Pengantar Mingguan:


Aspek Pendapatan Dokter Dalam Jaminan Kesehatan Nasional

PKMK kali ini menyelenggarakan seminar terkait aspek pendapatan dokter dalam jaminan kesehatan nasional yang masih merupakan rangkaian Monev JKN 2017, latar belakang kegiatan ini adalah masih banyaknya pemberitaan bahwa sejumlah dokter dan tenaga kesehatan lain tidak puas terhadap sistem dan besaran pembayaran yang diterapkan dalam program JKN. Beberapa diskusi Community of Practice masih menengarai bahwa pembayaran tenaga kesehatan yang berjalan saat ini masih berdampak kecil terhadap peningkatan kinerja fasilitas dan individu. Insentif hanya sekedar meningkatkan kedisiplinan staf dari segi kehadiran dan jam kerja, namun belum ditemukan bukti yang kuat mengenai peningkatan motivasi dan kualitas kerja. Menindaklanjuti hal tersebut, PKMK akan mengadakan webinar dengan menghadirkan pembicara dari akademisi serta pembahas dari P2JK Kemenkes dan BPJS Pusat, yang dilaksanakan pada Rabu, 26 April 2017 pukul 13.00-15.00 WIB bertempat di ruang Leadership, Gedung IKM Lama lantai 3 Fakultas Kedokteran, UGM.

SELENGKAPNYA

Webinar Engaging Non-State Actors in Governing Health - the Key to Improving Quality of Care?

webinar engaging pemkesUSAID’s Health Finance and Governance dan the Joint Learning Network mengundang Anda untuk bergabung melalui webinar pada Rabu, 3 Mei 2017 pukul 09.30-11.00 am EDT dengan tema engaging non-state actors in governing quality of care. Aktor non negara (swasta) memiliki potensi untuk berkontribusi dalam mengatur masukan teknis berkualitas mengenai pengembangan kebijakan, memantau penyampaian layanan kesehatan, dan mempromosikan akuntabilitas dalam sistem kesehatan - namun seringkali tidak terlibat dengan baik atau terlibat secara efektif dalam mencapai agenda kesehatan nasional.

Sebagai pemberi layanan di sektor kesehatan, pemerintah dapat menggunakan beberapa instrumen dan strategi untuk melibatkan aktor non-negara, termasuk kebijakan dan dialog, pertukaran informasi, peraturan, keuangan dan produksi sumber daya kesehatan. Pemerintah juga dapat mempromosikan pengaturan dan akuntabilitas diri di sektor kesehatan untuk memastikan penyampaian layanan yang berkualitas.

Para pembicara yang akan mempresentasikan global lessons learned dan kasus dari beberapa negara, antara lain: Dr. Carlos J. Cuellar (Amerika Latin), Nathaniel Otoo (Ghana), Pauline Pacheco (Meksiko), Dr. Raul M. Quillamor (Filipina).

register >>

Metodologi Evaluasi Kebijakan : Experience dan Evidence Fisipol UGM

monev jknBegitu kompleksnya Monitoring dan Evaluasi JKN 2017 yang mempertemukan berbagai bidang ilmu diantaranya ilmu kesehatan, sosial politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain; sehingga dibutuhkan sebuah metode yang tepat dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi JKN selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Metode evaluasi yang digunakan sangat menentukan sejauh mana pisau analisis tersebut dapat menggambarkan sebuah kebijakan berjalan. Menindaklanjuti hal tersebut masih dalam rangkaian Monev JKN 2017 oleh PKMK FK UGM, kembali digelar seminar dengan judul Metodologi Evaluasi Kebijakan : Experience dan Evidence Fisipol UGM pada Rabu 19 April 2017, mulai pukul 13. 00 – 15. 00 WIB bertempat di Ruang Leadership, Gedung IKM Lama Lantai 3 Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada. Dalam seminar ini, materi dibawakan oleh dosen Fisipol UGM dan dr. Likke Prawidya Putri, MPH.

SELENGKAPNYA   reportase

Studi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi

http://pedomanbengkulu.com/wp-content/uploads/2016/03/ILUSTRASI-BPJS-Kesehatan.jpg

Metode pembayaran pra upaya di FKTP dalam era JKN ini dimana pembayaran diberikan dimuka berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan tiap bulannya, sedikit banyaknya menimbulkan kebingungan bagi layanan kesehatan primer dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi. Studi deskriptif yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM di 384 FKTP, 7 regional dan 20 kabupaten/kota yang dipilih secara acak diperoleh hasil bahwa meskipun jumlah kapitasi yang diperoleh FKTP mengalami peningkatan, namun tingginya utilisasi cenderung menurunkan kapitasi aktual di FKTP, sehingga dalam kasus ini peran pemda sangat menentukan dalam hal pembuatan pedoman penggunaan kapitasi yang sejalan dengan aturan dari pemerintah pusat yang nantinya akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan primer.

SELENGKAPNYA 

Panduan Tata Laksana 20 Kasus Non Spesialistik di FKTP

panduan tatalaksana spesiaclistkRasio rujukan kasus non spesialistik masih menjadi salah satu masalah utama yang terjadi di FKTP dalam perjalanan JKN hampir 3 tahun. Banyaknya kasus berdasarkan indikasi medis dan kompetensi dokter layanan primer masih dapat ditangani di FKTP tapi menjadi beban bagi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Hal ini tentunya berpengaruh kepada kualitas layanan baik di FKTP maupun tingkat lanjutan serta menimbulkan inefficiency yang berdampak pada sustainibilitas program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini bisa saja dipicu dari beberapa hal misalnya masih rendahnya kompetensi dokter layanan primer, ketersediaan obat, alat kesehatan, dan sarana prasarana lainnya. Menindaklanjuti hal tersebut BPJS Kesehatan bersama dengan Pengurus Besara Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menerbitkan Buku Pedoman Tatalaksana 20 Kasus Nonspesialistik  dalam upaya meningkatkan kompetensi dokter layanan primer sesuai dengan standar kompetensi.

SELENGKAPNYA

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Faskes Tingkat Pertama

Mutu pelayanan kesehatan tidak bisa terpisahkan dari pelaksanaan JKN, berbagai upaya untuk menegakkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya dimana mengefisiensikan biaya tanpa mengesampingkan mutu di layanan kesehatan telah dilakukan, salah satu cara yaitu penerapan metode kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan kesehatan, untuk itu Kementerian Kesehatan dan BPJS mengeluarkan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor HK.01.08/III/980/2017 Tahun 2017 Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dimana aturan ini merupakan perbaharuan dari aturan sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2016. Dengan menetapkan beberapa indikator, diantaranya angka kontak, rasio rujukan non spesialistik, dan rasio peserta prolanis berkunjung di FKTP serta indikator tambahan bagi puskesmas yaitu rasio kunjungan rumah guna mencapai program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga.

SELENGKAPNYA

Union Courses : Pengelolaan dalam Perencanaan dan Penganggaran Program

union course

Kasus tuberculosis (TB) masih menjadi permasalahan kesehatan yang terus terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan perlu adanya kondisi penyesuaian baik dari kapasitas tenaga kesehatan, menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat serta penyusunan kebijakan yang ideal dapat menjadi respon untuk mengendalikan kasus TB di Indonesia. Proses ini tentu mengundang banyak pihak yang berkepentingan, termasuk juga para mahasiswa dengan studi kesehatan ataupun lainnya yang berkaitan untuk bisa turut serta berperan dalam upaya pengendalian kasus TB. Sebagai bahan diskusi dan gambaran awal dari tahapan pengendalian penyakit ini, Unioun Course menawarkan suatu course yang berkaitan dengan pengelolaan program TB dari aspek perencanaan dan penganggaran. Sangat kompleks dan komprehensifnya pembelajaran dalam kursus ini menjadikan konsep pengelolaan program tersebut juga dapat diterapkan pada sub bidang kesehatan yang lain. Course ini bertujuan untuk membuka pengetahuan baru khususnya pada praktisi kesehatan dan pembuat kebijakan, untuk berkontribusi dalam pengelolaan program dan membangun profesional kesehatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Isu terbaru saat ini yang mendalami tema terkait “Budget and Finance for non Profits” patut untuk diikuti baik bagi aktor sektor publik maupun sektor swasta. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui link berikut :

