Jalan menuju cakupan kesehatan universal tergantung pada sumber daya yang berkomitmen untuk sektor kesehatan. Dalam banyak kasus, struktur dan kekuatan politik advokasi memainkan peran penting dalam menetapkan anggaran untuk kesehatan. Namun, hingga saat ini, tidak menarik bagi para peneliti sistem kesehatan dan pembuat kebijakan. Dalam studi ini, peneliti mendokumentasikan jalur politik untuk pembentukan Skema Asuransi Kesehatan Nasional Ghana (NHIS) sebagai: peran serta kepentingan politik yang berkelanjutan dalam skema tersebut. Untuk mencapai tujuan, peneliti menggunakan data kualitatif dari wawancara dengan pemangku kepentingan utama. Ini termasuk pemangku kepentingan yang berperan dalam desain dan pembentukan NHIS. Peneliti juga meninjau manifesto partai dari dua utama partai politik di tanah air. Janji - janji yang berkaitan dengan NHIS diambil dari berbagai manifesto dan dianalisis. Dokumen lain yang akun untuk desain dan implementasi skema ditinjau. Peneliti menemukan bahwa pembentukan NHIS karena politik komitmen dan keterlibatan yang efektif dengan pemangku kepentingan terkait. Itu dianggap sebagai solusi untuk janji politik untuk menghapus biaya pengguna dan membuat layanan kesehatan dapat diakses oleh semua orang. Tinjauan terhadap manifesto menunjukkan bahwa di hampir setiap tahun pemilu setelah NHIS berdiri, ada beberapa janji terkait dengan peningkatan skema. Ada beberapa proposisi kebijakan yang diulang pada tahun - tahun pemilu yang berbeda. Temuan menyiratkan bahwa advokasi untuk mendapatkan pembiayaan kesehatan dalam agenda politik sangat penting. Ini harus dimulai dari pengembangan manifesto partai. Dia penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan partai yang diusulkan konsisten dengan prioritas nasional dalam jangka menengah dan panjang. Artikel ini dipublikasikan pada Health Policy and Planning pada 2021
Sementara Uni Eropa (UE) telah menyetujui beberapa vaksin COVID-19, varian baru yang mengkhawatirkan mungkin dapat lolos dari kekebalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memproyeksikan efektivitas biaya dari kebijakan penguncian di masa depan dalam hubungannya dengan booster vaksin yang disesuaikan dengan varian. Skenario teladan meramalkan penurunan 25% dalam perlindungan vaksin terhadap penyakit parah. Sebuah model keputusan dibangun menggunakan, misalnya, informasi tentang tingkat kematian spesifik usia, biaya dan hasil unit perawatan intensif (ICU), dan ambang perlindungan kawanan. Biaya dan manfaat dari strategi penguncian masa depan ditentukan dari sudut pandang masyarakat di bawah tiga skenario masa depan — kemanjuran tembakan pendorong 0%, 50%, dan 95%. Rasio efektivitas biaya dari kebijakan penguncian dalam hubungannya dengan dosis booster dengan kemanjuran 95% adalah €44.214 per tahun kehidupan yang diperoleh. Penguncian adalah hemat biaya ketika kemungkinan menyetujui dosis penguat dengan kemanjuran 95% setidaknya 48% (76% ketika mempertimbangkan ketidakpastian dalam faktor input). Dalam skenario teladan ini, kebijakan penguncian di masa depan tampaknya hemat biaya jika kemungkinan menyetujui penguat vaksin yang disesuaikan dengan varian dengan kemanjuran 95% setidaknya 48%. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di SAGE Journals
Banyak negara saat ini berusaha untuk mencapai cakupan asuransi kesehatan universal untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduknya. Indonesia telah menerima komitmen politik yang kuat untuk melaksanakan jaminan kesehatan nasional termasuk dukungan pemerintah untuk membiayai masyarakat kurang mampu. Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang komprehensif membutuhkan sumber daya manusia yang masing -masing memiliki peran dalam memperjuangkan tujuan mulia untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Tulisan ini diambil dari pengalaman Indonesia dan beberapa negara lain serta pedoman yang dapat digunakan dalam menggali peran sumber daya manusia bagi keberhasilan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional|
Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya. Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan. Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.
Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.
|
