Reportase

PKMK FK UGM pada tanggal 28 Agustus 2017 kembali menyelenggarakan rangkaian Monev JKN 2017, kali ini mengangkat sebuah tema tentang “Kesiapan SDM Kesehatan di Berbagai Daerah” dengan menghadirkan dari pihak praktisi dan akademisi dalam hal ini adalah Dr. dr. Andreasta Meliala., DPH., M.Kes., MAS selaku akademisi dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM dan drg. Achmad Krisnawan, MM, MBA sebagai Kedeputian Direktur Risbang BPJS Kesehatan.

Pada sesi pertama, Andreasta Meliala menyampaikan Isu SDM Kesehatan dalam Penerapan JKN di Indonesia. Dalam pemaparannya, Andreasta Meliala menjelaskan suatu framework yang terdiri dari 4 dimensi yang mesti ditinjau dalam melihat kesiapan SDM Kesehatan di suatu daerah diantaranya yaitu ketersediaan, distribusi, kompetensi, dan Kinerja SDM. Berdasarkan dari framework tersebut diketahui bahwa dari keempat dimensi tersebut, dimensi ketersediaan memerlukan biaya paling kecil dibanding dengan distribusi, kompetensi, dan kinerja SDM Kesehatan. Dalam mewujudkan kinerja SDM Kesehatan dibutuhkan biaya paling besar (extra cost), sehingga pada era JKN ini peningkatan peserta akan semakin meningkat namun dari segi kinerja tenaga kesehatan juga perlu biaya yang cukup besar, sehingga kualitas pelayanan dalam era JKN masih sulit untuk dicapai.

Dengan semakin tingginya angka morbiditas terhadap penyakit kronis seperti obesitas, DM, stroke, dan penyakit kronis lainnya dari tahun ke tahun. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah SDM yang dimiliki saat ini telah siap dalam memecahkan masalah tersebut baik dari aspek kuantitas maupun kualitas? Meskipun berdasarkan data nasional, jumlah SDM Kesehatan sudah cukup dalam penanganan masalah-masalah kesehatan berdasarkan pada proporsi jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk Indonesia. Namun di lapangan masih ditemukan berbagai tantangan yang dihadapi seperti kompleksitas birokrasi, kualitas SDM Kesehatan, dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata sehingga masih ditemukan daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, dokter umum, dan dokter gigi.

Dalam Roadmap pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas di Tahun 2015-2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan cukup menggambarkan bahwa masih terjadi penumpukan dokter spesialis di Jawa dibandingkan dengan daerah lain seperti Papua, Maluku, NTT dll. Data tersebut tidak berbeda jauh dengan data 2012, sehingga menimbulkan indikasi bahwa implementasi JKN tidak berdampak baik dalam pemerataan SDM Kesehatan. Tingginya gap antara institusi pelyanan kesehatan di berbagai daerah dalam era JKN, serta kondisi tenaga kesehatan dimana jumlah kepesertaan JKN akan terus meningkat sehingga beban kerja juga semakin meningkat bagi SDM Kesehatan. Sistem pembayaran kapitasi yang berlaku dalam JKN, dimana pembayaran diberikan ke puskesmas dengan proporsi insentif untuk dokter cukup tinggi dibanding dengan tenaga kesehatan lainnya sehingga adanya beban kerja yang tidak imbang antar tenaga kesehatan, belum lagi double job yang masih terjadi, dikarenakan adanya dokter yang melakukan praktek di dua rumah sakit, yaitu di rumah sakit pemerintah sebagai PNS dan di RS swasta dengan pembagian insentif yang lebih tinggi.

Dari aspek lain, jika ditinjau dari segi kualitas SDM Kesehatan dalam hal ini yaitu kualitas pendidikan kesehatan dalam menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan, ditemukan ternyata masih terdapat institusi pendidikan kesehatan yang status dan akreditasinya telah kadaluarsa dan belum diperbaharui, dan tentunya hal ini berdampak pada kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan.

Berbagai studi telah dilakukan dan ditemukan bahwa banyak tenaga kesehatan Indonesia yang ke luar negeri bekerja dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan pembagian insentif lebih jelas dan tinggi sehingga hal ini juga berdampak pada daerah yang masih keterbatasan SDM Kesehatan. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari Kementerian Kesehatan selaku regulator bahwa dalam pengambilan keputusan jangan hanya melihat secara makro dengan data nasional, namun diperlukan juga untuk melihat dengan kacamata mikro dengan melihat langsung di lapangan yang mengalami keterbatasan.

Selanjutnya pada sesi kedua, Achmad Krisnawan menambahkan beberapa hal terkait SDM Kesehatan dalam era JKN ini bahwa dari segi kuantitas SDM Kesehatan telah terpenuhi namun dari aspek kualitas yang belum bisa dipastikan secara riil, ditambah lagi dengan isu pemerataan dikarenakan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, serta aspek kualitas dari institusi pendidikan yang memproduksi tenaga kesehatan. Seperti ditemukan adanya institusi pendidikan yang berakreditasi C yang menghasilkan SDM Kesehatan, tentu ini menjadi pemicu rendahnya kualitas dari tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.