Salam Jumpa Bapak/Ibu Pemerhati Manajemen Pembiayaan Kesehatan. Kami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut.

Edisi : 30 November 2023

Menilai Kemajuan dalam Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional Menuju Cakupan Kesehatan Universal di Iran

Sistem pembiayaan kesehatan mempunyai peran penting dalam mencapai cakupan kesehatan universal (UHC) di seluruh dunia. Namun, masih sedikit yang mengetahui cara terbaik untuk memantau kemajuan sistem pembiayaan kesehatan menuju UHC, terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Ini adalah protokol penelitian yang bertujuan untuk menilai kemajuan sistem pembiayaan kesehatan menuju pencapaian UHC di Iran. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal BMC

SELENGKAPNYA

Konsumsi Layanan Kesehatan di Amerika Serikat: Dampak Asuransi Kesehatan

Selama beberapa dekade terakhir, pengeluaran layanan kesehatan di Amerika Serikat meningkat karena berbagai faktor. Tergantung pada rencana asuransinya, orang Amerika mempunyai tingkat cakupan asuransi kesehatan yang berbeda-beda dan mungkin perlu melakukan pembayaran bersama atau membayar penuh untuk layanan kesehatan tertentu. Menurut berbagai penelitian, asuransi kesehatan tampaknya meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan, kecuali layanan darurat. Faktor demografi seperti usia, kewarganegaraan, dan ras/etnis, serta jenis layanan kesehatan yang diminta, semuanya tampaknya mempengaruhi konsumsi layanan kesehatan di Amerika Serikat. Namun, banyak penelitian yang dilakukan di bidang ini tidak bersifat eksperimental atau acak, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya validitas perkiraan hubungan antara asuransi dan pemanfaatan layanan kesehatan karena adanya variabel perancu. Sebuah studi eksperimental baru, serupa dengan studi RAND HIE, diperlukan untuk memberikan wawasan tentang hubungan saat ini antara asuransi dan pemanfaatan layanan kesehatan, dengan mempertimbangkan perubahan dalam undang-undang. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal MDPI

SELENGKAPNYA

Penganggaran Bisnis Kesehatan

Organisasi yang kompleks bertugas memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk menciptakan barang dan jasa; tidak terkecuali organisasi layanan kesehatan. Sumber daya yang berfungsi sebagai masukan bagi organisasi layanan kesehatan mencakup staf klinis dan administrasi, persediaan dan peralatan medis, serta asuransi kesehatan pemerintah dan swasta. Barang dan jasa yang menjadi keluaran organisasi layanan kesehatan mencakup hasil perawatan pasien, kepuasan pasien, serta kesehatan komunitas dan populasi. Oleh karena itu, baik direktur sistem kesehatan nasional (misalnya Layanan Kesehatan Nasional di Inggris), CEO rumah sakit akademis (misalnya Mayo Clinic), atau manajer pusat perawatan darurat setempat, mereka harus memahami bagaimana merancang, memodifikasi, dan mengimplementasikan anggaran bisnis. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal NCBI

SELENGKAPNYA

Reportase: The 8th Indonesian Health Economist Association (InaHEA) Biennial Scientific Meeting (BSM) 2023

InaHEA BSM kembali diadakan untuk kedelapan kalinya pada 2023. Tema yang diusung pada tahun ini adalah “Health System Transformation: Demographic Transition and Economic Challenges”. Kegiatan dilaksanakan di Universitas Indonesia (Depok) pada 25-27 Oktober 2023 dengan menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Dengan lima sesi pleno dan pertemuan-pertemuan, InaHEA BSM 2023 merupakan wadah bagi para pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat, serta pihak-pihak lain untuk berdiskusi seputar transformasi sistem kesehatan dalam menghadapi transisi demografi dan tantangan ekonomi. Reportase ini mendokumentasikan berbagai pleno dan diskusi dalam InaHEA BSM ke-8 (tahun 2023).

SELENGKAPNYA

Pengalaman dan Tantangan Penerapan Cakupan Kesehatan Universal dengan Program Layanan Kesehatan Masyarakat Dasar Nasional Tiongkok

Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan komponen dan jalur penting untuk mencapai cakupan kesehatan universal (UHC), yang merupakan tujuan utama banyak negara. Program Layanan Kesehatan Masyarakat Dasar Nasional Tiongkok sangat konsisten dengan arah ini. Program ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya Tiongkok dalam mencapai UHC. Program ini berfokus pada populasi kunci dan menyediakan layanan siklus hidup penuh untuk seluruh populasi. Sistem pembiayaan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah menjadikan pelayanan lebih adil dan terjangkau. Namun, ada beberapa tantangan dalam melaksanakan Program di Tiongkok, terutama untuk meningkatkan investasi publik, mengoptimalkan item layanan, meningkatkan kualitas layanan, dan mengevaluasi hasil kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di JMIR Public Health and Surveillance.

SELENGKAPNYA

Hambatan Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia: Siapa Sasarannya?

bpjsPemerintah Indonesia menginisiasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengurangi hambatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis target spesifik perluasan keanggotaan JKN di Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 7 karakteristik penduduk menjadi sasaran khusus perluasan kepesertaan JKN di Indonesia. Ketujuh ciri tersebut adalah penduduk yang tinggal di pedesaan, berusia muda, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan rendah, menganggur, belum pernah menikah atau menikah, dan miskin. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal NCBI

SELENGKAPNYA

Pelayanan Kesehatan dan Sosial di Inggris: Mengatasi Mitos Sistem Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan

Berada di bawah tekanan yang besar, dengan meningkatnya waktu tunggu, kekurangan tenaga kerja yang terus-menerus, dan kesulitan bagi pasien untuk mendapatkan layanan yang mereka perlukan. Akibatnya, kepuasan pasien dan masyarakat terhadap layanan menurun secara signifikan, sehingga memicu perdebatan dan diskusi tentang masa depan layanan kesehatan dan perawatan. Dalam konteks diskusi politik dan media yang memanas, peneliti telah mengambil lima mitos yang terkadang muncul dalam perdebatan ini dan membantahnya. Artikel ini dipublikasikan pada 2023.

SELENGKAPNYA

Perlindungan Risiko Finansial dalam Pelayanan Kesehatan di Bangladesh di era Cakupan Kesehatan Universal

Memastikan perlindungan risiko keuangan dalam layanan kesehatan dan mencapai cakupan kesehatan universal (UHC) pada tahun 2030 merupakan salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang penting bagi banyak negara berpendapatan rendah dan menengah (LMICs), termasuk Bangladesh. Kami mengkaji lintasan penting perlindungan risiko finansial terhadap pengeluaran kesehatan yang dikeluarkan sendiri (OOP) di Bangladesh. Perlindungan risiko keuangan di Bangladesh menunjukkan tren yang memburuk dari 2005 hingga 2016, sehingga memberikan tantangan besar dalam mencapai UHC dan SDGs pada tahun 2030. Rumah tangga termiskin dan yang menderita penyakit kronis sebagian besar tidak memiliki perlindungan keuangan. Untuk membalikkan tren CHE dan pemiskinan yang semakin memburuk serta mengatasi ketidakadilan dalam distribusinya, diperlukan penerapan UHC dan dengan demikian memberikan perlindungan finansial terhadap penyakit. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal PLOS One

SELENGKAPNYA

Komisi Kesehatan Global Lancet dalam Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Primer: Menempatkan Masyarakat sebagai Pusatnya

Pelayanan kesehatan primer (PHC) adalah komponen kunci dari semua sistem kesehatan yang berkinerja tinggi, landasan penting bagi cakupan kesehatan universal (UHC), dan prasyarat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini merupakan jalan untuk mencapai kesehatan yang baik dengan biaya rendah dengan menyediakan intervensi kesehatan yang penting dan hemat biaya, termasuk promosi kesehatan; pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak; imunisasi; dan pengobatan untuk penyakit umum sepanjang perjalanan hidup. Ketika beban global penyakit tidak menular meningkat, PHC muncul sebagai lokus pencegahan dan koordinasi pengelolaan penyakit kronis seumur hidup. Puskesmas juga mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsi kesehatan masyarakat yang penting, termasuk dalam merespons penyakit epidemi seperti pandemi COVID-19. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di The Lancet.

