Edisi Minggu ke 3: Selasa, 18 - 25 Maret 2019

“Disease Control Priorities Third Edition Is Published: A Theory of Change Is Needed for Translating Evidence to Health Policy”

Publikasi Disease Control Priorities (DCP) telah memelopori cara berpikir baru tentang berinvestasi dalam kesehatan. Peneliti setuju dengan Norheim, bahwa langkah pertama yang berguna untuk memajukan upaya menerjemahkan bukti global DCP ke dalam prioritas kesehatan lokal, adalah mengembangkan Teori Perubahan (Theory of Change/ToC) yang jelas. Namun, ToC yang bertujuan untuk mendefinisikan bagaimana bukti global (DCP dan lainnya) dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan nasional terlalu sempit. Peneliti mengusulkan upaya - upaya harus diarahkan pada pengembangan ToC untuk menentukan bagaimana mendukung pengembangan kelembagaan progresif untuk mewujudkan cakupan kesehatan universal (UHC), menempatkan klien di pusat. Meningkatkan upaya untuk memenuhi imperatif kesehatan global yang baru membutuhkan perubahan fokus perhatian untuk bergerak secara radikal dari global ke lokal. Untuk mencapai ini, kita perlu menata kembali sifat bantuan teknis (TA) di sepanjang tiga jalur utama (1) memeriksa dan bertindak untuk memperjelas mandat dan peran yang akan dimainkan oleh lembaga normatif dan penyelenggara multilateral, (2) memastikan pemahaman rinci tentang institusi lokal, kebutuhan dan tuntutan mereka, dan (3) menyediakan bantuan teknis dari waktu ke waktu dan dalam kepercayaan dengan rekanan lokal. Persyaratan terakhir ini menyiratkan perlunya kehadiran lokal jangka panjang serta jaringan pusat keahlian internasional, untuk berbagi kemampuan teknis yang langka serta untuk belajar bersama di berbagai keterlibatan negara. Pembiayaan perlu ditata ulang untuk memberikan insentif dan mendukung penguatan kapasitas yang dipimpin permintaan. Selengkapnya 

SELENGKAPNYA

Ancaman Korupsi di Sektor Kesehatan

https://www.enterpriseinnovation.net/files/istock-866408048.jpg

Sektor kesehatan secara konsisten tampak menonjol dalam survei dugaan korupsi, dengan banyak bukti bahwa ini memiliki konsekuensi buruk yang serius bagi pasien. Namun masalah ini jauh dari menonjol dalam wacana kebijakan kesehatan internasional. Peneliti mengidentifikasi lima alasan mengapa komunitas kebijakan kesehatan enggan membicarakannya. Ini adalah masalah mendefinisikan korupsi, fakta bahwa beberapa praktik korupsi sebenarnya adalah cara untuk membuat sistem disfungsional bekerja, tantangan serius untuk meneliti korupsi, kekhawatiran bahwa fokus pada korupsi adalah bentuk menyalahkan korban yang mengabaikan masalah yang lebih besar, dan kurangnya bukti tentang apa yang berhasil mengatasinya. Peneliti mengusulkan tiga hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi situasi ini. Pertama, mencari konsensus tentang skala dan sifat korupsi. Kedua, memutuskan prioritas, dengan mempertimbangkan pentingnya masalah tertentu dan kelayakan melakukan sesuatu tentang hal itu. Ketiga, mengambil pandangan holistik, menggambar pada berbagai disiplin ilmu

SELENGKAPNYA

Evidence Based Policy dari Data Sampel BPJS Kesehatan

peluncuran sample data bpjs

Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan pada tanggal 25 Februari 2019 membuat banyak kalangan mengapresiasi upaya ini. Keterbukaan data BPJS Kesehatan sangat dinantikan banyak pihak, seperti akademisi, peneliti, praktisi, Kementerian/ Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. PKMK FK KMK UGM berkesempatan menghadiri Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan secara langsung di BPJS Kesehatan Pusat. Bersamaan dengan peluncuran tersebut pakta integritas dan data sampel diberikan kepada universitas dan lembaga mitra BPJS Kesehatan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan silahkan klik reportase berikut.

reportase         buku panduan 

Minding the gaps: health financing, universal health coverage and gender

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWIEzh8HvGHGmfqQtasTwMALy2yV5kvqC058RNpLbZmi5JoY4K3QPeneliti mengidentifikasi perlunya kolaborasi yang lebih erat antara ekonom kesehatan dan pakar gender, serta menyoroti sejumlah kesenjangan penelitian di bidang ini yang harus diatasi. Sementara beberapa aspek pembagian biaya dan beberapa analisis pengeluaran untuk kesehatan ibu dan anak telah dianalisis dari perspektif gender, ada sejumlah pertanyaan penelitian yang lebih kaya yang akan dieksplorasi untuk memandu pembuatan kebijakan. Mengingat sifat politik dari keputusan UHC, ekonomi politik serta penelitian teknis harus diprioritaskan.

Peneliti menyimpulkan bahwa negara - negara harus mengadopsi pendekatan yang adil untuk mencapai UHC dan, oleh karena itu, memprioritaskan kelompok berkebutuhan tinggi dan mereka yang membutuhkan perlindungan keuangan tambahan, khususnya perempuan dan anak - anak. Ini merupakan 'universalisme progresif' yang dianjurkan oleh Komisi Lancet 2013 tentang Investasi dalam Kesehatan.

SELENGKAPNYA

 


 ++ Arsip Pengantar

 

Webinar :

Penguatan Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Kesehatan

<b style="mso-bidi-font-weight: norma

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

begini-prosedur-penggantian-faskes-tingkat-pertama-peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan1. Peserta JKN-KIS dapat mengganti Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat Peserta terdaftar setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan. 2....
70
soal-urun-biaya-bpjs-kesehatan-ini-komentar-perhimpunan-rumah-sakit Jakarta - Metode urun biaya dianggap sebagai salah satu upaya efektif memperbaiki layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam...
100
bpjs-kesehatan-tunggu-audit-bpkp-perihal-potensi-defisit KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan...
160
bpjs-kesehatan-klaim-obat-kanker-usus-tak-buat-kantong-kempes Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim biaya yang dikeluarkan untuk membayar obat kanker usus besar...
150
bpjs-kesehatan-gandeng-icw-cegah-potensi-fraud KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) guna memperkuat baris...
120
tekan-fraud-bpjs-kesehatan-gandeng-icw Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan menggandeng lembaga independen masyarakat, Indonesia Corruption Watch, guna menekan potensi fraud dalam...
160
bpjs-kesehatan-penyakit-katastropik-menjadi-beban-biaya-jkn tirto.id - Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Budi Mohamad Arief mengatakan...
170
dpr-minta-analisis-data-obat-kanker-usus-sebelum-dicabut-dari-bpjs Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Kesehatan menunda aturan pencabutan dua obat kanker usus dari jaminan Badan Penyelenggara...
170
pencabutan-obat-kanker-usus-dari-jaminan-bpjs-kesehatan-ditunda TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan menunda pencabutan dua obat untuk kanker kolorektal atau usus besar metastasis dari tanggungan BPJS Kesehatan....
170
soal-penundaan-penghapusan-obat-kanker-bpjs-kesehatan-kami-ikut-aturan Jakarta - Pemerintah menunda penghapusan obat Bevacizumab dan Cetuximab dari Formularium Nasional (Fornas). Obat diberikan dengan kondisi tertentu...
150
menkes-menentukan-urun-biaya-bpjs-kesehatan-harus-hati-hati KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengenaan urun biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih digodok. Menteri Kesehatan Nila Moeloek...
170
97-persen-warga-tercover-bpjs-kesehatan-muba-raih-predikat-uhc INDOPOS.CO.ID - Berbicara soal aspek pelayanan kesehatan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) patut diacungi jempol. Pasalnya, sejak tahun 2002 Kabupaten...
190
data-sampel-bpjs-kesehatan-bisa-dipakai-untuk-penelitian Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki sumber data kesehatan terbesar di Indonesia. Data-data ini dapat digunakan oleh peneliti...
220
kemenkominfo-sebut-ada-100-juta-warga-tak-mampu-yang-dibiayai-bpjs-oleh-pemerintah TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) RI menyampaikan, pemerintah telah menaikkan besaran dana untuk...
290
tindak-tegas-fraud-bpjs-kesehatan-putus-kontrak-70-rs-nakal jpnn.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan telah memutus kontrak dengan 70 rumah sakit yang melakukan kecurangan dalam pelayanan mereka. Demikian ditegaskan...
350
syarat-dan-cara-daftarkan-bpjs-kesehatan-untuk-bayi-baru-lahirSERAMBINEWS.COM - Tak banyak yang tahu bahwa bayi baru lahir sudah bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk segera...
430

Berita Internasional

free-health-insurance-to-be-offered-to-needy-uae-residents More than 100 UAE residents facing financial hardship will be given free health insurance thanks to a new government plan. Dubai Health Authority...
universal-health-coverage-can-best-be-achieved-by-public-systemsThis year the World Health Organization (WHO) observed its 70th birthday by holding World Health Day in Sri Lanka, where the theme was “Universal Health...
asia-pacific-regional-meeting-on-aids-tuberculosis-and-universal-health-coverage-country-experiences-challenges-and-solutions On 5 September 2018, the Department of International Organizations of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, in collaboration...
pharmacy-crucial-to-attainment-of-universal-health-coverage-awosikaThe Pioneer Coordinator of the National Programme on Immunisation, Dr Dere Awosika, has said that Pharmacy’s role is vital to the attainment of the...
making-the-economic-case-for-primary-health-careA new European taskforce is being set up to highlight and strengthen the economic case for primary health care. Primary health care is health care...
who-director-general-republic-of-congo-can-transform-its-primary-health-care-into-a-model-for-other-nations Brazzaville, 27 July 2018 - The Director-General of the World Health Organization (WHO) has commended the Republic of Congo’s commitment to...
progress-towards-universal-health-coverage-in-myanmar The Article by Su Myat Han and colleagues in The Lancet Global Health is, perhaps, the first public, quantitative analysis of national health care and...
kisumu-ready-to-launch-universal-health-coverage The county government is laying the foundation for the launch of a pilot phase of universal health coverage (UHC) next month. Deputy Governor Mathews...
nigeria-needs-10-times-more-health-workers-to-achieve-universal-health-coverageNigeria needs to produce an estimated 450,000 health workers yearly in the next ten years to achieve the Universal Health Coverage (UHC) and Sustainable...
the-us-ranks-last-in-health-care-system-performance This post is coauthored with my colleague Professor Alexander Pacek, Texas A&M University The link between health and happiness is one of the...
duterte-certifies-universal-health-coverage-bill-as-priority MANILA -- President Rodrigo Duterte has certified as priority a bill that seeks to gives "universal" access to health care, his spokesman said...
defend-health-coverage During the entirety of 2017, the GOP Congress sought to repeal the Affordable Care Act, ACA, at every turn. Throughout, even as they introduced and...
states-act-on-their-own-to-fill-holes-washington-is-knocking-in-affordable-care-act The first Sunday after his inauguration, New Jersey Gov. Phil Murphy signed an executive order directing state agencies to report everything they could...
national-health-insurance-fund-will-be-mandatory-health-care-free-when-accessed The idea of National Health Insurance (NHI) in South Africa has been in the works since the ANC conference in 2007 decided that it would work to...
south-africa-plans-sweeping-changes-to-health-care-systemSouth Africa’s health-care system may face a major overhaul as the government moves ahead with plans to implement mandatory national insurance and reduce...
it-costs-685-billion-a-year-to-subsidize-u-s-health-insurance It will cost the U.S. government almost $700 billion in subsidies this year to help provide Americans under age 65 with health insurance through their...

banner kki

pis

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert
pis

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet