Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan FKTP dalam era JKN

The 4th InaHEA Annual Scientific Meeting and International Seminar

inahea h2 pleno2

Salah satu topik pembahasan dalam The 4th InaHEA Annual Scientific Meeting and International Seminar yang diselenggarakan di Surabaya pada 13-15 September 2017 membahas tentang penguatan sistem layanan kesehatan di FKTP. Penerapan kapitasi yang disesuaikan dengan pencapaian indikator kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan atau yang lebih dikenal dengan kapitasi berbasis kinerja telah digalakkan sejak tahun 2016. KBK ini mendorong FKTP dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan seperti angka kontak, rasio rujukan kasus non spesialistik, rasio kunjungan, dan indikator tambahan yaitu kunjungan rumah dengan pendekatan keluarga yang nantinya akan berefek pada persentase pembayaran kapitasi kepada FKTP. Di sisi lain, tantangan lain yang dihadapi oleh FKTP diantaranya yaitu kondisi geografis, ketersediaan SDM Kesehatan, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, ditambah dengan beban kerja puskesmas yang tidak diimbangi dengan ketersediaan dan kompetensi dari SDM Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsi UKM dan UKP. UKM dan UKP yang diemban oleh puskemas menjadi tidak berjalan optimal dikarenakan lebih berfokus pada upaya kuratif sehingga mengabaikan upaya promotif dan preventif. Sehingga beberapa usulan perbaikan yaitu perbaikan dari segi regulasi, cakupan JKN, efektifitas dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta reformasi kepemimpinan dan manajerial FKTP.

SELENGKAPNYA

The 4th Indonesian Health Economic Association (InaHEA)  Annual Scientific Meeting & International Seminar on Health Economics

inahea menkes2

Salah satu pertemuan tahunan yang dinanti oleh para akademisi, praktisi, dan peneliti di bidang ekonomi kesehatan kembali diselenggarakan. Tahun  ini, Indonesian Health Economic Association (InaHEA)  dilaksanakan di Surabaya, pada 13-15 September 2017. Penyelenggara kali ini ialah tuan rumah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Forum kali ini mengusung tema “The 4rd Year Implementation of National Health Insurance in Indonesia”. Capaian dan tantangan universal health coverage akan didiskusikan mendalam pada serangkaian kegiatan pleno dan paralel nantinya. Para ahli ekonomi kesehatan di tingkat nasional dan internasional turut berpartisipasi pada konferensi di Bumi Surabaya City Resort tersebut, termasuk peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM).

Perwakilan dari PKMK FK UGM akan melaporkan isu prioritas yang telah dibahas dari berbagai sesi melalui bentuk reportase. Harapannya,  hal ini dapat menjadi salah satu wujud kontribusi dalam knowledge sharing terkait universal health coverage bagi Community of Practice (CoP) dan pemerhati pembiayaan kesehatan, khususnya CoP di Indonesia. Adapun reportase kegiatan dapat diakses melalui link berikut

SELENGKAPNYA

Review Artikel: Pay and Non-pay Incentives, Performance, and Motivation

http://www.suarakutim.com/wp-content/uploads/2016/03/dokter.jpg

Artikel ini merupakan ringkasan dari keempat artikel sebelumnya, dimana membahas tentang insentif finansial dan non finansial, kinerja, serta motivasi. Faktor kunci untuk membuat sistem insentif lebih efektif menjadi salah satu topik yang dibahas dalam artikel ini, salah satu faktor kuncinya yaitu dengan memperluas cakupan penelitian dan melakukan evaluasi terhadap beragam profesi sehingga dapat mewakili tenaga kesehatan dalam pemberian insentif. Beberapa tenaga kesehatan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pemberian insentif yaitu perawat, petugas kesehatan primer, dan pihak manajemen dari fasilitas kesehatan. Sehingga pemberian insentif harus dilihat dalam konteks yang luas untuk memahami kendala dan faktor keberhasilan dalam meningkatkan kinerja dan motivasi petugas kesehatan. Insentif finansial biasanya dianggap sebagai pilihan untuk melakukan rekrutmen dan retensi, sedangkan insentif non finansial juga berperan dalam mengurangi rintangan di daerah-daerah yang memiliki kesulitan dalam mempertahankan jumlah tenaga kesehatan yang memadai serta meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam suatu profesi kesehatan (Hicks and Adams, 2003).

SELENGKAPNYA

Motivation and Retention of Health Workers in Developing Countries: a Systematic Review

https://www.usaid.gov/sites/default/files/styles/home_carousel/public/carousel/PhotoBBLKUI_TrishantyRondonuwuKNCV.jpg?itok=5Reemgn6 

Kali ini untuk artikel terakhir melihat motivasi dan retensi tenaga kesehatan di negara-negara berkembang. Studi ini juga menggunakan metode me-review beberapa literatur dari berbagai sumber yang terdiri dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Beberapa negara yang diteliti yaitu Afrika (Benin, Kamerun, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Senegal, Afrika Selatan, Tanzania, Uganda, dan Zimbabwe) dan Asia (Bangladesh, Yordania, Georgia, Kazakhstan, Malaysia dan Vietnam). Dari dua puluh literatur yang termasuk dalam kriteria inklusi ditemukan bahwa insentif finansial, pengembangan karir dan pola manajemen menjadi faktor utama dalam memotivasi tenaga kesehatan, namun jika insentif finansial saja tidak cukup mendorong motivasi dan retensi dari petugas kesehatan. Serta beberapa faktor lain yang dapat mendorong semangat kerja diantaranya yaitu pengakuan dan infrastruktur yang memadai (Willis-shattuck et al., 2008).

SELENGKAPNYA

Pendapat Berbagai Tokoh terkait Implementasi JKN dalam Health Care & Life Sciences Review (Indonesia Pharma Report 2017)

https://pharmaboardroom.com/wp-content/uploads/2017/08/Cover_HCLS_Indonesia-148x200.pngDewasa ini, Industri farmasi mengalami perkembangan yang begitu pesat, begitupun sejak era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), industri farmasi menjadi salah satu penopang dalam memastikan akses, keterjangkauan, dan kualitas obat tetap terjamin. Seperti baru-baru ini, Pharma Boardroom menerbitkan Health Care & Life Sciences Review yang membahas isu tentang JKN. Beberapa tokoh memberikan ulasan terkait dengan Implementasi JKN, diantaranya yaitu Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian RI mengatakan bahwa diperlukan komitmen antar kementerian dalam menciptakan lingkungan yang ramah bisnis antara pemangku kepentingan publik dan swasta dalam kontinuitas JKN, khususnya dalam ketersediaan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan nasional sehingga obat-obatan sangat penting untuk diproduksi dalam negeri. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa LKPP bertindak selaku mediator antara produsen dan konsumen dalam hal ini pihak pemerintah dan swasta dalam menentukan spesifikasi obat-obatan dan alat kesehatan yang nantinya ditentukan dalam sebuah e-katalog. Di lain pihak, Fachmi Idris juga menjelaskan bahwa skema premi masih berada di bawah hitungan aktuaria dengan tujuan untuk memperbesar akses layanan kesehatan,  namun perlu diketahui bahwa hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya missmatch yang dialami oleh BPJS Kesehatan, sehingga dibutuhkan solusi lain dalam menyikapi kondisi defisit yang hadapi saat ini. Serta masih banyak lagi ulasan dari beberapa tokoh terkait Jaminan Kesehatan Nasional.

SELENGKAPNYA

Review Artikel : Incentives for Retaining and Motivating Health Workers in Pacific and Asian Countries

Pada artikel ketiga ini membahas tentang insentif yang nantinya dapat meningkatkan dan mempertahankan motivasi kerja bagi tenaga kesehatan di negara-negara Asia-Pasifik. Studi ini diprakarsai oleh Australian Agency for International Development (AusAID). Seperti halnya dengan artikel-artikel sebelumnya, pada artikel ini juga mengacu pada literatur dan informasi yang dikumpulkan melalui pencarian situs web dan database, serta data tambahan dari kantor negara AusAID, badan-badan PBB, dan organisasi non pemerintah. Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa faktor gaji, tunjangan, kondisi kerja, pengawasan dan manajemen, serta pendidikan pelatihan memiliki peran penting dalam memotivasi pekerja di negara-negara Asia-Pasifik.  Sehingga diperlukan suatu sistem insentif yang mampu mempertahankan pekerja yang kompeten dan termotivasi, baik dalam dalam bentuk materi maupun non materi, tentunya diperlukan evidence base dalam penentuan starategi insentif yang tepat di negara Asia-Pasifik (Henderson and Tulloch, 2008).