Informasi Program   Official Website

intensif course segera

Indonesia telah mengambil peran besar dengan mewujudkan sistem asuransi kesehatan nasional untuk mencapai tujuan kesehatan nasional yang memungkinkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan baik sektor publik maupun swasta dengan mudah dan memberikan perlindungan terhadap biaya kesehatan yang seringkali menjadi “bencana” bagi masyarakat miskin. Saat ini Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KP-MAK) FK UGM mempersiapkan pelatihan dalam pembiayaan kesehatan yang mencakup sektor publik dalam mendukung tujuan Universal Health Coverage.  Kursus ini dilaksanakan dengan dua tipe, yakni blended learning berbasis web dan seminar eksekutif. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali sejak Mei hingga Agustus 2017. Peserta berasal dari Universitas, Poltekes, Stikes, Bapelkes, Dinkes, LSM Kesehatan, Lembaga Konsultasi Kesehatan, dan peminat lainnya.

Untuk info lebih lanjut silakan hubungi : Sdr. Yoga Telepon/Fax: +62274 549425 (hunting)/ HP +62856 0033 3437. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


 ++ Arsip Pengantar

 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

bpjs-kesehatan-goes-to-mallTanjungpinang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Tanjungpinang menambah kanal pendaftaran. Kali ini di Mall Tanjungpinang City...
20
bpjs-kesehatan-luncurkan-program-donasi-bantu-warga-miskin-non-pbi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan program donasi guna membantu warga miskin non penerima biaya iuran (PBI) tetap dapat...
130
bpjs-kesehatan-wajib-menanggung-anak-panti-asuhanMedanBisnis - Medan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum menanggung anak-anak panti asuhan dinilai sangat aneh. Pasalnya, BPJS...
140
bupati-rita-minta-dana-csr-untuk-pembayaran-bpjs-keluarga-miskin KLIKTENGGARONG.COM - Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bagian Sumber Daya Alam Setkab Kukar bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)...
150
bpjs-kesehatan-gandeng-sembilan-mitra-beri-diskon-khusus SEMARANG - Pemerintah telah mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS...
170
kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-baru-16-15-persen   PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Ketaatan perusahaan di Kalimantan dalam memberlakukan sistem penjaminan melalui BPJS Ketenagakerjaan rupanya...
280
daftar-bpjs-kesehatan-bisa-lewat-dropbox-di-kantor-kecamatan Jakarta - Untuk mempermudah masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN...
390
bpjs-kesehatan-targetkan-200-juta-peserta-pada-akhir-2017 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperbanyak konter pendaftaran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya...
210
tagih-iuran-bpjs-kesehatan-rekrut-kader-jkn-kis CIMAHI, (PR).- BPJS Kesehatan Kota Cimahi rekrut kader Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS). Kader tersebut menjadi kepanjangan...
390
kegalauan-pasien-bpjs-harus-bayar-uang-muka-operasi-rp-50-juta Bengkulu - Dewa Serlin (17) tergolek tak sadarkan diri di ruang ICU Unit Gawat Darurat Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu dengan bantuan...
410
white-house-officials-offer-change-to-health-care-billWhite House officials made a new offer to conservative House Republicans late Monday on the GOP's failed health care bill, hoping to resuscitate a measure...
330
jutaan-warga-jabar-tak-terproteksi-bpjs CIREBON, (PR).- Jutaan warga Jawa Barat tidak terproteksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sampai 31 Maret 2017, hampir 13 juta...
270
bpjs-kesehatan-buka-pendaftaran-dari-mal-hingga-kelurahan YOGYAKARTA - Angka kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah mencapai 81% dari total 3...
420
ojk-ungkap-penyebab-seretnya-keuangan-bpjs-kesehatanBOGOR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya ada satu kebiasaan masyarakat yang membuat BPJS kesehatan sempat merugi besar. Diterangkan selama...
390
menunggak-lebih-dari-sebulan-peserta-bpjs-siap-siap-dinonaktifkan CIBINONG, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cibinong kesulitan menagih tunggakan perserta program di Kabupaten Bogor....
430
kartu-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-present-benefitJawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Mampang kembangkan program Co-Marketing. Mulai 1 April mendatang,...
350

Berita Internasional

health-reform-how-is-pharma-affected Reforming the health care industry is an increasingly complex challenge due to multiple layers of legislation already in place and the number of...
the-gop-s-problem-on-health-reform-is-they-ve-spent-years-hiding-their-real-position The most interesting policy argument in America right now is the debate between conservatives’ real position on health care and their fake...
house-will-not-reach-healthcare-deal-before-two-week-break Deep divisions cut short Republican hopes for a quick revival of Obamacare replacement legislation on Wednesday, as Congress prepared to leave town for...
how-about-health-care-reform-for-realists As a Canadian living in America, I find the intensely ideological nature of the U.S. health-care reform fiasco odd. Whether you are a...
if-parts-of-the-gop-s-health-reform-law-look-familiar-there-s-a-good-reason-for-that To boost their chances of repealing Obamacare, House Republicans have made their replacement plan look a bit more like...
when-tinkering-with-health-reform-values-matter On Tuesday night, President Trump called on Congress to replace Obamacare with health care reforms “that expand choice, increase access, lower costs,...
unions-decry-budget-cuts-in-wake-of-quebec-health-reform An analysis of budgets at health facilities shows deeps cuts of nearly $194 million, union leaders said Sunday. The health network is under-financed...
rhode-island-state-senators-push-for-mental-health-reformPROVIDENCE, R.I. (AP) - Rhode Island state senators are introducing a package of bills to reform the state’s mental health care system. Democratic Senate...
falling-through-the-cracksMillions of Indonesians are unable to access the new Jaminan Kesehatan Nasional (National Health Insurance) or JKN simply because they are unable to...
health-care-reform-in-a-new-political-landscape With the 2016 election behind us, how the incoming administration and new Congress will govern will be closely watched, especially when it comes to...
mass-governor-proposes-tax-to-fix-failed-health-reform Massachusetts Gov. Charlie Baker wants to slap a $2,000 per worker tax on businesses that do not offer health coverage to staffers who become dependent...
how-republicans-can-keep-donald-trump-s-promises-on-healthcareDuring the election campaign, Donald Trump promised to abolish Obamacare and replace it with better health reform that would not leave anyone behind. In...
commentary-digital-health-reform-and-the-underserved-where-will-2017-lead HIMSS Social Media Ambassadors are tasked with unearthing and leading discussions on trending topics that will take center stage at HIMSS17. This...
trump-may-not-enforce-individual-health-insurance-mandate-aideThe Trump administration may no longer enforce a rule requiring individual Americans to carry health insurance or pay a penalty if they do not, a senior...
hhs-nominee-price-pressed-hard-on-health-policy-positions-financial-dealings Rep. Tom Price, President-elect Donald Trump’s choice to head the Department of Health and Human Services, faced a contentious Senate hearing Wednesday...
the-unhealthy-return-to-individual-responsibility-in-health-policy It is still an open question—at least for a little while longer—what exactly the Republicans’ Affordable Care Act “repeal and replace” promise will...

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet