Permenkes Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan

https://www.lawessayshelp.co.uk/images/slider-2.jpg

Upaya untuk mengontrol pelayanan di bidang kesehatan agar berjalan efisien, efektif, dan berkualitas serta memastikan dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan maka diperlukan pengawasan terhadap sumber daya kesehatan seperti tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan fasilitas kesehatan, serta teknologi yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan di bidang kesehatan, baik yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan maupun upaya kesehatan. Hal ini penting untuk diketahui karena tidak hanya akan mempengaruhi perencanaan dan penganggaran di daerah, namun juga akan memberikan kontribusi pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Bapak/Ibu dapat mengakses berbagai objek dan pelaksana pengawasan di bidang kesehatan dengan mengkases regulasi tersebut

DOWNLOAD

Analysis of Health Service Payment Utilization in National Health Insurance (JKN) by Premium-Aid-Recipient (PBI) Insurers

journal unesPenelitian yang dilakukan oleh Rian A. Gustaman dan Kamiel R. Bachtiar ini bertujuan untuk menganalisis pola pemanfaatan jaminan pembiayaan kesehatan pada peserta PBI yang dilakukan di Kelurahan Kersamenak Kecamatan Tawalu Tasikmalaya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan 6 informan. Penelitian ini didasari pada rasio klaim pada layanan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) oleh peserta non PBI Mandiri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio klaim peserta PBI. Rasio klaim pada Non PBI Mandiri mencapai 1.380% hal ini berbeda jauh dengan rasio klaim PBI yang masih sangat rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang program JKN dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, keaktifan dalam berorganisasi, dan kegiatan penyuluhan mengenai program JKN.

DOWNLOAD

Offline: UHC—One Promise and Two Misunderstandings

public expose 2018 bpjs Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia, WHO mengkampanyekan “Universal Health Coverage: Siapapun, Dimanapun” kampanye ini berlaku sepanjang 2018. Sehingga untuk mencapai target tersebut Kementerian Kesehatan nantinya akan didorong untuk membuat kebijakan  dalam penyelenggaraan Cakupan Kesehatan Semesta serta melibatkan berbagai pihak mulai dari regulator, partai politik, organisasi profesi, media, hingga masyarakat. Namun untuk mencapai UHC, berbagai tantangan yang mesti dihadapi yaitu dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk tidaklah mudah, hal ini dilihat dari pengalaman beberapa negara yang telah menyelenggarakan UHC belum ada negara yang pernah menjangkau seluruh rakyatnya dengan cakupan 100%, 100% layanan yang diperlukan, dan perlindungan resiko keuangan 100%. Tantangan berikutnya bahwa untuk mencapai standar hidup yang lebih baik, tidak dapat bergantung sepenuhnya pada UHC, diperlukan komitmen dan program politik yang lebih luas seperti peningkatan perumahan, gizi yang lebih baik, air dan sanitasi yang lebih aman, pengendalian tembakau, serta berbagai faktor pendukung lainnya.

DOWNLOAD

Buku Panduan Penilaian Teknologi Kesehatan

buku germasKebutuhan akan teknologi kesehatan berkembang pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak terkendali. Di era JKN ini diperlukan penyaringan dalam memilih teknologi yang tepat guna serta efisien dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Hal ini tentunya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan dari program JKN, sehingga Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technololy Assesment) sangat diperlukan untuk menilai teknologi yang disesuaikan kebutuhan medis dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Selain itu juga dibentuk Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) yang nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dalam penentuan teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes RI bersama dengan Komite PTK menerbitkan Buku Panduan Penilaian Teknologi Kesehatan yang dapat menjadi bahan acuan dan referensi dalam melakukan PTK. Buku ini secara garis besar terdiri atas dua bagian, yang pertama penjelasan secara umum tentang PTK dan yang kedua menjelaskan tentang panduan evaluasi ekonomi PTK.

DOWNLOAD

Pembangunan Kesehatan Bersama Jaminan Kesehatan Nasional

http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180408_125716-536x386.jpgJaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia VII yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 25-26 Oktober 2017 salah satu topik pembahasan yaitu mengenai arah pembangunan kesehatan, salah satu pilarnya yaitu pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selanjutnya dirincikan ke dalam beberapa program sebagai berikut: 1) perluasan sasaran dan manfaat (benefit), 2)sistem pembiayaan dengan asas gotong royong, 3)kendali mutu dan kendali biaya, 4) serta sasaran PBI dan non PBI. Beberapa tantangan utama yang dihadapi pada pelaksanaan JKN juga diuraikan seperti kesinambungan finansial,  tingginya beban biaya penyakit tidak menular dan penyakit katastropik lainnya, bauran resiko kepesertaan, dan tantangan sisi penyediaan dan mutu pelayanan kesehatan serta dijelaskan pula beberapa dinamika perbaikan berkelanjutan JKN untuk semua aspek mulai dari aspek pendanaan, manfaat, kepesertaan, pemberi layanan, struktur organisasi, hingga pada aspek implementasi.

DOWNLOAD


 ++ Arsip Pengantar

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

dprd-parepare-desak-dinkes-verifikasi-ribuan-kartu-bpjs-nonaktif FAJAR.CO.ID, PAREPARE — Sebanyak 3.000 kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan warga Parepare masih berstatus nonaktif lantaran...
230
bpjs-ketenagakerjaan-ungkap-soal-masih-banyak-buruh-belum-terlindungi-jaminan-sosial TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pekerja atau buruh dalam sejarah buruh lebih dikenal sebagai kelompok yang termarginalkan keberadaannya. Padahal peran buruh...
290
strategi-bpjs-ketenagakerjaan-hadapi-gejolak-pasar-saham Liputan6.com, Jakarta BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan kondisi...
290
cara-pindah-faskes-tingkat-pertama-bpjs-kesehatan Mau Pindah Faskes Tingkat Pertama BPJS Kesehatan? Begini CaranyaTerimakasih pertanyaanya, untuk perubahan data meliputi pindah faskes, pindah kelas,...
420
bpjs-ketenagakerjaan-mengelola-aset-ratusan-trilyun-didi Jakarta, Gatra.com - BPJS Ketenagakerjaan catatkan kinerja keuangan yang baik untuk tahun 2017. Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Evi Afiatin...
310
nabung-dari-bank-sampah-hasilnya-untuk-bayar-bpjs TEMPO.CO, Lamongan-Sampah ternyata bisa digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau bagian dari program Badan Penyelenggaraan...
290
otak-atik-uang-ratusan-triliun-rupiah-bpjs-ketenagakerjaan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pada 25 April lalu mengusulkan BPJS Ketenagakerjaan tak hanya mengandalkan surat utang atau obligasi sebagai...
350
mui-sebut-bpjs-kesehatan-siap-menjalankan-prinsip-syariah TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan telah siap...
330
pemberlakuan-denda-dan-penghentian-sementara-anggota-bpjs-kesehatan Apabila terjadi keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan lebih dari satu bulan terhitung sejak tanggal 10, maka terpaksa penjaminan peserta akan...
380
cara-mengatasi-peserta-bpjs-meninggal-iuran-bulanan-tetap-ditagih Bila ada keluarga yang meninggal, maka sesegera mungkin melaporkan ke bpjs kesehatan setempat.Kejadian meninggalnya peserta Bpjs kesehatan tidak secara...
370
bpjs-di-kota-bandung-optimalkan-jaminan-pekerja REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- May Day menjadi momentum kerja sama antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci. Kedua instansi itu...
590
kemensos-dan-bpjs-lakukan-sinergi-pengelolaan-data-peserta-pbi-jk Jakarta, Gatra.com- Menteri Sosial RI, Idrus Marham melakukan kunjungan ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan pada Rabu (2/4) memantau peserta Penerima Bantuan...
470
hingga-april-2018-baru-92-juta-peserta-bpjs-yang-dibayarin-pemerintah Jakarta - Hingga April 2018, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) telah mendata jumlah peserta JKN-KIS sebanyak 196,4 jiwa. Dari angka tersebut...
540
24-143-peserta-bpjs-penerima-bantuan-iuran-pemerintah-diaktifkan-kembali PAREPARE, INIKATA.com — Sebanyak 24.143 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan...
500
bpjs-ketenagakerjaan-ramaikan-liga-pekerja-indonesia-2018 Jakarta (ANTARA News) - BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta ikut berpartisipasi di acara puncak final Liga Pekerja Indonesia (LIPESIA) di lapangan...
500
tiga-opsi-bpjs-kesehatan-dalam-pembiayaan-jkn Jakarta, Gatra.com- Menjelang  pemenuhan Universal Health Coverage(UHC) yang jatuh pada 1 Januari 2019, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia(PB...
550

Berita Internasional

ambitious-health-reform-package-needs-1-billion-from-california An Assembly subcommittee has voted to ask Gov. Jerry Brown for $1 billion from the state’s budget surplus to help make health care more affordable for...
nd-insurance-department-eyeing-options-for-health-care-reform BISMARCK — The North Dakota Insurance Department is seeking to hire a consultant to analyze potential health care reforms, Republican Commissioner Jon...
gnawing-away-at-health-care At the beginning of 2017, Republicans promised to release the kraken on Obamacare — to destroy the program with one devastating blow. But a funny thing...
here-s-what-to-expect-when-trump-outlines-his-policy-to-bring-down-drug-prices The need to bring down high drug prices may be one of the few health care issues that draw bipartisan support in Washington and on Main Street....
in-our-opinion-needed-health-care-reform-is-unlikely-to-materialize-soon Progress in addressing the nation’s health care system appears to have hit a wall in Washington, leaving little hope that a distressing trend toward...
european-medical-tourism-global-healthcare-congress-generates-new-business-from-middle-east-gcc-russia-and-cis PALM BEACH GARDENS, Fla., May 1, 2018 /PRNewswire-USNewswire/ -- The European Medical Tourism & Global Healthcare Congress closes up its agenda...
taiwan-s-national-health-insurance-a-model-for-universal-health-coverage The World Health Organization (WHO) has for years urged member-states to take action to achieve universal health coverage by 2030. Although not a WHO...
state-workers-hand-over-papers-for-health-coverageMore than 1,800 people have been removed from the state-employee health insurance program after Gov. Rick Scott’s administration started requiring workers...
here-s-the-path-forward-for-health-reform-in-2018 Congressional leaders were poised last month to spend tens of billions of dollars in the omnibus bill to temporarily shore up Obamacare’s failing health...
are-students-teaching-the-nation-a-lesson-on-health-reform-gazette Dead is dead. It really makes little difference if a high school students dies of a drug overdose or is killed by a former or current student with a...
the-administration-proposes-targeted-relief-for-rising-health-insurance-costs Health care reform continues to be a primary concern for the administration and Congress; however, comprehensive “repeal and replace” efforts have...
medicare-extra-a-new-proposal-cheered-by-progressive-and-conservative-health-care-expertsThis column originally appeared at Niskanen Center. It is republished at Salon with permission.  In public debate, progressives and conservatives...
6-4-million-jakarta-workers-not-protected-by-bpjs-agency The Workers Social Security Agency (BPJS TK) reports that 6.4 million workers, out of 7.5 million, have yet to be protected by the insurance...
a-roadmap-for-reform-of-the-health-service There has been a broad welcome for the publication of the bed capacity review commissioned by Government as part of its response to hospital...
sweeping-health-care-reform-proposals-get-hearingAgency heads presented the Idaho Health Care Plan at a special hearing of the Legislature’s Joint Finance-Appropriations Committee Jan. 15. The Idaho...
the-trojan-horse-in-the-tax-bill Congressional Republicans have finally done it: Both the House and Senate passed tax legislation. The bill has now headed to President Trump’s desk for...

banner kki

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet