Laporan tahunan ketujuh tentang Pemantauan kemajuan menuju Cakupan Kesehatan Universal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait kesehatan di Kawasan Asia Tenggara memberikan gambaran tentang 'di mana kita berada' dan 'apa yang dibutuhkan' untuk mencapai cakupan kesehatan universal (UHC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait kesehatan berdasarkan target tanggalnya. Laporan tersebut menyoroti pencapaian dan kemajuan negara-negara anggota dalam bidang reproduksi, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular dan faktor risiko, kesehatan mental, cedera, kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan, dan keamanan kesehatan. Setiap tahun laporan kemajuan ini berfokus pada satu tema yang berhubungan dengan kesehatan selain memantau kemajuan keseluruhan menuju UHC dan SDGs. Tema tahun ini adalah 'status perlindungan finansial di Kawasan Asia Tenggara', yang sangat penting untuk cakupan kesehatan universal. Sorotan dari laporan ini adalah profil SDG Negara Anggota dengan informasi dan data terbaru tentang kesehatan dan indikator terkait kesehatan. Informasi dan analisis yang diberikan dalam laporan ini dapat digunakan untuk mempertahankan dan mempercepat kemajuan pencapaian Prioritas Unggulan Daerah dan target SDG terkait kesehatan.
Perekonomian global masih berkutat dengan dampak krisis keuangan 2008 ketika pandemi COVID-19 melanda, menghancurkan rantai pasokan dan menekan aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Hampir segera ada pembicaraan tentang perlunya “reset besar” atau untuk “membangun kembali dengan lebih baik,” mengisyaratkan bahwa setiap pemulihan ekonomi ke normalitas pra-pandemi seharusnya tidak hanya default pada bisnis seperti biasa. Ekonomi pra-pandemi telah menciptakan ketimpangan kekayaan yang sangat besar, mempercepat perubahan iklim, dan memicu migrasi massal orang-orang yang melarikan diri dari kemiskinan, kekeringan, atau konflik. Apakah salah satu buku pedoman kebijakan yang muncul dari kekacauan ekonomi akibat pandemi cukup untuk memastikan pemerataan akses masyarakat ke sumber daya yang dibutuhkan untuk kesehatan? Atau apakah tindakan yang lebih radikal diperlukan untuk meningkatkan pemerataan kesehatan secara global sambil memastikan keberlanjutan ekosistem? Apakah langkah-langkah seperti itu cocok dengan kapitalisme, betapapun direformasinya sistem yang sudah berusia berabad-abad ini?. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal BMJ.
Standar tarif terbaru ini menggantikan standar tarif pelayanan kesehatan lama yaitu yang diatur dalam Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Penyusunan Permenkes ini juga mempertimbangkan 14 regulasi lain yang terkait. Dalam Permenkes ini diatur terkait tarif kapitasi, tarif non kapitasi, tarif INA CBG, tarif non INA CBG, FKTP, FKRTL, BPJS Kesehatan. Salah satu poin menarik dalam Permenkes ini, yaitu besaran tarif pelayanan kesehatan bagi FKTP kawasan terpencil dan sangat terpencil ditetapkan berdasarkan standar tarif dengan kapitasi khusus tanpa mempertimbangkan risiko peserta terdaftar dan kinerja FKTP.
Strategi pembiayaan kesehatan berkontribusi signifikan dalam menahan wabah penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19). Studi ini bertujuan untuk menilai kembali strategi pembiayaan Korea Selatan dalam menanggapi COVID-19 pada 2020, untuk memastikan dampak dan keberlanjutannya. Alat Evaluasi Eksternal Bersama diadopsi untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari laporan pemerintah, statistik resmi, dan sumber lainnya. Temuan menunjukkan bahwa Korea dapat mempertahankan tingkat insiden dan kematian yang rendah dibandingkan dengan negara lain, dengan biaya rendah. Itu adalah hasil dari sumber daya perawatan kesehatan yang diperoleh dengan cepat berdasarkan undang-undang dan kebijakan yang ditetapkan setelah epidemi 2015, dan Asuransi Kesehatan Nasional. Namun, untuk mencapai kesinambungan jangka panjang, penting untuk meningkatkan stabilitas keuangan asuransi kesehatan nasional dan meningkatkan proporsi sektor publik dalam sumber daya kesehatan.
Setiap tahun, 20 juta bayi tidak menerima rangkaian lengkap bahkan vaksin dasar, dan lebih banyak lagi yang kehilangan vaksin yang lebih baru. 13 juta bayi tidak menerima vaksin sama sekali. Di beberapa negara, kemajuan terhenti atau bahkan mundur selama dekade terakhir. Rasa puas diri ini merusak pencapaian masa lalu dan mengarah pada kurangnya kepatuhan layanan, keragu-raguan vaksin, dan skeptisisme. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan pendanaan yang tidak mencukupi dan kesulitan dalam menjangkau populasi yang rentan. Dalam The Lancet Infectious Diseases, Dan Wu dan rekan menunjukkan dampak dari pendekatan penerapan bayar-maju yang baru di Guangdong, Cina, untuk meningkatkan cakupan vaksinasi influenza di antara anak-anak dan orang dewasa yang lebih tua. Peserta dalam kelompok intervensi menerima vaksinasi gratis dan diundang untuk menyumbangkan sejumlah uang untuk membantu menutupi biaya vaksinasi anggota komunitas berikutnya dan untuk menulis catatan pribadi kepada individu berikutnya yang tidak dikenal ini. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal The Lancet
PUSJAK PDK berkolaborasi dengan Direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit menyusun buku petunjuk pelaksanaan layanann HIV/AIDS dan infeksi menular seksual dalam skema JKN. Ini sebagai komitmen untuk menguatkan integrasi sinergi melalui skema pembiayaan dan jaminan kesehatan yang mengatur paket manfaat model pembayaran skema rujukan tata kelola logistik yang menjadi isu kritis pelaksanaannya.|
Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya. Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan. Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.
Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.
|
Pengantar
