Reportase

Kondisi sumber daya kesehatan di beberapa daerah di Indonesia masih mengalami ketimpangan, baik fasilitas maupun sumber daya manusia. Dalam hal sarana kesehatan, meskipun rasio puskesmas terhadap populasi lebih tinggi di wilayah timur Indonesia, luasnya wilayah cakupan menjadi tantangan tersendiri bagi area tersebut (Rokx et al., 2010). Tidak hanya aspek kuantitas, kualitas SDM kesehatan antarwilayah juga masih menjadi polemik yang membutuhkan penanganan segera. Sebagai contoh, berdasarkan hasil Riset Fasilitas Kesehatan 2011 diketahui bahwa NCD Index yaitu angka yang menjadi parameter kemampuan fasilitas kesehatan dalam menangani kasus penyakit tidak menular sangat timpang antar provinsi, dengan nilai tertinggi di DI Yogyakarta (94%) dan terendah di Papua (58%).

Secara umum memang ketidaksetaraan distribusi tenaga kesehatan tersebar luas di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. WHO memperkirakan bahwa meskipun separuh dari populasi global tinggal di daerah pedesaan, wilayah ini dilayani oleh hanya 38 persen dari total perawat, dan kurang dari seperempat jumlah dokter (Dolea, Stormont, & Braichet, 2010). Pola distribusi ini berkontribusi terhadap ketidakadilan kesehatan, dengan populasi di daerah perkotaan memiliki akses kesehatan yang lebih baik, dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pedesaan (Wilson et al., 2009). Kondisi ini tentu akan menyulitkan fasilitas kesehatan untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tidak mudah untuk memeratakan layanan kesehatan di Indonesia akibat tingginya variasi antardaerah yang menyebabkan beragamnya tingkat kesiapan sarana dan SDM untuk menunjang layanan kesehatan.

Sebagaimana disampaikan oleh M. Faozi Kurniawan dan Deni Harbianto, peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM,  supply side dalam bidang kesehatan tidak terlepas dari 4 hal, yaitu infrastruktur, medical equipment, sumber daya manusia, dan akses layanan. Terkait dengan supply side layanan kesehatan, Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Beberapa daerah menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Beberapa daerah sudah siap dari sisi infrastruktur, namun di sisi lain, aspek yang lain seperti medical equipment tidak siap, dan hal-hal serupa. Sementara itu ditinjau dari akses, akses finansial merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh indonesia, sehingga salah satu solusi untuk perbaikan akses adalah dengan JKN.

Meskipun demikian, peran pemerintah daerah dirasa sangat penting dalam hal perumusan kebijakan lokal. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengelola kesehatan memberikan konsekuensi akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan supply side kesehatan, seperti ketersediaan sarana prasarana, obat, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan yang kompeten. Hal ini perlu mendapatkan prioritas khusus dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian sistem dan layanan kesehatan di daerah yang mendukung sistem kesehatan nasional. Sebagai contoh Inovasi supply side dari aspek ketenagaan, misal dengan kebijakan tenaga kontrak untuk kesehatan. Kebijakan ini sangat dibutuhkan daerah, mengingat adanya keterbatasan anggaran untuk merekrut SDM Kesehatan melalui jalur PNS.  Daerah diharapkan turut serta menutupi kekurangan SDM kesehatan dengan mengalokasikan dana yang dimiliki.

Selain itu, pengambil kebijakan di daerah harus memperhatikan kepuasan tenaga kesehatan, salah satunya dengan memperhatikan sistem insentif. Insentif menjadi masalah terutama antarprofesi apabila besarannya tidak dikalkulasi secara tepat. Misalnya, besaran jasa pelayanan dari kapitasi berdasarkan kepangkatan dan pendidikan. Ada sesuatu yang tidak fair, kinerja belum dijadikan indikator dalam penentuan besaran jasa pelayanan. Selain itu, sarana dan prasarana non-kesehatan yang mempengaruhi kehidupan sosial (lifestyle, keluarga) tenaga kesehatan juga merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menempatkan tenaga kesehatan, misalnya ketersediaan fasilitas pendidikan yang bagus, pusat perbelanjaan, hiburan, dan sebagainya.

Reporter: Dedik Sulistiawan