara - negara termiskin, namun tingkat DAH mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. DAH harus berevolusi untuk membantu mempercepat kemajuan menuju UHC. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di SAGE Journals
Cakupan kesehatan universal (UHC) dimaksudkan untuk mengakses layanan kesehatan utama termasuk pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, dan promosi kesehatan. UHC bervariasi sesuai dengan demografi, epidemiologi, dan tren berbasis teknologi, serta sesuai dengan harapan masyarakat. Secara global, transisi menuju UHC telah dikaitkan dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan kesehatan. Pandemi COVID-19 telah mengganggu sistem kesehatan bahkan ekonomi paling maju di dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi ini juga sangat menantang bagi negara - negara dengan ketimpangan kesehatan yang ada serta Negara - negara dengan sistem perawatan kesehatan yang sedang berkembang. Ini telah memperkuat kebutuhan untuk mempercepat upaya untuk membangun sistem kesehatan yang kuat dan tangguh untuk mencapai kemajuan menuju UHC. Komentar ini membahas tinjauan global UHC setelah COVID-19. Ini juga menyoroti inisiatif yang diambil oleh Pakistan untuk mempromosikan tujuan UHC. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di Journal of Pharmaceutical Policy and Practice.
Kemerosotan dalam hubungan pasien – penyedia layanan kesehatan di Tiongkok telah menarik perhatian yang meningkat di komunitas internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepercayaan dalam kepuasan pasien dengan perawatan rawat inap rumah sakit, dan bagaimana kepercayaan pasien - penyedia dibentuk dari perspektif pasien dan penyedia. Inti dari tingginya tingkat ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit adalah kurangnya kepercayaan. Reformasi sistem perawatan kesehatan saat ini di Tiongkok belum mengatasi masalah mendasar yang tertanam dalam sistem yang menyebabkan ketidakpercayaan. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa kepercayaan pasien - prediktor kepuasan pasien yang paling signifikan dibentuk oleh persepsi kualitas layanan yang tinggi, interaksi antarpribadi yang empatik dan peduli, dan asuransi kesehatan yang dirancang lebih baik yang memberikan perlindungan finansial yang lebih kuat dan memungkinkan akses yang lebih adil terhadap kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada 2016 di jurnal PLOS One
Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan produktivitas faktor total dan menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan pengeluaran perawatan kesehatan pemerintah Tiongkok di masing - masing provinsi setelah implementasi reformasi perawatan kesehatan baru pada periode setelah 2009. Peneliti menggunakan model DEA Malmquist untuk mengukur efisiensi dan menerapkan regresi Tobit untuk mengeksplorasi factor - faktor yang mempengaruhi efisiensi pengeluaran perawatan kesehatan pemerintah. Data diambil dari buku tahunan statistik Tiongkok (2004–2020). Meskipun implementasi reformasi medis baru telah meningkatkan efisiensi pengeluaran kesehatan pemerintah, masih rendah di 31 provinsi di Cina. Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan PDB per kapita, kepadatan penduduk dan faktor - faktor lain ketika mengoordinasikan alokasi input perawatan kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal PLOS One
Sementara pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan sistem kesehatan dapat mendukung ketahanan terhadap guncangan, dampak pada keberlanjutan sistem pembiayaan sangat penting mengingat besarnya pandemi COVID-19. Peran Asuransi Kesehatan Sosial (SHI) dalam merespons pandemi membawa pengaruh terhadap keberlangsungan sistem asuransi. Studi ini menyelidiki dampak kebijakan pengobatan COVID-19 Tiongkok terhadap keberlanjutan sistem SHI-nya, mengeksplorasi pengaruh kebijakan tersebut pada sistem Wuhan, dan membahas dampak dari asumsi keadaan darurat yang setara pada dana SHI untuk lima ibu kota provinsi lainnya di Tiongkok. Mengenai fragmentasi sistem SHI China, untuk memperkuat kesiapsiagaan jangka panjang untuk mengelola keadaan darurat di masa depan, studi ini menyarankan integrasi skema asuransi dan pengumpulan provinsi, penyesuaian saldo dana dan jaring pengaman darurat juga disarankan. Semua opsi membutuhkan lebih banyak investasi kesehatan masyarakat. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di Dovepress
Keamanan kesehatan global (global health security/ GHS) dan cakupan kesehatan universal (universal health coverage/ UHC) adalah kunci kesehatan global agenda yang mencita - citakan dunia yang lebih sehat dan lebih aman. Namun, terdapat ketegangan antara strategi dan implementasi GHS dan UHC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai hubungan antara GHS dan UHC menggunakan dua indeks kuantitatif terbaru. Aspirasi GHS tidak akan terwujud tanpa UHC; karenanya, ketegangan antara dua agenda kesehatan global ini harus ditransformasikan menjadi solusi yang sinergis. Peneliti berpendapat bahwa memperkuat sistem kesehatan, sejalan dengan prinsip - prinsip perawatan kesehatan primer, dan menerapkan pendekatan “One Health” secara progresif akan memungkinkan negara - negara untuk mencapai keduanya UHC dan GHS menuju dunia yang lebih sehat dan lebih aman yang dicita-citakan setiap orang untuk ditinggali. Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di jurnal NCBI
Penganggaran dapat dimaknai sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap program atau kegiatan yang akan dijalankan. WHO mendefinisikan anggaran menjadi 5 komponen yaitu apa, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Penganggaran dalam sector kesehatan dimaknai sebagai proses penetapan alokasi sumber daya untuk menghasilkan keluaran terbaik. Proses penganggaran penting karena bertujuan agar dalam proses penyusunan kebijakan kesehatan, perencanaan, perhitungan biaya, dan penganggaran dapat saling terhubung secara maksimal. Sementara materi yang lebih terperinci salah satunya budget tracking analysis, materi ini disampaikan pada 20 September 2021 oleh Indra Yudha Mambea dengan moderator Fariza Zahra Kamilah dan pembawa acara Jorghi Vadra. Budget tracking adalah mengkategorikan dan mengklasifikasikan anggaran yang ada kaitannya dengan program dan dapat menurunkan angka permasalahan sehingga terlihat rincian microcosting untuk dapat menjalankan program kegiatan sesuai perencanaan. Sumber dana dapat diperoleh antara lain dari sumber nasional dan internasional, pemerintah atau non pemerintah (donor LSM, NGO), pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini biasanya terdapat sumber - sumber dana yang tidak terprediksi sehingga diperlukan pelacakan baik dari direct (wawancara, survey) maupun indirect (mengambil data sekunder dari draft yang tersedia).
Kajian ini diterbitkan oleh Kementerian PPN Bappenas pada 2019 menjelang berakhirnya RPJMN 2015 – 2019. Di dalam paper ini dipaparkan terkait Kajian Sektor Kesehatan yang merupakan proses berbasis bukti yang digunakan sebagai masukan pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020 – 2024. Laporan Kajian Sekor Kesehatan 2018 dengan topik ‘Fungsi Kesehatan Masyarakat dan Health Security’ disusun untuk menganalisis situasi terkini, mengidentifikasi gap dari kebijakan yang ada saat ini, memetakan tantangan dan isu strategis, serta menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi untuk memperkuat fungsi kesehatan masyarakat termasuk Emerging Infectious Diseases dan ancaman health security lainnya.|
Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya. Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan. Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.
Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.
|
Pengantar