SELENGKAPNYA

Evolusi cakupan kesehatan universal, tren yang sedang berlangsung, dan tantangan masa depan

Tujuan cakupan kesehatan universal (UHC) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah bermetamorfosis dari tahap awal layanan kesehatan primer (PHC) menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) yang baru-baru ini diterapkan. Dalam konteks ini, kami bertujuan untuk mendokumentasikan upaya teoritis dan filosofis, analisis sejarah, aspek finansial dan politik di berbagai era, dan penilaian cakupan pada era tersebut terkait UHC dalam skenario global. Menelusuri dengan kata kunci luas yang berdekatan dengan UHC dengan cakupan dan keterkaitan antar disiplin dalam analisis konseptual, kami selanjutnya menarasikan ulasan tersebut dengan sejarah perkembangan UHC dalam periode waktu yang berbeda. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal NCBI

SELENGKAPNYA

Disabilitas dan Pencapaian Cakupan Kesehatan Universal di Maladewa

Penelitian ini untuk menilai akses terhadap layanan kesehatan umum dan terkait disabilitas di kalangan penyandang disabilitas di Maladewa. Studi ini menemukan bukti bahwa penyandang disabilitas mengalami kebutuhan yang tidak terpenuhi baik terkait disabilitas maupun layanan kesehatan umum. Oleh karena itu terdapat bukti bahwa penyandang disabilitas di Maladewa tertinggal dalam komponen inti yang relevan dengan UHC: ketersediaan semua layanan yang dibutuhkan, serta kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal PLOS One

SELENGKAPNYA

Quality in Health Outcomes and Health Budget Frameworks

Publikasi ini adalah salah satu dari dua makalah penelitian yang lebih panjang mengatasi kualitas di sektor kesehatan dan pendidikan dasar. Hal ini mengikuti fokus tematik ekuitas pada 2021 seri Ringkasan Anggaran tahunan. Mengingat sentralitas kualitas untuk pendidikan dasar dan kesehatan, UNICEF Afrika Selatan  didedikasikan untuk mengembangkan beberapa intervensi penelitian yang merangkum status quo, menyajikan penelitian terkini, dan mengajukan rekomendasi yang sesuai dan spesifik konteks untuk mengatasi defisit kualitas. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 oleh Unicef

SELENGKAPNYA

Penganggaran Bisnis Kesehatan

Organisasi yang kompleks bertugas memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk menciptakan barang dan jasa; organisasi kesehatan tidak terkecuali. Sumber daya yang berfungsi sebagai masukan bagi organisasi layanan kesehatan meliputi staf klinis dan administrasi, pasokan dan peralatan medis, serta asuransi kesehatan pemerintah dan swasta. Barang dan jasa yang berfungsi sebagai output dari organisasi kesehatan meliputi hasil perawatan pasien, kepuasan pasien, dan kesehatan masyarakat dan populasi. Oleh karena itu, apakah itu direktur sistem kesehatan nasional (mis., Layanan Kesehatan Nasional di Inggris), CEO rumah sakit akademik (mis., Klinik Mayo), atau manajer pusat perawatan darurat setempat, mereka harus memahami cara merancang, memodifikasi, dan menerapkan anggaran bisnis. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal NCBI

SELENGKAPNYA

Kesehatan Universal (UHC) dan Perawatan Kesehatan Primer (PHC)

Perawatan kesehatan primer didefinisikan sebagai Kesehatan untuk Semua di Alma Ata. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa perawatan kesehatan primer meningkatkan kesehatan populasi di berbagai negara dan sistem, melampaui model medis tipikal untuk mengatasi faktor penentu sosial kesehatan. Agenda UHC saat ini pada dasarnya adalah populasi Perawatan Kesehatan Primer (Puskesmas) dan strategi berbasis komunitas untuk menyediakan berbagai layanan perawatan berbiaya rendah dan berdampak tinggi untuk mencapai hasil kesehatan yang merata. PHC memiliki peluang yang sebelumnya tidak ada dengan keselarasan dengan tujuan UHC. Namun, pencapaian sebenarnya dari keserupaan dengan kesehatan universal di seluruh dunia ini tetap menjadi urusan yang belum selesai karena kompleksitas masyarakat manusia dan tantangan kesehatan biologis muncul, yang mendorong adaptasi berkelanjutan PHC. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di Wiley Online Library.

SELENGKAPNYA

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020: Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi dan Kacamata Pada FKTP dalam Program JKN

Sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas JKN. Bahwa untuk pengembangan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diperlukan pengaturan mengenai prosedur penjaminan pelayanan refraksi dan kacamata sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan guna terwujudnya kepastian hukum bagi Peserta untuk mendapatkan penjaminan sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan. Peserta yang diatur dalam peraturan ini ialah yang membayar iuran JKN minimal 6 bulan. Peraturan ini mengatur kriteria apa saja yang harus dipenuhi peserta untuk mengakses fasilitas kacamata dari optikal, yang sebelumnya mendapat rujukan dari FKTP.

SELENGKAPNYA

Cakupan Asuransi Kesehatan di Kalangan Wanita Usia Subur di Pedesaan Ghana

Secara global, asuransi kesehatan telah diidentifikasi sebagai komponen kunci dari pembiayaan kesehatan. Implementasi polis asuransi kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam akses ke layanan kesehatan di negara-negara tersebut. Studi ini menilai cakupan asuransi kesehatan dan faktor-faktor yang terkait di antara wanita usia reproduksi yang tinggal di pedesaan Ghana. Meskipun lebih dari separuh perempuan dilindungi oleh asuransi kesehatan, persentase yang signifikan dari mereka tidak diasuransikan, menyoroti perlunya tindakan kebijakan yang cepat untuk meningkatkan tingkat cakupan asuransi. Ditemukan bahwa tingkat pendidikan, mendengarkan radio, paritas, status kehamilan, kuintil kekayaan, dan wilayah tempat tinggal merupakan faktor yang berhubungan dengan cakupan asuransi kesehatan. Peneliti merekomendasikan penargetan yang lebih baik dan memprioritaskan kerentanan di daerah pedesaan dan memulai kebijakan yang meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat untuk program asuransi. Studi lebih lanjut untuk menetapkan langkah-langkah kebijakan kesehatan dan hambatan khusus konteks menggunakan desain eksperimental untuk pendaftaran asuransi kesehatan diperlukan. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal BMC

SELENGKAPNYA

 


 

Reportase
The 17th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies: Post-Covid Health Equity

pgf17

Pandemi COVID-19 telah berdampak luas ke seluruh masyarakat secara global sejak 2020 dan sistem kesehatan serta layanan kesehatan juga terganggu. Saat ini, jumlah kasus yang terinfeksi telah menurun dan jumlah kematian juga menurun di seluruh dunia. Masalah pelayanan kesehatan, kesenjangan kesehatan, dan dilema politik dilaporkan di negara berpenghasilan rendah dan menengah bahkan sebelum COVID-19 dan meningkat selama pandemi COVID-19. Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia adalah salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, yang akan dicapai pada 2030 yang membutuhkan sektor kesehatan dan dukungan kebijakan dari sektor multisektoral karena semuanya mempengaruhi kesehatan dan ketidaksetaraan dalam kesehatan. Sehingga Postgraduate Forum bidang kebijakan dan sistem kesehatan tahun ini kembali diselenggarakan di Prince of Songkla University dengan tema Post-Covid Health Equity. Simak reportase kegiatan tersebut di sini

SELENGKAPNYA


Sistem Kesehatan yang Kuat untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Universal di Vietnam

Sistem perawatan kesehatan publik di Vietnam dibagi menjadi tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan komune, dengan layanan kesehatan saat ini sangat bergantung pada model perawatan berbasis rumah sakit, karena sekitar 73% dari total pengeluaran kesehatan dilakukan di rumah sakit.6 Kualitas layanan kesehatan adalah salah satu alasan mengapa pasien mengabaikan fasilitas kesehatan utama untuk mengunjungi rumah sakit pusat atau provinsi, karena fasilitas kesehatan dan staf medis berkualitas tinggi sebagian besar berada di kota-kota seperti Hanoi dan Kota Ho Chi Minh. Kebijakan otonomi rumah sakit mengharuskan setiap institusi untuk mengelola sendiri biaya operasional dan pendapatan, termasuk pendapatan dari biaya pengguna atau asuransi kesehatan. Kebijakan ini mendorong persaingan yang didorong oleh keuntungan dengan pusat layanan kesehatan primer untuk menarik dan mempertahankan pasien. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal The Lancet

SELENGKAPNYA

Kontribusi JKN dalam Pendanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia: Analisis Aliran Dana

Diluncurkan pada 2014, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan universal, termasuk layanan kontrasepsi, kepada penduduknya. Peneliti bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi JKN terhadap keseluruhan pengeluaran untuk program KB di Indonesia. Kontribusi JKN untuk mendanai program KB Indonesia pada 2019 tergolong rendah dan membuka peluang besar untuk memperluas kontribusi tersebut. Upaya terkoordinasi harus dilakukan untuk mengidentifikasi peluang yang memungkinkan untuk menyelaraskan kembali peran BKKBN dan JKN dalam program KB dan menghilangkan hambatan untuk mengakses layanan KB di fasilitas publik dan swasta. Ini termasuk upaya bersama untuk meningkatkan integrasi penyedia KB swasta ke dalam program JKN. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di Gates Open Research.

SELENGKAPNYA

SMART Guidelines

WHO membayangkan masa depan dimana setiap orang di dunia mendapat manfaat penuh dan langsung dari rekomendasi klinis, kesehatan masyarakat, dan penggunaan data. Pedoman SMART adalah pendekatan baru untuk mensistematisasikan dan mempercepat penerapan yang konsisten dari intervensi yang direkomendasikan dan menyelamatkan jiwa di era digital.

Mengapa ini penting?

Pedoman WHO mengartikulasikan dan mendukung rekomendasi yang telah teruji secara ketat untuk intervensi kesehatan yang akan diadopsi dalam program negara. Ketika diterapkan dengan benar dan konsisten, rekomendasi pedoman menyelamatkan nyawa. Negara-negara banyak berinvestasi dalam sistem digital untuk mempercepat penerapan intervensi klinis, kesehatan masyarakat, dan data yang direkomendasikan ini. Desain, fungsionalitas, dan konten alat dan sistem digital — yang mengumpulkan, menukar, dan menggunakan data pasien untuk mendorong praktik kesehatan dan koordinasi perawatan dalam sistem kesehatan — dapat memastikan kepatuhan terhadap pedoman nasional dan mengarah pada peningkatan kualitas perawatan. Artikel ini dipublikasikan oleh WHO.

SELENGKAPNYA


Perpres Nomor 23 Tahun 2023

Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024

Peta jalan ini ditujukan antara lain sebagai pegangan untuk menangani berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam perjalanan implementasi SJSN. Implementasi SJSN mengalami tantangan perubahan demografi dan kondisi makroekonomi baik global maupun nasional sehingga menjadi lebih berkesinambungan secara fiskal serta investasi yang dilakukan lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Tantangan lain yang perlu diselesaikan dalam 5 tahun ke depan adalah tata kelola kelembagaan SJSN, yaitu memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan terkait, baik secara horizontal maupun vertikal.

SELENGKAPNYA

Pelajaran dari Pandemi COVID-19 untuk Memperkuat Kesiapsiagaan Negara Berpenghasilan Rendah dan Menengah

Meskipun respon pandemi global COVID-19 dengan cepat mengembangkan penanggulangan medis, namun gagal untuk sepenuhnya mencegah morbiditas dan mortalitas di negara berpenghasilan tinggi dan negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs). Karena varian baru dan kondisi pasca-COVID-19 terus bermunculan dan mempengaruhi sistem kesehatan dan ekonomi, biaya manusia dan ekonomi sepenuhnya belum terasa. Kita sekarang harus belajar dari kekurangan ini dan menerapkan kerangka kerja yang lebih inklusif dan adil untuk mencegah dan menangani wabah. Seri ini menawarkan pembelajaran khusus dari kampanye vaksinasi COVID-19 dan intervensi non-farmasi, menyoroti kebutuhan akan sistem kesehatan yang tangguh, inklusif, dan adil. Mengambil tindakan untuk membangun kembali kepercayaan dan berinvestasi dalam kapasitas manufaktur lokal yang tangguh, rantai pasokan, kerangka peraturan, dan menempatkan suara LMICs di pusat pengambilan keputusan akan membantu memastikan kesiapan menghadapi ancaman di masa depan. Inilah saatnya untuk bergerak lebih dari sekedar berbicara tentang belajar dan menerapkan pelajaran dan mengambil tindakan menuju masa depan yang lebih tangguh.  Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di The Lancet

SELENGKAPNYA

ARSIP PENGANTAR

 

 

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

cara-berobat-di-luar-kota-dengan-bpjs-kesehatanJakarta - BPJS Kesehatan merupakan badan penyelenggara jaminan kesehatan bagi warga Indonesia. Para peserta BPJS Kesehatan wajib memilih...
560
kelola-dana-pekerja-secara-profesional-bpjs-ketenagakerjaan-raih-penghargaan-tingkat-regional-asiaMANADOPOST.ID-BPJS Ketenagakerjaan kembali mendapatkan penghargaan atas kinerja apik yang diperlihatkan hingga terpilih sebagai satu-satunya Highly...
420
penyakit-cacar-monyet-ditanggung-bpjs-kesehatan-ini-jawaban-dirutBisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan akan membayar tagihan dan menjamin peserta BPJS...
480
cegah-kanker-dirut-bpjs-kesehatan-imbau-masyarakat-untuk-skrining-kesehatan KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjadi pembicara dalam kegiatan Workshop...
330
bos-bpjs-ungkap-peserta-nonaktif-jadi-pr-karena-keterbatasan-kesadaran-masyarakatBisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) mengungkap peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif menjadi...
330
ali-ghufron-mukti-pastikan-tidak-ada-diskriminasi-peserta-bpjs-kesehatanKrjogja.com - Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di sela Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan 2023 dan...
340
dirut-bpjs-kesehatan-berbagi-pengalaman-pengelolaan-implementasi-jkn-di-vietnamINFO NASIONAL – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, diminta untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan implementasi Program JKN pada...
350
ali-ghufron-mukti-pertama-di-kapal-rumahsakit Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ali Ghufron Mukti tiba di kapal Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga yang sedang berlabuh...
280
peran-asuransi-kesehatan-semakin-sempit-bos-bpjs-kesehatan-siapkan-tambahan-klaim-rp30-triliunBisnis.com, JAKARTA — Biaya yang harus dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke fasilitas kesehatan (faskes) meningkat...
360
dirut-ghufron-ungkap-cara-jaga-data-peserta-bpjs-kesehatanBisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap langkah yang dilakukan dalam melindungi data peserta aplikasi Mobile...
430
padang-panjang-rujukan-penyelenggaraan-bpjs-ketenagakerjaanPadang Panjang, InfoPublik — Kota Padang Panjang menjadi rujukan penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan...
380
ghufron-ungkap-3-hal-yang-ditekankan-dalam-transformasi-bpjs-kesehatanJakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti meraih penghargaan di detikcom Awards 2023 sebagai tokoh optimalisasi layanan...
330
dirut-ungkap-5-langkah-bpjs-kesehatan-jamin-optimalisasi-layananJakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti membeberkan upaya serta capaian yang dilakukan pihaknya dalam melakukan transformasi....
330
kelas-1-2-3-bpjs-siap-siap-dihapus-ini-kabar-terbarunyaJakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah menghapus kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan masih berlanjut. Terbaru pemerintah dan BPJS Kesehatan melakukan...
380
info-terbaru-penghapusan-kelas-1-2-3-bpjs-kesehatan-kapan-kris-berlakuBisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerapkan pembagian Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Nantinya, skema KRIS ini akan menggantikan kelas...
720
bpjs-kesehatan-siap-bantu-ggsi-untuk-gangguan-psikologis-akibat-gawaiJakarta (ANTARA) - Kegiatan roadshow Gerakan Gadget Sehat Indonesia (GGSI) yang diinisiatori oleh Prof.Dr.dr Ridha Dharmajaya Sp BS (K) mendapat sambutan...
530

Berita Internasional

the-future-of-conversational-ai-and-health-careConsumer-driven tech has shown us how technology can enrich and ease our day-to-day lives. As patients we expect the same level of service and digital...
higher-healthcare-premiums-urgent-bpjs-kesehatan-pleads-as-finances-bleed With a ballooning deficit over five years of operations putting pressure on the state budget, the Healthcare and Social Security Agency (BPJS...
a-history-of-the-fight-for-universal-healthcare-and-the-cry-of-socialism Another presidential election season is underway and our two major parties are about to reprise their familiar roles with respect to...
mass-led-the-way-on-health-insurance-now-let-s-make-health-care-cheaper In Massachusetts, we are fortunate that we support a key principle: Every resident of the commonwealth should have access to affordable, high-quality...
healthcare-funding-models Universal healthcare in many countries has been achieved by a mixed model of funding. General taxation revenue is the primary source of funding, but in...
kenya-s-health-budget-has-risen-30-in-last-two-fiscal-years Kenyan health minister Sicily Kariuki claimed the country’s health budget had increased by “more than 30%” in the last two financial years. From...
more-health-funding-key-to-wider-insurance-net NEW DELHI: In its first term, the Bharatiya Janata Party (BJP)-led National Democratic Alliance (NDA) made healthcare its priority and launched a raft...
world-bank-releases-report-on-high-performance-financing-for-uhcWorld Bank/Medium: On the agenda for the G20 this week: Financing universal health coverage Tim Evans, senior director of the health, nutrition, and...
what-the-left-gets-wrong-about-health-spending-and-outcomes Health spending in the United States is high and our medical performance is low, according to the liberals in Congress. According to Representative...
price-transparency-in-health-care-is-coming-to-the-u-s-but-will-it-matter President Trump has instructed federal agencies to use their authority (established in part under provisions of the Affordable Care Act, which the...
change-healthcare-rolls-out-new-ai-tech-to-help-reduce-denials The tool can help health systems optimize submissions and better predict potential issues with claims, the company says, giving recommendations to help...
out-of-pocket-costs-rising-even-as-patients-transition-to-lower-cost-care-settings A new TransUnion Healthcare analysis has found that most patients likely felt a bigger pinch to their wallets as out-of-pocket costs across all settings...
drug-shortages-hits-four-cities-bpjs-warns-of-fraud Indonesia Corruption Watch (ICW) has reported a shortage of medical supplies for Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) participants in...
free-health-insurance-to-be-offered-to-needy-uae-residents More than 100 UAE residents facing financial hardship will be given free health insurance thanks to a new government plan. Dubai Health Authority...
universal-health-coverage-can-best-be-achieved-by-public-systemsThis year the World Health Organization (WHO) observed its 70th birthday by holding World Health Day in Sri Lanka, where the theme was “Universal Health...
asia-pacific-regional-meeting-on-aids-tuberculosis-and-universal-health-coverage-country-experiences-challenges-and-solutions On 5 September 2018, the Department of International Organizations of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, in collaboration...

pendaftaran-alert

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet