Penerapan Jaminan Kesehatan Universal oleh Korea SelatansSelama Pandemi COVID-19

COVID-19 - pandemi terburuk abad ini, telah menginfeksi lebih dari 80 juta orang, mengakibatkan hampir dua juta kematian pada akhir 2020. Pandemi tersebut telah menyoroti banyak masalah dalam sistem pemberian layanan kesehatan yang ada di seluruh dunia termasuk perbedaan ras / etnis dalam penerimaan perawatan kesehatan, perbedaan hasil kesehatan menurut status sosial ekonomi dan cakupan perawatan kesehatan. Terlepas dari beberapa batasan perawatan kesehatan universal (UHC), termasuk waktu tunggu yang lama dan penggunaan teknologi perawatan kesehatan baru yang terbatas karena kendala anggaran [1], ada manfaat penting dari UHC, seperti cakupan kesehatan yang adil untuk seluruh populasi, biaya yang lebih rendah perawatan kesehatan untuk masyarakat, mengurangi biaya administrasi, dan lain - lain. Pada awal pandemi, diamati bahwa tingkat kematian kasus di negara-negara dengan UHC selama COVID-19 adalah dua kali lipat dari negara-negara tanpa UHC. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di The Lancet, selengkapnya 

SELENGKAPNYA

Kepemilikan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Negara Berpenghasilan Rendah

Terdapat konsensus internasional yang luas bahwa kepemilikan pemerintah yang lemah dapat membahayakan keberlanjutan jangka panjang kebijakan pembangunan di negara - negara berpenghasilan rendah (LIC) . Dengan demikian, kepemilikan telah menjadi landasan bantuan pembangunan resmi, sebagaimana dibuktikan dengan posisinya yang menonjol di dunia internasional. resolusi seperti Deklarasi Paris (2005), Agenda Aksi Accra (2008) dan Kemitraan Busan untuk Kerjasama Pembangunan Efektif (2011). Meskipun sinyal kuat ini, baik dari negara donor maupun negara 'penerima', masalah tetap ada, terutama di Afrika.

Kepemilikan adalah konsep yang sulit dipahami. Deklarasi Paris berusaha untuk menilai dengan 'jumlah negara dengan strategi pembangunan operasional nasional yang memiliki prioritas strategis yang jelas terkait dengan kerangka pengeluaran jangka menengah dan tercermin dalam anggaran tahunan'; tetapi indikator ini terbukti mengecewakan. Kepemilikan dapat didekati melalui perspektif yang berbeda (misalnya, 'kepemilikan pemerintah', 'kepemilikan negara' atau 'kepemilikan demokratis'). Peneliti akan fokus pada 'kepemilikan negara' dari kebijakan pembiayaan kesehatan yang, tidak seperti 'kepemilikan pemerintah', jauh lebih luas karena mencakup aktor non-negara. Memang, seperti yang diusulkan oleh Bank Dunia,  'kepemilikan negara' dapat dinilai dalam enam dimensi: (1) inisiatif pemerintah, (2) mekanisme kelembagaan untuk keterlibatan pemangku kepentingan, (3) keterlibatan masyarakat sipil, (4) keterlibatan sektor swasta, (5) keterlibatan parlemen dan (6) kapasitas untuk merumuskan strategi. Pembiayaan kesehatan mengatur mobilisasi, pengumpulan dan aliran sumber daya dan menentukan hak atas layanan kesehatan. Di LIC, apapun mode kontribusinya, donatur pasti menjadi bagian dari permainan. Beberapa tidak mempertanyakan kondisi yang ada; yang lain memutuskan untuk secara aktif berkontribusi, melalui berbagai mekanisme, untuk kebijakan pembiayaan kesehatan tertentu. Kekhawatiran bahwa beberapa pilihan kebijakan, termasuk yang mungkin dipromosikan oleh donor, dapat mengganggu hasil sistem kesehatan di masa depan perlu mendapat perhatian penuh. Sensitivitas pertanyaan ini telah diilustrasikan oleh perdebatan baru - baru ini tentang pembiayaan berbasis kinerja (PBF) .7–9 Tujuan dari makalah ini bukanlah untuk menghasilkan atau mempertahankan kontroversi; peneliti ingin menandai beberapa hal yang menjadi perhatian bagi para analis yang terlibat dalam bidang penelitian ini.  Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di jurnal BMJ Global Health

SELENGKAPNYA

Power of Universal Health Coverage in the Era of COVID-19: A Nationwide Observational Study

Selama pandemi COVID-19, Korea Selatan telah berhasil mencapai cakupan yang sangat baik untuk jaminan kesehatan nasional atau universal health coverage. Hyejin Lee dkk melakukan sebuah studi untuk melihat apakah disparitas/ status social ekonomi berpengaruh pada kesehatan berkaitan dengan kasus COVID-19 bagi peserta penerima jaminan kesehatan nasional. Studi ini menggunakan metode retrospektif dengan melibatkan 7.590 pasien terkonfirmasi COVID-19 di Korea Selatan hingga 15 Mei 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa tipe asuransi yang dimiliki tidak memiliki asosiasi dengan Odd Ratio fatalitas kasus. Peneliti memang menemukan adanya disparitas social ekonomi pada prevalensi dan fatalitas kasus COVID-19, namun hal tersebut bukan karena status social ekonomi, melainkan adanya kondisi kesehatan yang buruk sebelumnya pada pasien tersebut. Studi ini juga menunjukkan disparitas yang disebabkan oleh status social ekonomi rendah itu sendiri dapat dikurangi dengan penyediaan jaminan kesehatan nasional, bahkan jika sistem perawatan kesehatan runtuh. Upaya agar kondisi pandemi lebih baik, pengurangan cost-sharing, testing dan tatalaksana yang cepat, perilaku pencegahan transmisi penyakit dan kesiapsiagaan regional harus dipertimbangkan untuk dilakukan. Artikel ini dipublikasi pada The Lancet Regional Health – Western Pacific pada Desember 2020.

SELENGKAPNYA

Respon Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan Utilitas Puskesmas oleh Peserta JKN di Medan

Sebuah penelitian dilakukan oleh Rapotan Hasibuan untuk melihat respon dari kenaikan iuran JKN dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019. Pengambilan data dilakukan pada 150 responden yang berasal dari 3 puskesmas. Hasilnya menunjukan 97.3% responden merupakan peserta JKN aktif dan 78,1% diantaranya menolak kenaikan iuran. Penghasilan keluarga dan respon masyarakat terkait kenaikan iuran berkorelasi dengan angka permintaan penurunan kelas JKN dan hubungannya dengan utilitas Puskesmas. Utilisasi pelayanan kesehatan sejak isu kenaikan iuran JKN oleh pemerintah masih perlu dikaji lebih mendalam walaupun masyarakat cenderung menolak kenaikan tersebut. Utilisasi pelayanan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan iuran JKN, akan tetapi pola sebaran penyakit atau masalah kesehatan dapat meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2020.

SELENGKAPNYA

Tata Kelola dan Pembiayaan Sistem Kesehatan & COVID-19

Memperkuat layanan garis depan untuk respons pandemi, prioritas saat ini bagi pemerintah mengingat wabah virus COVID-19, membutuhkan kebijakan pembiayaan kesehatan yang mendukung. Pedoman WHO tentang kebijakan pembiayaan kesehatan pada akhirnya difokuskan pada penguatan ketahanan sistem kesehatan, jaminan kesehatan, dan cakupan kesehatan universal (UHC). Pemikiran WHO berfokus pada peningkatan pendapatan yang memadai untuk sistem kesehatan, mengatur pendapatan tersebut untuk memaksimalkan pembagian risiko di seluruh populasi, dan membelanjakan dana tersebut dengan cara terbaik untuk meningkatkan kesehatan semua warga negara. Manajemen keuangan publik adalah tema lintas sektor di seluruh fungsi inti ini. Artikel ini dipublikasikan pada 2020 oleh WHO

SELENGKAPNYA

Investasi Kesehatan: Respon Sistem Kesehatan untuk COVID-19 dan Pandemi di Masa Depan

Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan dan ekonomi global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dimulai di China, dalam beberapa bulan telah menghancurkan banyak negara di seluruh dunia serta membutuhkan mobilisasi sistem kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun penyakit yang disebabkan oleh virus baru ini umumnya ringan dan sembuh sendiri, risiko penyakit parah sangat tinggi di kalangan lansia dan orang dengan kondisi medis yang mendasarinya. Jika tidak ada vaksin atau pengobatan, strategi kesehatan masyarakat meliputi: (a) mencegah penularan melalui deteksi dan isolasi dini, melacak kontak dan mengkarantina mereka, dan menerapkan tindakan seperti jarak sosial dan kebersihan tangan dan (b) mengurangi kematian dengan memperbanyak manajemen klinis dan melindungi populasi paling rentan di masyarakat. Pandemi adalah pengingat lain bahwa kita perlu berinvestasi dalam kesehatan masyarakat, meningkatkan kapasitas nasional untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan merespons dengan cepat infeksi yang muncul, memperkuat dan menghormati lembaga nasional kita dan mengandalkan basis bukti untuk pembuatan kebijakan. Sudah saatnya kita memperhatikan pelajaran ini dan memperkuat tanpa penundaan lebih lanjut kapasitas sistem kesehatan kita, karena epidemi dan pandemi seperti ini akan terus menantang kesehatan masyarakat di masa depan. Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di SAGE Journal

SELENGKAPNYA

Qatar Fund for Development Menanggapi Dampak Buruk COVID-19 pada Kesejahteraan Manusia di 92 Negara Bantuan Pembangunan Resmi

Menanggapi gangguan kehidupan yang disebabkan oleh COVID-19 Qatar Fund for Development (QFFD) melalui pendanaan Official Development Assistance (ODA), berkomitmen $ 10 juta dalam kemitraan dengan GAVI, Vaccine Alliance untuk mendukung COVAX Advance Market Commitment (AMC). Qatar Fund for Development melalui pendekatan perhubungan sektoral mendukung misi GAVI untuk mengembangkan dan menyebarkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Vaksin adalah elemen penting untuk menyelamatkan, melindungi, dan memulihkan aktivitas ekonomi normal di Negara - negara berpenghasilan rendah dan menengah (92 negara yang memenuhi syarat ODA). COVAX AMC adalah mekanisme keuangan inovatif yang bertujuan untuk mendapatkan 1,3 miliar dosis vaksin yang aman dan manjur pada akhir 2021. Memastikan akses yang adil dan merata ke vaksin COVID-19 ke 92 negara yang memenuhi syarat Bantuan Pembangunan Resmi. Artikel dipublikasikan pada 2021 

SELENGKAPNYA

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
		Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.

Website Isu Prioritas
		Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.