SELENGKAPNYA

Isu-Isu Kesehatan dalam Postgraduate Forum on Health System and Policy 2017 di Thailand

http://www.educationabroadasia.com/wp-content/uploads/2016/02/education-abroad-asia-student-exchange-phuket-university-900x300.jpg

Berbagai isu telah dibahas dalam Postgraduate Forum on Health System and Policy 2017 di Thailand yang diselenggarakan pada tanggal 20-21 Juli 2017 dengan mengangkat tema Integrated Health System and Policy for Sustainable Development Goals, diantaranya yaitu mengenai 1) Strategic purchasing, sebagai contoh Thailand yang telah memberlakukan strategic purchasing sejak tahun 2002. Hal ini dilakukan dalm upaya menyikapi isu equity dan efisensi. 2) Kesiapan pelayanan kesehatan, dalam poin ini peran pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam sistem kesehatan. 3) Pembelajaran dari Thailand dan Malaysia, berbagai pengalaman yang dimiliki oleh kedua negara tersebut sedikit banyaknya dapat memberikan pembelajaran bagi negara lain termasuk Indonesia dalam pelaksanaan jaminan kesehatan 4) UHC dalam perspektif global, dan 5) Beberapa studi kasus terkait Universal Health Coverage misalnya mengenai kepuasan pasien, riset implementasi dalam monitoring implementasi kebijakan dan kesenjangan dalam JKN, UHC pada kanker payudara di Malaysia, monitoring dan evaluasi pada pengunaan dana kapitasi, serta berbagai isu lain yang dibahas dalam forum internasional tersebut

Strategic Purchasing

Kesiapan Sistem

Pelayanan Kesehatan

UHC dalam

Perspektif Global

Pembelajaran

Terkait UHC

Studi Kasus

UHC – 1

Studi Kasus

UHC – 2

Review Artikel:  Effects of Fnancial Incentives on Medical Practice: Results From a Systematic Review of the Literature and Methodological Issues

Pada artikel kedua ini menggunakan systematic review dengan penulusuran dari Januari 1993 hingga Mei 1999. Artikel ini ditulis oleh Carine Chaix-Couturier dkk yang membahas pengaruh insentif finansial terhadap praktik dokter. Studi tersebut menunjukkan bahwa insentif finansial dinilai efektif untuk menekan biaya kesehatan karena akan mengurangi penggunaan sumber daya, meningkatkan kepatuhan pedoman praktik, serta menetapkan target untuk kontrol mutu layanan kesehatan. Selain itu dapat menerapkan kombinasi dari beberapa jenis insentif, tergantung target ang ingin dicapai. Hal lain juga ditemukan bahwa beberapa faktor penganggu yang muncul yaitu diantaranya usia dokter, pelatihan, spesialisasi, tempat dan jenis praktik medis, jenis dan tingkat keparahan penyakit, serta jenis asuransi. Penggunaan sistem kapitasi mengurangi penerbitan resep sebesar 0-24% dan lama hari rawat sebesar 80% dibandingkan dengan sistem pembayaran fee for service (Chaix-couturier et al., 2000)SELENGKAPNYA

Review Artikel:  Does Pay fo -Performance Improve the Quality of Health Care?

https://www.panduanbpjs.com/wp-content/uploads/2016/09/Jenis-Kelas-BPJS-Kesehatan.jpgArtikel ini merupakan satu dari empat artikel yang akan di-review selama sebulan ke depan. Keempat artikel tersebut nantinya mengenai pay for performance dan insentif dalam pelayanan kesehatan. Untuk artikel pertama ini ditulis oleh Laura A. Petersen, MD, MPH dkk yang membahas pay for performance.  Sistem pembayaran yang diterapkan ternyata memiliki dampak terhadap performa baik bagi individu dalam hal ini SDM kesehatan maupun organisasi atau institusi. Apakah dengan insentif yang sama dapat menghasilkan kinerja yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan? Tentunya berbagai pihak mengupayakan agar tetap menjaga kinerja dalam pemenuhan layanan. Salah satunya dengan menerapkan sistem pembayaran berbasis kinerja. Dalam studi literatur tersebut, ditemukan berbagai variasi literatur mengenai hubungan sistem pembayaran berbasis kinerja dengan kualitas layanan, baik yang terjadi di layanan primer, dokter, institusi, penyakit kronis, serta membandingkan jenis insentif.

SELENGKAPNYA

fornas d5

Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) sedang melakukan kegiatan monitoring JKN di tahun 2014-2016 melalui website pada Januari – Oktober 2017. Kegiatan puncaknya adalah Forum Nasional KKI VII yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada 25-26 Oktober 2017 dengan tema “Monitoring Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional“ dan “Pengalaman Empirik dalam Penyusunan Kebijakan Kesehatan di Level Pemerintah Pusat atau Daerah”. Forum Nasional juga akan menghadirkan beberapa pelatihan sebagai bagian dari Pre Forum Nasional pada 23-24 Oktober 2017. Pada Forum Nasional VII yang akan dilaksanakan di Yogyakarta, terdapat beberapa perguruan tinggi yang telah menjadi co-host diantaranya FKM Universitas Jember, FKM Universitas Hasanuddin, IAKMI Andalas, FK Universitas Mulawarman, dan FKM Universitas Sumatera Utara, Universitas Samratulangi Manado, dan Jakarta. Peserta dapat memilih tempat untuk mengikuti kegiatan Fornas sesuai dengan daerah terdekat. Peserta yang mengikuti seluruh rangkaian Forum Nasional selama 2 hari dan mengikuti ujian akan mendapatkan sertifikat dengan SKP (IDI, IAKMI, PPNI, IBI).

Informasi selengkapnya, silakan menghubungi Putri Sulistyo Aji (0811-1019-077), Maria Adelheid Lelyana (0813-2976-0006) atau menghubungi sekretariat JKKI pada: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan 0274-549425 (hunting/Fax): 0274-549425. Keterangan lebih jauh, silakan klik link berikut:

SELENGKAPNYA




 ++ Arsip Pengantar

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

perluas-jangkauan-bpjs-kesehatan-luncurkan-jkn-mobile REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengeluarkan fitur aplikasi JKN-Mobile guna menjangkau lebih banyak lagi...
180
kasus-bayi-debora-bpjs-bisa-kover-biaya-pasien-jika-diajukan-rs Jakarta - Kasus meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan) menjadi pelajaran bagi peserta BPJS yang hendak ke rumah sakit swasta. Kapala BPJS...
350
kasus-bayi-debora-banyak-rumah-sakit-belum-bekerja-sama-dengan-bpjs Dinas Kesehatan DKI Jakarta dijadwalkan memanggil manajemen Rumah Sakit Mitra Keluarga pada Senin (11/09) terkait meninggalnya bayi Debora yang disebut...
300
bpjs-kesehatan-gencarkan-sosialisasi-program-jkn Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan semakin gencar melakukan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut...
350
kpk-awasi-dana-bpjs-kesehatan REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terkait dengan sistem pengelolaan dana BPJS Kesehatan. Ini...
420
simak-bpjs-ketenagakerjaan-naikkan-target-hasil-investasi-jadi-rp28-triliun DENPASAR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) menaikkan target hasil investasi 2017 dari Rp24,84 triliun menjadi Rp27 triliun...
460
pemerintah-setop-suntikan-modal-bpjs-diminta-mandiri-atasi-defisit Pemerintah berhenti melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintah...
520
bpjs-kesehatan-beri-layanan-berbasis-teknologi-informasi BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan sejumlah terobosan dalam melayani calon anggota yang akan mendaftar. Hal untuk mengejar...
530
dpr-khawatir-target-kepesertaan-bpjs-kesehatan-meleset VIVA.co.id – Program pemberian Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan gratis semestinya menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan sosial....
570
bpjs-57-000-peserta-menunggak-iuran-bpjs-kesehatan Sebanyak 57.000 peserta baik kelas 1, 2, maupun kelas 3 menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jember yang meliputi peserta...
570
empat-penyakit-yang-mendominasi-pengeluaran-bpjs-kesehatan JawaPos.com - BPJS Kesehatan sebagai badan yang mengelola pembiayaan untuk pengobatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus mengeluarkan...
580
tki-korban-kekerasan-ditanggung-bpjs-ketenagakerjaan UNGARAN, KOMPAS.com - Mulai Agustus 2017, segala bentuk risiko kecelakaan kerja yang dialami oleh para Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) selama mereka...
480
jemaah-calon-haji-wajib-miliki-kartu-bpjs-kesehatan Liputan6.com, Jakarta Seluruh calon Jemaah Haji wajib memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan sebagai jaminan...
520
ini-upaya-bpjs-kesehatan-atasi-defisit Bisnis.com,JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengandalkan opsi penyertaan modal pemerintah sebagai dana berimbang guna menutup...
680
50-ribu-pekerja-rentan-jadi-peserta-bpjs-tk JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) memberikan bantuan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) kepada 50...
600
bpjs-kesehatan-sleman-hadir-di-hartono-mall SLEMAN (KRjogja.com) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Sleman kini hadir di Hartono Mall Yogyakarta. Masyarakat yang...
820

Berita Internasional

jakarta-to-require-all-hospitals-to-partner-with-bpjs The Jakarta administration plans to require all hospitals in the capital to become partners of the Healthcare and Social Security Agency...
editorial-ensuring-emergency-health-care A four-month-old baby in need of emergency care died recently while the management of a West Jakarta hospital reportedly tried to locate hospitals...
government-will-fund-icu-treatment-at-all-hospitals-official The Jakarta Health Agency has urged hospitals in the city to treat critically ill patients who are registered with the Healthcare and Social Security...
fewer-than-half-of-jakarta-hospitals-partnering-with-bpjs-kesehatan Jakarta Health Agency head Koesmedi Priharto has said that fewer than half of hospitals in Jakarta have partnered with the Healthcare and Social...
jica-supports-bpjs-use-of-japan-s-shauroshi-model TEMPO.CO, Jakarta - The Indonesia's worker's social security agency (BPJS Ketenagakerjaan/BPJS-TK) plans to adopt Japan's Shauroshi model in a bid...
where-tax-and-health-reform-meet The Trump administration and Republican leaders in Congress are pledging to turn their attention toward tax reform after their failure to pass a repeal...
health-care-reform-new-program-aims-to-make-medical-services-more-effective The people who will benefit most from a new Medicaid initiative in Virginia also are the ones who need the most help and cost the most to treat. On...
claiming-a-loss-after-a-disaster-like-hurricane-harveyPeople wait to be rescued from their flooded homes after the area was inundated with flooding from Hurricane Harvey on August 28, 2017 in Houston, Texas....
health-reform-revived-murkowski-says-bills-will-advance-via-committee-process FAIRBANKS — U.S. Sen. Lisa Murkowski of Alaska said the health care discussion in Congress is moving forward nearly a month after the failed Republican...
bpjs-offered-freeport-divestmentTEMPO.CO, Jakarta - State Social Security Agency for Workers (BPJS Ketenagakerjaan) was one of the many that were invited to participate in...
health-reform-penalties-don-t-work-try-incentives The failure of Congress to pass health care reform is not at all surprising. There are so many moving parts in our health care system that it has proven...
views-how-employers-should-deal-with-health-reform-uncertaintyWith the collapses of the GOP’s efforts to repeal and replace the ACA there’s real uncertainty right now around U.S. healthcare policy. And this comes at...
will-your-health-insurance-cover-you-overseas If you’re traveling abroad this summer, the last thing you probably want to think about is what you'll do if you get sick or injured. But experts say 15...
where-health-care-reform-goes-after-failure-to-repeal-and-replace-obamacare Democrats and Republicans are each saying they still want to improve the health-care system in the wake of the GOP’s failed effort to repeal and replace...
american-adults-without-health-insurance-rises-by-2-million As Congress returns to continue a debate over Republican proposals to roll back much of the Affordable Care Act, there's some sign that coverage gains...
local-medical-execs-express-health-care-reform-concerns If Republican leaders in Congress are successful, the structure of health care coverage in the United States will change dramatically. Although most...

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet