Webinar  Expert Meeting  I: 

Strategi Penguatan Pelayanan Primer untuk Mendukung Sustainabillitas JKN

Diskusi Panel IndoHCF 7-2016 Harapan-Kenyataan & Solusi JKN: Peran Manajemen Rumah Sakit dan BJPS dalam Percepatan Verifikasi

Seperti yang diketahui bersama, mismatch JKN telah terjadi sejak 2014 dan diperkirakan mencapai Rp 9 triliun pada akhir 2017. Pelayanan primer mempunyai peranan penting dalam mendukung sustainibilitas program JKN, baik dari aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Diperkirakan pelayanan primer masih lebih banyak melaksanakan aspek kuratif. Oleh karena itu, expert meeting yang diselenggarakan pada 27 Januari 2018 akan membahas permasalahan dan solusi strategis dalam penguatan pelayanan primer. Diskusi juga akan membahas sejauh mana peran yang dibutuhkan dari masing-masing stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah.

SELENGKAPNYA

Keputusan Menteri Kesehatan Terbaru tentang Formularium Nasional

Dalam rangka penyesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melihat tren penyakit yang terjadi di masyarakat maka diperlukan penyesuaian terhadap Formularium Nasional yang telah berlaku. Perubahan daftar obat menjadi kewenangan dari Kementerian Kesehatan atas rekomendasi dari Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional. Sehingga menindaklanjuti hal tersebut Kementerian Kesehatan menerbitkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/659/2017 tentang Formularium Nasional. Hal ini menjadi acuan daftar obat yang harus tersedia di penyedia layanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan terbitnya aturan terbaru ini maka aturan-aturan sebelumnya mengenai Formularium Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

SELENGKAPNYA

Kaleidoskop Pembiayaan Kesehatan

Buku Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018

http://sp.beritasatu.com/media/images/original/20151030161713564.jpg

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 telah ditetapkan dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017. Salah satu kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2018 yaitu akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial untuk pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh pelosok tanah air. Hal tersebut dikutip dari sambutan yang disampaikan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Buku Informasi APBN 2018. Anggaran perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar salah satunya bidang kesehatan. Pada tahun 2018 ini, anggaran kesehatan meningkat Rp 6,1 triliun dari outlook tahun 2017 sehingga total anggaran untuk tahun ini sebesar 111 triliun dengan alokasi untuk pusat sebesar 81,5 triliun dan 29,5 triliun transfer ke daerah. Anggaran ini ditujukan untuk kebijakan kesehatan yang menjadi prioritas pada 2018 yaitu 1) meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan, 2) penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil dan menyusui, 3) meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN, serta 4) meningkatkan peran pemda untuk supply side dan peningkatan mutu layanan

SELENGKAPNYA

Reportase: Kajian Analisis Kebijakan Pembiayaan Program Pengendalian TB dalam Konteks JKN

tb on jkn

Pembiayaan TB dari tahun ke tahun masih tetap tinggi, tetapi indikator TB tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Berbagai cara telah dilakukan untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam rangka menurunkan angka penderita TB. Saat ini pembiayaan TB masih terfragmentasi menjadi beberapa sumber; pemerintah pusat (dengan dukungan donor seperti Global Fund), pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota. Dengan adanya JKN, maka dana untuk program TB ada yang mengalir melalui BPJS Kesehatan. Berbagai aliran dana ini mempengaruhi efektivitas sistem pembiayaan kesehatan, tidak terkecuali pembiayaan progam TB.  Pelaksanaan JKN selama 3 tahun ini diharapkan telah memberikan banyak informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dan masyarakat penerima manfaat JKN, khususnya yang terkait dengan program TB. Informasi ini dapat dimanfaatkan apabila dilakukan analisis yang mendalam terkait indikator-indikator pelaksanaan program TB dalam konteks aliran pendanaan TB di era JKN.

SELENGKAPNYA

Kedudukan dan Status Kelembagaan BPJS Kesehatan

https://www.panduanbpjs.com/wp-content/uploads/2016/03/Kantor-Cabang-BPJS-Kesehatan.jpg

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dari salah satu program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memposisikan BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang bertanggung jawab langsung ke presiden. Sehingga menurut Fachmi Idris sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam memudahkan BPJS Kesehatan untuk memberikan pemahaman, sarana sosialisasi, dan edukasi di internal BPJS Kesehatan maka diterbitkan buku saku tentang kedudukan dan status kelembagaan BPJS Kesehatan. Dalam buku saku tersebut menjelaskan beberapa ciri BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yaitu dibentuk dengan undang-undang (UU SJSN dan UU BPJS), memiliki kewenangan publik dalam menagih iuran, penyusunan dan penyajian laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, serta melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya.

SELENGKAPNYA

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2017

https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/1512_Indeks_Persepsi_Korupsi_Indonesia_rsz.jpgPada tahun 2017 dilakukan survei di 12 Kota di Indonesia dengan responden sebear 1200. Survei ini dilakukan untuk melihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada level kota berdasarkan persepsi pada pelaku usaha. Indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index) ini juga digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara.  Beberapa komponen yag diukur pada IPK 2017 diantaranya yaitu prevalensi, akuntabilitas, motivasi korupsi, sektor terdampak, instansi terdampak, dan efektivitas. Lokasi survei dilakukan di Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar, dan Medan. Salah satu hasil yang ditemukan yaitu sebanyak 17% pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap serta ditemukan bahwa faktor yang menghambat pemberantasan korupsi yaitu menganggap bukan masalah penting, dibiarkan, bukan masalah prioritas, dianggap sebagai kebiasaan, dan tidak dipidanakan dengan tegas. Sehingga rekomendasi dari survei tersebut bahwa kepada pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam upaya melawan korupsi di Indonesia.

Slide Presentation  Sheet Infographic

 

 ++ Arsip Pengantar

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

bpjs-ketenagakerjaan-biayai-pengobatan-korban-gedung-bei "Kami juga siap menanggung segala biaya perobatan yang timbul akibat kondisi kecelakaan kerja ini, bagi para pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS...
10
tahun-2018-bpjs-kesehatan-lakukan-inovasi-baru Liputan6.com, Jakarta Peristiwa yang tak diinginkan terjadi di tahun-tahun silam (seperti halnya KTP Ganda atau ada pemalsuan/ketidakvalid’an data pada...
40
21-persen-penduduk-jakarta-belum-jadi-peserta-jkn-kis REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 21,22 persen pendududk DKI Jakarta belum menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat...
50
kemenkes-alokasikan-43-80-persen-anggaran-untuk-jkn Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan total alokasi anggaran Kemenkes tahun 2017 sebanyak Rp. 58,3 triliun, dengan rincian Rp. 25,5...
180
kemenkes-kucurkan-rp25-5-t-untuk-biayai-jkn-sepanjang-2017 Jakarta, Kementerian Kesehatan mengucurkan Rp25,5 triliun untuk membiayai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang tahun 2017. Angka...
180
iuran-bpjs-kesehatan-pada-2018-tidak-naik tirto.id - Pemerintah memastikan tidak akan meningkatkan iuran para pengguna layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2018. Pemerintah...
190
bpjs-kesehatan-defisit-rp-9-triliun-ini-penyebabnya REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan beberapa alasan penyebab lembaganya mengalami defisit...
900
menaker-minta-semua-pekerja-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berharap para pekerja di seluruh Indonesia menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan...
620
atasi-bpjs-kesehatan-menkeu-potong-dau-pemda-yang-tunggak-iuran Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan tata cara penyelesaian tunggakan iuran jaminan...
710
kejari-purbalingga-panggil-36-perusahaan-tak-ikut-bpjs REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Menyusul kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan KCP (Kantor Cabang Perintis)...
650
beredar-isu-bpjs-kesehatan-akan-hapus-tanggungan-8-penyakit-komisi-ix-turut-berkomentar SOLO, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati, turut angkat bicara terkait isu yang beredar bahwa BPJS Kesehatan akan menghapus...
1050
bpjs-kesehatan-gandeng-bni-untuk-dorong-pelunasan-tunggakan-iuran tirto.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupaya menekan angka tunggakan iuran pesertanya dengan menggandeng sejumlah pihak...
960
tunggakan-iuran-bpjs-kesehatan-bisa-dicicil Jakarta, CNN Indonesia -- Guna mengurangi jumlah iuran tertunggak peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial...
1020
bpjs-kesehatan-beberkan-penanggulangan-defisit Jakarta: BPJS Kesehatan mengalami defisit triliunan rupiah. Pemerintah mengupayakan beberapa opsi mengenai kebijakan fiskal untuk menopang finansial...
1220
pastikan-mutu-pelayanan-faskes-dirut-bpjs-kesehatan-sapa-pasien-jkn-kis-di-medanMEDAN (18/11/2017) : Memastikan peserta JKN-KIS mendapat pelayanan terbaik adalah salah satu prioritas utama BPJS Kesehatan. Untuk itu, BPJS Kesehatan tak...
900
bpjs-kesehatan-dukung-pemerintah-terkait-iuran-jkn-kis REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan siap mendukung apapun keputusan pemerintah terkait iuran Jaminan...
1460

Berita Internasional

the-trojan-horse-in-the-tax-bill Congressional Republicans have finally done it: Both the House and Senate passed tax legislation. The bill has now headed to President Trump’s desk for...
chaos-confusion-and-caring-a-u-s-health-consumer-forecast-for-2018 As 2018 approaches, consumers will gather healthy New Year’s Resolutions together. Entering the New Year, most Americans are also dealing with concerns...
back-to-square-one-on-health-careIt’s the early 1990s, and a young man is sitting in a human-resources office at the Coca-Cola Company, which has just offered him a terrific job. But he...
despite-deficit-bpjs-won-t-increase-premium The Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) said it would not raise the premium for participants of the program despite a growing...
ukraine-and-russia-compete-in-health-reform The Ukrainian Rada (parliament) successfully passed health reform bills on June 5 and October 19. Spearheaded by the American-born, Ukrainian acting...
rising-health-insurance-costs-frighten-some-early-retirees Don and Debra Clark of Springfield, Mo., are glad they have health insurance. Don is 56 and Debra is 58. The Clarks say they know the risk of an...
why-reforming-health-care-is-integral-for-our-economy Theconversation.com - Australia’s productivity growth has been stagnant for over a decade and, according to a new report, our health policies and...
medicare-innovation-can-spur-the-next-round-of-payment-reform he economic imperative for better health care at a lower cost has never been more urgent. Changing the way that health care providers are paid is at the...
jakarta-to-require-all-hospitals-to-partner-with-bpjs The Jakarta administration plans to require all hospitals in the capital to become partners of the Healthcare and Social Security Agency...
editorial-ensuring-emergency-health-care A four-month-old baby in need of emergency care died recently while the management of a West Jakarta hospital reportedly tried to locate hospitals...
government-will-fund-icu-treatment-at-all-hospitals-official The Jakarta Health Agency has urged hospitals in the city to treat critically ill patients who are registered with the Healthcare and Social Security...
fewer-than-half-of-jakarta-hospitals-partnering-with-bpjs-kesehatan Jakarta Health Agency head Koesmedi Priharto has said that fewer than half of hospitals in Jakarta have partnered with the Healthcare and Social...
jica-supports-bpjs-use-of-japan-s-shauroshi-model TEMPO.CO, Jakarta - The Indonesia's worker's social security agency (BPJS Ketenagakerjaan/BPJS-TK) plans to adopt Japan's Shauroshi model in a bid...
where-tax-and-health-reform-meet The Trump administration and Republican leaders in Congress are pledging to turn their attention toward tax reform after their failure to pass a repeal...
health-care-reform-new-program-aims-to-make-medical-services-more-effective The people who will benefit most from a new Medicaid initiative in Virginia also are the ones who need the most help and cost the most to treat. On...
claiming-a-loss-after-a-disaster-like-hurricane-harveyPeople wait to be rescued from their flooded homes after the area was inundated with flooding from Hurricane Harvey on August 28, 2017 in Houston, Texas....

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper