|
Diskusi Webinar: BPJS yang mengacu ke Sentralisasi apakah dapat harmonis dengan Pemerintah di daerah? Kamis 13 Oktober pukul 12.00 - 13.00 |
Tujuan Diskusi Makan siang pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016
- Membahas mengapa keterlibatan Pemda dalam kegiatan BPJS merupakan hal penting untuk masa depan jaminan kesehatan;
- Isu yang perlu dibahas.
- Membahas secara awal, berbagai faktor yang membuat hubungan secara de-jure dan de-facto perlu diperbaiki;
- Menyusun agenda pengembangan
Pokok-pokok Diskusi hari ini:
Apa yang dimaksud dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam JKN?
- Peningkatan kepesertaan?
- Kedisipinan Membayar Iuran?
- Pengawasan Mutu Pelayanan?
- Peleburan Jamkesda ke JKN?
- Peningkatan Infrastruktur Puskesmas dan RS?
- Penambahan SDM Kesehatan?
- Pelayanan Preventif dan Kuratif?
- Atau apa?
Pertanyaan-pertanyaan kebijakan: Mengapa keterlibatan pemerintah daerah masih terbatas dan perlu dilibatkan? Apakah ada faktor hukum (de-jure) , ataukah Faktor operasional (de-facto)?Apakah mungkin BPJS yang mempunyai “DNA” dan struktur sentralistik, dapat bekerja sama secara mulus dengan pemerintah yang terdesentralisasi?
Pembahasan Kasus-kasus:
- Propinsi Riau:
- Kabupaten Betun di Propinsi NTT
- Propinsi DKI
Materi Presentasi
DISKUSI 1: Apa yang ingin dituju oleh Wapres dan apa yang diharapkan oleh para analis kebijakan dalam konteks keterlibatan Pemda di JKN?
