Edisi : 16-23 Juli 2019

Tantangan Unik Pemerataan Kesehatan Amerika Latin

https://cdn2.tstatic.net/travel/foto/bank/images/peta-wilayah-amerika-latin_20181024_152331.jpg

Mengatasi polarisasi berkelanjutan mengenai penegakan hukum atas hak - hak kesehatan di Amerika Latin membutuhkan klarifikasi premis normatif dan politis yang berbeda, mengatasi kurangnya data empiris yang andal, dan menetapkan kondisi untuk dialog lintas sektor, dan lintas disiplin yang bermanfaat. Banyak negara di Amerika Latin telah mengakui hak untuk kesehatan secara mandiri dalam konstitusi mereka atau dengan penggabungan melalui perjanjian internasional, atau keduanya, dan yang lain telah menafsirkan hak untuk hidup dengan cara yang mencakup aspek kesehatan dan layanan kesehatan. Pada gilirannya, di negara - negara ini, tindakan tertulis perlindungan individu (amparos, tutelas) dapat digunakan untuk memperoleh hak terkait kesehatan dari pengadilan dengan relatif mudah. Beberapa sarjana dan pembuat kebijakan berpendapat bahwa penegakan hukum atas hak - hak kesehatan merusak keadilan serta upaya sistematis untuk mencapai Cakupan Kesehatan Universal (UHC) sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Artikel ini diterbitkan pada 4 Juli 2019 di BMC Part of Springer Nature.

SELENGKAPNYA

Pembayaran untuk Nilai dan Upaya Meningkatkan Kualitas

https://www.cedars-sinai.edu/Research/Research-Areas/CORE/Masters-Program/Images/Healthcare-Financing-Core---medical-devices-320px.jpg Semua model pembayaran alternatif dan reformasi pembayaran yang berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah berbagi jalur yang sama untuk sukses: penyedia harus membuat perubahan mendasar dalam operasi sehari - hari mereka yang meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Membuat perubahan operasional hanya akan menarik jika model pembayaran alternatif baru dan reformasi pembayaran secara luas diadopsi oleh banyak pembayar. Ketika penyedia menemukan strategi pembayaran baru untuk satu pembayar, tetapi tidak pada yang lain, insentif untuk berubah secara mendasar lemah. Bahkan, penyedia yang mengubah sistemnya untuk mencegah penerimaan dan berhasil dalam lingkungan pembayaran alternatif dapat kehilangan pendapatan dari pembayar yang melanjutkan pembayaran biaya layanan. Artikel ini diterbitkan pada Januari 2015 di jurnal Centers for Medicare and Medicaid Services.

SELENGKAPNYA

Penelitian kemudian dilanjutkan dengan topik untuk meningkatkan cara penyedia dibayar, tujuan studi ini untuk menghargai nilai dan koordinasi pelayanan - daripada duplikasi volume dan pelayanan. Secara historis, penyedia menerima pembayaran untuk setiap layanan individu, seperti kunjungan dokter, operasi, atau tes darah, dan tidak masalah apakah layanan ini membantu (atau membahayakan) pasien. Penyedia layanan umumnya tidak dibayar untuk menjaga kesehatan pasien mereka sebelum penyakit seperti diabetes berkembang atau memburuk. Dengan kata lain, penyedia sering dibayar berdasarkan volume pelayanan yang diberikan daripada nilai pelayanan yang diberikan.

Model pembayaran alternatif, seperti pembayaran yang digabungkan atau organisasi layanan yang bertanggung jawab, membuat dokter dan rumah sakit memperhatikan total biaya pelayanan pasien pada tingkat kualitas yang tinggi dari waktu ke waktu. Fokus ini membuat pelayanan lebih mudah diakses oleh pasien, termasuk ketersediaan setelah jam kerja, lebih cepat menindaklanjuti, transisi yang lebih mulus dari satu dokter atau dokter ke yang lain, lebih sedikit tes berulang atau duplikasi, dan menjaga pasien lebih sehat secara keseluruhan. Artikel ini diterbitkan pada 3 Maret 2016 di Centers for Medicare and Medicaid Services.

SELENGKAPNYA

Regulasi Pembiayaan Puskesmas

Beberapa peraturan pemerintah berikut mengatur rasio layanan puskesmas dan total penduduk yang dilayani. Sesuai peraturan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2001), 1 puskesmas untuk 120 ribu penduduk dengan satuan kabupaten/kota.  Kemudian, sesuai Permendagri (2008), 1 puskesmas seharusnya melayani seribu penduduk, jaraknya harus jauh dari posyandu. Disusul Permenkum HAM (2016), 1 puskesmas melayani 1500 penduduk. Terakhir, Bappenas (2017) menerbitkan ringkasan kebijakan yang menyatakan  rasio ideal ialah 1 puskesmas melayani 30 ribu penduduk. Tentu dengan perbedaan peraturan negara dan instansi yang mengatur ini berdampak pada proses pembiayaan untuk masing – masing puskesmas .

Rasio Puskesmas - Bappenas (2017)

Rasio Puskesmas - Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2001)

Rasio Puskesmas - Permendagri (2010)

Rasio Puskesmas - Permenhum & HAM (2016)

Pendanaan Kesehatan Kinerja Tinggi untuk Cakupan Kesehatan Universal (Vol. 2): Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan, Inklusif di Abad ke-21

Terlepas dari berbagai manfaat, sebagian besar negara berkembang belum memanfaatkan peluang pertumbuhan dan pembangunan yang ditawarkan oleh pembiayaan kesehatan berkinerja tinggi. Kesenjangan cakupan utama untuk layanan kesehatan penting masih ada; bagi mereka yang menerima layanan, cakupan sering kali tidak efektif, karena kualitas layanan rendah. Untuk memperluas cakupan yang adil dengan layanan berkualitas dan perlindungan keuangan, tingkat keseluruhan pengeluaran kesehatan, campuran sumber pendapatan, pengumpulan, dan penggunaan sumber daya yang efisien dan adil. Laporan ini mengidentifikasi kendala pembiayaan kesehatan yang kritis. Artikel ini dipublikasikan pada 26 Juni 2019 oleh World Bank.

SELENGKAPNYA

Layanan Kesehatan Primer Adalah Landasan dari Cakupan Kesehatan Universal

http://seehn.org/web/wp-content/uploads/2017/12/1-2.jpgPeneliti sepenuhnya mendukung posisi bahwa layanan kesehatan primer (PHC) adalah landasan cakupan kesehatan universal (UHC). PHC adalah cara yang paling efektif dan inklusif untuk memberikan layanan kesehatan dan tentu saja membutuhkan investasi yang bijaksana. Sistem PHC saat ini memang tidak fleksibel dan tanpa sumber daya untuk mengatasi faktor penentu sosial kesehatan. Ada kebutuhan untuk menemukan kembali perawatan primer sehingga masyarakat berada di pusat layanan kesehatan. Peneliti yakin bahwa petugas kesehatan masyarakat (CHW) adalah bagian penting dari tim PHC. Peneliti mendesak semua pihak terkait memperjuangkan kontribusi SEMUA petugas kesehatan di puskesmas, termasuk profesional seperti perawat / bidan, dokter / asisten dokter, dan dokter keluarga. Jika kita ingin benar-benar menemukan kembali PHC untuk menyediakan layanan kesehatan primer yang mudah diakses, terjangkau, hemat biaya, komprehensif, dan berkualitas maka kita memerlukan kerja tim termasuk dokter keluarga, terutama di Afrika dan terutama mempertimbangkan sumber daya dari seluruh sistem kesehatan. Peneliti juga mendesak untuk mendekati pihak berwenang di Rwanda untuk menghidupkan kembali program pelatihan kedokteran keluarga mereka dan untuk mempertimbangkan kembali peran dokter keluarga dalam tim PHC. Artikel ini diterbitkan di BMJ pada 3 Juni 2019.

SELENGKAPNYA

Bagaimana Negara Berkembang Dapat Mencapai Cakupan Kesehatan Universal?

https://www.lonelyplanet.com/maps/asia/laos/map_of_laos.jpg Hari ini, 87,7% populasi Vietnam - atau 83,6 juta orang - dilindungi oleh asuransi kesehatan. Menurut Laporan Pemantauan Global terbaru tentang UHC, yang diterbitkan bersama oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan Bank Dunia, 97% anak-anak Vietnam sekarang menerima imunisasi standar, dibandingkan dengan 95% anak-anak di Amerika Serikat. Sejak 1990, tingkat kematian ibu di negara itu telah turun 75%. Kunci keberhasilannya bukanlah skala investasi dalam perawatan kesehatan, yang berjumlah $ 142 per orang per tahun setiap tahunnya, melainkan bagaimana pemerintah menggunakan sumber dayanya, termasuk modal intelektual negara.

Pendekatan strategis Vietnam dapat dilihat dalam skema Arah Kegiatan Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang memerlukan fasilitas kesehatan di tingkat pemerintah pusat dan provinsi untuk membantu meningkatkan kapasitas fasilitas distrik dan masyarakat. Tujuan utama skema ini adalah mengalihkan lebih banyak beban pemberian layanan medis dari rumah sakit tingkat tinggi ke fasilitas perawatan kesehatan primer tingkat rendah. Kemajuan Vietnam menuju UHC telah luar biasa, sebagian berkat keterlibatan pemerintah dalam kemitraan publik swasta yang strategis. Bagi negara-negara yang telah berjuang untuk maju, model ini - dan pendekatan dari pemain berkinerja tinggi lainnya dalam perlombaan untuk UHC, seperti Indonesia, Rwanda, dan Thailand - mungkin layak untuk dirangkul. Artikel ini dimuat di Project Syndicate pada 24 Juni 2019

SELENGKAPNYA

Masalah Dan Pertanyaan Kunci Kebijakan Pembelian Strategis Untuk UHC: Ringkasan Dari Ahli Dan Diskusi Praktisi

https://pbs.twimg.com/media/Diw6jMoX4AAxJ5y.jpg
 
Tiga prinsip luas panduan pembiayaan kesehatan reformasi untuk mempercepat kemajuan menuju cakupan kesehatan universal (UHC). Pertama untuk bergerak menuju ketergantungan dominan pada sumber pendanaan wajib (misal publik). Kedua adalah mengurangi fragmentasi dalam penyatuan untuk meningkatkan kapasitas redistribusi dana prabayar ini. Ketia sekaligus menjadi fokus paper ini, adalah bergerak menuju pembelian strategis, yang berupaya menyelaraskan dana dan insentif dengan layanan kesehatan yang dijanjikan. Tujuan dari paper ini untuk menjabarkan dan bingkai masalah kebijakan utama dan pertanyaan yang ada dianggap penting bagi reformasi untuk beralih ke arah pembelian strategis. Makalah ini merangkum dan menyusun masalah yang muncul dari diskusi yang diadakan selama pertemuan terorganisir WHO yang diadakan pakar pembelian strategis di Jakarta April 2016. Acara ini mengeksplorasi masalah utama itu negara-negara harus menangani untuk berkembang kebijakan dan reformasi pembelian strategis sebagai serta kebutuhan penguatan kapasitas negara. Paper ini diterbitkan oleh WHO dalam Health Financing Working Paper No 8, pada 2017.

SELENGKAPNYA

 


 

 


Forum Pascasarjana Ke - 13 tentang Sistem dan Kebijakan Kesehatan

postgrduate

Departemen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Forum Pascasarjana ke-13 tentang Sistem dan Kebijakan Kesehatan. Acara ini akan diadakan di Yogyakarta, Indonesia dari 19-20 Juli 2019. Dengan tema "Spesialis Medis dalam Sistem Kesehatan di Asia: Perspektif Produksi dan Pemanfaatan", tahun ini PGF akan mengeksplorasi lebih banyak tentang hal ini. Topik ini akan dibahas dalam forum lisan dan poster, forum ilmiah, dan seminar yang dipimpin oleh pembicara dan akademisi internasional dan nasional yang luar biasa. Acara ini dirancang untuk para akademisi terkemuka, medis, kesehatan masyarakat, dan mahasiswa keperawatan, spesialis medis, peneliti, profesional kesehatan masyarakat, pembuat kebijakan, dan profesional terkait lainnya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka di bidang kesehatan masyarakat. 

SELENGKAPNYA

 

Webinar :

Penguatan Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Kesehatan

<b style="mso-bidi-font-weight: norma

Pengantar

Website ini ditujukan untuk manajer sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat baik sakit maupun sehat, namun juga harus memikirkan pemerataannya.

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola lembaga kesehatan, pengelola program dan kegiatan kesehatan, pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati kesehatan.

Sebagai pengelola lembaga kesehatan, lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web lain yang terkait.

Website Manajemen
 
mrsmrsmpk penkedokk   Sebagai pemimpin lembaga pembiayaan dan jaminan /asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam menggunakan website kebijakan dan mengikuti berbagai isu manajemen, dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena manajemen organisasi dan program tidak terkelola secara benar.
Website Isu Prioritas
 
bencanakiadeskespendok   Isu-isu prioritas yang saat ini menjadi tantangan sektor kesehatan

Website di bawah ini akan dapat , menjadi sumber belajar serta sumber referensi langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan seperti kementrian kesehatan, BKKBN, WHO, World Bank Institute, dan lain sebagainya. Dengan mengakses website-website tersebut, pembaca dapat mengkonfirmasi berbagai data dan informasi terbaru.

idrccadepkesbkkbnwbiwho

Berita Nasional

tekor-rp-28-triliun-bagaimana-nasib-layanan-bpjs-kesehatan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan bakal mengalami defisit anggaran alias tekor senilai Rp 28...
90
bpjs-kesehatan-bahas-model-dan-sistem-pembiayaan-faskes-di-ihea-congress PONTIANAK -Sesuai dengan perundangan, BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk mengembangkan model pembiayaan dan sistem pembayaran kepada fasilitas...
100
persi-defisit-bpjs-kesehatan-ganggu-pelayanan INILAH, Jakarta- Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) dr. Kuntjoro AP, MKes mengatakan masalah defisit BPJS Kesehatan akan semakin mengganggu...
120
rs-keluhkan-keuangan-berdarah-darah-ini-kata-bpjs-kesehatan Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah direktur utama rumah sakit (RS) mengeluhkan permasalahan keuangan yang diderita akibat utang Badan Penyelenggara...
130
hipertensi-dkk-meningkat-potensi-kerugian-bpjs-kesehatan-rp-30-t-pertahun Jakarta - Defisit atau kerugian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menjadi sorotan. Kerugian dikhawatirkan berdampak buruk pada...
180
persi-akan-keroyok-presiden-untuk-benahi-defisit-bpjs-kesehatan Jakarta - Lagi-lagi defisit atau kerugian yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi permasalahan yang dialami juga pada...
230
bpjs-kesehatan-sebut-kemungkinan-defisit-rp-28-triliun-hingga-akhir-2019 Jakarta - Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Permasalahan ini disebut-sebut...
150
penyakit-akibat-rokok-rugikan-negara-hingga-ribuan-triliun-rupiah  Jumlah perokok di Indonesia diprediksi semakin meningkat. Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang dilakukan Kementerian Kesehatan...
190
30-pembiayaan-bpjs-kesehatan-karena-rokok   Menteri Kesehatan Nila Moeloek. ANTARA FOTO/Didik Suhartono     JAKARTA – Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa rokok...
170
belajar-dari-korea-selatan-ini-strategi-baru-bpjs-kesehatan Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan berencana mendalami sistem penagihan iuran peserta yang terintegrasi...
200
pindah-faskes-bpjs-kesehatan-makin-mudah-via-aplikasi-jkn-ini-caranya Pada umumnya ketika masyarakat yang akan mendaftar BPJS Kesehatan pertama kalinya, selain dokumen pribadi yang dibutuhkan, pihak BPJS juga akan meminta...
170
calon-jamaah-haji-tetap-dilindungi-jkn-kis Warta Ekonomi.co.id, JakartaBPJS Kesehatan menghimbau bagi Calon Jamaah Haji (CHJ) telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia...
190
jkn-kis-mudahkan-masyarakat-berobat-tidak-selalu-di-rumah-sakit SEMARANG - Pada era program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sekarang ini masyarakat khususnya peserta JKN-KIS cenderung...
290
bpjs-kesehatan-gandeng-kejaksaan-panggil-pelaku-usaha Kediri (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Kediri, Jawa Timur, menggandeng Kejaksaan Blitar memanggil pelaku...
250
kepesertaan-bpjs-kesehatan-implementasi-sanksi-butuh-dukungan-regulasi-teknis Bisnis.com, JAKARTA – Target minimal kepesertaan 95% pada program Jaminan Kesehatan Nasional dinilai sulit tercapai tanpa dukungan regulasi, khususnya...
270
bpjs-kesehatan-keluar-rp6-1-triliun-untuk-tangani-diabetesPenderita diabetes di Indonesia terus bertambah. Seiring meningkatnya prevalensi penyakit kronis ini, anggaran BPJS Kesehatan untuk penanganan diabetes...
450

Berita Internasional

mass-led-the-way-on-health-insurance-now-let-s-make-health-care-cheaper In Massachusetts, we are fortunate that we support a key principle: Every resident of the commonwealth should have access to affordable, high-quality...
healthcare-funding-models Universal healthcare in many countries has been achieved by a mixed model of funding. General taxation revenue is the primary source of funding, but in...
kenya-s-health-budget-has-risen-30-in-last-two-fiscal-years Kenyan health minister Sicily Kariuki claimed the country’s health budget had increased by “more than 30%” in the last two financial years. From...
more-health-funding-key-to-wider-insurance-net NEW DELHI: In its first term, the Bharatiya Janata Party (BJP)-led National Democratic Alliance (NDA) made healthcare its priority and launched a raft...
world-bank-releases-report-on-high-performance-financing-for-uhcWorld Bank/Medium: On the agenda for the G20 this week: Financing universal health coverage Tim Evans, senior director of the health, nutrition, and...
what-the-left-gets-wrong-about-health-spending-and-outcomes Health spending in the United States is high and our medical performance is low, according to the liberals in Congress. According to Representative...
price-transparency-in-health-care-is-coming-to-the-u-s-but-will-it-matter President Trump has instructed federal agencies to use their authority (established in part under provisions of the Affordable Care Act, which the...
change-healthcare-rolls-out-new-ai-tech-to-help-reduce-denials The tool can help health systems optimize submissions and better predict potential issues with claims, the company says, giving recommendations to help...
out-of-pocket-costs-rising-even-as-patients-transition-to-lower-cost-care-settings A new TransUnion Healthcare analysis has found that most patients likely felt a bigger pinch to their wallets as out-of-pocket costs across all settings...
drug-shortages-hits-four-cities-bpjs-warns-of-fraud Indonesia Corruption Watch (ICW) has reported a shortage of medical supplies for Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) participants in...
free-health-insurance-to-be-offered-to-needy-uae-residents More than 100 UAE residents facing financial hardship will be given free health insurance thanks to a new government plan. Dubai Health Authority...
universal-health-coverage-can-best-be-achieved-by-public-systemsThis year the World Health Organization (WHO) observed its 70th birthday by holding World Health Day in Sri Lanka, where the theme was “Universal Health...
asia-pacific-regional-meeting-on-aids-tuberculosis-and-universal-health-coverage-country-experiences-challenges-and-solutions On 5 September 2018, the Department of International Organizations of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, in collaboration...
pharmacy-crucial-to-attainment-of-universal-health-coverage-awosikaThe Pioneer Coordinator of the National Programme on Immunisation, Dr Dere Awosika, has said that Pharmacy’s role is vital to the attainment of the...
making-the-economic-case-for-primary-health-careA new European taskforce is being set up to highlight and strengthen the economic case for primary health care. Primary health care is health care...
who-director-general-republic-of-congo-can-transform-its-primary-health-care-into-a-model-for-other-nations Brazzaville, 27 July 2018 - The Director-General of the World Health Organization (WHO) has commended the Republic of Congo’s commitment to...

who cop

banner kki

pis

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

pis

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Blended Learning

bl individu

 bl lembaga

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet