Apa Sajakah Perubahan yang Dibawa Permenkes 99 Tahun 2015 ?

http://media.ws.irib.ir/image/4bhhe389b27a8810tl_620C350.jpg

Setelah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional telah diterbitkan. Beberapa perubahan menarik di dalamnya diharapkan dapat membantu memberikan solusi untuk perbaikan penyelenggaraan program JKN ke depannya.

Menurut pasal 4A, BPJS Kesehatan wajib melaporkan secara berkala kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah mengenai seluruh Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini menegaskan Perpres 12/2013 bahwa ketersediaan faskes dan nakes pada dasarnya adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemda. Saat ini, seluruh Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan bukan hanya wajib menginformasikan hak dan kewajiban pasien tentang pelayanan JKN (pasal 15A), tetapi rumah sakit juga diwajibkan menginformasikan ketersediaan ruang rawat inap untuk pelayanan JKN (pasal 22A) baik melalui petugas maupun papan pengumuman dan/ atau website. Walaupun demikian, RS tetap perlu memikirkan kewajiban adanya kapasitas cadangan (surge capacity) untuk menghadapi situasi mendadak.

Keluhan jejaring faskes (misalnya bidan jejaring) mulai terjawab melalui pasal 32A yang menyatakan bahwa terhadap pelayanan nonkapitasi yang diberikan jejaring Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan membayarkan langsung klaim pembiayaan pelayanan tersebut kepada jejaring Fasilitas Kesehatan. Masih ada perubahan lain yang diatur dalam Permenkes 99/ 2015 yang dapat Bapak/ Ibu akses melalui link berikut ini.

Download :

pdf Peraturan Menteri Kesehatan No.99 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

 

Silahkan dapat berdiskusi bersama-sama. Terima kasih.

Comments   

 
#6 Bryon 2017-05-23 20:43
Hi there, just became alert to your blog through Google,
and found that it's truly informative. I
am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!


Also visit my page; porn: http://babescamshows.com/
Quote
 
 
#5 Likke Prawidya Putri 2016-03-11 04:42
Quoting Eri:
Pada Permenkes no 99 Th 2015 tersebut saya tidak menemukan perubahan tentang mekanisme akreditasi fktp. Apakah memang tidak ada perubahan atau saya yang salah dalam mencermati?

Mohon pencerahan dan terimakasih



Salam kenal. Saya bukan ahli di sini, tetapi setelah saya baca, perbedaan mekanisme akreditasi yang sekarang ini adalah dikuatkannya peran Dinkes dan asosiasi fasilitas kesehatan.
Quote
 
 
#4 Evi Derma Sastiva 2016-03-02 08:19
Ketersedian dokter untuk layanan medis tanggung jawab, apakah premi UKP tidak dilayani dokter dilayani oleh non dokter? Kenapa tudak regulasi penambahan jumlah dokter cito, Dana pendidikan manusiawi
Quote
 
 
#3 Eri 2016-02-23 11:55
Pada Permenkes no 99 Th 2015 tersebut saya tidak menemukan perubahan tentang mekanisme akreditasi fktp. Apakah memang tidak ada perubahan atau saya yang salah dalam mencermati?
Yang menarik adalah pada pasal 8 yg menyebutkan bahwa bila tidak terdapat dokter pada lingkup kecamatan, praktik bidan/ perawat dapat memberikan yankes tk 1. Ini menjadi upaya perbaikan dalam menyikapi keterbatasan ketersediaan nakes atau justru sebaliknya?
Mohon pencerahan dan terimakasih
Quote
 
 
#2 Edi sampana 2016-02-23 10:13
Terima kasih infonya
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet