Artikel ini menawarkan diskusi tentang pro dan kontra dari perawatan kesehatan universal di Amerika Serikat. Kerugian dari perawatan kesehatan universal termasuk biaya awal yang signifikan dan tantangan logistik. Di sisi lain, perawatan kesehatan universal dapat mengarah pada populasi yang lebih sehat, dan dengan demikian, dalam jangka panjang, membantu mengurangi biaya ekonomi negara yang tidak sehat. Secara khusus, kesenjangan kesehatan yang substansial ada di Amerika Serikat, dengan segmen status sosial ekonomi yang rendah dari populasi tunduk pada penurunan akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan risiko kondisi kronis tidak menular seperti obesitas dan diabetes tipe II, diantara faktor - faktor penentu lainnya. Sementara penerapan perawatan kesehatan universal akan rumit dan menantang, kami berpendapat bahwa pergeseran dari sistem berbasis pasar ke sistem perawatan kesehatan universal diperlukan. Perawatan kesehatan universal akan lebih memfasilitasi dan mendorong praktik kesehatan preventif yang berkelanjutan dan lebih menguntungkan bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi jangka panjang Amerika Serikat. Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di jurnal MDPI
Skala pandemi COVID-19 adalah konsekuensi dari perdagangan internasional dan globalisasi, dengan penyebaran virus di sepanjang rute perdagangan dan perjalanan yang sudah mapan. Namun, pandemi juga mempengaruhi perdagangan internasional melalui pengurangan pasokan dan permintaan. Dalam Sudut Pandang ini kami menjelaskan banyak implikasi bagi kesehatan dan mengusulkan cara untuk menguranginya. Masalah termasuk berkurangnya akses ke pasokan medis (khususnya, alat pelindung diri dan tes), kekurangan anggaran sebagai akibat dari penurunan tarif dan pajak, dan penurunan umum dalam kegiatan ekonomi yang dalam banyak kasus mengarah pada resesi, ancaman terhadap keamanan sosial. jaring, dan untuk meningkatkan kerawanan pendapatan, pekerjaan, dan ketahanan pangan. Namun, dalam kasus luar biasa, pandemi juga membawa beberapa manfaat sementara, termasuk bagi lingkungan. Ke depan, akan ada tekanan besar untuk lebih meliberalisasi aturan perdagangan untuk mendorong pemulihan ekonomi, tetapi penting bahwa kebijakan perdagangan diinformasikan oleh banyak konsekuensinya bagi kesehatan untuk memastikan bahwa manfaat dimaksimalkan dan ancaman diminimalkan melalui identifikasi dan mitigasi aktif. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal The Lancet
Dana Kesetaraan Kesehatan (Health Equity Funds/HEF) dikembangkan untuk memungkinkan orang miskin mengakses layanan kesehatan masyarakat dengan membayar penyedia layanan kesehatan masyarakat atas nama mereka, termasuk biaya non medis untuk penerima manfaat yang dirawat di rumah sakit (HEFB). Skema nasional mencakup 3,1 juta HEFB yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penyerapan manfaat, bagaimanapun, telah dicampur dan sebagian besar orang miskin masih memulai perawatan di fasilitas swasta dimana mereka mengeluarkan biaya yang cukup besar. Peneliti memeriksa manfaat intervensi tambahan dibandingkan dengan skenario HEF yang berdiri sendiri yang ada dalam merangsang pencarian perawatan di fasilitas kesehatan publik di antara orang miskin yang memenuhi syarat. Artikel ini dipublikasikan pada 2018 di jurnal Biomed Central.
Tahun 2020 adalah tahun pandemi, Indonesia merasakan dampak pandemi ini dalam berbagai aspek perkembangan. Perekonomian Indonesia selama tahun berjalan melambat menjadi minus 5,3 persen pada tahun kuartal kedua tahun 2020 dan pertumbuhan agregat minus 2,1 persen pada tahun 2020. Target perencanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN) 2020-2024 direvisi melalui pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (Rencana Kerja Pemerintah/RKP) tahun 2020, dengan prioritas utama penanggulangan COVID-19. Kemudian pembangunan mulai digencarkan pada 2021 untuk mengejar target prioritas nasional yang terbengkalai karena COVID-19. APBN 2020 mengalokasikan sekitar Rp 937,42 triliun untuk pencegahan COVID-19, termasuk akumulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 86,32 triliun, sehingga defisit pembiayaan tahun itu mencapai Rp1.226,8 triliun. COVID-19 kebijakan pengendalian pandemi melalui Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Besar/PSBB) mengalami pasang surut, apalagi diikuti dengan kebijakan new normal. Kebijakan untuk Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM) sebagai pengganti PSBB dilaksanakan pada awal Februari dan parallel dengan program vaksinasi nasional diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan yang dituangkan dalam RKP 2021. Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 termasuk masih tinggi di dunia, dan percepatan pembangunan yang dicanangkan pemerintah mendapat bentangan jalan yang terbentang untuk dilalui. Artikel ini diterbitkan Bappenas pada April 2021.
Beberapa waktu lalu (2 Agustus 2021), telah terbit Perpres Nomor 67 Tahun 2021 terkait pengelolaan tuberkulosis. Peraturan presiden ini mengatur target dan strategi nasional eliminasi TBC pelaksanaan strategi nasional eliminasi, tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah, koordinasi percepatan penanggulangan TBC, peran serta masyarakat, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pendanaan. Target eliminasi TBC tahun 2030 diantaranya penurunan angka kejadian menjadi 65 per 100 ribu penduduk dan penurunan angka kematian menjadi 6 per 100 ribu penduduk. Dalam upaya eliminasi ini, anggaran dibebankan pada APBN, APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Pendanaan upaya penanggulangan TBC dipenuhi melalui komitmen pendanaan Pemerintah Pusat, komitmen pendanaan Pemerintah Daerah, dan pengelolaan pendanaan melalui mekanisme jaminan kesehatan yang tepat sasaran, serta mobilisasi pendanaan dari sumber lain yang sah.
UNICEF bekerja di tempat - tempat paling menantang di dunia untuk menjangkau anak - anak dan remaja yang paling kurang beruntung – dan melindungi hak setiap anak, dimanapun. Di lebih dari 190 negara dan wilayah, UNICEF melakukan apapun untuk membantu anak - anak bertahan hidup, berkembang, dan memenuhi potensi mereka sejak masa kanak - kanak hingga remaja. Tim ekonomi imunisasi UNICEF menarik keahlian dari Kelompok Program (Head Quarter/HQ di New York) dan Divisi Pasokan (HQ di Kopenhagen), dan memberikan dukungan teknis untuk keterlibatan UNICEF dalam imunisasi di lebih dari 130 program negara, bersama dengan pemerintah, LSM, badan - badan PBB lainnya, organisasi internasional, dan sektor swasta. Dengan dukungan dari mitra kunci US-CDC, dan Aliansi Gavi, UNICEF memberikan kontribusi kepada komunitas imunisasi global melalui studi, evaluasi dan dukungan teknis langsung untuk program imunisasi, terutama terkait dengan analisis biaya, perencanaan dan penetapan biaya nasional, analisis ekonomi politik, publik manajemen keuangan, serta pembiayaan dan transisi imunisasi yang berkelanjutan. Artikel ini merupakan saduran resmi dari laman UNICEF
Ketika penguncian memaksa para ilmuwan di seluruh dunia untuk menunda penelitian mereka, para penyandang dana memperkenalkan langkah - langkah untuk meminimalkan stres. Sementara sains sangat penting untuk memerangi COVID-19, para peneliti yang terkurung di rumah mereka dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan yang didanai hibah menjadi semakin khawatir tentang bagaimana pandemi virus corona akan mempengaruhi pendanaan mereka. Gangguan dampak dari COVID-19 seperti penutupan laboratorium dan universitas – hal ini berarti para peneliti menghadapi tantangan dalam menyelesaikan proyek dengan tenggat waktu mereka dan mungkin berjuang untuk membayar anggota laboratorium ketika hibah habis. Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di Newsletter Nature Briefing|
Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya. Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan. Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.
Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.
|
Pengantar
